2. Anggaran pemerintah merupakan dokumen
formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif
tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan
kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan
untuk menutup keperluan belanja tersebut atau
pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan
terjadi defisit atau surplus.
3. Anggaran mengkoordinasikan aktivitas
belanja pemerintah dan memberi landasan bagi
upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh
pemerintah untuk suatu periode tertentu yang
biasanya mencakup periode tahunan. Namun, tidak
tertutup kemungkinan disiapkannya anggaran
untuk jangka waktu lebih atau kurang dari setahun
4. Dengan demikian, fungsi anggaran di lingkungan pemerintah
mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan,
antara lain karena:
Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik.
Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan
keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang
diinginkan.
Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi
hukum.
Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah.
5. PEMERINTAH PUSAT (APBN) : UU No. 17 tahun
2003
PEMERINTAH DAERAH (APBD) : UU 17 2003,
UU 32 & 33 2004, PP 58 2005, PERMENDAGRI
13 2006, PERMENDAGRI 59 2007, PERDA
6. Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk:
1. Pengendalian legislative (Dewan Perwakilan
Rakyat) terhadap Eksekutif (Presiden).
2. Pengendalian Eksekutif (Presiden) terhadap
bawahannya (Menteri, Gubernur dan
seterusnya).
7. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA (APBN)
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH (APBD)
8. Anggaran negara pada suatu tahun secara
sederhana bisa diibaratkan dengan anggaran
rumah tangga ataupun anggaran perusahaan
yang memiliki dua sisi, yaitu sisi penerimaan
dan sisi pengeluaran. APBN adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan negara yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
9. Fungsi otorisasi
Fungsi perencanaan
Fungsi pengawasan
Fungsi alokasi
Fungsi distribusi
Fungsi stabilisasi
10. Sistem anggaran negara saat ini terdiri dari 2 (dua) komponen utama:
1) Anggaran untuk pemerintah pusat yang dibagi dalam:
Anggaran rutin yang besarnya kira-kira 62 persen dari total
pengeluaran meliputi: belanja pegawai, belanja barang dan subsidi (BBM
dan bukan BBM)
Anggaran pembangunan yang besarnya kira-kira 14 persen dari
total pengeluaran meliputi pembiayaan rupiah dan pembiayaan proyek.
Untuk anggaran pembangunan, peranan dana yang berasal dari negara-negara
donatur saat ini masih cukup besar.
11. 2) Anggaran belanja untuk daerah, yang besarnya kira-kira 24 persen
dari total pengeluaran. Anggaran ini terdiri dari Dana Alokasi Umum
(DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana
tersebut di transfer ke pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten
maupun kotamadya.
12. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)
merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan
daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh
pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan
peraturan daerah. Penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
didanai dari dan atas beban APBD.
15. Pertengahan Mei
Pemerintah menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka
ekonomi
makro RAPBN tahun berikutnya, yaitu:
a. Asumsi dasar ekonomi makro, meliputi:
- pertumbuhan ekonomi
- inflasi
- tingkat bunga SBI
- Nilai Tukar
- harga Minyak
- Lifting (produksi) minyak
b. Kebijakan dalam bidang penerimaan Negara
c. Kebijakan dalam bidang Pengeluaran negara
d. Kebijakan Defisit dan Pembiayaannya
Mei - Juni
- Pembahasan bersama antara DPR c.q.Panitia Anggaran DPR-RI dengan
pemerintah c.q Menteri
Keuangan, Meneg PPN/Kepala Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia
- Hasil pembahasan Pembicaraan pendahuluan Penyusunan RAPBN menjadi
dasar penyusunan
RUU APBN beserta Nota Keuangannya
16. 16 Agustus
Presiden menyampaikan pidato pengantar RUU APBN beserta Nota
keuangannya dalam Rapat Paripurna DPR
Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas RUU APBN 2007 beserta Nota
Keuangannya
jawaban Pemerintah atas PU Fraksi-Fraksi atas RUU APBN 2007 beserta Nota
Keuangannya
September-Oktober
Pembahasan RUU APBN beserta Nota Keuangannya antara Pemerintah dengan
Panitia Anggaran DPR-RI
Akhir Oktober
Pembicaraan Tk.II/pengambilan keputusan atas RUU APBN beserta Nota
Keuangannya
Laporan Panitia Anggaran atas Pembicaraan tingkat 1I/Pembahasan RUU
APBN
Pendapat akhir Fraksi-Fraksi atas RUU APBN
Pendapat akhir Pemerintah atas RUU APBN
Pengambilan Keputusan atas RUU APBN
(Berdasarkan UU No.13 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan
bahwa RUU APBN diambil keputusan oleh DPR dilakukan selambat-lambatnya
2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan
dilaksanakan)
17. 1. Hemat, efesien, dan sesuai dengan
kebutuhan.
2. Terarah, terkendali, sesuai dengan
rencana program atau kegiatan.
3. Semaksimah mungkin menggunakan
hasil produksi dalam negeri dengan
memperhatikan kemampuan atau
potensi nasional.
18. 1. Kemandirian, yaitu meningkatkan
sumber penerimaan dalam negeri.
2. Penghematan atau peningkatan
efesiensi dan produktivitas.
3. Penajaman prioritas pembangunan
4. Menitik beratkan pada azas-azas
dan undang-undang negara
19. Sistem Penganggaran tradisional sistem
penggaran yang mencurahkan perhatiannya pada
pengembangan sistem pengawasan atas
pengeluaran dan penerimaan uang.
Sistem penganggaran hasil karya Sistem
penganggaran ini menekankan pada kegiatan rutin
dan program/proyek yang harus dilaksanakan
beserta hasil yang akan dicapai.
Sistem penganggaran akuntabel dan professional:
Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada
peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,
transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan
rasa keadilan dan kepatuhan. (UU No. 17/2003/psl 3).
20. PSAP (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan)
PP 71 tahun 2010
Indra Bastian, 2006, Akuntansi Sektor Publik,
Jakarta, Penerbit Erlangga
