2. MEKANISME PEMBAYARAN PPH SELF ASSESMENT WITHOLDING SYSTEM MENGHITUNG MENYETOR MELAPOR SENDIRI PAJAK YANG TERUTANG PAJAK TERUTANG DIHITUNG DIPOTONG/DIPUNGUT DISETORKAN & DILAPORKAN PIHAK LAIN PPh PASAL 21 PPh PASAL 22 PPh PASAL 23/26 PPh PASAL 15 PPh PASAL 4 (2) PPH PASAL 25/29
3. PENGERTIAN PPH PajakPenghasilanPasal 21adalahpajakataspenghasilanberupagaji, upah, honorarium, tunjangan, danpembayaran lain yang diterimaataudiperolehWajibPajakorangpribadidalamnegerisehubungandenganpekerjaanataujabatan, jasa, dan kegiatan. PajakPenghasilanPasal22 BendaharawanPemerintahPusat/Daerah, instansiataulembagapemerintahdanlembaga-lembaganegaralainnya, berkenaandenganpembayaranataspenyerahanbarang; Badan-badantertentu, baikbadanpemerintahmaupunswastaberkenaandengankegiatandibidangimporataukegiatanusahadibidang lain. PajakPenghasilanPasal23 PajakPenghasilan (PPh) Pasal 23 adalahpajak yang dipotongataspenghasilan yang berasaldari modal, penyerahanjasa, atauhadiahdanpenghargaan, selain yang telahdipotongPPhPasal 21. PajakPenghasilanPasal26PajakPenghasilan (PPh) Pasal 26 adalahPPh yang dikenakan/ dipotongataspenghasilan yang bersumberdari Indonesia yang diterimaataudiperolehWajibPajak(WP) luarnegeriselainbentukusahatetap (BUT) diIndonesia.
4. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NO. PER-31/PJ/2009 “PedomanTeknis Tata Cara Pemotongan, PenyetorandanPelaporanPPhPasal 21 dan/atauPasal 26 SehubunganDenganPekerjaan, JasadanKegiatanOrangPribadi”
5. SUBJEK PPH 21 PEMOTONG PPH 21 OBJEK PPH 21 PENGHASILAN (ACTIVE INCOME) PEMBERI PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM NEGERI MEKANISME PPH 21 PEKERJAAN, JASA, KEGIATAN PPhPasal 21 adalahpajak yang dipotongataspenghasilansehubungandenganpekerjaan, jasa, ataukegiatan (active income) yang diterimaataudiperolehWajibPajakorangpribadidalamnegeri,
7. OBYEK PPH 21 Gaji Upah Honorarium Pembayaran lain dalam nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan orang pribadi Bukan Obyek PPh 21 Manfaat asuransi Penghasilan dalam bentuk natura Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib Bea siswa
13. PENGHASILAN PEGAWAI TETAP Penghasilan teratur Gaji, upah, tunjangan dan imbalan yang diberikan secara periodik, termasuk uang lembur Penghasilan tidak teratur Penghasilan yang diterima sekali dalam satu tahun seperti Bonus, THR, jasa produksi, tantiem, gratifikasi
31. PEGAWAIHARIAN LEPAS Upah Harian Tidak lebih dari Rp110.000 Lebih dari Rp110.000 PhKP = Upah Harian – Rp110.000 PPh 21 = 5% x PhKP Tidak dipotong PPh Saattelahmelebihi Rp1.100.000 dalam 1 bulan PhKP = Upah Harian – PTKP Harian PPh 21 = Tarif Ps.17 UU PPh x PhKP
32. TARIF PS.17 X PENGHASILAN BRUTObersifattidakfinal TenagaProfesi Komisaris Non Pegawai MantanPegawai Peserta Program Pensiun PPh Ps.21 = Tarif Ps.17 x Penghasilan Bruto Sebulan PPh Ps.21 = Tarif Ps.17 x Penghasilan Bruto Setahun PPh Ps.21 = Tarif Ps.17 x Penghasilan Bruto Setahun PPh Ps.21 = Tarif Ps.17 x Penghasilan Bruto Setahun
33. TENAGA PROFESI Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, crew film, foto model, peragawan/ peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya Olahragawan Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator Pengarang, peneliti, dan penerjemah Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial Agen iklan
34. TARIF 7,5% X PENGHASILAN BRUTObersifattidak final TenagaAhli Yang dimaksudTenagaAhliadalah Dokter Akuntan Konsultan Pengacara Aktuaria Penilai Arsitek Notaris PPh Ps.21 = 15% x PerkiraanPenghasilan Neto = 15% x (50% x PenghasilanBruto) = 7,5% x PenghasilanBruto)
35. TARIF PROGRESIF FINAL x PENGHASILAN BRUTO Bersifat final PENERIMA UANG PESANGON, UANG TEBUSAN PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/ TABUNGAN HARI TUA/ JAMINAN HARI TUA YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS
36. TARIF 15% X PENGHASILAN BRUTObersifat final Pejabat Negara PNS (GolIIdkeatas) TNI/Polri (Peltu/AjunInspektur Tk. I keatas) Yang menerima honorarium dari APBN/D PPh Ps.21 = 15% x Penghasilan Bruto
Padastrukturorganisasididalamperusahanada 4 pointGambarorganisasimenggambarkanbagianbagian yang adadidalamorganisasi. PadaAndalKharisma 2007 hanyaada 3 level kedalam, departemen, divisidan sectionJob title dapatdidefinisikanhingga 9 levelBranch untukmenentukankantorcabang, dansekalianmenentukanperhitunganpajak. Bilakantorcabangmempunyainpwp yang berbedadengankantorpusat, makapadasaatterjadimutasikaryawandarikantorcabangtersebutkekantorpusatatausebaliknya, makaperhitunganpajakkaryawantersebutharusdisetahunkan.Grade digunakanuntukmenentukan range gaji, kemungkinanadabeberapakaryawan yang gajinyadapatdiluar range gaji yang telahditentukan. Hal inidapatdilakukanpadaAndalKharisma 2007