Apa yang harus disiapkan pemerintah daerah jika jurnalis mencari informasi publik, sesuai UU KIP.

1. Menyediakan Informasi
untuk Publik
Wahyu Dhyatmika
(Aliansi Jurnalis Independen –AJI Jakarta)

2. Overview
Harapan publik atas UU Keterbukaan Informasi Publik
Apa yang diharapkan jurnalis dari Pemerintah Kota Bogor
Mengapa informasi publik itu penting dan bagaimana
informasi itu akan digunakan wartawan

3. Definisi Dasar
UU KIP mensyaratkan ada lima jenis informasi: informasi
yang wajib disediakan secara berkala, informasi yang wajib
disediakan serta merta, informasi yang wajib disediakan
setiap saat, informasi yang dikecualikan, dan informasi yang
disediakan jika ada permintaan.
Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan,
dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh suatu Badan Publik
yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan
negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan
Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta
informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

4. Definisi Dasar
Pada prinsipnya semua informasi yang dimiliki oleh badan
publik adalah terbuka dan dapat diakses kecuali yang
menurut UU ini dan UU lainnya dinyatakan sebagai
informasi yang bersifat rahasia.

5. Informasi yang wajib disediakan
1 dan diumumkan secara berkala
• Informasi mengenai laporan keuangan dari Badan Publik;
• Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik
terkait;
• Informasi mengenai laporan keuangan;
• Informasi yang diatur dalam Peraturan Perundang-
undangan

6. Informasi yang wajib diumumkan
2 secara serta merta
• Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang
banyak dan ketertiban umum, seperti bencana alam,
endemi (wabah penyakit), dan sebagainya.

7. Informasi yang wajib
3 tersedia setiap saat
• Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah
penguasannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
• Hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya;
• Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
• Rencana kerja proyek termasuk didalamnya perkiraan
pengeluaran tahunan badan publik;

8. Informasi yang wajib
3 tersedia setiap saat
• Perjanjian badan publik dengan pihak ketiga;
• Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam
pertemuan yang terbuka untuk umum;
• Prosedur kerja pebawai badan publik yang berkaitan dengan
pelayanan masyarakat; dan
• Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik
sebagaimana diatur dalam UU KIP.

9. Informasi yang
4 dikecualikan
• Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon
informasi publik, dapat:
 menghambat proses penegakan hukum;
mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan
intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
merugikan ketahanan ekonomi nasional;

10. Informasi yang
4 dikecualikan
 merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
 mengungkapkan isi akta otentik bersifat pribadi dan kemauan
terakhir ataupun wasiat seseorang;
 mengungkapkan rahasia pribadi;
• Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra
Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas
putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
• Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-
Undang

11. Informasi yang diperoleh
5 berdasarkan permintaan
Informasi publik yang tidak tercantum dalam klasifikasi keempat jenis
informasi sebelumnya.

12. Contoh Klasifikasi Informasi Publik secara
Berkala
o Informasi berkaitan dengan profil, sejarah singkat, struktur
organisasi, tujuan, kedudukan, fungsi, program kerja, dsb;
o Informasi berkaitan dengan kegiatan dan kinerja  laporan
pelaksanaan kegiatan (bulanan, triwulan, dan tahunan), Laporan
Akuntabilitas Kinerja
o Informasi berkaitan dengan laporan keuangan,  laporan realisasi
anggaran, laporan pendapatan laporan pertanggungjawaban
keuangan negara, laporan keuangan sebagainya;
o Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

13. Contoh Klasifikasi Informasi Publik secara
Serta Merta
o Hasil kegiatan Pemkot yang mendesak untuk dipublikasikan
(penanganan bencana, antisipasi gangguan keamanan, dsb);
o Laporan kajian-kajian kebijakan pemerintah kota (sehubungan
dengan adanya program penataan pedagang kaki lima, kemacetan
dll)

14. Contoh Klasifikasi Informasi Publik Setiap
Saat Ada
o Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan
Pemkot;
o Hasil keputusan Walikota dan pertimbangannya;
o Seluruh kebijakan yang ada serta dokumen pendukungnya;
o Perjanjian Pemkot dengan pihak ketiga;
o Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Pemkot dalam
pertemuan terbuka untuk umum;
o Prosedur kerja pegawai Pemkot yang berkaitan dengan pelayanan
masyarakat;
o Rencana Kerja Tahunan.

15. Contoh Klasifikasi Informasi Publik yang
Dikecualikan
o Usulan diajukan oleh Kepala Satker
o harus melalui metode uji konsekuensi
o harus disertai pertimbangan tertulis tentang implikasi informasi itu
jika dirilis ke publik

16. Mengapa perlu informasi publik?
Penyelenggara negara dan badan publik lainnya perlu
menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Warga negara berhak untuk tahu apa yang sudah dan akan
dikerjakan oleh pemerintah.
Pemerintah sedang mengadopsi konsep Open Government
Initiative, dimana semua kebijakan pemerintah disampaikan
langsung pada individu warga negara yang bisa meresponnya
juga secara serta merta dan langsung, misalnya melalui media
sosial.

17. Apa yang diharapkan wartawan saat
mencari informasi publik
Ada mekanisme diseminasi informasi publik yang baku dan
konsisten. Artinya informasi publik yang wajib disediakan
setiap saat, secara berkala dan secara serta merta bisa diakses.
Ada penjelasan yang kredibel atas informasi publik yang
dikecualikan, dan ada rentang waktu, kapan informasi itu bisa
dirilis untuk publik.
Ada mekanisme yang transparan, tapi juga cepat dan
akuntabel, untuk memproses permintaan informasi publik
dari wartawan.

18. Informasi apa yang akan diminta oleh
wartawan
Pada dasarnya wartawan bekerja untuk kepentingan publik,
dan umumnya wartawan tertarik menelisik sesesuatu yang
bernilai berita. Nilai berita misalnya: magnitude,
significance, prominence, dan proximity.
Informasi soal latar belakang sebuah kebijakan. Transkrip
rapat dan perdebatan seputar IMB GKI Yasmin misalnya.
Karena itu, komunikasi antar penyelenggara negara sebaiknya
dicatat dan didokumentasikan.
Anggaran sebuah proyek dan latar belakang proyek itu
diajukan. Siapa saja yang terlibat dalam pengerjaannya dan
apa tugas serta kewenangannya.

19. Kondisi Ideal
Ada satu website yang menyediakan informasi publik dari
Pemkot Bogor.
Informasi soal PPID tercantum jelas dan mudah dihubungi.
Ada penjelasan soal informasi yang dikecualikan dan
alasannya.
Ada penjelasan soal mekanisme permintaan informasi publik.

20. Terimakasih