1. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG RUANG/ BPN
KANTOR WILAYAH PROVINSI BANTEN
Aryaduta Lippo Village, Lippo Karawaci 1300, Tagerang
13 April 2017
Le Dian Hotel, Jln. Jend. Sudirman No.88
03 Mei 2017
2. KONSOLIDASI TANAH1
DEFINISI KONSOLIDASI TANAH
Konsolidasi Tanah adalah kebijaksanaan pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan dan
penggunaan tanah serta usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, untuk
meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumberdaya alam dengan melibatkan partisipasi
aktif masyarakat (Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang
Konsolidasi Tanah).
LATAR BELAKANG KONSOLIDASI TANAH
1. Laju Pertumbuhan Penduduk Tinggi
2. Kebutuhan Sarana Dan Prasarana
3. Kebutuhan Untuk Optimalisasi Tanah Pertanian
4. Terbatasnya Tanah Untuk Pertanian /Pemukiman
5. Perkembangan Permukiman Yang Tidak Teratur
6. Kebutuhan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah
3. KONSOLIDASI TANAH1
DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum;
6. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
7. Peraturan Pemerintah No. 128 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak Yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional
8. Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 1991 Tentang Konsolidasi Tanah;
9. Peraturan Kepala BPN No. 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah;
10. Surat Edaran Kepala BPN No. 410-4245 Tanggal 7 Desember 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Konsolidasi Tanah.
4. KONSOLIDASI TANAH1
PRINSIP DASAR KONSOLIDASI TANAH
KONSOLIDASI
TANAH
KESEPAKATAN MASYARKAT
SUMBANGAN TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN (STUP) DAN
TPBP
LINGKUNGAN YANG TERTATA
SESUAI TATA RUANG
SELARAS DENGAN RENCANA
PEMBANGUNAN DAERAH
JAMINAN KEPASTIAN HUKUM
5. KONSOLIDASI TANAH1
TUJUAN DAN SASARAN
TUJUAN DAN SASARAN
TUJUAN SASARAN
Memanfaatkan tanah secara optimal, seimbang
dan lestar dengan meningkatkan efisiensi
penggunaan tanah di wilayah perkotaan dan
meningkatkan produktifitas penggunaan tanah
di wilayah pedesaan.
Tercapainya suatu tatanan penggunaan dan
penguasaan yang tertib dan teratur
Perkotaan
1. Wilayah Pemukiman Kumuh;
2. Wilayah Pemukiman yang tumbuh pesat
secara alami;
3. Wilayah Pemukiman yang mulai tumbuh;
4. Wilayah yang direncanakan menjadi
pemukiman baru.
Pedesaan
1. Wilayah yang potensial dapat memperoleh pengairan
tetapi belum tersedia jaringan irigasi;
2. Wilayah yang jaringan irigasinya telah tersedia tetapi
pemanfaatannya belum merata;
3. Wilayah yang pengairannya cukup baik namun masih
perlu ditunjang oleh pengadaan jaringan jalan yang
memadai.
6. KONSOLIDASI TANAH1
TAHAPAN PElAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH
I. Konsolidasi Tanah di Perkotaan
a. Pemilihan Lokasi;
b. Penyuluhan;
c. Penjajakan Kesepakatan;
d. Penetapan Lokasi Konsolidasi Tanah dengan SK Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah Tk.II;
e. Pengajuan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Konsolidasi Tanah;
f. Identifikasi Subyek dan Obyek;
g. Pengukuran dan Pemetaan Keliling;
h. Pengukuran dan Pemataan Rincikan;
i. Pengukuran Topografi dan Pemetaan Penggunaan Tanah;
j. Pembuatan Blok Plan/ Pra Desain Tata Ruang;
k. Pembuatan Desain Tata Ruang;
l. Musyawarah tentang Rencana Penataan Kapling Baru;
m. Pelepasan Hak Atas Tanah oleh para peserta;
n. Penegasan Tanah sebagai Obyek Konsolidasi Tanah;
o. Staking Out/ re-alokasi;
p. Konstruksi/ pembentukan badan jalan, dll;
q. Redistribusi/ Penerbitan SK, Pemberian Hak;
r. Sertipikasi.
7. KONSOLIDASI TANAH1
TAHAPAN PElAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH
II. Konsolidasi Tanah di Pedesaan
a. Pemilihan Lokasi;
b. Penyuluhan;
c. Penjajakan Kesepakatan;
d. Penetapan Lokasi Konsolidasi Tanah dengan SK Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah Tk.II;
e. Pengajuan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Konsolidasi Tanah;
f. Identifikasi Subyek dan Obyek;
g. Seleksi calon penerima hak;
h. Pengukuran dan Pemetaan Keliling;
i. Pengukuran dan Pemataan Rincikan;
j. Pengukuran Topografi dan Pemetaan Penggunaan Tanah;
k. Pembuatan Blok Plan/ Pra Desain Tata Ruang;
l. Pembuatan Desain Tata Ruang;
m. Musyawarah tentang Rencana Penataan Kapling Baru;
n. Pelepasan Hak Atas Tanah oleh para peserta;
o. Penegasan Tanah sebagai Obyek Konsolidasi Tanah;
p. Staking Out/ re-alokasi;
q. Konstruksi/ pembentukan badan jalan, dll;
r. Redistribusi/ Penerbitan SK, Pemberian Hak;
s. Sertipikasi.
8. KONSOLIDASI TANAH1
TIM Penyelenggara konsolidasi tanah
I. Tim Pengendalian Konsolidasi Tanah Provinsi
1. Gubernur Kepala Daerah : Pembina
2. Kepala Kantor Wilayah BPN : Ketua
3. Ketua Bappeda Tk.I : Wakil Ketua merangkap Anggota
4. Kepala Bidang Pengaturan Penguasaan Tanah : Sekretaris merangkap Anggota
5. Kepala Biro Bina Pemerintahan Tk.I : Anggota
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum/ Cipta Karya : Anggota
7. Kepala Bidang Penatagunaan Tanah : Anggota
8. Kepala Bidang Hak Atas Tanah : Anggota
9. Kepala Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah : Anggota
Tugas Tim Pengendalian Konsolidasi Tanah Provinsi
1. Melakukan pengendalian dan evaluasi perkembangan pelaksanaan Konsolidasi Tanah;
2. Memecahkan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Konsolidasi Tanah;
3. Memberikan bimbingan, pengarahan dan petunjuk kepada aparat pelaksana Konsolidasi Tanah di
Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tk.II.
9. KONSOLIDASI TANAH1
TIM Penyelenggara konsolidasi tanah
II. Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah Kabupaten/ Kotamadya
Tugas Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah Kabupaten/ Kotamadya
1. Mengadakan Penyuluhan kepada masyarakat;
2. Mengevaluasi dan mengarahkan Penyusunan Desain Tata Ruang;
3. Mengatur/ Mengarahkan peruntukan dan penggunaan Tanah Pengganti ;
4. Memecahkan dan menangani masalah yang timbul dalam pelaksanaan Konsolidasi Tanah.
1. Bupati/ Walikotamadya : Ketua
2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya : Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Ketua Bappeda : Wakil Ketua merangkap Anggota
4. Kepala Bagian Pemerintahan : Anggota
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum : Anggota
6. Kepala Dinas Pertanian : Anggota
7. Kepala Dinas Tata Kota : Anggota
8. Camat Setempat : Anggota
9. Kepala Seksi PGT : Anggota
10. Kepala Seksi PHT : Anggota
11. Kepala Seksi PT : Anggota
12. Lurah/ Kepala Desa setempat : Anggota
13. Wakil Pemilik Tanah (Maksimum 2 Orang) : Anggota
14. Kasi Pengaturan Penguasaan Tanah : Sekretaris merangkap anggota
10. KONSOLIDASI TANAH1
TIM Penyelenggara konsolidasi tanah
III. Satuan Tugas Pelaksana Konsolidasi Tanah
1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya : Ketua
2. Kepala Seksi PPT : Wakil Ketua
3. Kepala Seksi PGT : Anggota
4. Kepala Seksi PHT : Anggota
5. Kepala Seksi PT : Anggota
6. Camat : Anggota
7. Kepala Desa : Anggota
12. KONSOLIDASI TANAH1
ILUSTRASI SEBELUM PElAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH
Apa ?! Cucuku akan lahir!
Cepat panggil Ibu Bidan !
Ini tanah saya !!!
Kamu tidak boleh
menggunakannya.
Tidak bisa !!!
Mana buktinya
kalau ini tanah kamu ?
Tunggu Kak...
Duduk dulu ah...
Masih capek.
Sekolahnya jauh sih..
Aduh Bu…
Sepertinya aku
akan melahirkan...
Ayo Dik cepat…
Nanti kita terlambat...
Aduh…PUSKESMAS
jauh sekali...
Tapi rumah saya tidak ada jalan keluar
karena kamu pagar semua halamanmu.
Dan akibatnya harga tanah saya jadi turun !
Mengapa kamu marah-marah.
Itukan tanah saya yang baru
saya beli !!!
FR
13. KONSOLIDASI TANAH1
ILUSTRASI Sesudah PElAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH
PUSKESMASPUSKESMAS
S.D.
Konsolidasi tanah telah meningkatkan kwalitas lingkungan hidup serta
memberikan manfaat tanah yang optimal !
14. KONSOLIDASI TANAH1
MANFAAT KONSOLIDASI TANAH
Dari Masyarat Untuk Masyarakat (Kesepakatan Masyarakat);
Mewujudkan Tata Ruang (Mempercepat RDTR);
Menjamin Kepastian Hak Atas Tanah;
Mewujudkan Pembangunan Daerah;
Tersedianya Tanah untuk Pembangunan/ Fasos&Fasum
((Setup/TPBP);
Mewujudkan Penataan Ruang Yang Teratur.
15. KONSOLIDASI TANAH1
PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH
• KEMENTERIAN ATR/BPN,
• PEMDA,
• KEMENTERIAN/ INSTANSI PEMERINTAH
LAINNYA
• KELOMPOK MASYARAKAT
• PIHAK SWASTA
PERENCANAAN
• KEMENTERIAN ATR/BPN
PELAKSANAAN
• PEMDA
• KEMENTERIAN/INSTANSI PEMERINTAH LAINNYA
• KELOMPOK MASYARAKAT
• PIHAK SWASTA
PEMBANGUNAN
DAN
PEMBERDAYAAN
• KEMENTERIAN ATR/BPN
• PIHAK TERKAITPEMANTAUAN
DAN EVALUASI
16. KONSOLIDASI TANAH1
HAMBATAN PELAKSANAAN KT DI PROVINSI BANTEN
Kabupaten Pandeglang
Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Pada Tahun 2016 di Desa Ciherang, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang :
1. Pada tahapan awal penyuluhan yang dihadiri peserta Konsolidasi Tanah untuk Sumbangan Tanah Untuk
Pembangunan (STUP) bersedia sesuai dengan Desain KT (minimal 15% s/d 20%);
2. Dalam tahapan penjajagan kesepakatan tentang STUP, tidak bersedia lebih dari 10% dari luas lokasi KT;
3. Para peserta KT beranggapan untuk Sumbangan Tanah Untuk Pembangunan (STUP) 10% dimaksud dianggap
cukup dan tidak memikirkan untuk perkembangan pembangunan yang akan datang.
Kabupaten Serang
Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Pada Tahun 2016 di Desa Sukajaya, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang :
1. Pada tahapan penjajagan suubyek dan obyek dari luas ± 100 Ha, ada sebagian subyek yang menguasai lahan
berdomisili di luar letak kecamatan letak tanah ( 8 orang);
2. Apabila lokasi dimaksud diperuntukkan untuk pertanian maka peserta Konsolidasi Tanah dimaksud terkena ketentuan
absentee/ guntai (berdasarkan PP nomor 224 tahun 1961).
Kota Serang
Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Pada Tahun 2009 di Desa Bendung, Kecamatan Kasemen, Kota Serang :
1. Hasil Penataan KT sesuai dengan pemberian Hak Atas Tanah kepada masing – masing peserta KT dan STUP sampai
saat ini tidak ditindaklanjuti pembangunan infrastruktur;
2. Lokasi KT merupakan Konsolidasi Tanah Non Pertanian namun berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kota Serang
tahun 2010 s/d 2030 lokasi tersebut diperuntukan untuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
