LKPD Muko-Muko 2009

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS

LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

TAHUN ANGGARAN 2009
DI
MUKOMUKO

Nomor : 01/LK/XVIII.BKL/05/2010
Tanggal : 12 Mei 2010

AUDITORAT KEUANGAN NEGARA V
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU
TAHUN ANGGARAN 2010

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU
Jl. Pembangunan No.16 Bengkulu, Telp (0736) 349255, Fax. (0736) 349348

Bengkulu, 11 Juni 2010
Nomor : 138/S/XVIII.BKL/06/2010
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2009

Yth.
Ketua DPRD Kabupaten Mukomuko
di
Mukomuko

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, BPK RI telah
melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun
2009 , yang meliputi Neraca per 31 Desember 2009 dan 2008, Laporan Realisasi Anggaran,
Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada
tanggal tersebut.
Tujuan pemeriksaan adalah untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2009 dan 2008 bebas dari
salah saji yang material dan secara wajar menggambarkan posisi keuangan per 31 Desember
2009 dan 2008, dan realisasi anggaran sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAP) yang berlaku. Bupati Mukomuko bertanggungjawab untuk menyusun laporan
keuangan dimaksud sesuai SAP, menerapkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan
mematuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran penyajian laporan
keuangan, BPK RI melakukan pengujian terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan APBD oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko. Pemeriksaan tersebut
dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan
BPK RI Tahun 2007.
Berdasarkan pemeriksaan tersebut, kami sampaikan beberapa kelemahan dalam sistem
pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang perlu
mendapat perhatian yaitu diantaranya :

1. Beberapa SKPD belum tertib dalam menyelenggarakan administrasi dan opname fisik
persediaan, sehingga saldo Persediaan dalam Neraca per 31 Desember 2009 sebesar
Rp1.910.321.051,00 belum sepenuhnya akurat;
2. Pencatatan mutasi beberapa Aset Tetap Tahun Anggaran 2009 belum sesuai dengan
klasifikasi yang ditetapkan;
3. Saldo investasi dana bergulir dalam Neraca per 31 Desember 2009 belum mencerminkan
nilai yang dapat direalisasikan;
4. Penetapan Anggaran Pendapatan dalam APBD Tahun 2009 tidak realisitis, sehingga
target belanja tidak tercapai dan terjadinya belanja yang belum bisa dibayar;
5. Bukti pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas luar daerah pada beberapa SKPD di
lingkungan Pemkab Mukomuko senilai minimal sebesar Rp1.497.225.000,00 kurang
bisa diyakini keabsahannya;
6. Terdapat kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas untuk pelatihan/workshop di
lingkungan Sekretariat DPRD sebesar Rp89.250.000,00 dan perjalanan dinas fiktif
sebesar Rp7.950.000,00;
7. Realisasi Belanja Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp233.000.000,00 berindikasi
merugikan keuangan daerah;
8. Sisa Kas pada bendahara pengeluaran Tahun Anggaran 2008 terlambat disetor ke Kas
Daerah sebesar Rp50.346.127,00; dan
9. Pembayaran upah pungut PBB sebesar Rp791.544.339,00 salah dianggarkan dalam
Belanja Transfer Bagi Hasil Desa dan realisasi upah pungut PBB & upah pungut retribusi
di DPKD merugikan keuangan daerah sebesar Rp234.867.276,00.
Kami persilahkan Ketua DPRD Kabupaten Mukomuko menelaah hasil pemeriksaan
lengkap terlampir dan atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

REPUBLIK INDONESIA
Kepala Perwakilan,

Ade Iwan Ruswana, SE. MM. Ak.
NIP. 19680706 199003 1 003

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
2. Anggota Pembina Utama Keuangan Negara V BPK RI, di Jakarta;
3. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI, di Jakarta;
4. Kepala Ditama Revbang BPK RI, di Jakarta;
5. Inspektur Utama BPK RI, di Jakarta.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU
Jl. Pembangunan No.16 Bengkulu, Telp (0736) 349255, Fax. (0736) 349348

Bengkulu, 11 Juni 2010
Nomor : 139 /S/XVIII.BKL/06/2010
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2009

Yth.
Bupati Mukomuko
di
Mukomuko

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, BPK RI telah
melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun
2009 , yang meliputi Neraca per 31 Desember 2009 dan 2008, Laporan Realisasi Anggaran,
tanggal tersebut.
Tujuan pemeriksaan adalah untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2009 dan 2008 bebas dari
salah saji yang material dan secara wajar menggambarkan posisi keuangan per 31 Desember
2009 dan 2008, dan realisasi anggaran sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAP) yang berlaku. Bupati Mukomuko bertanggungjawab untuk menyusun laporan
keuangan dimaksud sesuai SAP, menerapkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan
mematuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran penyajian laporan
keuangan, BPK RI melakukan pengujian terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan APBD oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko. Pemeriksaan tersebut
dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan
BPK RI Tahun 2007.
Berdasarkan pemeriksaan tersebut, kami sampaikan beberapa kelemahan dalam sistem
pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang perlu
mendapat perhatian yaitu diantaranya :

1. Beberapa SKPD belum tertib dalam menyelenggarakan administrasi dan opname fisik
persediaan, sehingga saldo Persediaan dalam Neraca per 31 Desember 2009 sebesar
Rp1.910.321.051,00 belum sepenuhnya akurat;
2. Pencatatan mutasi beberapa Aset Tetap Tahun Anggaran 2009 belum sesuai dengan
klasifikasi yang ditetapkan;
3. Saldo investasi dana bergulir dalam Neraca per 31 Desember 2009 belum mencerminkan
nilai yang dapat direalisasikan;
4. Penetapan Anggaran Pendapatan dalam APBD Tahun 2009 tidak realisitis, sehingga
target belanja tidak tercapai dan terjadinya belanja yang belum bisa dibayar;
5. Bukti pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas luar daerah pada beberapa SKPD di
lingkungan Pemkab Mukomuko senilai minimal sebesar Rp1.497.225.000,00 kurang
bisa diyakini keabsahannya;
6. Terdapat kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas untuk pelatihan/workshop di
lingkungan Sekretariat DPRD sebesar Rp89.250.000,00 dan perjalanan dinas fiktif
sebesar Rp7.950.000,00;
7. Realisasi Belanja Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp233.000.000,00 berindikasi
merugikan keuangan daerah;
8. Sisa Kas pada bendahara pengeluaran Tahun Anggaran 2008 terlambat disetor ke Kas
Daerah sebesar Rp50.346.127,00; dan
9. Pembayaran upah pungut PBB sebesar Rp791.544.339,00 salah dianggarkan dalam
Belanja Transfer Bagi Hasil Desa dan realisasi upah pungut PBB & upah pungut retribusi
di DPKD merugikan keuangan daerah sebesar Rp234.867.276,00.
Sehubungan hal tersebut, BPK RI mengharapkan Bupati Mukomuko agar
menindaklanjuti rekomendasi BPK RI yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dan
menyampaikannya kepada BPK RI selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah
Laporan Hasil Pemeriksaan diterima.

REPUBLIK INDONESIA
Kepala Perwakilan,

Ade Iwan Ruswana, SE. MM. Ak.
NIP. 19680706 199003 1 003

SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
TAHUN ANGGARAN 2009

Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran
2009 terdiri dari 3 (tiga) bagian sebagai berikut:
1. Laporan I: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2009
Laporan I berisi: (a) Hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK RI atas kewajaran
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2009; (b)
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2009 yang
terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas
Laporan Keuangan; dan (c) Gambaran Umum Pemeriksaan yang berisi dasar hukum
pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, sasaran pemeriksaan, standar pemeriksaan,
metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan,objek pemeriksaan dan kendala
pemeriksaan.
2. Laporan II: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Dalam
Rangka Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mukomuko
Tahun Anggaran 2009
Laporan II berisi: (a) Resume Hasil Pemeriksaan; (b) Gambaran Umum Sistem
Pengendalian Intern (SPI) dalam pencatatan dan pelaporan keuangan instansi; (c) Tindak
lanjut temuan pemeriksaan SPI tahun 2006, 2007 dan 2008; dan (d) Temuan
pemeriksaan SPI Tahun 2009.
3. Laporan III: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2009
Laporan III berisi: (a) Resume Hasil Pemeriksaan; (b) Tindak lanjut temuan
pemeriksaan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tahun
2006, 2007 dan 2008; dan (c) Temuan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2009.

LAPORAN I

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2009

DAFTAR ISI

HALAMAN
DAFTAR ISI................................................................................................................... i
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN ................. 1
LAPORAN KEUANGAN POKOK TAHUN ANGGARAN 2009 ............................. 3
1. NERACA KOMPARATIF ...................................................................................... 3
2. LAPORAN REALISASI APBD .............................................................................. 5
3. LAPORAN ARUS KAS .......................................................................................... 6
4. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN ........................................................ 8
LAMPIRAN
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

i

REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang
Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)
telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2009,
yang meliputi Neraca per 31 Desember 2009 dan 2008, Laporan Realisasi Anggaran,
tanggal tersebut. Laporan keuangan tersebut adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten
Mukomuko. Tanggung jawab BPK RI adalah pada pernyataan pendapat atas laporan
keuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan.
BPK RI melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
(SPKN) yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Standar tersebut mengharuskan
BPK RI merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar BPK RI memperoleh keyakinan
memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan
meliputi penilaian, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan
pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas Standar
Akuntansi Pemerintahan yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh
Pemerintah Kabupaten Mukomuko, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan
secara keseluruhan. BPK RI yakin bahwa pemeriksaan BPK RI memberikan dasar memadai
untuk menyatakan pendapat.
Menurut pendapat BPK RI, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar,
dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Mukomuko per
31 Desember 2009 dan 2008, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan
atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintahan.
Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan A.1.3 atas LKPD Kabupaten Mukomuko Tahun
2009, saldo Aset Tetap per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp726.247.041.912,00. Dalam
jumlah tersebut masih terdapat kesalahan pengklasifikasian, yaitu 1) biaya perencanaan dan
pengawasan selama TA 2009 sebesar Rp4.484.373.000,00 dicatat sebagai Aset Tetap
Lainnya; dan 2) biaya rehabilitasi jalan, irigasi, bangunan sebesar Rp19.038.350.450,00
dicatat sebagai item aset tetap baru berupa rehabilitasi jalan, irigasi, bangunan dan tidak
menambah nilai jalan, irigasi, dan bangunan yang direhabilitasi. Pemerintah Kabupaten
Mukomuko telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) sebagai
aplikasi komputer dalam pencatatan dan pelaporan mutasi aset tetap tahun berjalan. Sistem
aplikasi tersebut masih memiliki kelemahan yaitu : 1) mencatat biaya perencanaan dan

1
BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu

pengawasan ke dalam Aset Tetap Lainnya, bukan menambah nilai perolehan Aset Tetap;
dan 2) mencatat biaya rehabilitasi aset tetap ke dalam item Aset Tetap yang baru, bukan
menambah nilai Aset Tetap yang direhabilitasi.
Laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan
sistem pengendalian intern kami sajikan dalam bagian tersendiri yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan ini.

Bengkulu, 12 Mei 2010
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Bengkulu
Penanggung Jawab Pemeriksaan,

Ade Iwan Ruswana, SE., MM., Ak.
Akuntan, Register Negara No. D-17.331

2
BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu

LAPORAN KEUANGAN POKOK TAHUN ANGGARAN 2009
1. NERACA KOMPARATIF

NERACA
Per 31 Desember 2009 dan 2008
(Dalam Rupiah)
31 Desember 2009 31 Desember 2008
Uraian Catatan
(Auditan) (Auditan)
ASET A.1
ASET LANCAR A.1.1
Kas Di Kas Daerah A.1.1.1 505.146.171,97 20.205.194.587,56
Kas di Bendahara Penerimaan 24.653.812,00 0,00
Kas di bendahara Pengeluaran 107.154.450,00 490.686.124,00
Investasi Jangka Pendek 0,00 0,00
Piutang Pajak Daerah A.1.1.2 45.024.000,00 15.850.000,00
Piutang Retribusi A.1.1.3 400.000,00 0,00
Piutang Lain-lain A.1.1.4 3.589.075.496,00 426.427.795,00
Persediaan A.1.1.5 1.910.321.051,00 1.945.540.208,00
JUMLAH ASET LANCAR 6.181.774.980,97 23.083.698.714,56
INVESTASI JANGKA PANJANG A.1.2
Investasi Non Permanen A.1.2.1 2.663.000.000,00 3.113.000.000,00
Investasi Permanen A.1.2.2 18.295.226.892,11 16.484.503.892,11
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG 20.958.226.892,11 19.597.503.892,11
ASET TETAP A.1.3
Tanah A.1.3.1 64.979.659.498,00 63.784.138.000,00
Peralatan dan Mesin A.1.3.2 100.715.918.826,00 74.141.801.975,00
Gedung dan Bangunan A.1.3.3 267.666.048.269,00 211.651.204.949,00
Jalan, Jaringan dan Instalasi A.1.3.4 268.332.658.819,00 205.866.604.369,00
Aset Tetap Lainnya A.1.3.5 24.552.756.500,00 7.890.851.500,00
Konstruksi dalam Pengerjaan A.1.3.6 0,00 7.588.704.000,00
Akumulasi Penyusutan A.1.3.7 0,00 0,00
JUMLAH ASET TETAP 726.247.041.912,00 570.923.304.793,00
DANA CADANGAN
Dana Cadangan 0,00 0,00
JUMLAH DANA CADANGAN 0,00 0,00
ASET LAINNYA A.1.4
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran 0,00 0,00
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 2.717.806.008,00 0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00
Aset Tidak Berwujud 1.282.150.000,00 1.282.150.000,00
Aset Lain-lain 3.409.750.000,00 0,00
JUMLAH ASET LAINNYA 7.409.706.008,00 1.282.150.000,00
JUMLAH ASET 760.796.749.793,08 614.886.657.399,67
KEWAJIBAN A.2
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK A.2.1
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) A.2.1.1 50.046.128,00 38.971.420,00
Utang Bunga A.2.1.2 3.436.197.916,67 7.163.881.136,67
Utang Pajak 0,00 0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang A.2.1.3 65.625.000.000,00 87.500.000.000,00

3

3. LAPORAN ARUS KAS

LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2009 dan 2008
( Dalam Rupiah )
Uraian 2009 (Auditan) 2008 (Auditan)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Arus Kas Masuk
Pendapatan Pajak Daerah 1.980.637.617,00 1.288.079.364,00
Hasil Retribusi Daerah 2.663.309.144,00 1.780.581.984,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1.833.512.885,00 1.220.856.569,75
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.495.551.430,60 2.380.434.383,97
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 27.918.848.852,00 22.252.824.338,00
Dana Alokasi Umum 234.105.397.000,00 223.756.452.000,00
Dana Alokasi Khusus 52.385.000.000,00 44.680.000.000,00
Dana Tunjangan Pendidikan 3.849.900.000,00 1.401.782.200,00
Pendapatan Hibah 0,00 29.000.000.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah 6.867.799.097,81 5.703.553.882,84
Lainnya
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 50.000.000.000,00 0,00
Jumlah Arus Kas Masuk 384.099.956.026,41 333.464.564.722,56
Arus Kas Keluar
Belanja Pegawai 150.317.782.941,00 125.139.018.664,00
Belanja Bunga 10.436.989.611,00 14.302.118.057,00
Belanja Hibah 5.659.647.488,00 500.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial 5.563.031.800,00 6.714.893.600,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan 754.447.339,00 789.128.245,00
Pemerintah Desa
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota 9.618.500.000,00 16.003.012.200,00
dan Pemerintahan Desa
Belanja Tidak Terduga 1.455.994.150,00 2.820.608.770,00
Belanja Barang dan Jasa 44.360.909.561,00 33.212.116.083,00
Jumlah Arus Kas Keluar 228.167.302.890,00 199.480.895.619,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 155.932.653.136,41 133.983.669.103,56
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan
Arus Kas Keluar
Belanja Tanah 1.195.521.498,00 1.845.815.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin 22.699.110.416,00 13.247.202.975,00
Belanja Bangunan dan Gedung 51.786.603.320,00 26.006.367.699,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 63.032.063.700,00 48.116.291.324,00
Belanja Aset Tetap Lainnya 15.439.009.000,00 3.409.388.500,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan (154.152.307.934,00) (92.625.065.498,00)
Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
Arus Kas Masuk
Penerimaan Pinjaman Daerah 673.933.125,00
Jumlah Arus Kas Masuk 0,00 673.933.125,00
Arus Kas Keluar
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 2.000.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang 21.875.000.000,00 52.520.178.000,00

6

Uraian 2009 (Auditan) 2008 (Auditan)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (21.875.000.000,00) (53.846.244.875,00)
Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran
Arus Kas Masuk
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 26.085.164.188,00 16.253.669.429,00
Jumlah Arus Kas Masuk 26.085.164.188,00 16.253.669.429,00
Arus Kas Keluar
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 26.074.089.480,00 16.214.698.009,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran 11.074.708,00 38.971.420,00
Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode (20.083.580.089,59) (12.448.669.849,44)
Saldo Awal Kas 20.695.880.711,56 33.144.550.561,00
Saldo Akhir Kas 612.300.621,97 20.695.880.711,56
Terdiri Dari : 612.300.621,97
Kas di Kas Daerah 505.146.171,97 20.205.194.587,56
Kas di Bendahara Pengeluaran 107.154.450,00 490.686.124,00
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

BUPATI MUKOMUKO

DRS. H. ICHWAN YUNUS,MM.,AK.

7

4. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN SEBAGAI PENJELASAN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN
ANGGARAN 2009.

1. Informasi Umum
A. Strategi dan Sumber Daya yang Digunakan
Dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Mukomuko 2006-2010 yang ditetapkan
dengan Perda Kabupaten Mukomuko Nomor 23 Tahun 2006 ditetapkan bahwa
strategi yang ditetapkan antara lain adalah pemanfaatan sumber daya alam secara
optimal dan bertanggung jawab, peningkatan infrastruktur perekonomian daerah,
serta percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan,
tangguh, mandiri, dan berdaya saing.
Strategi tersebut menjadi acuan arah kebijakan keuangan daerah, yang antara lain
adalah:
- Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dengan prinsip tidak memberatkan
masyarakat, dan biaya untuk meningkatkan PAD tersebut tidak lebih besar dari
PAD yang akan diperoleh. Peningkatan PAD tersebut diharapkan semakin
meningkatkan kontribusinya terhadap APBD setiap tahun sehingga secara
bertahap ketergantungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko terhadap Dana
Perimbangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi semakin berkurang
- Peningkatan investasi, yang dilakukan dengan strategi menyederhanakan
prosedur perizinan, meningkatkan kepastian hukum terhadap usaha,
menyehatkan iklim ketenagakerjaan, meningkatkan penyediaan infrastruktur,
serta menyederhanakan prosedur perpajakan
- Pengelolaan dan pembangunan daerah dilakukan atas dasar prinsip transparansi,
akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan pemerataan
- Pengelolaan dana dilakukan dalam rangka meningkatkan otonomi daerah yang
bertumpu kepada asas kepemerintahan yang baik dan pemberdayaan ekonomi
masyarakat
- Pengelolaan dana diarahkan untuk mendukung pemanfaatan sumber daya alam
dan lingkungan hidup secara bijaksana, seimbang, dan berkelanjutan
- Pengelolaan dana diarahkan untuk mengembangkan inisiatif dan partisipasi
masyarakat bersama dengan pemerintah daerah secara interaktif.
B. Prosedur yang Telah Disusun dan Dijalankan
Prosedur yang telah disusun dan dilaksanakan untuk penganggaran, penatausahaan,
pelaksanaan, dan pelaporan APBD/perubahan APBD berpedoman pada Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Permendagri
No.13 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan, serta Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2009 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

8

Penyusunan laporan keuangan tahun 2009 dilakukan berdasarkan penganggaran dan
penatausahaan transaksi keuangan dengan menggunakan aplikasi komputer.
Perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan anggaran berpedoman
pada Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.

2. Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target APBD.
A. Kebijakan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2009 merupakan
bagian dari pertanggungjawaban Bupati Mukomuko sesuai dengan Peraturan Daerah
Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mukomuko tahun
anggaran 2009 ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mukomuko
Nomor 2 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Tahun 2009, dan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 39 Tahun 2009
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun
2009, dengan jumlah sebagai berikut :
a. Anggaran Pendapatan Rp 424.025.935.116,00
b. Anggaran Belanja Rp 420.748.737.558,56
c. Anggaran Surplus Rp 3.277.197.557,44
d. Pembiayaan:
Anggaran Penerimaan Rp 20.997.802.442,56
Anggaran Pengeluaran Rp 24.275.000.000,00
Anggaran Lebih Pembiayaan Rp (3.277.197.557,44)
e. Sisa Anggaran Lebih / Kurang Rp (0,00)
Kebijakan pelaksanaan APBD mengacu pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku, yaitu menganut sistem Anggaran Berbasis Kinerja (ABK). Pelaksanaan
APBD dengan sistem ABK dilakukan dengan menyusun program-program secara
prioritas dengan mengacu pada rencana strategis (Renstra) yang telah ada. Program-
program tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut menjadi beberapa kegiatan yang
akan dilaksanakan oleh masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Mukomuko. Dengan ABK ini diharapkan penggunaan APBD lebih terarah dan
fokus pada pencapaian visi dan misi Kabupaten Mukomuko.

1) Kebijakan Pendapatan
Pada sektor pendapatan, kebijakan diarahkan pada perolehan pendapatan secara
maksimal dengan menggali potensi-potensi pendapatan yang mungkin dapat
ditingkatkan. Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko,
bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU),
Dana Alokasi Khusus (DAK), Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak Pusat
dan Provinsi, serta Lain-lain pendapatan. Pendapatan tersebut masih sangat
tergantung pada sumber Dana DAU, DAK, dan Bagi Hasil Pajak Pusat dan
Provinsi. Sumber Pendapatan Asli Daerah masih sangat terbatas, mengingat

9

Pemerintah Kabupaten Mukomuko merupakan kabupaten pemekaran yang baru
dibentuk dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003.
Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan tuntutan yang semakin besar
seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang diserahkan
kepada pemerintah daerah, namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai
kendala, antara lain :
 Masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak/retribusi tentang pentingnya
PAD bagi pembangunan daerah
 Masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai ketentuan pajak dan
retribusi daerah
 Masih rendahnya akurasi database yang dimiliki tentang potensi-potensi
pendapatan daerah
 Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung
 Keterbatasan sumber daya manusia (SDM)
 Aturan yang ada belum sepenuhnya mendukung terhadap pelaksanaan
kebijakan yang harus dilaksanakan di lapangan
Oleh karena itu untuk meningkatkan penerimaan yang bersumber dari PAD,
Pemerintah Kabupaten Mukomuko akan terus mencoba mengatasi apa-apa yang
menjadi kendala dalam mengoptimalkan sumber-sumber PAD yang akan
datang.
2) Kebijakan Efisiensi Belanja
Kebijakan mengenai belanja diarahkan agar penggunaan belanja dilaksanakan
secara efektif dan efisien dengan pagu anggaran belanja sebagai batas maksimal
pengeluaran yang dapat direalisasikan. Untuk efisiensi belanja, penyusunan
perhitungan anggaran didasarkan dengan pendekatan kinerja dimana setiap
belanja harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan
dapat dicapai. Disamping itu, anggaran belanja juga disusun sesuai prioritas
agar anggaran yang tersedia maksimal penggunaannya, mengingat dana yang
tersedia sangat terbatas.
3) Kebijakan Pembiayaan
Kebijakan pembiayaan yang diterapkan dalam tahun 2009 yaitu menggunakan
sebagian SiLPA tahun lalu untuk menutup defisit anggaran tahun 2009. Selain
itu pengeluaran pembiayaan juga direncanakan untuk membayar cicilan
pinjaman daerah melalui kredit sindikasi kepada 8 (delapan) Bank, yaitu Bank
Nagari sebagai arranger/lead manager serta 7 (tujuh) bank partisipan yang
terdiri dari Bank Sumut, Bank Jatim, BPD Kaltim, BPD Aceh, Bank Sumsel,
BPD Jambi, dan Bank Bengkulu.

10

B. Pencapaian Target APBD.
Realisasi APBD Kabupaten Mukomuko tahun anggaran 2009 sebagai berikut:
Anggaran Realisasi
No URAIAN %
(Rp) (Rp)
a. Pendapatan 424.025.935.116,00 384.099.956.026,41 90,58
b. Belanja 420.748.737.558,56 382.305.531.824,00 90,86
c. Surplus/Defisit 3.277.197.557,44 1.794.424.202,41
d. Pembiayaan :
Penerimaan 20.997.802.442,56 20.642.830.291,56 98,31
Pengeluaran 24.275.000.000,00 21.875.000.000,00 90,11
Pembiayaan Netto (3.277.197.557,44) (1.232.169.708,44)
e. Sisa Lebih/Kurang 0,00 562.254.493,97

Tabel di atas menggambarkan pencapaian kinerja keuangan secara umum, yaitu
realisasi pendapatan sebesar Rp384.099.956.026,41 atau 90,58% dari anggaran
sebesar Rp424.025.935.116,00 dan realisasi belanja sebesar Rp382.305.531.824,00
atau 90,86% dari anggaran sebesar Rp420.748,737.558,56. Realisasi penerimaan
pembiayaan sebesar Rp20.642.830.291,56 atau 98,31% dari anggaran sebesar
Rp20.997.802.442,56, sedangkan realisasi pengeluaran pembiayaan
Rp21.875.000.000,00 atau 90,11 % dari anggaran sebesar Rp24.275.000.000,00.
Dengan demikian realisasi pembiayaan neto menjadi minus sebesar
Rp1.232.169.708,44, sehingga SiLPA tahun 2009 menjadi Rp562.254.493,97.

C. Kendala yang Dihadapi Dalam Pencapaian Target APBD.
Secara umum, kendala yang dihadapi dalam pencapaian target APBD antara lain
adalah:
 Kendala dalam pencapaian target pendapatan antara lain :
- Belum maksimalnya pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh masyarakat,
sehingga berpengaruh terhadap pendapatan retribusi kesehatan.
- Belum tersedianya peraturan tentang pungutan hasil kekayaan alam,
pertanian dan perkebunan, sehingga berpengaruh terhadap pendapatan
retribusi lingkungan hidup dan pertanian.
 Kendala dalam pencapaian target belanja antara lain :
- Sebagai dampak tidak terealisasinya beberapa pos penerimaan, maka
beberapa program dan kegiatan tidak terealisasi.
3. Kebijakan Akuntansi yang Penting
A. Entitas Pelaporan
Berdasarkan peraturan yang berlaku (Perda Nomor 7, Nomor 8, Nomor 9, Nomor
10, Nomor 11, Nomor 36 dan Nomor 37 Tahun 2009 yang mengacu kepada
perubahan organisasi pemerintah daerah yang diatur oleh Peraturan Pemerintah
Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah) entitas pelaporan
adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko yang teknisnya dilaksanakan oleh
Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko. Sedangkan entitas
akuntansi terdiri dari 48 (empat puluh delapan) SKPD.

11

B. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
Dalam akuntansi terdapat dua basis yang mendasari penyusunan laporan keuangan,
yaitu basis kas dan basis akrual. Basis kas adalah basis yang mengakui timbulnya
hak dan kewajiban pada saat kas diterima atau dikeluarkan. Basis akrual adalah
basis yang mengakui adanya hak dan kewajiban pada saat perpindahan hak tanpa
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2009
tidak dapat menggunakan dua basis akuntansi tersebut secara penuh, melainkan
menggunakan basis modifikasian, yaitu basis kas menuju basis akrual (cash towards
accrual). Basis ini mengakui aset, kewajiban, dan hutang secara akrual, sedangkan
pendapatan, belanja, dan pembiayaan diakui berdasarkan basis kas.
C. Pengakuan dan Pengukuran Dalam Penyusunan Laporan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2009
didasarkan pada nilai uang rupiah. Ini berarti setiap kegiatan yang dilaksanakan
harus dapat dinilai dengan uang. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan digunakan
nilai mata uang asing, maka ketika penyusunan laporan keuangan harus
dikonversikan menjadi rupiah dengan menggunakan nilai kurs tengah Bank
Indonesia pada tanggal neraca.
Dari pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009 seluruh kegiatan telah dinilai
dengan rupiah, tidak terdapat kegiatan yang pelaksanaannya dengan mata uang
asing.
D. Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan
ketentuan pernyataan SAP.
Dalam penyusunan Laporan Keuangan tahun 2009 Pemerintah Kabupaten
Mukomuko berpedoman kepada kebijakan akuntansi sesuai SAP. Hal ini terlihat
antara lain dengan telah ditetapkannya kebijakan akuntansi secara formal melalui
Peraturan Bupati Kabupaten Mukomuko Nomor 08 Tahun 2007 tentang Kebijakan
Akuntansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
Beberapa hal yang diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Kebijakan Akuntansi
tersebut antara lain adalah :
- Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan;
- Entitas Pelaporan;
- Dasar Hukum Pelaporan Keuangan;
- Asumsi Dasar;
- Karakteristik kualitatif Laporan Keuangan;
- Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- Kendala Informasi yang Relevan dan Handal;
- Jenis Laporan Keuangan;
- Definisi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan unsur laporan keuangan;
- Kebijakan koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar
biasa;
- Kebijakan Akuntansi Konsolidasian.

12

4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
A. Penjelasan Pos-Pos Neraca
Neraca Pemerintah Kabupaten Mukomuko per 31 Desember 2009 menggambarkan
posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana per 31 Desember 2009 dengan jumlah aset
Rp760.796.749.793,08 kewajiban sebesar Rp69.687.344.044,67 dan ekuitas dana
sebesar Rp691.109.405.748,41.
Penjelasan atas pos-pos neraca tersebut sebagai berikut :
A.1 ASET
A.1.1 ASET LANCAR
Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat
dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi
yang terdiri atas :
(A.1.1.1) Kas
Saldo Kas per 31 Desember 2009 sebesar Rp636.954.433,97 terdiri dari :
Uraian Nilai (Rp)
Kas di Kas Daerah 505.146.171,97
Kas di Bendaharawan Penerimaan 24.653.812,00
Kas di Bendaharawan Pengeluaran 107.154.450,00
Jumlah 636.954.433,97

Saldo kas di Kas Daerah meliputi saldo kas yang rill yang ada di
2 rekening BPD dan 2 Rekening BRI dengan rincian sebagai berikut :

No Nomor Rekening Nilai (Rp)
1 BPD 01.02.20193-8 445.187.531,97
2 BPD 01.02.20205-3 7.785,00
3 BRI 01-000006-30-2 59.946.017,00
4 BRI 01-000007-30-8 4.838,00
Jumlah 505.146.171,97
Saldo Kas di Bendahara meliputi saldo pada 20 Bendahara Pengeluaran
dengan rincian pada Lampiran 1.a dan Lampiran 1.b.

(A.1.1.2) Piutang Pajak Daerah
Saldo piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2009 sebesar
Rp45.024.000,00 merupakan saldo piutang pajak daerah dari 2006 sampai
2009 yang belum tertagih.

(A.1.1.3) Piutang Retribusi
Saldo piutang Retribusi per 31 Desember 2009 sebesar Rp400.000,00
merupakan saldo piutang retribusi dari 2006 sampai 2009 yang belum
tertagih.

13

(A.1.1.4) Piutang Lain-lain
Saldo piutang lain-lain merupakan piutang/tagihan yang tidak dapat
diklasifikasikan ke dalam jenis piutang, terdiri atas :

No Jenis Piutang Tahun Jumlah (Rp)
1 Piutang Penjualan bibit karet dan kelapa sawit
2006 17.810.000,00
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2 Piutang bunga atas penyaluran dana bergulir
2007 46.943.654,00
yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan
3 Piutang ke Kas Negara 2005 21.681.545,00
4 Piutang kelebihan pemotongan pajak PFK oleh
2009 833.618,00
BPD
5 Piutang Bagi Hasil PKB, BBN-KB, PBB-KB
2009 3.385.629.027,00
oleh Provinsi Triwulan IV
6 Piutang Uang Muka Pengadaan Benih Padi
2009 66.514.095,00
Gogo kepada Penyedia Jasa
7 Piutang atas temuan BPK RI pada
pemeriksaan LKPD TA 2008 berupa sisa 2009 49.663.557,00
ketekoran kas yang masih belum bisa ditelusuri
Jumlah 3.589.075.496,00

Piutang penjualan bibit karet dan kelapa sawit sebesar Rp 17.810.000,00
merupakan saldo piutang penjualan bibit karet dan kelapa sawit Dinas
Kehutanan dan Perkebunan yang belum tertagih sampai dengan tahun
2009, jumlah tersebut merupakan bagian dari saldo piutang per
31 Desember 2006 sebesar Rp58.220.000,00 yang pelunasannya sampai
dengan tahun 2009 baru mencapai sebesar Rp 40.410.000,00.
Piutang bunga atas penyaluran dana bergulir sebesar Rp46.943.654,00
merupakan bunga bantuan dana bergulir yang merupakan bagian daerah
(PAD) sebesar 1% yang belum disetor ke kas daerah per 31 Desember
2009. Rincian piutang bunga atas penyaluran dana bergulir dilampirkan
dalam Lampiran 2.
Piutang Kas Negara per 31 Desember 2009 sebesar Rp21.681.545,00
adalah kelebihan penyetoran pajak-pajak pusat oleh BUD yang sampai
dengan 31 Desember 2009 belum diajukan restitusinya ke Dirjen Pajak.
Piutang atas kelebihan pemotongan pajak merupakan piutang yang timbul
sebagai akibat dari kesalahan BPD dalam memotong pajak. Pada bulan
Januari 2010, Pihak BPD telah menyetor kembali ke Kas Daerah sebesar
Rp800.000,00.
Piutang kepada Pihak KetigA atas Uang Muka Pengadaan Benih Padi
Gogo sebesar Rp66.514.095,00 adalah piutang dari uang muka kontrak
pengadaan pada Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan yang
dibatalkan karena spesifikasi tidak sesuai kontrak, dan pihak rekanan
berkomitmen untuk mengembalikan sebesar uang muka yang dibayarkan
tersebut. Pada bulan Januari 2010, atas piutang tersebut telah dibayarkan
sebesar Rp40.000.000,00.

14

(A.1.1.5) Persediaan
Merupakan barang habis pakai yang secara rutin diperlukan Pemerintah
Daerah untuk menunjang aktivitas operasional dan mempunyai manfaat
hanya pada 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas :
No Jenis Persediaan Jumlah (Rp)

1 ATK/ Barang Habis Pakai 36.998.079,00
2 Obat- obatan 1.809.119.672,00
3 Bahan Kimia 40.858.500,00
4 Lain-lain 23.344.800,00
Jumlah 1.910.321.051,00

Nilai persediaan tersebut belum termasuk saldo persediaan yang tidak
tercatat dan tidak dapat ditelusur saldo akhir periode pelaporannya, yaitu
persediaan benih padi pada Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan,
dan blangko kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
serta persediaan berupa barang habis pakai kesehatan yang berasal dari
Belanja Modal Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan.
Selain itu masih terdapat persediaan obat yang kadaluarsa pada Dinas
Kesehatan sebesar Rp2.570.108,50 dan persedian barang cetakan yang
kadaluarsa pada Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah sebesar
Rp44.617.346,00. Rincian persedian per SKPD diuraikan dalam
Lampiran 3.

A.1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG
Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud
untuk mendapatkan manfaat ekonomi atau manfaat sosial dalam jangka waktu
lebih dari satu periode akuntansi. Jumlah per 31 Desember 2009 sebesar
Rp20.958.226.892,11, yang terdiri atas:
- Investasi Non Permanen - Dana Bergulir Rp 2.663.000.000,00
- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Rp 18.295.226.892,11
Jumlah Rp 20.958.226.892,11

Investasi jangka panjang diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:
(A.1.2.1) Investasi Non Permanen - Dana Bergulir
Merupakan investasi non permanen berupa penyaluran dana bergulir pada
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Mukomuko
kepada koperasi, kelompok pengusaha kecil/pedagang kecil/UKM di
wilayah Kabupaten Mukomuko, dengan tujuan untuk penguatan modal
usaha per 31 Desember 2009 sebesar Rp2.663.000.000,00. Jumlah
tersebut berasal dari :
- Saldo awal tahun 2009 Rp 3.113.000.000,00
- Koreksi selama tahun 2009 Rp (450.000.000,00)
- Saldo akhir per 31 Desember 2009 Rp 2.663.000.000,00

15

Koreksi tahun 2009 sebesar Rp450.000.000,00 merupakan tindak lanjut
hasil reviu Inspektorat Daerah Mukomuko terhadap Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Mukomuko tahun 2009 yang menyatakan bahwa
dana tersebut tidak termasuk dalam dana bergulir, melainkan dana bantuan
modal usaha. Penjadwalan dan posisi penyaluran Dana Bergulir diuraikan
dalam Lampiran 2.
(A.1.2.2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Merupakan investasi permanen Pemerintah Kabupaten Mukomuko pada
perusahaan-perusahaan milik daerah ataupun perusahaan lain yang
bertujuan untuk mendapatkan keuntungan/deviden.
Jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Mukomuko per
31 Desember 2009 sebesar Rp18.295.226.892,11berasal dari :
- Penambahan selama tahun 2009 Rp 1.810.723.000,00
- Saldo akhir per 31 Desember 2009 Rp 18.295.226.892,11

Penambahan selama tahun 2009 adalah koreksi atas penyertaan modal
pada PDAM berdasarkan SK Bupati Nomor 204 dan 205 Tahun 2007
tanggal 16 Juli 2007 yang belum dicatat.
Rincian saldo akhir sebesar Rp18.295.226.892,11 adalah sebagai berikut :
No Uraian Jumlah (Rp)

1 Penyertaan pada PT Bank Bengkulu
 Tahun 2005 Rp 1.000.000.000,00
7.114.881.729,00
 Tahun 2006 : Rp 2.308.020.347,00
 Tahun 2007 : Rp 3.806.861.382,00
2 Penyertaan pada PT Mukomuko Maju Sejahtera
 Tahun 2006 Rp 2.500.000.000
7.000.000.000,00
 Tahun 2007 Rp 2.500.000.000
 Tahun 2008 Rp 2.000.000.000

3 Penyertaan pada PDAM Mukomuko 4.180.345.163,11
Jumlah 18.295.226.892,11

A.1.3 ASET TETAP
Aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari
1 (satu) periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau
dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diperoleh dari dana yang
bersumber dari sebagian atau seluruhnya dari APBD melalui pembelian,
pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dari aset lainnya serta dari sitaan
atau rampasan.
Aset tetap Pemerintah Kabupaten Mukomuko per 31 Desember 2009 sebesar
Rp726.247.041.912,00 dengan rincian sebagai berikut :

16


- Mutasi aset selama tahun 2009 Rp 155.323.737.119,00

- Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2009 Rp 726.247.041.912,00

Saldo aset tetap selanjutnya dapat dirinci sebagai berikut :
- Tanah Rp 64.979.659.498,00

- Peralatan dan Mesin Rp 100.715.918.826,00

- Gedung dan Bangunan Rp 267.666.048.269,00

- Jalan, Jaringan dan Instalasi Rp 268.332.658.819,00

- Aset Tetap Lainnya Rp 24.552.756.500,00

- Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Rp 0,00

- Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2009 Rp 726.247.041.912,00

(A.1.3.1) Tanah
Tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk
memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap dipakai. Biaya ini
meliputi antara lain harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak,
biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan.
Saldo nilai tanah per 31 Desember 2009 sebesar Rp64.979.659.498,00
merupakan nilai tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten
Mukomuko, dengan uraian sebagai berikut:
- Saldo Awal Tahun 2009 Rp 63.784.138.000,00

- Penambahan selama Tahun 2009 Rp 1.195.521.498,00

- Saldo per 31 Desember 2009 Rp 64.979.659.498,00

Penambahan aset tetap tanah tahun 2009 sebesar Rp1.195.521.498,00
seluruhnya berasal dari belanja modal tanah.
Dari total nilai aset tetap tanah sebesar 64.979.659.498,00, masih terdapat
aset tetap tanah senilai Rp33.805.523.000,00 tidak disertai dengan bukti
kepemilikan apapun.
Selain itu, terdapat beberapa aset tanah yang diketahui kemudian belum
dilakukan penilaian, yaitu : 1) Aset tanah pada tiga tempat dengan luas
minimal 40.000 m² yang meliputi tanah eks dermaga, tanah di seputar
bundaran/ alun-alun Mukomuko, serta tanah untuk rencana pembangunan
rumah sakit; 2) Aset tanah yang berasal dari hibah seluas 70.291 m²
dengan rincian berikut :
No Luas (m²) Keterangan

1 20.028 Hibah dari sdr.Oktarina SKT No. 595.3/132/KDU/IV/2008

2 10.010 Hibah dari Sdr. Rosni SKT No. 595.3/135/KDU/IV/2008

17

No Luas (m²) Keterangan

3 20.027 Hibah dari Sdr.Mihartati SKT No. 595.3/134/KDU/IV/2008

4 226 Hibah dari Sdr. Jaalna SKT No. 595.3/133/KDU/IV/2008

5 20.000 Hibah dari Sdr.Maskur (sertifikat belum diserahkan)

(A.1.3.2) Peralatan dan Mesin
Peralatan dan Mesin menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan
untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap dipakai.
Saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2009 sebesar
Rp100.715.918.826,00 merupakan nilai peralatan dan mesin yang
dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko, dengan rincian sebagai
berikut :



Penambahan aset tetap peralatan dan mesin tahun 2009 sebesar
Rp26.574.116.851,00 berasal dari :
- Belanja modal Peralatan & Mesin Rp 22.699.110.416,00

- Belanja Hibah kepada KPU yang dikapitalisasi Rp 550.475.000,00

- Direklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya Rp 19.850.000,00

- Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi Rp 390.255.500,00

Belanja modal jalan, jaringan dan Instalasi yang
- direklasifikasi menjadi aset tetap peralatan dan Rp 1.385.000.000,00
mesin

Reklasifikasi dari aset tetap gedung & bangunan
- Rp 2.215.600.000,00
pada Dinas Pendidikan

Koreksi barang habis pakai yang berasal dari
- belanja modal alat kesehatan pada Dinas Rp (686.174.065,00)
Kesehatan

Jumlah Rp 26.574.116.851,00

Selain itu, terdapat beberapa aset tetap berupa kendaraan roda empat di
lingkungan Sekretariat Daerah yang diketahui kemudian belum
dilakukan penilaian, dengan rincian sebagai berikut :
No Uraian Aset Nomor Polisi Posisi

1 Kuda grandia BD 1088 NY Pinjam Pakai Pribadi a.n. “ADj”

2 Kuda Deluxe BD 1131 NY Pinjam Pakai KPU

3 Kuda Deluxe BD 1003 NY Pinjam Pakai Polres

18

No Uraian Aset Nomor Polisi Posisi

4 Kuda Deluxe BD 58 NY Pinjam Pakai Samsat

5 Kuda Deluxe BD 2718 NZ Pinjam Pakai PM

6 Kuda Deluxe BD 27 N Pinjam Pakai Kejaksaan Negeri

7 Kuda Deluxe BD 1134 NY Pinjam Pakai PT MMS

8 Kijang Pick Up BD 9202 NY Pinjam Pakai PGRI

9 Kijang Pick Up BD 9010 NZ Pinjam Pakai Dewan Pendidikan

Aset tersebut baru diketahui kemudian karena pada saat dilakukan
inventarisasi, status aset tersebut dipinjampakai oleh instansi vertikal dan
pihak ketiga

(A.1.3.3) Gedung dan Bangunan
Gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan
untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai dengan siap dipakai.
Biaya ini meliputi antara lain: harga beli, biaya pembebasan, biaya
pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2009 sebesar
Rp267.666.048.269,00 tersebut merupakan nilai gedung dan bangunan
yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko, dengan rincian
sebagai berikut:
Penambahan aset tetap gedung dan bangunan tahun 2009 sebesar
Rp56.014.843.320,00 berasal dari :
- Belanja modal Rp 51.786.603.320,00
Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan
- Rp 7.588.704.000,00
menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan
Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi
- sebagai Belanja Modal gedung dan Bangunan di Rp 45.225.000,00
RSUD
Belanja Gedung dan Bangunan yang direklasifikasi
- Rp (49.577.000,00)
menjadi Aset Tetap Lainnya
Koreksi atas pencatatan gedung yang berasal dari
- KDP yang sebenarnya sudah dicatat sebagai Rp (1.140.512.000,00)
mutasi TA 2008 di Dinas Pendidikan dan BP4K
Reklasifikasi atas pencatatan peralatan mesin yang
- Rp (2.215.600.000,00)
dicatat sebagai gedung pada Dinas Pendidikan
Jumlah Rp 56.014.843.320,00

19

(A.1.3.4) Jalan, Jaringan, dan Instalasi
Jalan, Jaringan, dan Instalasi menggambarkan seluruh biaya yang
dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Jaringan, dan Instalasi sampai
dengan siap dipakai. Biaya ini meliputi antara lain biaya perolehan dan
biaya-biaya lain sampai jalan, jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap
dipakai.
Saldo Jalan, Jaringan, dan Instalasi per 31 Desember 2009 sebesar
Rp268.332.658.819,00 merupakan nilai Jalan, Jaringan dan Instalasi yang
dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko, dengan rincian sebagai
berikut:
Penambahan aset tetap jalan, jaringan dan instalasi tahun 2009 sebesar
Rp62.466.054.450,00 berasal dari :
- Belanja modal Rp 63.032.063.700,00
- Perolehan aset yang berasal dari pengadaan yang Rp 576.100.000,00
belum dibayarkan pada pihak ketiga, atas hal
tersebut sudah dicatat sebagai Utang Belanja
- Belanja barang dan jasa yang dikapitalisasi pada Rp 110.162.000,00
Dinas PU,KPTSP dan Dinas Kelautan
- Direklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin Rp (1.385.000.000,00)
- Belanja tak terduga yang dikapitalisasi Rp 132.728.750,00
Jumlah Rp 62.466.054.450,00

(A.1.3.5) Aset Tetap Lainnya
Aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk
memperoleh aset tetap lainnya sampai siap dipakai. Pos ini meliputi
semua aset tetap lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dengan tepat
ke dalam aset tetap. Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2009
sebesar Rp24.552.756.500,00 tersebut merupakan nilai aset tetap lainnya
yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko, dengan rincian
sebagai berikut:

Penambahan aset tetap lainnya tahun 2009 sebesar Rp16.661.905.000,00
berasal dari:
- Belanja modal Rp 15.439.009.000,00
- Belanja barang dan jasa yang dikapitalisasi Rp 4.504.032.000,00
- Belanja tak terduga yang dikapitalisasi Rp 98.887.000,00

20

- Belanja Gedung dan Bangunan yang direklasifikasi
Rp 49.577.000,00
menjadi Aset Tetap Lainnya
- Direklasifikasi menjadi Aset Tetap Peralatan dan
Rp (19.850.000,00)
Mesin
- Reklasifikasi atas aset tetap lainnya berupa hewan
ternak yang secara hak sudah diserahterimakan
sesuai dengan BA Penyerahan antara Pemda
dengan Masyarakat, dan Pemda dalam hal ini
Dinas Peternakan hanya memfasilitasi dan Rp (3.409.750.000,00)
mengawasi pengguliran hewan tersebut di
masyarakat. Namun demikian serah terima
tersebut belum disertai dengan SK penghapusan
Aset Tetap
Jumlah Rp 16.661.905.000,00

Dari jumlah Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi sebesar
Rp4.504.032.000,00, diantaranya sebesar Rp4.484.373.000,00 merupakan
belanja untuk perencanaan dan pengawasan dalam rangka perolehan aset
tetap.

(A.1.3.6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset-aset yang mencakup tanah,
peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan
serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau
pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum
selesai/sedang dalam proses pembangunan.
Tidak terdapat saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2009
karena telah dikonversi menjadi aset tetap gedung dan bangunan. Rincian
mutasi saldo Konstruksi dalam Pengerjaan adalah sebagai berikut:
- Mutasi selama Tahun 2009 Rp (7.588.704.000,00)
- Saldo per 31 Desember 2009 Rp 0,00

Rincian lebih lanjut mengenai aset tetap dapat dilihat pada Lampiran 4
(A.1.3.7) Akumulasi Penyusutan
Seluruh Aktiva Tetap belum dilakukan penyusutan .

A.1.4) ASET LAINNYA
Aset lainnya Pemerintah Kabupaten Mukomuko per 31 Desember 2009 sebesar
Rp7.409.706.008,00.
- Saldo awal 2009 : 1.282.150.000,00
- Mutasi 2009 : 6.127.556.008,00
Saldo Akhir 2009 7.409.706.008,00

21

Saldo awal 2009 terdiri dari software Dinas Dikbudpar Pemuda dan Olahraga
Rp310.750.000,00, software di Sekretariat Daerah Rp328.900.000,00 software
di KPTSP Rp 642.500.000,00.
Mutasi selama TA 2009 meliputi :
-Pengakuan atas pembebanan ganti rugi uang kelebihan pembayaran Tunjangan
Komunikasi Intensif (TKI) Anggota DPRD sesuai SK Bupati Nomor 261
Tahun 2009. Sampai dengan 31 Desember 2009 masih terdapat sisa sebesar
2.717.806.008,00.
-Reklasifikasi dari aset tetap lainnya berupa hewan ternak sebesar
3.409.750.000,00 yang secara hak sudah diserahterimakan sesuai dengan BA
Penyerahan antara Pemda dengan Masyarakat, dan Pemda dalam hal ini Dinas
Peternakan hanya memfasilitasi dan mengawasi pengguliran hewan tersebut di
masyarakat. Namun demikian serah terima tersebut belum disertai dengan SK
penghapusan Aset Tetap.

A.2) KEWAJIBAN
Kewajiban adalah jumlah uang yang wajib dibayar sebagai akibat penyerahan
uang, barang dan atau jasa kepada Daerah atau akibat lainnya berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban per 31 Desember 2009
sebesar Rp69.687.344.044,67 terdiri dari:
- Kewajiban Jangka Pendek Rp 69.687.344.044,67
- Kewajiban Jangka Panjang Rp 0,00
Jumlah Rp 69.687.344.044,67

A.2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Kewajiban Jangka Pendek merupakan Utang yang harus dilunasi dalam jangka
waktu kurang dari satu tahun anggaran. Utang Jangka Pendek meliputi :

(A.2.1.1) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2009 sebesar
Rp50.046.128,00 merupakan pajak-pajak pusat yang telah dipungut oleh
bendahara pengeluaran, tetapi hingga 31 Desember 2009 belum disetor
oleh bendahara pengeluaran sebesar Rp50.879.746,00 (Lampiran 1)
dikurangi dengan kelebihan pemotongan pajak oleh BPD sebesar
Rp833.618,00 (catatan A.1.1.4)

(A.2.1.2) Utang Bunga
Utang Bunga per 31 Desember 2009 sebesar Rp3.436.197.916,67
merupakan utang bunga atas pinjaman kredit bank sindikasi kepada
Pemerintah Kabupaten Mukomuko yang akan jatuh tempo dalam tahun
2010 (Lampiran 5).

22

(A.2.1.3) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Bagian lancar utang jangka panjang sebesar Rp65.625.000.000,00
merupakan pokok utang jangka panjang atas pinjaman kredit bank
sindikasi. Penerimaan pinjaman tersebut dilaksanakan dengan Akta
Perjanjian Kredit Sindikasi Nomor 3 Tahun 2007 tanggal 5 Juli 2007 dari
Notaris Catur Virgo, SH dengan suku bunga pinjaman sebesar 13%
floating rate dan jangka waktu kredit sampai dengan 31 Desember 2009.
Perjanjian kredit tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri
Keuangan melalui surat Nomor S-83/MK.7/2007 tanggal 5 April 2007 dan
Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor 580/258/BAKD tanggal 20
Maret 2007.
Berdasarkan Surat Persetujuan Penjadwalan Angsuran Pokok Kredit
(SPPAK) Nomor: SR/056/DIR/PD/12-2008 tanggal 12 Desember 2008
pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 14,50 % p.a sliding, floating
terhitung tanggal Addendum Perjanjian Kredit, dan pembayaran pokok
pinjaman pertriwulan menjadi sebesar Rp21.875.000.000,00.
Berdasarkan Surat persetujuan Penjadwalan Angsuran Pokok Kredit
(SPPAK) Nomor SR/038/DIR/PD/06-2009 tanggal 17 Juli 2009, sisa
utang sebesar Rp65.625.000.000,00 yang seharusnya telah lunas dibayar
pada tahun anggaran 2009, akan dibayar pada tahun anggaran 2010 paling
lambat tanggal 25 Juni 2010.

(A.2.1.4) Utang Belanja
Utang belanja per 31 Desember 2009 sebesar Rp576.100.000,00
merupakan realisasi belanja kegiatan yang telah direalisasikan pada tahun
2009 tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga per 31 Desember
2009.

A.3) EKUITAS DANA
Ekuitas dana adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Mukomuko yang
merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah. Ekuitas dana per
31 Desember 2009 terdiri atas Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi,
dengan rincian sebagai berikut:

(A.3.1) Ekuitas Dana Lancar
Ekuitas dana lancar merupakan selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan
jumlah kewajiban lancar per 31 Desember 2009 yang terdiri atas:
- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp 562.254.493,97
- Cadangan Piutang Rp 3.634.499.496,00
- Cadangan untuk Persediaan Rp 1.910.321.051,00
- Dana yang harus disediakan untuk
pembayaran hutang jangka pendek Rp(69.637.297.916,67)
- Pendapatan yang ditangguhkan Rp 24.653.812,00
Jumlah Rp(63.505.569.063,70)

23

(A.3.2) Ekuitas Dana Investasi
Ekuitas dana investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam
dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya (tidak termasuk
dana cadangan). Jumlah Ekuitas Dana Investasi per 31 Desember 2009
sebesar Rp754.614.974.812,11 yang terdiri atas:
- Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Rp 20.958.226.892,11
- Diinvestasikan dalam Aset Tetap Rp 726.247.041.912,00
- Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Rp 7.409.706.008,00
Jumlah Rp 754.614.974.812,11

24

B. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi APBD
B.1 PENDAPATAN
Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp384.099.956.026,41 atau
90,58% dari anggaran tahun 2009 sebesar Rp424.025.935.116,00. Realisasi
pendapatan tersebut meningkat sebesar Rp50.635.391.303,85 atau 15,18%
dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun anggaran 2008 yaitu sebesar
Rp333.464.564.722,56.
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan sebagai berikut :

No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %

1 Pendapatan Asli Daerah 12,000,000,000.00 8.973.011.076,60 74,78
2 Pendapatan Transfer 412.025.935.116,00 375.126.944.949,81 91,04
3 Lain-lain Pendapatan yang Sah 0,00 0,00 0,00
Jumlah 424.025.935.116,00 384.099.956.026,41 90,58

B.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2009 sebesar
Rp8.973.011.076,60 atau 74,78% dari anggaran tahun 2009 yaitu sebesar
Rp12.000.000.000,00.
Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun Anggaran 2009 meningkat sebesar
Rp2.303.058.774,88 atau 34,53% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan
Asli Daerah tahun anggaran 2008 yaitu sebesar Rp6.669.952.301,72.
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :


1 Pendapatan Pajak Daerah 1.644.000.000,00 1.980.637.617,00 120,48

2 Pendapatan Retribusi Daerah 10.356.000.000,00 2.663.309.144,00 25,72
Hasil Pengelolaan Kekayaan
3 0,00 1.833.512.885,00 -
Daerah Yang Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli
4 0,00 2.495.551.430,60 -
Daerah yang Sah
Jumlah 12,000,000,000.00 8.973.011.076,60 74,78

Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih lanjut diuraikan sebagai berikut :
B.1.1.1 Pajak Daerah
Pajak Daerah dianggarkan sebesar Rp1.644.000.000,00 dengan realisasi
Rp1.980.637.617,00 atau 120,48% dari anggaran tahun 2009.
Realisasi Pajak Daerah tahun Anggaran 2009 meningkat sebesar
Rp692.558.253,00 atau 53,77% dibandingkan realisasi Pajak Daerah
tahun anggaran 2008 yaitu sebesar Rp1.288.079.364,00.

25

Rincian Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah sebagai berikut :


1 Pajak Hotel 10.000.000,00 9.354.000,00 93,54
2 Pajak Restoran 22.000.000,00 29.129.564,00 132,41
3 Pajak Hiburan 15.000.000,00 18.822.500,00 125,48
4 Pajak Reklame 87.000.000,00 117.112.375,00 134,61
Pajak Penerangan
5 750.000.000,00 590.481.400,00 78,73
Jalan
Pajak Pengambilan
6 760.000.000,00 1.215.737.778,00 159,97
Galian Gol. C
Jumlah 1.644.000.000,00 1.980.637.617,00 120,48

B.1.1.2 Retribusi Daerah
Retribusi Daerah dianggarkan sebesar Rp10.356.000.000,00 dengan
realisasi sebesar Rp2.663.309.144,00 atau 25,72%.
Rendahnya pencapaian target retribusi ini disebabkan karena :
- Retribusi pada Badan Lingkungan Hidup, yang dianggarkan sebesar
Rp507.500.000,00, realisasinya hanya mencapai 4,56 % atau sebesar
Rp23.138.360,00.
- Retribusi pada Dinas Tenaga Kerja yang dianggarkan sebesar
Rp45.000.000,00, realisasinya hanya mencapai 1,34% atau sebesar
Rp605.000,00.
- Retribusi pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata,
yang dianggarkan sebesar Rp18.000.000,00, tidak terealisasi (realisasi
0%).
- Retribusi pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, yang
dianggarkan sebesar Rp4.291.250.000,00, realisasinya hanya
mencapai 3,16% atau sebesar Rp135.784.738,00.
- Retribusi pada Kantor Pertambangan dan Energi, yang dianggarkan
sebesar Rp375.000.000,00, realisasinya hanya mencapai 2,63% atau
sebesar Rp9.850.000,00.
- Retribusi pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan, yang
dianggarkan sebesar Rp356.750.000,00, realisasinya hanya mencapai
5,54% atau sebesar Rp19.757.075,00.
Realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2009 meningkat sebesar
Rp882.727.160,00 atau meningkat sebesar 49,58% dibandingkan realisasi
Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp 1.780.581.984,00.

26

Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah sebagai berikut :
Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %

Dinas Kesehatan :
- Retribusi Pelayanan Kesehatan 201.950.000,00 122.111.800,00 60,47
Sub Jumlah 201.950.000,00 122.111.800,00 60,47
Badan Pelayanan Kesehatan Masyrkt.
(RSUD) :
- Retribusi Pelayanan Kesehatan 1.471.000.000,00 698.101.100,00 47,46
Sub Jumlah 1.471.000.000,00 698.101.100,00 47,46
Dinas PU, Perumahan dan Pemukiman :
-Retribusi - - -
PelayananPersampahan/Kebersihan
- Retribusi dokumen tender 200.000.000,00 195.950.000,00 97,98
- Retribusi drum aspal 125.000.000,00 1.250.000,00 1,00
- Retribusi alat berat 400.000.000,00 131.627.868,00 32,91
- Retribusi izin penambangan daerah - 3.750.000,00 -
Sub Jumlah 725.000.000,00 332.577.868,00 45,87
Ktr. Perhub.. Komunikasi dan Informatika
:
- Retribusi Jasa Parkir Pasar 80.000.000,00 10.795.000,00 13,49
-Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 45.000.000,00 - 0,00
- Retribusi kendaraan non BD 47.000.000,00 5.635.000,00 11,99
- Retribusi Terminal 150.000.000,00 46.740.000,00 31,16
- Retribusi Tmpt Rekreasi dan Olahraga - - -
-Retribusi angkutan barang khusus (ABK) 325.000.000,00 283.939.500,00 87,37
- Retribusi izin usaha angkutan 67.550.000,00 6.800.000,00 10,07
Sub Jumlah 714.550.000,00 353.909.500,00 49,53
Ktr. Pasar, Pertamanan dan kebersihan
-: Retribusi Pelayanan 85.000.000,00 - 0
Persampahan/Kebersihan
- Retribusi Pelayanan Pasar 125.000.000,00 15.374.000,00 12,30
Sub Jumlah 210.000.000,00 15.374.000,00 7,32
Badan Lingkungan Hidup :
- Retribusi Analisis Sampel Air Limbah 125.000.000,00 - 0
- Retr. Pembuangan Limbah Cair, Padat 250.000.000,00 - 0
dan B3
- Retribusi Kelayakan Lingkungan 85.500.000,00 23.138.360,00 27,06

- Retribusi Pemanfaatan Lingkungan 47.000.000,00 - 0
Sub Jumlah 507.500.000,00 23.138.360,00 4,56
Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi :

- Retribusi Wajib Lapor Perusahaan 45.000.000,00 605.000,00 1,34

Sub Jumlah 45.000.000,00 605.000,00 1,34
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan
dan Pariwisata
- Retribusi Tempat Rekreasi Hiburan dan
18.000.000,00 - 0
Olah Raga

27


Sub Jumlah 18.000.000,00 - 0
Sekretariat Daerah :
- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 300.000.000,00 222.463.203,00 74,15
- Retribusi Izin Gangguan/Keramaian 250.000.000,00 330.065.500,00 132,0
- Ret. surat izin operasional borongan 3
125.000.000,00 59.550.000,00 47,64
(SIOPB)
- Retribusi izin usaha jasa kontruksi 87.500.000,00 18.750.000,00 10,71
(IUJK)
- Retribusi surat izin tempat usaha (SITU) 175.000.000,00 103.640.000,00 59,22
- Ret. izin pengel. & usaha walet 45.000.000,00 - 0
Sub Jumlah 982.500.000,00 734.468.703,00 74,73
Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah
: Retribusi Pelayanan Pasar
- - 37.801.000,00 -
- Retribusi Pelayanan Pemungutan Uang 65.000.000,00 30.480.000,00 46,89
Leges
- Retribusi Surat Nikah Cerai 15.000.000,00 - 0
- Retribusi Sewa Gdg dan Sewa Tenda 17.000.000,00 - 0
Sub Jumlah 97.000.000,00 68.281.000,00 70,41
Dinas Pertanian, Perkebunan dan
KehutananHasil Pertanian
- Retribusi : 80.000.000,00 - 0
- Retribusi alsintan 45.000.000,00 - 0
- Retribusi Hasil Perkebunan yang
2.250.000.000,00 58.740.370,00 2,61
Diangkut Keluar Masuk Daerah
- Retribusi hasil olahan perkebunan 225.000.000,00 - 0
- Retribusi Hasil Kayu Lelang 45.750.000,00 - 0
- Retribusi Izin Usaha Perkebunan (IUP) 970.000.000,00 5.015.000,00 0,52
- Ret. Izin Prbhn Komoditi Tnmn pd PBS 8.000.000,00 - 0
- Retribusi Izin IPKR 225.000.000,00 72.029.368,00 32,01
- Retribusi Izin IPK di lahan HGU 75.000.000,00 - 0
- Retribusi Izin Pemanfaatan Air 47.500.000,00 - 0
- Ret. Pemanfaatan Pemilikan dan
15.000.000,00 - 0
Penggunaan alat Penebang Kayu
- Retribusi Sarang Burung Walet 125.000.000,00 - 0
- Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan
180.000.000,00 - 0
Bukan Kayu
Sub Jumlah 4.291.250.000,00 135.784.738,00 3,16
Ktr. Pertambangan dan Energi :
- Retribusi Pelayanan Pertambangan 300.000.000,00 - 0
Umum
-Retribusi Izin Pemanfaatan Air 1.350.000,00 0
- Retribusi SIPD 75.000.000,00 8.500.000,00 11,33
Sub Jumlah 375.000.000,00 9.850.000,00 2,63
Dinas Kelautan, Perikanan dan
Peternakan :
- Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 50.000.000,00 - 0
- Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong 15.750.000,00 2.038.500,00 12,94
Hewan
28


- Retribusi BBI 40.000.000,00 - 0
- Retribusi Balai Benih Padi atau Hasil - - -
Pertanian Alsintan
- Retribusi - - -
- Retribusi Hasil Perikanan - 6.937.250,00 -
- Retribusi Penjualan Hasil Peternakan 25.500.000,00 - 0
- Retribusi Kesehatan Hewan Ternak 17.500.000,00 2.102.200,00 12,01
- Retribusi UPR 10.500.000,00 - 0
- Retribusi Cicilan Alat Tangkap Ikan 35.000.000,00 - 0
- Retribusi Izin Pengeluaran Hasil
75.000.000,00 - 0
Perikanan dari darat dan Laut Keluar
Masuk Daerah
- Retribusi Izin Pengeluaran Hewan 87.500.000,00 8.679.125,00 9,92
Ternak Sub Jumlah 356.750.000,00 19.757.075,00 5,54
Dinas Perindag. Koperasi dan UKM :
- Retribusi tanda daftar perusahaan (TDP) 125.500.000,00 83.750.000,00 66,73
- Retribusi insentif dana bergulir 45.000.000,00 - 0
- Retribusi izin usaha perdagangan 125.000.000,00 65.600.000,00 52,32
(SIUP)
- Retribusi IUI, TDI, TPI 65.000.000,00 - 0
Sub Jumlah 360.500.000,00 149.350.000,00 41,37
Jumlah 10.356.000.000,0 2.663.309.144,00 25,72
0

B.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Walaupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tidak
dianggarkan namun jumlah yang terealisasi seluruhnya sebesar
Rp1.833.512.885,00, yang berasal dari deviden PT Bank Bengkulu.
Jumlah tersebut meningkat sebesar Rp612.656.315,25 atau meningkat
sebesar 50,18% dibandingkan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah Yang Dipisahkan tahun anggaran 2008 sebesar
Rp1.220.856.569,75, yang juga berasal dari deviden PT Bank Bengkulu.
B.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah tidak dianggarkan dalam tahun
2009, namun terealisasi sebesar Rp2.495.551.430,60.
Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah tahun Anggaran 2009
tersebut meningkat sebesar Rp115.117.046,63 atau 4.84% dibandingkan
dengan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2008
sebesar Rp2.380.434.383,97.

29

Rincian Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang
sah sebagai berikut :

1 Jasa Giro rekening kasda 0,00 528.530.983,00 -
Pend Pengembalian Klbhn
2 0,00 10.005.000,00
Pmbyrn Perjn Dinas
3 Sumbangan Pihak Ketiga 0,00 323.348.050,00 -
4 Setoran lain-lain 0,00 1.633.667.397,60 -
Jumlah 0,00 2.495.551.430,60 -

B.1.2 Pendapatan Transfer
Pendapatan Transfer dianggarkan sebesar Rp 412.025.935.116,00 dengan
realisasi sebesar Rp 375.126.944.949,81 atau 91,04%.
Realisasi pendapatan transfer tahun Anggaran 2009 meningkat sebesar
Rp 77.332.332.528,97 atau meningkat sebesar 25,97% dibandingkan
pendapatan transfer Tahun Anggaran 2008 yaitu sebesar
Rp297.794.612.420,84.
Rincian Anggaran dan Realisasi pendapatan transfer sebagai berikut :


Transfer Pemerintah Pusat-
1 357.025.935.116.00 318.259.145.852,00 89,14
Dana Perimbangan
Transfer Pemerintah Pusat-
2 50.000.000.000.00 50.000.000.000.00 100,00
Lainnya
3 Transfer Pemerintah Provinsi 5.000.000.000,00 6.867.799.097,81 137,36

Jumlah 412.025.935.116,00 375.126.944.949,81 91,04

Pendapatan transfer lebih lanjut diuraikan sebagai berikut:
B.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
Pendapatan Transfer-Dana Perimbangan dianggarkan sebesar
Rp357.025.935.116.00 dengan realisasi sebesar Rp318.259.145.852,00
atau 89,14%.
Realisasi pendapatan transfer tahun Anggaran 2009 meningkat sebesar
Rp26.168.087.314,00 atau meningkat sebesar 8,96% dibandingkan
pendapatan transfer tahun anggaran 2008 yaitu sebesar
Rp292.091.058.538,00.

30

Rincian Anggaran dan Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat-
dana perimbangan sebagai berikut :

1 Dana Bagi Hasil Pajak 68.518.006.002,00 27.276.309.363,00 39,81
Dana Bagi Hasil Bukan
2 2.017.532.114,00 642.539.489,00 31,85
Pajak (Sumber Daya Alam)
100,0
3 Dana Alokasi Umum 234.105.397.000,00 234.105.397.000,00
0
100,0
4 Dana Alokasi Khusus 52.385.000.000,00 52.385.000.000,00
0

5 Dana Tunjangan Pendidikan 0,00 3.849.900.000,00 -

Jumlah 357.025.935.116.00 318.259,145.852,00 89,14

Pendapatan transfer pemerintah pusat-dana perimbangan lebih lanjut
diuraikan sebagai berikut:
B.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak
Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dianggarkan sebesar
Rp68.518.006.002,00 dengan realisasi sebesar Rp27.276.309.363,00
atau 39,81% dari anggaran.
Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2009 meningkat
sebesar Rp6.166.920.754,00 atau 29,21% dibandingkan dana bagi
hasil pajak tahun anggaran 2008 yaitu sebesar Rp21.109.388.609,00.
Rincian Anggaran dan Realisasi dana bagi hasil pajak sebagai
berikut:


1 Bagi Hasil dari Pajak
62.522.676.002,00 23.283.791.115,00 35,52
Bumi dan Bangunan
2 Bagi Hasil dari Bea
Perolehan Hak Atas 5.256.560.000,00 2.655.492.774,00 50,52
Tanah dan Bangunan
3 Bagi hasil dari pajak
penghasilan (PPh)
738.770.000,00 1.337.025.474,00 180,98
pasal 21 penghasilan
orang pribadi
Jumlah 68.518.006.002,00 27.276.309.363,00 39,81

B.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak dianggarkan sebesar
Rp2.017.532.114,00 dengan realisasi sebesar Rp642.539.489,00
atau 31,85% dari anggaran.

31

Rincian Anggaran dan Realisasi dana bagi hasil bukan pajak sebagai
berikut :

1 Bagi Hasil dari Iuran Hak 1.342.150.000,00 0,00 -
Pengelolaan Hutan
2 Bagi Hasil dari Iuran 426.934.909,00 413.187.212,00 96,78
Eksplorasi dan Iuran
Eksploitasi (Royalti)
3 Bagi hasil dari Pungutan 248.447.205,00 229.352.277,00 92,1
Hasil Perikanan
Jumlah 2.017.532.114,00 642.539.489,00 31,85

B.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Umum dianggarkan sebesar Rp234.105.397.000,00
dengan realisasi sebesar Rp 234.105.397.000,00 atau 100,00 % dari
anggaran.
Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2009 meningkat
sebesar Rp10.348.945.000,00 atau 4,63% dibandingkan dengan
realisasi tahun anggaran 2008 yaitu sebesar Rp223.756.452.000,00.
B.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus
Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sebesar
Rp52.385.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp52.385.000.000,00
atau 100,00 % dari anggarannya.
Realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2009 meningkat
sebesar Rp7.705.000.000,00 atau 17,24% dibandingkan dengan
realisasi tahun anggaran 2008 yaitu sebesar Rp44.680.000.000,00.
B.1.2.1.5 Dana Tunjangan Pendidikan
Tidak terdapat anggaran untuk pendapatan transfer dari Dana
Tunjangan Pendidikan namun terdapat realisasi Tahun Anggaran
2009 sebesar Rp3.849.900.000,00 atau meningkat sebesar
Rp2.448.117.800,00 Dari realisasi Tunjangan Pendidikan Tahun
Anggaran 2008 sebesar Rp1.401.782.200,00
B.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya pada tahun anggaran 2009
yang berupa Dana Penyesuaian dianggarkan sebesar Rp50.000.000.000,00
dengan realisasi sebesar Rp50.000.000.000,00 atau 100% dari anggaran.
Pendapatan ini tidak ada realisasi pada tahun sebelumnya.
B.1.2.3 Transfer Pemerintah Propinsi
Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi berasal dari Pendapatan Bagi
Hasil Pajak yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00 dengan
realisasi sebesar Rp6.867.799.097,81 atau 137,36% dari anggarannya
yang merupakan pendapatan dari bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor

32

(PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB), Pajak Bahan
Bakar Kendaraan Bermotor (PBB KB), Pajak Pengambilan dan
Pemanfaaatan Air Bawah Tanah (PPP ABT), dan Pajak Pengambilan dan
Pemanfaaatan Air Permukaan (PPP AP) dengan rincian sebagai berikut :

1 Bagi Hasil dari PKB 1.020.852.387,00 1.382.600.772,25 135,44
2 Bagi Hasil dari BBNKB 1.287.193.840,00 1.782.299.344,21 138,46
3 Bagi Hasil dari PBBKB 2.657.953.773,00 3.588.713.430,62 135,02
4 Bagi Hasil PPP-ABT 20.000.000,00 114.185.550,73 570,93
5 Bagi Hasil dari PPP-AP 14.000.000,00 - 0
Jumlah 5.000.000.000,00 6.867.799.097,81 137,36

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2009 naik
sebesar Rp1.164.245.214,97 atau 20,41% jika dibandingkan dengan
realisasi tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp5.703.553.882,84.
Realisasi Bagi Hasil dari PKB, BBNKB, dan PBBKB tersebut
merupakan Transfer Pemerintah Provinsi untuk Triwulan I, II, dan III.
Sementara Triwulan IV masih belum terealisasi sampai dengan akhir TA
2009.

B.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah
Lain-lain Pendapatan yang Sah berupa pendapatan hibah tidak dianggarkan dan
tidak ada realisasi pada tahun anggaran 2009. Sedangkan tahun 2008 terealisasi
sebesar Rp29.000.000.000,00

B.2 BELANJA
Belanja Pemerintah Kabupaten Mukomuko tahun 2009 dianggarkan sebesar
Rp420.748.737.558,56 dengan realisasi sebesar Rp382.305.531.824,00 atau 90,86%
dari anggaran.
Realisasi belanja Tahun Anggaran 2009 meningkat sebesar Rp90.540.463.858,00
atau 31,03% jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun anggaran 2008 sebesar
Rp291.765.067.966,00.
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja sebagai berikut:

1 Belanja Operasi 251.327.161.782,56 225.918.810.401,00 89,89
2 Belanja Modal 166.271.575.776,00 154.152.307.934,00 92,71
3 Belanja Tak Terduga 2.000.000.000,00 1.442.869.150,00 72,14
4 Transfer 1.150.000.000,00 791.544.339,00 68,83
Jumlah 420.748.737.558,56 382.305.531.824,00 90,86

Belanja lebih lanjut diuraikan sebagai berikut :

33

LKPD Muko-Muko 2009

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (20)

En vedette

En vedette (7)

Similaire à LKPD Muko-Muko 2009

Similaire à LKPD Muko-Muko 2009 (20)

LKPD Muko-Muko 2009