Blended Learning Analisis Kebijakan

1. Konsepsi
dan Manfaat Analisis Kebijakan
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan
Universitas Gadjah Mada

2. Konsepsi Stakeholders Mapping
• Analisis kebijakan  proses yang memerlukan
pendekatan multidisiplin ilmu yang terkait dengan
situasi dan masalah kebijakan yang muncul.
• Beberapa pendekatan yang diperlukan  ilmu
politik, filsafat, ekonomi, sosiologi.
• Diperlukan pula pemahaman tentang sejarah,
hukum, antropologi-geografi serta ketrampilan
menggunakan teknik kuantitatif dan ilmu komputer.

3. Perhatian yang Harus Dimiliki Analis
Kebijakan
• Perhatian terhadap problems/masalah dan
hubungan antara kebijakan publik dengan masalah
tersebut
• Perhatian terhadap content (isi) dari kebijakan
publik
• Perhatian terhadap apa yang dilakukan dan tidak
dilakukan oleh pembuat kebijakan (lebih fokus pada
input dan proses)
• Perhatian terhadap konsekuensi-konsekuensi dari
kebijakan dalam kaitannya dengan output dan
outcomes.

4. Peran Analis Kebijakan Biasa ditemukan
Pada:
• Universitas  para akademisi yang memiliki
perhatian terhadap kebijakan dan problem yang
melingkupinya serta proses kebijakan
• Lembaga Penelitian Independen dan think tank 
berupa pegawai tetap atau partikelir yang terlibat
dalam riset tertentu
• Unit kebijakan  para analis kebijakan yang
bertanggungjawab melakukan penelitian dan
penyelidikan pada pemerintah, lembaga-lembaga
pemerintah dan institusi publik lainnya.

5. • Kelompok penekan & kelompok lobby  Kelompok
penekan berusaha mempengaruhi kebijakan
dengan cara melakukan pemantauan dan
pengembangan ide-ide tentang alternatif kebijakan.
• Partai Politik  terdapat departemen/unit yang
melakukan riset dan pengembangan kebijakan
dalam menunjang kegiatan partai politik.
• Konsultan tidak tetap, yaitu seseorang yang
melakukan riset khusus berdasarkan kontrak.

6. Perbedaan Antara Analysis of Policy dan
Analysis for Policy
Analysis of policy (Analisis terhadap kebijakan)
• Yang termasuk dalam kegiatan “analysis of policy”
adalah analisis terhadap:
• Batasan sebuah kebijakan  analisis yang difokuskan pada
bagaimana, mengapa, dan kapan serta diperuntukkan bagi
siapa (target group) sebuah kebijakan dibuat.
• Isi dari kebijakan  analisis yang melibatkan deskripsi dari
suatu kebijakan tertentu dan bagaimana kebijakan tersebut
dibuat serta keterkaitannya dengan kebijakan yang telah ada
sebelumnya. Dan dalam menganalisisnya dapat pula
menggunakan kerangka teoritikal/nilai yang ditujukan untuk
memberikan masukan (kritik) terhadap sebuah kebijakan.
• Monitoring dan evaluasi kebijakan  analisis yang
dimaksudkan untuk menguji apakah sebuah kebijakan telah
menunjukkan kinerja sesuai tujuannya dan seberapa besar

7. Perbedaan Antara Analysis of Policy dan
Analysis for Policy
Analysis for policy (Analisis bagi penyusunan kebijakan)
• Kegiatan analisis disini mencakup:
• Dukungan Kebijakan (Policy advocacy)  analisis yang
mencakup riset dan argumen-argumen yang dimaksdukan
untuk memberikan pengaruh terhadap agenda kebijakan baik
dari lingkungan internal maupun eksternal pemerintah.
• Informasi bagi sebuah kebijakan (Information for policy) 
bentuk dari analisis yang dimaksudkan untuk memberikan
masukan (supply informasi) bagi proses pembuatan kebijakan.
Analisis ini dapat berupa kajian/riset mendalam baik secara
internal maupun eksternal atau rekomendasi keputusan.
Kegiatan ini mungkin dapat membantu dalam menyaring
opsi-opsi atau juga menawarkan rekomendasi opsi kebijakan.

8. Langkah-Langkah Analisis Kebijakan
1.Menentukan/ mendefinisikan masalah kebijakan  menganalisis
data dan informasi yang relevan
2.Mengidentifikasikan/ mengembangkan kriteria-kriteria untuk
pemecahan masalah  pengambil kebijakan harus
memperhatikan faktor-faktor terkait sebelum memutuskan
sesuatu
3.Membuat daftar alternatif kebijakan terbaik dalam menyelesaikan
masalah kebijakan
4.Analisis dan evaluasi terhadap setiap kriteria yang dikembangkan
 memberikan bobot terhadap setiap kriteria
5.Evaluasi terhadap alternatif berdasarkan kriteria yang telah
ditentukan  memilih alternatif terbaik sebagai kebijakan terpilih
6.Menjalankan kebijakan yang telah dipilih

9. Penguasaan yang Diperlukan dalam
Analisis Kebijakan
1.Pengetahuan  Analis kebijakan harus mengapresiasi proses, institusi
dan lembaga pemerintahan, termasuk pada kementerian mana dia
arahkan analisisinya
2.Pengorganisasian  Merujuk pada kemampuan untuk memenuhi
deadline, mngelola kerja tim, dan kemampuan menetapkan prioritas
3.Kapasitas Intelektual  Analis kebijakan harus memiliki kompetensi
untuk berfikir jernih, luas, dan strategis, untuk menghasilkan solusi
inovatif, dan sensitif terhadap masalah dan isu potensial
4.Relationship Competencies  Analis kebijakan harus mampu berlaku
independen maupun sebagai tim dalam menggali informasi dari sumber
eksternal dan memiliki motivasi untuk berbagi informasi
5.Personal Competencies  Analis kebijakan harus memiliki etik dan nilai
moral serta memiliki kesadaran antara kebijakan dan pertimbangan
politis

10. • Bardach, E, 2012. A Practical Guide For Policy Analysis The Eight Fold Path To
More Effective Problem Solving (4th edition), Sage, Washington DC
• Patton V dan Sawicki D, 1993. Basic Methods of Policy Analysis and Planning,
Prentice Hall
• Dunn, William. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik (terjemahan).
Yogyakarta: Gajah Mada University Press
• Nugroho, Riant. 2014. Public Policy edisi 5. Elex Media Komputindo
• Parsons, Wayne. 2001. Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice
of Policy Analysis. New York: Edward Edgar Publishing, Ltd.
• Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 45 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional dan Analis Kebijakan
dan Angka Kreditnya
Daftar Pustaka