1. UU TAMBANG DAN
PERBURUHAN
Jurusan Pertambangan
Fakultas Teknik
Universitas Palangka Raya
Risza Abiyoga Pratama Idris, ST

2. Pertambangan Rakyat
Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh
rakyat setempat yang bertempat tinggal di daerah
bersangkutan untuk penghidupan mereka sendiri
sehari – hari yang diusahakan secara sederhana.
Pertambangan Rakyat bertujuan memberikan
kesempatan kepada rakyat setempat dalam
mengusahakan bahan galian untuk turut serta
membangun Negara di bidang pertambangan
dengan bimbingan Pemerintah.

3. Pertambangan Rakyat hanya dapat dilakukan
oleh Rakyat setempat yang memegang Kuasa
Pertambangan (Izin) Pertambangan Rakyat.
Yang dimana Pertambangan Rakyat
merupakan, Rakyat setempat berdasarkan
hukum adat dan untuk penghidupan mereka
sendiri sehari-hari telah melakukan usaha-usaha
pertambangan menurut cara-cara mereka
sendiri. Hal itu, harus dilindungi dan dibimbing.

4. Landasan Hukum
• UU Nomor 4 Tahun 2009
• PP RI Nomor 22 Tahun 2010
• PP RI Nomor 23 Tahun 2010

5. IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT
Izin Pertambangan Rakyat yang
disebut IPR adalah izin untuk
melaksanakan usaha pertambangan
dalam wilayah pertambangan rakyat
dengan luas wilayah terbatas.

6. Izin Pertambangan Rakyat atau IPR
dikeluarkan oleh Bupati/Walikota yang diberikan
kepada penduduk setempat, baik perseorangan
maupun kelompok masyarakat dan/atau
koperasi.
Untuk Memperoleh IPR, pemohon wajib
menyampaikan surat permohonan kepada
Bupati/Walikota. Ketentuan-ketentuan
mengenai Pertambangan Rakyat dan cara serta
syarat-syarat untuk memperoleh Kuasa
Pertambangan (Izin) Pertambangan Rakyat
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

7. Luas Wilayah untuk 1 (satu) IPR
yang dapat diberikan kepada
perseorangan paling banyak 1 Ha,
kelompok masyarakat paling banyak 5
Ha, dan kepada suatu koperasi paling
banyak 10 Ha.
IPR diberikan jangka waktu paling
lama 5 (lima) Tahun dan dapat
diperpanjang.

8. Berakhinrya IRP
Berakhirnya Izin Pertambangan
Rakyat atau IPR dapat dikarenakan
dua hal yaitu Masa berlakunya
habis dan Dicabut.

9. Hak dan Kewajiban
Sama Halnya dengan IUP, para pemegang IPR juga
mempunyai Hak dan Kewajiban. Salah satu Hak yang
dimiliki para pemegang IPR adalah berhak mendapatkan
pengawasan dan pembinaan di bidang K3 dan mendapat
bantuan modal sesuai dengan ketentuan.
Kemudian Kewajibannya antara lain adalah wajib
mematuhi peraturan perundang – undangan di bidang K3
dan pengelolaan lingkungan, mengelola lingkungan hidup
bersama pemerintah daerah dan menyampaikan laporan
pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat.

10. Prosedur memperoleh Kuasa
Pertambangan Rakyat
1. Peta batas wilayah
2. Riwayat usaha pertambangan
3. Surat Pembebasan lahan
4. Penjelasan tentang penduduk setempat
sebagai peserta dalam usaha pertambangan
rakyat.
5. Jenis bahan galian
6. Alat – Alat yang digunakan

11. See u Next Time..
Terima Kasih,
Be Positif,
And always Remember,
Healthy First, Production Yes!
SAFETY FIRST!