Ini presentasi tentang apa saja yang terjadi pada ekonomi dan politik pada masa pemerintahan Megawati

2. Kelompok 5
1.Salsabila Liza Tuffahati
2.Syarifuddin
3.Tri Puji Hardiyanti
4.Vyqa Aldistyana
5.Wikaldy Pangestu

3. KEBIJAKAN-KEBIJAKAN YANG
DIAMBIL MEGAWATI

4. KEBIJAKAN YANG DILAKUKAN PADA MASA
PEMERINTAHAN MEGAWATI SOEKARNO PUTRI
1.Kebijakan bidang politik
•Memelihara dan memantapkan stabilitas nasional.
•Menjaga keutuhan NKRI.
•Membangun tatanan politik baru.
•Usaha ini dilakukan dengan mengeluarkan UU baru
yakni :
•UU No. 12 Tahun 2003 tentang pemilu.
•UU No. 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan
DPR/MPR.
•UU No. 23 Tahun 2003 tentang pemilihan presiden dan
wakil presiden.
•Mendukung dana, tenaga, dan sumber daya lain untuk
suksesnya penerapan UU tersebut. Segi yang lain, PNS
dan TNI diharuskan netral dari politik.
•Melanjutkan amandemen UUD 1945.
•Meluruskan otonomi daerah.

5. B. Kebijakan pada bidang ekonomi
•Memutuskan hubungan kerja dengan IMF.
•Melakukan restrukturisasi dan reformasi sektor keuangan dengan
melakukan pembaruan ketentuan perundang-undangan.
•Meningkatkan pendapatan melalui pajak, cukai, dan kepabeanan.
•Menciptakan situasi kondusif bagi investor.
•Meningkatkan kegiatan ekspor.
•Mendorong kemajuan usaha kecil dan menengah.
•Kerjasama ekonomi dan politik juga dilakukan diluar blok AS dan
sekutunya, seperti kerja sama pembelian pesawat Sukhoi dengan
Rusia dan kerjasama perdagangan dengan China.

6. KONDISI POLITIK PADA MASA PEMERINTAHAN
MEGAWATI SOEKARNO PUTRI
1. Membentuk Kabinet Gotong - Royong
Kabinet Gotong - Royong (KGR) dibentuk pada tanggal
10 Agustus 2001 dan berakhir pada tahun 2004 seiring lengsernya
Presiden Megawati Soekarnoputri pada waktu itu. Kabinet ini
dinamakan KGR karena merupakan pemerintahan dari hasil banyak
partai. Pada masa Presiden Megawati memimpin, Indonesia sedang
porak poranda akibat beragam konflik seperti konflik komunal
(Ambon, Poso, Sampang) dan konflik politik (pemakzulan Gusdur).
Para pelaku ekonomi, kalangan birokrasi, pengamat
politik, dan menteri dan setingkatnya menilai KGR ini cukup
tangguh, hal ini dapat dilihat bahwa 26 dari 32 jabatan menteri
dan setingkat menteri dijabat oleh para profesional yang
menguasai bidang tugas masing-masing. Akan tetapi KGR ini
mengecewakan karena terkesan lamban dalam kinerjanya.

7. 2. Mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
KPK didirikan pada tahun 2003 oleh Presiden Megawati.
Pendirian KPK ini didasari karena Presiden Megawati melihat institusi Jaksa
dan Polri saat itu terlalu kotor, sehingga untuk menangkap koruptor dinilai
tidak mampu, namun jaksa dan polri sulit dibubarkan sehingga dibentuklah
KPK.
3. Mengadakan pemilu yang bersifat demokratis yang dilaksanakan tahun
2004 dan melalui dua periode yaitu :
a. Periode pertama untuk memilih anggota legislatif secara langsung.
Periode kedua untuk memilih presiden dan wakil presiden secara
langsung.
Pemilu tahun 2004 merupakan pemilu pertama yang dilaksanakan
secara langsung artinya rakyat langsung memilih pilihannya.
b. Pemerintahan Megawati berakhir setelah hasil pemilu 2004
menempatkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla
sebagai pemenang. Hal ini merupakan babak baru pemerintahan di
Indonesia dimana Presiden dan Wakil Presiden terpilih dipilih langsung oleh
rakyat.

8. KONDISI EKONOMI PADA MASA PEMERINTAHAN
MEGAWATI SOEKARNO PUTRI
1. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997
mengakibatkan kemerosotan pendapatan perkapita. Pada tahun
1997 pendapatan perkapita Indonesia tinggal US$465. Melalui
kebijakan pemulihan keamanan situasi Indonesia menjadi tenang.
Presiden Megawati berhasil menaikan pendapatan perkapita cukup
signifikan yaitu sekitar US$930.
2. Ketenangan Megawati disambut oleh pasar, tak sampai
sebulan dilantik kurs melonjak ke Rp 8500 per dollar AS. Indeks
harga saham gabungan (IHSG) juga terus membaik hingga melejit
ke angka 800.
3. Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan
menekan nilai inflansi, presiden Megawati menempuh langkah yang
sangat kontroversi, yaitu melakukan privatisasi terhadap BUMN.
Pemerintah menjual indosat pada tahun 2003. Hasil penjualan itu
berhasil menaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1%
dan inflansi hanya 5,06%. Privatisasi adalah menjual perusahaan
negara didalam periode krisis. Tujuannya adalah melindungi
perusahaan negara dari interversi kekuatan-kekuatan politik dan
melunasi pembayaran utang luar negri.

9. 4. Memperbaiki kinerja ekspor. Pada tahun 2002 nilai
ekspor mencapai US$57,158 miliar dan import tercatat
US$31,229 miliar. Pada tahun 2003 ekspor juga
menanjak keangka US$61,02 miliar dan import
meningkat keangka US$32,39 miliar.
5. Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$
5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan
mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar
Rp 116.3 triliun.
6. Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah
menjual perusahaan negara di dalam periode krisis
dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari
intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi
beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan
pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun
kebijakan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN
yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.

10. 7. Di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi
Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit
dalam pemberantasan korupsi. Padahal keberadaan korupsi
membuat banyak investor berpikir dua kali untuk menanamkan
modal di Indonesia, dan mengganggu jalannya pembangunan
nasional.
8. Secara faktual, pemerintahan Megawati menjalankan
kebijakan privatisasi berdasarkan desakan dari luar, khususnya
IMF dan bank dunia. Bedanya, jika Megawati hanya melanjutkan
kesepakatan yang dibuat pemerintahan sebelumnya, Habibie,
melalui stuctrual adjustment program (SAP).
9. Selain itu, pertimbangan melakukan privatisasi dijaman
Megawati adalah untuk mencari pendanaan untuk
menutupi deficit APBN. Seperti diketahui, Megawati mewarisi
sebuah kondisi ekonomi yang compang camping akibat krisis
ekonomi 1997.
10. Pada periode 1991-2001, pemerintah Indonesia 14 kali
memprivatisasi BUMN. Yang terprivatisasi 12 BUMN.

11. 11. Pada masa pemerintahan Megawati, kerjasama ekonomi
dan politik luar negeri tidak begitu determinis di bawah
kendali sebuah negara.
12. Di masa pemerintahan Megawati, kerjasama ekonomi
dan politik juga dilakukan diluar blok AS dan sekutunya,
seperti kerjasama pembelian pesawat Sukhoi dengan Rusia
dan kerjasama perdagangan dengan China.
13. Selain itu, pemerintahan Megawati berusaha keras
untuk keluar dari jebakan IMF. Hanya saja, usaha itu
dibiaskan oleh Budiono, Menteri Keuangan waktu itu, dengan
menandatangi post program monitoring (PPM) yang berarti
melanjutkan campur tangan IMF secara sembunyi-sembunyi.
14. Untuk perlindungan terhadap perempuan dan TKI di luar
negeri, pemerintahan Megawati pernah mengajukan tiga
RUU, yaitu Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang
Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan di Lingkungan
Kerja dan Rumah Tangga, RUU Pekerja di Luar Negeri, dan
RUU Tindak Pidana Perdagangan Orang.

12. KELEBIHAN DAN KEKURANGAN PADA MASA
PEMERINTAHAN MEGAWATI SOEKARNO PUTRI
Kelebihan pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri :
a) Menstabilkan fundamen ekonomi makro meliputi inflansi, BI
rate, pertumbuhan ekonomi, kurs rupiah terhadap dolar, angka
kemiskinan.
b) Mulai melakukan pemberantasan KKN diantaranya dengan
keberanian me-nusakambang-kan dan memenjarakan kroni
Soeharto (Tommy Soeharto, Bob Hasan dan Probosutedjo) dan
menangkap konglomerat bermasalah Nurdin Halid. KPK didirikan
pada masa pemerintahan Megawati.
c) Berhasil menyehatkan perbankan nasional yang collapse
setelah krisis ekonomi 1998 terbukti dengan dibubarkan BPPN pada
Februari 2004 yang telah selesai melaksanakan tugasnya. Hasilnya
bisa dirasakan saat ini perbankan nasional menjadi relative sehat.
d) Indonesia berhasil keluar dari IMF pada tahun 2003 yang
menandakan Indonesia sudah keluar dari krisis ekonomi yang
terjadi sejak tahun 1998 dan Indonesia yang lebih mandiri.

13. Sedangkan kekurangan masa pemerintahan Megawati
Soekarnoputri :
a) Kurangnya pemahaman dalam bidang ekonomi sehingga
keputusan yang diambil tidak berpihak kepada rakyat.
b) Terdapat kepentingan ekonomi dan politik dibelakang
pemerintahannya.
c) Dianggap gagal melaksanakan agenda reformasi dan tidak
mampu mengatasi krisis bangsa.