MAKALAH AGAMA

1. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kebijakan publik pada dasarnya dibuat oleh pemerintah untuk mengatur
kepentingan masyarakat. Oleh karena itu dalam perumusan dan penetapannya
harus selalu mengikutsertakan masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan salah
satu unsur yang harus diperhatikan oleh pemerintah.
Partisipasi masyarakat dapat menunjukkan tingkat dukungan masyarakat terhadap
kebijakan publik. Dengan adanya partisipasi masyarakat yang tinggi maka kebijkan
publik yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah selalu berpihak kepada kepentingan
masyarakat, sesuai dengan dasar negara Pancasila dan UUD 1945 serta tidak
menyimpang dari peraturan perundang-undangan.
Bentuk partisipasi masyarakat yang positif terhadap pemerintah daerah dapat
diwujudkan melalui berbagai bentuk kegiatan, antara lain;
a. Menyampaikan aspirasi dengan cara santun kepada pemerintah daerah.
b. Mematuhi dan melaksanakan peraturan daerah.
c. Melaksanakan kegiatan keamanan dan ketertiban lingkungan.
d. Membayar pajak bumi dan bangunan.
e. Menjaga kelestarian lingkungan hidup.
Perlu kita sadari bahwa setelah kebijakan publik terbentuk seringkali tidak sesuai
dengan harapan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hambatan-hambatan tidak
dapat berjalannya kebijakan publik yang terjadi dalam masyarakat kadangkala
berasal dari masyarakat sendiri. Mengapa demikian? Hambatan-hambatan bisa
disebabkan karena rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat untuk
melaksanakan kebijakan publik.
Partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan publik merupakan proses
dan wujud partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan kenegaraan. Tingkat
kesadaran hukum dan kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi mempengaruhi
MAKALAH : Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Kebijakan
Publik di Daerah hal 1

2. kebijakan publik. Semakin tinggi kesadaran hukum dan kesadaran masyarakat
melaksanakan kebijakan publik semakin besar sifat membangun dan tanggung
jawab. Sebaliknya apabila kesadaran hukum dan kesadaran masyarakat masih
rendah dapat melahirkan kebijakan publik yang bersifat merusak dan kurang
bertanggung jawab.
Setiap kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah diupayakan
mendapatkan dukungan masyarakat. Partisipasi masyarakat terhadap kebijakan
publik dapat dilakukan melalui empat macam cara, yaitu: pada tahap proses
pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemanfaatan hasil, dan tahap
evaluasi.
B .Rumusan Permasalahan
Dalam makalah ini penulis memberikan permasalahan yang akan dibahas yaitu :
Bagaimanakah partsipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan public di daerah?
C. Tujuan Penulisan
Setiap kegiatan yang kita lakukan pasti mempunyai suatu tujuan, demikian
juga dengan makalah ini. Sesuai dengan permasalahan diatas, penulis mempunyai
tujuan dalam penulisan makalah ini yaitu :
Memberikan penjelasan Bagaimanakah partsipasi masyarakat dalam perumusan
kebijakan publik di daerah.
.
MAKALAH : Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Kebijakan
Publik di Daerah hal 2

3. BAB II
PEMBAHASAN
Pengertian Kebijakan Publik
Kebijakan publik adalah setiap sikap atau keputusan yang dibuat oleh pejabat atau lembaga
yang berwenang dalam berbagai bidang yang menyangkut kepentingan atau berpengaruh
pada masyarakat secara umum. Untuk menambah wawasan, berikut ini ada beberapa
definisi yang disampaikan oleh para ahli di antaranya :
a. Dye : kebijakan publik adalah apapun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau
tidak melakukan.
b. Edwar : kebijakan publik adalah apa yang pemerintah katakan dan lakukan atau
tidak dilakukan. Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program
pemerintah.
c. Anderson : kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan
tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna
memecahkan masalah tertentu.
d. Kartasasmita : kebijakan publik adalah upaya untuk memahami dan mengartikan
(1) apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah mengenai suatu masalah,
(2) apa yang menyebabkannya, (3) apa pengaruhnya.
Tujuan penerapan kebijakan publik ialah agar sesuatu yang telah digariskan tersebut bukan
hanya sekedar bersifat abstrak belaka, namun harus menjadi sesuatu yang direalisasikan
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pelaksanaan kebijakan publik
akan melibatkan berbagai komponen, seperti manusia, dana dan sarana serta
prasarananya. Sosialisasi kebijakan publik dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai
media, baik media manual/cetak maupun elektronik.
2. Kedudukan Warga Negara menurut UUD 1945
Warga negara adalah setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan
merupakan anggota dari suatu negara. Menjadi warga negara berarti memiliki ikatan dengan
suatu negara. Warga negara Indonesia adalah seseorang yang memiliki ikatan secara
hukum dengan negara Indonesia. Dalam pasal 26 ayat (1) UUD 1945 ditegaskan, “Yang
menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa
lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”.
MAKALAH : Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Kebijakan
Publik di Daerah hal 3

4. Sebagai WNI, maka seseorang terikat dan harus tunduk terhadap hukum yang berlaku di
Indonesia serta memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia
dimana pun orang tersebut tinggal. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 27 ayat (1)
UUD 1945 bahwa, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada
kecualinya”. Ini berarti setiap warga negara Indonesia mempunyai kedudukan dan kewajiban
yang sama hal bidang hukum dan pemerintahan.
Dengan demikian jelas, bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan
kewajiban dalam bidang pemerintahan. Oleh karena itu partisipasi masyarakat sangat
penting artinya, baik dalam hal perumusan maupun pelaksanaan dan pengawasan berbagai
kebijakan pemerintah.
3. Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Publik
Salah satu tujuan dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah adalah untuk memberdayakan
masyarakat dan meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan daerahnya. Ini
mengandung makna bahwa setiap anggota masyarakat diberikan kesempatan yang seluas-luasnya
untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dan pembangunan daerahnya masing-masing.
Partisipasi masyarakat ini dapat dimulai sejak pemilihan aparatur pemerintah di daerah, baik
pemilihan pejabat eksekutif daerah seperti gubernur, bupati atau walikota maupun pemilihan
anggota legislatif daerah atau anggota DPRD. Selanjutnya peran serta masyarakat dapat
diwujudkan pula dalam perumusan, pelaksanaan dan pengawasan berbagai kebijakan
publik di daerah.
Partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik sangatlah penting, karena
dengan adanya partisipasi tersebut akan memberikan dampak positif, antara laian :
a. Masyarakat akan turut merasa bertanggung-jawab terhadap berbagai kebijakan
publik yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat, karena mereka merasa
terlibat dalam perumusannya.
b. Mendorong masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam merealisasikan berbagai
kebijakan publik yang telah dirumuskan.
c. Mendorong pihak eksekutif dan legislatif daerah yaitu Pemerintah Daerah dan
DPRD untuk bersikap terbuka, dalam arti bersedia mewadahi, memfasilitasi, mau
mendengar, menampung dan merumuskan berbagai masukan dari masyarakat dalam
perumusan berbagai kebijakan publik di daerah.
MAKALAH : Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Kebijakan
Publik di Daerah hal 4

5. d. Berbagai rumusan kebijakan publik di daerah akan sesuai dengan aspirasi yang
berkembang di masyarakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan mendapat dukungan
positif dari masyarakat.
4. Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Publik
Bentuk partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik dapat dilakukan secara
langsung dan tidak langsung. Bentuk partisipasi masyarakat yang bersifat tidak langsung
yakni dengan cara penentuan sikap dalam pemilihan Pemerintah Daerah (Gubernur, Bupati
atau Walikota) dan pemilihan anggota DPRD. Dalam hal ini setiap anggota masyarakat
harus benar-benar teliti dalam menentukan sikap atau pilihannya, karena secara formal
Pemerintah Daerah dan DPRD-lah yang memiliki otoritas untuk merumuskan berbagai
kebijakan.
Sedangkan partisipasi masyarakat secara langsung bisa dilakukan dalam bentuk
memberikan berbagai kritis, saran, pendapat dan masukan lain kepada Pemerintah Daerah
dan DPRD dalam rangka perumusan berbagai kebijakan publik. Penyampaian berbagai
masukan itu bisa dilakukan secara lisan atau pun tertulis, baik secara individual maupun
kelompok, serta dapat melalui media masa, organisasi kemasyarakatan, dan partai politik.
Dalam hal ini berbagai bentuk partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik
dalam prakteknya harus benar-benar memperhatikan etika dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Dengan demikian, partisipasi masyarakat akan benar-benar
berdampak positif dan tidak menimbulkan hal-hal yang akan merugikan kepentingan dan
ketertiban umum.
Partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik dapat menyangkut berbagai
bidang kebijakan, seperti dalam bidang politik, ekonmi, sosial, pendidikan, budaya,
pariwisata, pemuda dan olahraga serta pertahanan dan keamanan.
5. Konsekuensi Tidak Aktifnya Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan
Publik.
Kebijakan otonomi daerah bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan
pengembangan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan sumber daya
yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Oleh karena itu apabila masyarakat di daerah
tidak ikut aktif dalam perumusan kebijakan publik di daerahnya akan menimbulkan beberapa
masalah, antara lain :
a. Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah akan tidak sesuai dengan aspirasi
dan kebutuhan/kepentingan masyarakat secara menyeluruh.
MAKALAH : Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Kebijakan
Publik di Daerah hal 5

6. b. Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah tidak akan tepat sasaran, sehingga
akan menghambat proses pembangunan daerah.
c. Tidak akan terbina kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah dengan
masyarakat, sehingga kebijakan terbaik sekalipun tidak dapat dilaksanakan dengan
lancer.
d. Tidak menutup kemungkinan akan timbul penolakan dari masyarakat itu sendiri
terhadap kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah, karena dirasakan tidak sesuai
dengan aspirasi mereka.
e. Kebijakan publik berpeluang hanya akan menguntungkan kelompok atau golongan
tertentu saja.
f. Kebijakan publik dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung-jawab.
Ketidak-aktifan masyarakat dalam perumusan berbagai kebijakan publik di daerah pada
dasarnya akan merugikan pihak masyarakat itu sendiri secara keseluruhan. Pembangunan
daerah yang semestinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi tidak
efektif, bahkan membuat masyarakat kehilangan berbagai hal yang biasanya bermanfaat
bagi mereka. Begitu pula ketidak-aktifan masyarakat dalam perumusan kebijakan publik
akan sangat merugikan pihak Pemerintah Daerah, dimana berbagai kebijakan dan program
pemerintah daerah tidak akan mendapat penerimaan dan dukungan positif dari
masyarakatnya, sehingga akan menghambat kesuksesan peran Pemerintah Daerah itu
sendiri.
6. Faktor Penyebab Tidak Aktifnya Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Publik
Ada beberapa hal yang menyebabkan masyarakat tidak berperan aktif dalam
perumusan, pelaksanaan dan pengawasan berbagai kebijakan publik di daerahnya, antara
lain :
a. Tidak ada pengetahuan tentang tempat atau wadah untuk menyalurkan aspirasi
masyarakat.
b. Tidak adanya kemauan dari masyarakat terhadap perkembangan dan perubahan yang
terjadi.
c. Kurangnya informasi tentang kebijakan yang akan dirumuskan dan pelaksanaan
pembangunan di daerahnya.
d. Adanya keinginan untuk mempertahankan keadaan semula demi kepentingan pribadi
atau kelompoknya.
e. Adanya kekhawatiran bahwa penyaluran aspirasi tersebut tidak akan diterima oleh
pemerintah daerah atau DPRD.
MAKALAH : Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Kebijakan
Publik di Daerah hal 6

7. f. Tidak adanya sikap keterbukaan dan kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Daerah dan
DPRD.
7. Perilaku Partisipasi Masyarakat dalam Melaksnakan Kebijakan Publik di
Daerah
Masyarakat dapat menunjukkan perilaku positif dalam partisipasinya terhadap
pelaksanaan kebijakan publik di daerahnya. Partisipasi masyarakat tersebut tentu akan
sangat beragam dan bervariasi sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya masing-masing.
Perilaku partisipasi masyarakat tersebut antara lain dapat berupa :
a. Ikut mensosialisasikan berbagai kebijakan publik di daerahnya.
b. Memberikan sikap positif dan dukungan moril terhadap pelaksanaan berbagai kebijakan
publik.
c. Bersedia berkorban untuk kepentingan pelaksanaan berbagai kebijakan publik di
daerahnya.
d. Turut bertanggung-jawab dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai
kebijakan publik di daerahnya.
e. Turut serta secara langsung dalam proses pelaksanaan berbagai kebijakan publik di
daerahnya.
8. Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah
(Kebijakan Publik) di Berbagai Bidang.
Bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah atau kebijakan
publik di daerah tentu akan bervariasi sesuai kedudukan, peranan dan kemampuannya
dalam berbagai bidang, antara lain :
No. Bidang Bentuk Partisipasi Masyarakat
1 Politik
a. Menggunakan hak pilih dengan baik dalam pilkada.
b. Menyampaikan aspirasi sesuai etika dan peraturan
yang berlaku.
c. Mensosialisasikan kebijakan dan program
Pemerintah Daerah.
2 Ekonomi
a. Membayar pajak secara tepat.
b. Menjadi anggota koperasi.
c. Mengembangkan wiraswasta dan lapangan kerja.
MAKALAH : Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Kebijakan
Publik di Daerah hal 7

8. 3 Sosial
a. Membina kesejahteraan keluarga.
b. Membina harmoni sosial.
c. Mentaati norma-norma social.
4 Budaya
a. Mencintai budaya sunda.
b. Menggunakan bahasa sunda dengan baik.
c. Ikut mengembangkan budaya daerah.
5 Pendidikan
a. Ikut mensukseskan wajar dikdas.
b. Pendirian sarana dan prasarana pendidikan.
c. Penghargaan pada sekolah dan siswa yang
berprestasi.
6 Pariwisata
a. Mensosialisasikan objek-objek wisata di daerah.
b. Menjaga berbagai objek wisata di daerah.
c. Mengunjungi berbagai objek wisata di daerah.
7 Kepemudaan
a. Mendirikan organisasi pemuda sesuai aturan yang
berlaku.
b. Membina potensi dan bakat pemuda.
c. Membina keharmonisan antar pemuda di daerah.
8 Olahraga
a. Turut serta dalam pemayarakatan olahraga dan
mengolah-ragakan masyarakat.
b. Memdirikan sarana dan prasarana olahraga.
c. Memberikan penghargaan pada atlet daerah yang
berprestasi.
9 Kamtib
a. Aktif dalam ronda malam.
b. Tidak bertindak anarkhis.
c. Mentaati berbagai norma yang berlaku dan
peraturan daerah.
9. Perilaku Partisipasi dalam Pelaksanaan Kebijakan Publik di Lingkungan Sekolah
Anda sebagai siswa juga dapat menunjukkan partisipasi aktif dalam pelaksanaan kebijakan
publik di sekolahmu. Perilaku partisipasi siswa dalam pelaksanaan kebijakan publik di
sekolah antara lain :
a. Mentaati tata tertib sekolah dengan penuh kesadaran.
b. Belajar sesuai jadwal dengan penuh semangat.
c. Menunjukkan prestasi belajar secara optimal.
MAKALAH : Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Kebijakan
Publik di Daerah hal 8

9. d. Aktif dalam kegiatan ekstra kurikules atau pengembangan diri.
e. Melaksanakan jadwal piket kebersihan dengan penuh rasa tanggung jawab.
f. Menjaga nama baik sekolah dimana pun berada.
g. Menjalin hubungan yang harmonis dengan guru dan sesama siswa.
10. Perilaku Partisipasi dalam Pelaksanaan Kebijakan Publik di Lingkungan Sekitar
Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh setiap anggota masyarakat untuk
menunjukkan partisipasinya dalam pelaksanaan kebijakan publik di lingkungan sekitarnya,
antara lain :
a. Mengembangkan sikap tenggang rasa dan kerukunan dengan sesama warga
masyarakat.
b. Membiasakan musyawarah dalam memecahkan berbagai permasalahan di
masyarakat.
c. Meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan (sauyunan).
d. Membudayakan dan melestarikan kebiasaan gotong-royong.
e. Mentaati norma-norma dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat.
f. Turut menjaga kebersihan lingkungan masyarakat.
g. Mau berkorban untuk kepentingan umum dan kemajuan masyarakat.
BAB III
MAKALAH : Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Kebijakan
Publik di Daerah hal 9

10. KESIMPULAN
Dari pemaparan Bab sebelumnya maka penulis dapat memberikan
kesimpulan sebagai berikut, Masyarakat dapat menunjukkan perilaku positif dalam
partisipasinya terhadap pelaksanaan kebijakan publik di daerahnya.
Partisipasi masyarakat tersebut tentu akan sangat beragam dan bervariasi sesuai
dengan kedudukan dan kemampuannya masing-masing. Perilaku partisipasi masyarakat
tersebut antara lain dapat berupa :
a. Ikut mensosialisasikan berbagai kebijakan publik di daerahnya.
b. Memberikan sikap positif dan dukungan moril terhadap pelaksanaan berbagai kebijakan
publik.
c. Bersedia berkorban untuk kepentingan pelaksanaan berbagai kebijakan publik di
daerahnya.
d. Turut bertanggung-jawab dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai
kebijakan publik di daerahnya.
e. Turut serta secara langsung dalam proses pelaksanaan berbagai kebijakan publik di
daerahnya.
DAFTAR PUSTAKA
MAKALAH : Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Kebijakan
Publik di Daerah hal 10

11.  ST. Munadjat Dasaputro, 1980, Wawasan Nusantara (dalam Implementasi &
Implikasi hukumnya), Buku II, Alumni, Bandung.
 Sanit, Arbi, 1998, Reformasi Politik, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
 Sekretariat Jendral MPR, 2004, Undang-Undang Dasar 1945 dengan
Amandemen, Jakarta.
 Soehino, SH., 1980, Ilmu Negara, Liberti, Yogyakarta.
 Soemarwoto, Otto, 1992, Indonesia Dalam Kancah Isu Lingkungan Global,
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
MAKALAH : Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Kebijakan
Publik di Daerah hal 11