Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
Uu tambang dan perburuhan materi 1
1. Teknik Pertambangan
Fakultas Teknik
Universitas Palangka Raya
Risza Abiyoga Pratama Idris, ST
UNDANG UNDANG TAMBANG DAN
PERBURUHAN
2. Hukum Pertambangan
Hukum Pertambangan atau dalam bahasa
Inggrisnya “Mining Law” yang berarti :
“Hukum yang mengatur tentang
penggalian atau pertambangan bijih – bijih
dan mineral – mineral dalam tanah
(Ensiklopedia Indonesia, tt: 1349)”
3. Kaidah Hukum Pertambangan dibedakan
menjadi 2 (dua) macam, yaitu :
1. Hukum Pertambangan Tertulis
Kaidah – kaidah Hukum yang terdapat di
dalam peraturan perundang – undangan,
traktat dan yurisprudensi.
2. Hukum Pertambangan Tidak Tertulis
Merupakan Ketentuan Hukum yang
hidup dan berkembang dalam
masyarakat, hukum ini tidak tertulis dan
bersifat lokal yang berlaku dalam
masyarakat setempat.
4. Asas – asas Hukum
Pertambangan
Menurut Undang – Undang Nomor 11
Tahun 1967 :
1. Asas Manfaat
2. Asas Pengusahaan
3. Asas Keselarasan
4. Asas Partisipasif
5. Asas Musyawarah dan Mufakat.
5. Sedangkan menurut Undang – Undang
Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas
Bumi yaitu :
1. Asas Ekonomi Kerakyatan
2. Asas Keterpaduan
3. Asas Manfaat
4. Asas Keadilan
5. Asas Keseimbangan
6. Asas Pemerataan
7. Asas Kemakmuran bersama dan
Kesejahteraan Rakyat
8. Asas Keamanan dan Keselamatan
9. Asas Kepastian Hukum
10. Asas berwawasan Lingkungan
6. Sumber Hukum
Pertambangan
1. Indische Mijin Wet (IMW)
Undang – Undang ini diundangkan pada
tahun 1899 dengan Staatblad 1899, Nomor
214. Undang – undang ini hanya mengatur
mengenai penggolongan bahan galian dan
pengusahaan pertambangan.
2. Undan – Undang Nomor 5 Tahun 1960
Undang – Undang berkaitan dengan
Pemanfaatan hak atas tanah untuk
kepentingan pembangunan di bidang
pertambangan.
7. 3. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1967
Undang – Undang ini tentang Ketentuan –
Ketentuan pokok pertambangan.
4. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001
Undang – Undang ini tentang Minyak dan
Gas bumi.
8. HUBUNGAN ANTARA HUKUM
PERTAMBANGAN DAN HUKUM
LAIN
1. Hukum Pertambangan dan Hukum
Agraria
2. Hukum Pertambangan dan Hukum
Kehutanan
3. Hukum Pertambangan dan Hukum
Lingkungan
4. Hukum Pertambangan dan Hukum Pajak
