Pancasila sebagai dasar filsafat negara, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional terbuka yang menjadi ideologi tertinggi di Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi yang menentukan ketentuan hukum di bawahnya.

1. 1. Pancasila sebagai dasar filsafat negara:
Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara karena pancasila memiliki isi arti:
a. Abstrak, umum, dan universal.
Abstrak
: sesuatu yang hanya ditangkap dengan akal budi/ratio, awalan ke-an dan
per-an atas kelima dasar Pancasila menunjukaan keabstrakan itu.
Contohnya ketuhanan, persatuan, dll.
Umum
: Sesuatu yang berlaku untuk siapa saja. Kata-kata dasar dari kelima sila dari
Pancasila menunjukkan hal tersebut. Contohnya Tuhan, manusia, dll.
Universal
: Sesuatu yang berlaku di mana saja; kapan saja dan untuk siapa saja.
b. Umum kolektif: Pancasila akan dimengerti oleh seluruh bangsa (kolektif); bila Pancasila
abstrak, umum, dan universal sudah diterapkan dalam situasi tempat,
waktu yang konkrit. Dalam hal ini, Pancasila yang ada dalam
Pembukaan UUD 1945 berlaku sama (umum) untuk setiap warga
negara RI.
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia:
Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia karena Pancasila
digunakan sebagai petunjuk hidup atau perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila
digunakan sebagai petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan di
dalam segala bidang. Semua tingkah laku dan perbuatan setiap manusia harus dijiwai dan
merupakan pancaran dari semua sila dalam Pancasila.
2. Ideologi diartikan sebagai weltanschauung atau science of ideas yang berarti
pengetahuan yang mengandung pemikiran-pemikiran besar mengenai kehidupan
manusia yang dicita-citakan serta mengandung strategi bagaimana cara-cara
menyampaikannya. Ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu edios yang berarti gagasan
atau konsep, sedangkan logos yang berarti ilmu.

2. Pancasila sebagai ideologi nasional:
pancasila sebagai ideologi nasional yang artinya Pancasila merupakan kumpulan atau
seperangkat nilai yang diyakini kebenaranya oleh pemerintah dan rakyat Indonesia dan
digunakan oleh bangsa Indonesia untuk menata/mengatur masyarakat Indonesia atau
berwujud Ideologi yang dianut oleh negara (pemerintah dan rakyat) indonesia secara
keseluruhan, bukan milik perseorangan atau golongan tertentu atau masyarakat tertentu
saja, namun milik bangsa Indonesia secara keseluruhan.
Pancasila sebagai ideologi terbuka:
Ideologi tebuka mempunyai ciri khas yaitu nilai-nilai dan cita-citanya tidak berasal
dan dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari harta kekayaan rohani, moral,
dan budaya itu sendiri (Magnis-suseno, 1987: 3371). Ideologi tebuka juga tidak diciptakan
oleh negara dan elite politiknya, melainkan digali dan ditemukan dalam masyarakat itu
sendiri. Ideologi adalah milik seluruh rakyat, sehingga masyarkat akan dapat menemukan
‘kepribadiannya’ dalam ideologi tersebut. Dalam hal ini, pancasila dikatakan sebagai
ideologi terbuka karena berdasarkan asal-usulnya, ideologi pancasila lahir dan terjadi dari
suatu perjuangan yang mencita-citakan kemerdekaan, persatuan, solidaritas, kemajuan,
kecerdasan, demokrasi dan kebudayaan, yang semuanya itu telah dituangkan dalam
Pembukaan UUD 1945 sebagai piagam dasar perjuangan kebangsaan Indonesia, piagam
konstitusional Negara Indonesia, serta piagam kultural masyarakat dan bangsa Indonesia.
Berdasarkan pengertian dan ciri khas ideologi terbuka diatas, ideologi pancasila memiliki
perngertian dan ciri khas yang sama yaitu ideologi pancasila bukan untuk kepentingan
suatu golongan tertentu saja, melainkan merupakan suatu ideologi demi kepentingan
seluruh Bangsa Indonesia dalam menyongsong masa depan yang dicita-citakan bersama.
Oleh karena itu, Pancasila dikatakan sebagai ideologi terbuka karena pancasila memiliki
nilai-nilai dan dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia dan masyarakat mengetahui isi dari
pancasila tersebut. Ideologi Pancasila tidak mengajarkan dogmatisme, ekslusivme, serta
totalitrianisme. Ideologi pancasila memiliki keterbukaan sosiologis dan juga keterbuakan
histories. Pancasila dikatakan sebagai ideologi terbuka karena Pancasila adalah ideologi
terbuka :
-Pancasila memiliki pandangan hidup dan tujuan serta cita – cita masyarakat Indonesia

3. -Tekad untuk mengembangkan kekreatifitasan dan dinamis untuk mencapai tujuan
nasional
-Pengalaman sejarah bangsa Indonesia
-Terjadi atas dasar keinginan bangsa ( masyarakat ) Indonesia sendiri tanpa campur
tangan atau paksaan dari sekelompok orang
- Isinya tidak operasional
- Menginspirasikan kepada masyarakat agar bertanggung jawab sesuai dengan nilai – nilai
Pancasila
- Menghargai pluralitas, sehingga dapat diterima oleh semua masyarakat yang memiliki
latar belakang dan budaya yang berbeda.
Faktor-faktor yang menjadi pendorong pemikiran keterbukaan ideologi pancasila.
Faktor yang mendorong pemikiran mengenai keterbukaan ideologi Pancasila adalah
sebagai berikut :
a. Kenyataan dalam proses pembangunan nasional dan dinamika masyarakat yang
berkembang secara cepat.
b. Kenyataan menunjukkan, bahwa bangkrutnya ideologi yang tertutup dan beku
dikarenakan cenderung meredupkan perkembangan dirinya.
c. Pengalaman sejarah politik kita di masa lampau.
d. Tekad untuk memperkokoh kesadaran akan nilai-nilai dasar Pancasila yang bersifat
abadi dan hasrat mengembangkan secara kreatif dan dinamis dalam rangka mencapai
tujuan nasional.
Batas-batas keterbukaan ideologi Pancasila
a. Stabilitas nasional yang dinamis.
b. Larangan terhadap ideologi marxisme, leninisme dan komunisme.
c. Mencegah berkembangnya paham liberal.

4. d. Larangan terhadap pandangan ekstrim yang mengelisahkan kehidupan masyarakat.
e. Penciptaan norma yang baru harus melalui konsensus.
3.2 aspek yang sangat fundamental di dalam pembukaan UUD 1945 dalam kedudukannya
sebagai tertib hukum Indonesia adalah:
1. Aspek kesejarahan: yaitu bahwa riwayat singkat perumusan dan kesepakatan
Pancasila bersama dengan perumusan naskah Proklamasi dan Undang-Undang Dasar,
yang dilakukan oleh para tokoh perjuangan kemerdekaan dan opendiri negara RI. Yang
tergabung dalam BPUPKI dan PPKI dri tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan tanggal 18
Agustus 1945.
2. Aspek kemakmuran: yaitu bahwa rumusan Pancasila tercantum dalam Pembukaan
UUD 1945 yang merupakan pokok kaidah negara fundamental, dengan demikian
Pancasila mempunyai hakikat, sifat dan kedudukan serta fungsi sebagai pokok kaidah
negara fundamental
Tertib hukum (legal order) adalah seperangkat hukum yang secara bersama-sama
mempunyai kesamaan dalam hal:
a. Kesatuan subyek (penguasa) yang mengadakan peraturan hukum tersebut.
b. Kesatuan asas kerohanian (ideologi) yang menjadi dasar pembuatan hukum tersebut.
c. Kesatuan daerah tempat keseluruhan peraturan hukum tersebut diberlakukan.
d. Kesatuan waktu dalam negara yang mana keseluruhan hukum tersebut berlaku.
Pembukaan UUD 1945 memiliki unsur sebagai tertib hukum tertinggi di Indonesia
karena di dalam pembukaan UUD 1945 terdapat dua aspek yang fundamental yaitu:
1. Memberikan faktor-faktor mutlak bagi terwujudnya tertib hukum Indonesia.
2. Memasukan diri dalam tertib hukum Indonesia, sebagai tertib hukum Indonesia
sebagai tertib hukum tertinggi.

5. Pembukaan UUD 1945 juga dapat menentukan ketentuan hukum di bawahnya
termasuk UUD. Pembukaan UUD 1945 sebagai staatfundamentalnorm, yaitu tidak
dapat digantikan oleh siapapun juga (kecuali oleh pendiri negara yang sudah mati
semua). Pada dasarnya Pembukaan UUD 1945 dapat berdiri sendiri lepas dari UUD
sebab dengan pancasila sebagai ideologi ada di dalamnya menjadi sumber dari segala
sumber hukum di Indonesia.