Dokumen ini membahas program beasiswa siswa miskin dan pertanian di SMK tahun 2014. Tujuannya adalah memberi peluang pendidikan bagi siswa miskin dan memberi motivasi bagi siswa SMK program pertanian. Persyaratannya meliputi sekolah dan siswa yang memenuhi kriteria. Mekanisme pelaksanaannya mencakup seleksi, penetapan penerima, penyaluran dana, dan pelaporan.

2. KATA PENGANTAR
Melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 80 Tahun 2013
tanggal 25 Juni 2013 diamanahkan agar Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK) menjadikan Pendidikan Menengah Universal (PMU) sebagai pijakan
kebijakan dalam menyediakan layanan pendidikan di SMK untuk mendukung
ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan keterjaminan layanan
pendidikan menengah bagi masyarakat sehingga pada tahun 2020 Angka Partisipasi
Kasar (APK) pendidikan menengah menjadi 97%.
Kebijakan implementasi PMU tersebut sejalan dengan tujuan Rencana Strategis
Direktorat Pembinaan SMK 2010-2014 yaitu “Tersedianya dan terjangkaunya layanan
pendidikan menengah kejuruan yang bermutu, relevan, dan berkesetaraan di semua
provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia”. Penjabaran renstra tersebut
dituangkan dalam program kerja setiap tahun mulai tahun 2010 s.d 2014.
Pada tahun anggaran 2014, program bantuan Pembinaan SMK dialokasikan melalui
dana pusat dan dana dekonsentrasi. Program Bantuan pusat disampaikan kepada
SMK dan Institusi dalam bentuk uang atau barang/jasa. Sedangkan program dana
dekonsentrasi dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pembinaan SMK secara
swakelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi.
Melalui Petunjuk Teknis (Juknis) ini dimuat penjelasan tentang tujuan program, tugas
dan tanggung jawab pihak-pihak terkait, persyaratan, mekanisme pelaksanaan,
pemanfaatan dana, ketentuan pertanggungjawaban fisik, administrasi, keuangan, dan
pelaporan hasil pelaksanaan. Juknis ini diharapkan dapat membantu
Dinas
Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kab/Kota, SMK, atau Institusi
dalam
memahami dan menjalankan program dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.
Kepada semua pihak, disampaikan terima kasih atas apresiasi dan partisipasinya
sehingga SMK menjadi salah satu satuan pendidikan yang semakin diminati oleh
masyarakat. Dukungan, masukan, pemikiran, dan keterlibatan semua pihak dalam
penyempurnaan Juknis ini menjadi unsur penting kebersamaan dalam memajukan
pendidikan kejuruan di Indonesia. Namun begitu apabila dalam Juknis ini terdapat
kekurangan atau kekeliruan, maka akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.
Jakarta, 28 Januari 2014
Direktur Pembinaan SMK
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Drs. M. Mustaghfirin Amin, MBA
NIP. 19580625 198503 1 003
i

3. DESKRIPSI PROGRAM
BEASISWA SISWA MISKIN (BSM) DAN PERTANIAN
TAHUN 2014
1.
KODE JUKNIS
:
02-PS-2014
2.
NAMA PROGRAM
:
3.
RUANG LINGKUP
:
BEASISWA SISWA MISKIN (BSM) DAN
PERTANIAN
a. Bantuan Siswa Miskin (BSM)
b. Beasiswa SMK Pertanian
4.
TUJUAN
:
a. Memberi peluang bagi lulusan SMP/MTs
atau yang sederajat dari keluarga kurang
mampu untuk mengikuti pendidikan di
Sekolah Menengah Kejuruan;
b. Memberikan motivasi bagi Siswa SMK
yang mengikuti Program Pertanian
(Bidang Studi Keahlian Agribisnis,
Agroteknologi
dan
Program
Studi
Keahlian Pelayaran);
c. Mencegah siswa SMK dari kemungkinan
putus sekolah akibat kesulitan biaya
pendidikan.
5.
6.
SASARAN
NILAI BANTUAN
:
:
7.
PEMANFAATAN
DANA
:
550.000 siswa SMK
Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per siswa
per tahun atau Rp. 500.000,- (lima ratus ribu
rupiah) per siswa per 6 bulan/semester.
Membantu biaya pribadi siswa untuk
pembiayaan antara lain:
a. Buku dan alat tulis sekolah;
b. Pakaian dan perlengkapan sekolah
(sepatu, tas, dll);
c. Transportasi siswa ke sekolah;
d. Uang saku siswa ke sekolah;
e. Iuran bulanan sekolah.
8
PERSYARATAN
PENERIMA
:
a. Beasiswa Siswa Miskin (BSM)
1) Sekolah antara lain:
a) SMK Negeri dan Swasta yang
mempunyai izin operasional;
b) SMK yang mempunyai siswa
miskin dan dilengkapi dengan
Kartu Perlindungan Sosial (KPS)
atau Surat Keterangan Tidak
ii

4. Mampu (SKTM) dari Kepala
Sekolah;
c) Melengkapi isian format identitas
siswa calon penerima secara
lengkap
untuk
keperluan
penyaluran dana.
2) Siswa
a) Siswa yang berasal dari keluarga
kurang mampu secara ekonomi;
b) Siswa miskin dilengkapi dengan
Kartu Perlindungan Sosial (KPS)
atau Surat Keterangan Tidak
Mampu (SKTM) dari Kepala
Sekolah
c) Diusulkan
oleh
Sekolah
bersangkutan dan disetujui oleh
Dinas Pendidikan Kabupaten
/Kota sebagai siswa calon
penerima bantuan;
d) Ditetapkan sebagai penerima
bantuan
oleh
Direktorat
Pembinaan SMK.
b. Beasiswa Pertanian dan Pelayaran
1) Sekolah antara lain:
a) SMK yang membuka Bidang
Studi Keahlian Agribisnis &
Agroteknologi dan Program Studi
Keahlian Pelayaran;
b) Melengkapi isian format identitas
siswa calon penerima.
2) Siswa Penerima antara lain:
a) Siswa SMK Bidang Studi Keahlian
Agribisnis & Agroteknologi dan
Program
Studi
Keahlian
Pelayaran;
b) Diusulkan oleh Sekolah dan
disetujui oleh Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota sebagai siswa
calon penerima bantuan;
c) Siswa yang diusulkan ditetapkan
sebagai penerima bantuan oleh
Direktorat Pembinaan SMK.
iii

5. 9
JADUAL KEGIATAN
:
NO
KEGIATAN
1.
Pengumpulan
dan pemilihan
data siswa calon
penerima
Evaluasi Data
Siswa Calon
Penerima BSM/
Beasiswa
Pertanian
Penetapan siswa
penerima dana
BSM/ Beasiswa
Pertanian
Penyaluran dana
BSM/ Beasiswa
Pertanian
Laporan
penyaluran BSM/
BeasiswaPertani
an oleh
Lembaga
Penyalur
2.
3.
4.
5.
WAKTU
PELAKSANAAN
(2014)
Januari November
Januari s.d
November
Februari s.d
November
Februari s.d
November
Desember –
Januari 2015
Catatan : Jadual dapat berubah sesuai
dengan situasi dan kondisi.
10.
LAYANAN
INFORMASI
:
Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik
Direktorat Pembinaan SMK
Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah
Komplek Kemdikbud, Gedung E, Lantai 12
Jl. Jenderal Sudirman – Senayan,
Jakarta 10270
Telp. 021 – 5725477, 5725469
Website : www.ditpsmk.go.id
Email : bsm.smk@ditpsmk.net
iv

6. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .............................................................................. i
DESKRIPSI PROGRAM ....................................................................... ii
DAFTAR ISI ........................................................................................ v
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................ 1
A. Latar Belakang ................................................................................ 1
B. Tujuan ............................................................................................ 2
C. Dasar Hukum dan Kebijakan ............................................................ 2
D. Sasaran .......................................................................................... 3
E. Persyaratan Penerima ...................................................................... 3
BAB II MEKANISME PELAKSANAAN .................................................. 5
A. Penerima Bantuan ........................................................................... 5
B. Seleksi Siswa Penerima .................................................................... 6
C. Penetapan Siswa Penerima .............................................................. 7
D. Penyaluran Dana ............................................................................. 7
E. Pengambilan Dana .......................................................................... 8
F. Pemanfaatan, Pembatalan, dan Larangan ......................................... 8
G. Kewajiban Siswa Penerima ............................................................... 9
BAB III PEMBAGIAN TUGAS DAN PERAN ....................................... 10
A. Tingkat Pusat ................................................................................ 10
B. Tingkat Provinsi............................................................................. 10
C. Tingkat Kabupaten/Kota ................................................................ 11
D. Tingkat SMK.................................................................................. 11
E. Lembaga Penyalur ......................................................................... 12
BAB IV PELAPORAN ......................................................................... 13
A. Pelaporan ..................................................................................... 13
B. Penyampaian dan Pengaduan Masalah ........................................... 13
BAB V PENGAWASAN DAN SANKSI ................................................. 14
A. Pengawasan.................................................................................. 14
B. Sanksi........................................................................................... 14
BAB VI PENUTUP ............................................................................. 15
FORMULIR 1 .................................................................................. 16
FORMULIR 2 .................................................................................. 17
FORMULIR 2a ................................................................................ 18
FORMULIR 3 .................................................................................. 19
v

7. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Salah satu persoalan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia
adalah masih tingginya angka putus sekolah. Pusat Data dan Statistik
Pendidikan (PDSP, Kemdikbud) 2010 menunjukkan bahwa 83.917 siswa
SMP/MTs putus sekolah, sementara itu pada jenjang SMA/SMK/MA
90.263 ribu siswa putus sekolah. Pada tahun yang sama, dari total
lulusan SMP/MTs sebanyak 4,2 juta siswa, 1,2 juta siswa tidak dapat
melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA/SMK/MA.
Data tersebut di atas, menunjukkan bahwa pada tahun 2010, Angka
Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah baru mencapai 70,53%
atau lebih rendah dari APK pendidikan menengah pertama yang sudah
mencapai angka 98,2%.
Rendahnya APK pendidikan menengah disebabkanterjadinya disparitas
partisipasi pendidikan yang sangat lebar antara kelompok penduduk kaya
dan miskin. Sebagai gambaran, hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional
(SUSENAS) 2006 Badan Pusat Statistik (BPS) APK penduduk kelompok
umur 16-18 tahun untuk perlimaan termiskin, baru mencapai 37,9%,
sedang untuk perlimaan terkaya telah mencapai 68,6%.
Fakta di atas menunjukkan fenomena sosial bahwa semakin miskin
masyarakat akan semakin sulit untuk mengakses pendidikan. Hal
tersebut diperkuat dengan fakta bahwa disparitas angka partisipasi
pendidikan antar daerah masih cukup tinggi. Pencapaian APK suatu
provinsi sangat berkorelasi dengan tingkat kemiskinan provinsi. Semakin
miskin suatu provinsi cenderung semakin rendah APK-nya.
Salah satu alasan rendahnya partisipasi pendidikan, khususnya pada
kelompok masyarakat miskin adalah tingginya biaya pendidikan baik
biaya langsung maupun tidak langsung. Biaya langsung meliputi antara
lain iuran sekolah, buku, pakaian/seragam, dan alat tulis, sementara
biaya tidak langsung meliputi antara lain biaya transportasi, uang saku,
dan biaya lain-lain. Sebagai perbandingan, besarnya biaya pendidikan
SMP/MTs dan SMA/SMK/MA sekitar 2,4 kali lipat dan 4,4 kali lipat dari
biaya jenjang pendidikan SD/MI. Keadaan tersebut tentu sangat
berpengaruh pada rendahnya angka partisipasi pendidikan penduduk
miskin, terutama disebabkan oleh banyak siswa putus sekolah dan angka
tidak melanjutkan hingga ke jenjang pendidikan menengah. Hal tersebut
didukung oleh data Survey SUSENAS BPS yang mengungkapkan bahwa
1

8. 75,7% angka putus sekolah disebabkan oleh alasan ekonomi, baik
karena tidak memiliki biaya (67%), maupun karena anak harus bekerja
(8,7%).
Hal tersebut jelas mengungkapkan bahwa penduduk miskin tidak akan
mampu menjangkau pendidikan jika tidak dibantu oleh Pemerintah.
Pemerintah tidak tinggal diam dalam menghadapi masalah ini. Beberapa
kebijakan yang berpihak pada siswa miskin (pro poor policy) telah
dijalankan. Kebijakan tersebut pada intinya bertujuan untuk
meningkatkan akses siswa miskin terhadap layanan pendidikan.
B. Tujuan
1. Memberi peluang bagi lulusan SMP/MTs atau yang sederajat dari
keluarga kurang mampu untuk mengikuti pendidikan di Sekolah
Menengah Kejuruan;
2. Memberikan motivasi bagi Siswa SMK yang mengikuti Program
Pertanian (Bidang Studi Keahlian Agribisnis, Agroteknologi dan
Program Studi Keahlian Pelayaran);
3. Mencegah siswa SMK dari kemungkinan putus sekolah akibat
kesulitan biaya pendidikan.
C. Dasar Hukum Dan Kebijakan
Pemberian Bantuan Siswa Miskin dan Beasiswa SMK Pertanian Jenjang
Pendidikan Menengah dilandasi ketentuan perundangan sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar
Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan dan perubahannya;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 tahun 2010
tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 20102014 dan perubahannya;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2013
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan beserta perubahannya;
2

9. 9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang
Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang
Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 24 tahun
2013 tentang pedoman umum pengelolaan dan pertanggungjawaban
belanja bantuan sosial di lingkungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan;
12. Keputusan
Menteri
Pendidikan
dan
Kebudayaan
Nomor:
204422/A.A3/KU/2013 tanggal 11 Desember 2013 tentang Pejabat
Perbendaharaan pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah
Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 2014;
13. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor
701/D/KEP/KP/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Sosial di
Lingkungan Ditjen Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014;
14. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran Pada Direktorat Pembinaan SMK
Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 001/D3.1/KP/2013 tanggal 31 Desember
2013 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola
Keuangan Pada Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal
Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun Anggaran 2014.
15. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat
Pembinaan SMK Tahun Anggaran 2014 Nomor: SP DIPA-023.12.1.
666053/2014 tanggal 05 Desember 2013 dan perubahannya.
D. Sasaran
Sasaran BSM dan Beasiswa Pertanian sebanyak 550.000 siswa, satuan
biaya Rp.1.000.000 per siswa per tahun atau Rp. 500.000,00,- per siswa
per 6 bulan/semester.
E. PERSYARATAN PENERIMA BSM/BEASISWA SMK PERTANIAN
1. Beasiswa Siswa Miskin (BSM)
a. Sekolah antara lain:
1) SMK Negeri dan Swasta yang mempunyai izin operasional;
2) SMK yang mempunyai siswa miskin dan dilengkapi dengan
Kartu Perlndungan Sosial (KPS) atau Surat Keterangan Tidak
Mampu (SKTM) dari Kepala Sekolah;
3) Melengkapi isian format identitas siswa calon penerima
secara lengkap untuk keperluan penyaluran dana.
3

10. b. Siswa
1) Siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu secara
ekonomi;
2) Siswa miskin dilengkapi dengan Kartu Perlindungan Sosial
(KPS) atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari
Kepala Sekolah
3) Diusulkan oleh Sekolah bersangkutan dan disetujui oleh
Dinas Pendidikan Kabupaten /Kota sebagai siswa calon
penerima bantuan;
4) Ditetapkan sebagai penerima bantuan oleh Direktorat
Pembinaan SMK.
2. Beasiswa Pertanian dan Pelayaran
a. Sekolah antara lain:
1) SMK yang membuka Bidang Studi Keahlian Agribisnis &
Agroteknologi dan Program Studi Keahlian Pelayaran;
2) Melengkapi isian format identitas siswa calon penerima.
b. Siswa Penerima antara lain:
1) Siswa SMK Bidang Studi Keahlian Agribisnis & Agroteknologi
dan Program Studi Keahlian Pelayaran;
2) Diusulkan oleh Sekolah dan disetujui oleh Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota sebagai siswa calon penerima bantuan;
3) Siswa yang diusulkan ditetapkan sebagai penerima bantuan
oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Pembinaan
SMK.
4

11. BAB II
MEKANISME PELAKSANAAN
A. PENERIMA BANTUAN
Bantuan Beasiswa tahun anggaran 2014 mencakup Beasiswa Bantuan
Siswa Miskin (BSM) dan siswa kelompok Pertanian dan Pelayaran dengan
jumlah yang sangat terbatas oleh sebab itu di dalam penetapan
penerima berdasar sekala prioritas dengan urutan prioritas sebagai
berikut :
1. Diutamakan bagi siswa yang orang tuanya pemegang Kartu
Perlindungan Sosial (KPS) dan atau siswa yang orang tuanya
pemegang KPS dan telah menerima BSM tahun 2013 yang masih
aktif sebagai siswa SMK;
2. Siswa Yang Orang tuanya peegang KPS akan tetapi pada tahun 2013
belum mendapat BSM dan telah diusulkan atau usulan baru siswa
pemilik KPS;
3. Siswa miskin yang diusulkan mendapat BSM dan menjadi prioritas
penerima dan belum memiliki KPS;
4. Siswa SMK yang mengikuti program kelompok Pertanian dan
Pelayaran;
5. Usulan
dari
Kepala
Sekolah
yang
telah
mendapat
persetujuan/rekomendasi
dari
Kepala
Dinas
pendidikan
Kabupaten/kota/Propinsi.
B. SELEKSI SISWA PENERIMA BSM/BEASISWA SMK PERTANIAN
Sekolah dan Komite Sekolah melakukan seleksi siswa calon penerima.
Kriteria yang digunakan dalam seleksi siswa calon penerima meliputi:
1. Siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi;
diutamakan yang Orang tuanya pemegang KPS;
2. Siswa penerima BSM yang memiliki KPS tahun sebelumnya dan
masih aktif sebagai siswa SMK;
3. Siswa miskin yang terancam putus sekolah;
4. Siswa miskin SMK dari seluruh program keahlian kecuali program
keahlian khusus: Perawatan Sosial, Seni Pertunjukan (Seni Teater,
Seni Musik Tradisional, Seni Tari, Karawitan dan Pedalangan) dan
Kriya, karena akan diberikan beasiswa program keahlian khusus;
5. Siswa SMK Bidang Studi Keahlian Agribisnis & Agroteknologi dan
Program Studi Keahlian Pelayaran;
6. Diusulkan oleh sekolah bersangkutan dan disetujui oleh Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota sebagai siswa calon penerima bantuan.
5

12. C. PENETAPAN
SISWA
PENERIMA
BSM/BEASISWA
SMK
PERTANIAN
Penetapan siswa penerima dapat dilakukan melalui mekanisme sebagai
berikut:
1. Pendataan Siswa Calon Penerima
a. Bantuan tahun 2014, diprioritaskan siswa calon penerima
BSM/Beasiswa SMK Pertanian hasil verifikasi data siswa kelas X,
XI, dan XII tahun pelajaran 2013/2014 yang menerima beasiswa
tahun 2013
b. Kepala Sekolah bersama Komite Sekolah dapat memverifikasi
dan mengusulkan siswa calon penerima bantuan beasiswa
berdasarkan data yang ada;
c. Data siswa calon penerima bantuan dibuat sesuai yang diusulkan
(formulir terlampir).
2. Penetapan Siswa Penerima
a. Daftar siswa calon penerima BSM/Beasiswa SMK Pertanian hasil
verifikasi dan usulan sekolah disampaikan ke Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota untuk kemudian diverifikasi dan disetujui oleh
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sebagai usulan;
b. Daftar usulan siswa calon penerima yang telah disetujui oleh
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota disampaikan ke Direktorat
Pembinaan SMK;
c. Hasil verifikasi data kemudian menjadi bahan bagi Direktorat
Pembinaan SMK untuk ditetapkan menjadi siswa penerima
bantuan;
d. Data Penerima BSM/Beasiswa SMK Pertanian tahun anggaran
2013, dapat ditetapkan sebagai penerima lanjutan BSM/Beasiswa
SMK Pertanian tahun 2014 setelah dilakukan verifikasi;
e. Bentuk penetapan dimaksud adalah Surat Keputusan Direktorat
Pembinaan SMK.
Dan atau dapat juga melalui:
3. Pendataan Siswa Calon Penerima
a. Kepala Sekolah bersama Komite Sekolah mengganti siswa kelas
XII tahun pelajaran 2013/2014 yang sudah lulus dengan siswa
baru kelas X tahun pelajaran 2014/2015.
b. Data siswa calon penerima bantuan dibuat sesuai yang diusulkan
(formulir terlampir).
4. Penetapan Siswa Penerima
a. Daftar siswa calon penerima BSM/Beasiswa SMK Pertanian hasil
verifikasi dan usulan sekolah disampaikan ke Dinas Pendidikan
6

13. Kabupaten/Kota untuk kemudian diverifikasi dan disetujui oleh
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sebagai usulan.
b. Daftar usulan siswa calon penerima BSM/Beasiswa SMK
Pertanian yang telah disetujui oleh Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota disampaikan ke Direktorat Pembinaan SMK .
c. Daftar usulan tersebut kemudian menjadi bahan bagi Direktorat
Pembinaan SMK untuk ditetapkan menjadi siswa penerima
BSM/Beasiswa SMK Pertanian.
d. Bentuk penetapan dimaksud adalah Surat Keputusan oleh
Direktorat Pembinaan SMK
D. PENYALURAN DANA
1. Dana Tahun 2014 disalurkan langsung kerekening siswa penerima
dalam 2 (dua) tahap penyaluran:
a. Penyaluran untuk siswa tahun pelajaran 2013/2014 kelas X dan
XI selama 12 bulan, sedangkan kelas XII selama 6 bulan.
b. Penyaluran untuk siswa tahun pelajaran 2014/2015 kelas X
selama 6 bulan. Besar dana yang disalurkan sesuai dengan
satuan biaya yang sudah ditetapkan.
2. Proses penyaluran dana Tahun 2014 dilakukan oleh Direktorat
Pembinaan SMK dengan mekanisme:
a. Direktorat Pembinaan SMK mengajukan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) ke Bendahara Pengeluaran Direktorat
Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dengan melampirkan:
1) SK Pejabat Pembuat komitmen dan Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) Direktorat Pembinaan SMK tentang
Penetapan Siswa Penerima tahun 2014 yang dilampir
idengan data nominatif per Kabupaten/Kota;
2) Surat perjanjian kerjasama antara Direktorat Pembinaan
SMK dengan Lembaga Penyalur.
b. Bendahara Pengeluaran melalui Pejabat Penandatanganan SPM
Direktorat Pembinaan SMK menerbitkan Surat Perintah
Membayar (SPM)
c. SPM tersebut disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KPPN) Jakarta III untuk diterbitkan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D).
d. Dana disalurkan oleh KPPN ke Lembaga Penyalur. Selanjutnya
Lembaga Penyalur memindah bukukan dan menyalurkan dana
langsung ke rekening siswa penerima. Teknis penyaluran dana
tersebut diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara Direktorat
Pembinaan SMK dengan Lembaga Penyalur.
e. Dana diterima oleh siswa tanpa potongan atau pengenaan biaya
apapun.
7

14. E. PENGAMBILAN DANA BSM/BEASISWA SMK PERTANIAN
Pengambilan dana BSM/Beasiswa SMK Pertanian dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut:
1. Dana BSM/Beasiswa SMK Pertanian dapat diambil oleh siswa
penerima BSM/Beasiswa SMK Pertanian setelah menerima
pemberitahuan dari Direktorat Pembinaan SMK dan/atau Lembaga
Penyalur.
2. Dana BSM/Beasiswa SMK Pertanian diambil langsung oleh siswa
penerima bantuan dengan syarat :
a. Menunjukkan tanda pengenal siswa (kartu pelajar/surat
keterangan kepala sekolah yang bersangkutan);
b. Siswa yang bersangkutan termasuk dalam Surat Keputusan
Siswa Penerima Dana BSM/Beasiswa SMK Pertanian Tahun 2014
yang diinformasikan oleh Direktorat Pembinaan SMK/Lembaga
Penyalur setempat;
c. Menandatangani bukti penerimaan dana BSM/Beasiswa SMK
Pertanian yang disediakan oleh Lembaga Penyalur setempat.
3. Bagisiswa yang berada di daerah yang sulit untuk mengakses ke
Lembaga Penyalur
(tidak ada Kantor Lembaga Penyalur di
kecamatan sekolah berada), maka pengambilan dana bantuan dapat
dikuasakan kepada kepala sekolah, dan selanjutnya kepala sekolah
mendistribusikan kepada siswa yang telah ditetapkan sebagai
penerima bantuan dengan syarat:
a. Surat kuasa kolektif dari siswa penerima BSM/Beasiswa SMK
PertanianTahun 2014 telah ditandatangani oleh siswa
bersangkutan;
b. Penerima kuasa kolektif adalah Kepala Sekolah yang
bersangkutan dengan diketahui oleh Komite Sekolah;
c. Kepala sekolah penerima kuasa harus segera menyerahkan dana
BSM/Beasiswa SMK Pertanian kepada siswa yang bersangkutan
selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah dana BSM/Beasiswa
SMK Pertanian diterima oleh Kepala Sekolah. Siswa
menandatangani daftar penerimaan BSM/Beasiswa SMK
Pertanian sebagai bukti penerimaan dari Kepala Sekolah.
F. PEMANFAATAN, PEMBATALAN, DAN LARANGAN
1. Dana BSM/Beasiswa SMK Pertanian dapat dimanfaatkan untuk:
a. Pembelian buku dan alat tulis sekolah;
b. Pembelian pakaian dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas, dll);
c. Transportasi siswa ke sekolah;
d. Uang saku siswa ke sekolah;
e. Iuran bulanan sekolah.
8

15. 2. BSM/Beasiswa SMK Pertanian dapat dibatalkan jika yang
bersangkutan:
a. Berhenti/pindah sekolah;
b. Terbukti melakukan pelanggaran tata tertib sekolah atau terbukti
melakukan
tindakan
kriminal/kejahatan,
mengkonsumsi
minuman keras, dan narkoba.
3. Penerima BSM/Beasiswa SMK Pertanian tidak diperkenankan
menggunakan dana BSM/Beasiswa SMK Pertanian untuk tujuan yang
tidak berhubungan dengan kegiatan sekolah, seperti tindak
kejahatan, judi, narkoba, miras dan tindak konsumtif lainnya.
G. KEWAJIBAN
SISWA
PENERIMA
BSM/BEASISWA
SMK
PERTANIAN
Siswa penerima BSM/Beasiswa SMK Pertanian mempunyai kewajiban
sebagai berikut:
1. Belajar dengan rajin dan fokus;
2. Menunjukkan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas-tugas sekolah;
3. Menunjukkan kepribadian terpuji dan tidak melakukan perbuatan
yang tercela;
4. Menggunakan dana BSM/Beasiswa SMK Pertanian sesuai dengan
ketentuan pemanfaatan dana.
9

16. BAB III
PEMBAGIAN TUGAS DAN PERAN
A. TINGKAT PUSAT
Pengelola BSM/Beasiswa SMK Pertanian tingkat pusat adalah Direktorat
Pembinaan SMK.
Tugas-tugas yang dilaksanakan adalah:
1. Mengembangkan dan menetapkan mekanisme pelaksanaan program
yang dituangkan dalam bentuk Petunjuk Teknis;
2. Menetapkan kuota/alokasi BSMKabupaten/Kota berdasarkan antara
lain:
a. Data siswa penerima BSM tahun sebelumnya,
b. Jumlah siswa miskin di tiap Kab/Kota,
c. Usulan calon siswa penerima yang disetujui kepala sekolah dan
atau Kepala Dinas Pendidikan setempat;
3. Melakukan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan Program
BSM/Beasiswa SMK Pertanian;
4. Melakukan pendataan siswa penerima BSM/Beasiswa SMK Pertanian;
5. Menetapkan siswa penerima BSM/Beasiswa SMK Pertanian
berdasarkan data hasil identifikasi dan verifikasi oleh sekolah yang
disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
6. Menyalurkan dana BSM/Beasiswa SMK Pertanian kepada siswa
penerima bantuan melalui lembaga penyalur;
7. Melakukan pemantauan pelaksanaan Program BSM/Beasiswa SMK
Pertanian;
8. Menerima laporan pelaksanaan dari lembaga penyalur.
B. TINGKAT PROVINSI
Tugas-tugas yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi adalah:
1. Mengikuti kegiatan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan
pembinaan tingkat pusat;
2. Menginformasikan Petunjuk Teknis Program BSM/Beasiswa SMK
Pertanian kepada Dinas Pedidikan Kabupaten/Kota dan SMK di
wilayahnya;
3. Melaksanakan
pemantuan
terhadap
pelaksanaan
Program
BSM/Beasiswa SMK Pertanian;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan pemantauan kepada Direktorat
Pembinaan SMK.
10

17. C. TINGKAT KABUPATEN/KOTA
Pengelola BSM/Beasiswa SMK Pertanian tingkat Kabupaten/Kota adalah
Dinas PendidikanKabupaten/Kota.Tugas-tugas yang dilaksanakan adalah:
1. Melakukan pendataan dan analisis kebutuhan BSM/Beasiswa SMK
Pertanian per SMK dan menentukan kuota per SMK;
2. Mengadakan sosialisasi dan koordinasi dengan SMK dan provinsi
mengenai Program BSM/Beasiswa SMK Pertanian;
3. Memverifikasi data usulan siswa calon penerima BSM/Beasiswa SMK
Pertanian dari SMK;
4. Menyetujui data usulan siswa calon penerima BSM/Beasiswa SMK
Pertanian dari SMK;
5. Membantu pelaksanaan pemantauan penyaluran dana BSM/Beasiswa
SMK Pertanian;
6. Melaporkan setiap tindak penyimpangan pelaksanaan BSM/Beasiswa
SMK Pertanian dari SMK kepada Direktorat Pembinaan SMKdan
instansi terkait (bila ada).
D. TINGKAT SMK
Pengelola BSM/Beasiswa SMK Pertanian tingkat sekolah adalah kepala
sekolah, wakil kepala sekolah, guru yang ditunjuk dan Komite Sekolah.
Tugas-tugas yang dilaksanakan adalah:
1. Melaksanakan sosialisasi Program BSM/Beasiswa SMK Pertanian
kepada warga sekolah dan orang tua siswa;
2. Bersama dengan Komite Sekolah mengidentifikasi dan memverifikasi
siswa calon penerima BSM yang akan diusulkan ke Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota sesuai persyaratan dan berdasarkan prioritas
sebagai membuat pernyataan bahwa siswa yang diusulkan benarbenar dari keluarga kurang mampu secara ekonomi;
3. Mengajukan daftar usulan nama siswa calon penerima BSM/Beasiswa
SMK Pertanian beserta kelengkapannya ke Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota;
4. Proses pengajuan usulan BSM/Beasiswa SMK Pertanian dapat juga
dilakukan dengan mengunduh format usulan BSM/Beasiswa SMK
Pertanian melalui website : www.ditpsmk.net dan setelah diisi dan
disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota kemudian dikirim
kembali ke alamat email : bsm.smk@ditpsmk.net cc:
bsm.smk2014@gmail.com ;
5. Khusus SMK yang siswanya sulit untuk mengakses ke lembaga
penyalur (tidak ada lembaga penyalur di kecamatan sekolah berada)
maka pengambilan dana BSM/Beasiswa SMK Pertanian dapat
dilakukan secara kolektif oleh kepala sekolah yang diketahui oleh
Komite Sekolah. Selanjutnya, kepala sekolah menyerahkan dana
BSM/Beasiswa SMK Pertanian kepada siswa penerima.
11

18. E. LEMBAGA PENYALUR
Tugas-tugas yang dilaksanakan adalah:
1. Menandatangani Surat Perjanjian Penyaluran Dana dengan
Direktorat Pembinaan SMK;
2. Menerima daftar nama siswa penerima bantuan;
3. Menyalurkan dana bantuan kepada setiap siswa penerima sesuai
dengan ketentuan;
4. Mempertanggungjawabkan penyaluran dana ke rekening siswa dan
segera menyetor sisa dana yang tidak tersalurkan ke kas Negara;
5. Membuat laporan berkala dan laporan akhir tentang penyaluran dana
berdasarkan bukti penyaluran setiap siswa penerima sesuai dengan
ketentuan kepada Direktorat Pembinaan SMK.
12

19. BAB IV
PELAPORAN
A. PELAPORAN
1. Sekolah
Sekolah
dapat menyampaikan laporan
penerimaan dana
BSM/Beasiswa SMK Pertanian yang diketahui oleh Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota dan dikirimkan; 1 (satu) asli sebagai pertinggal di
Sekolah, 1 (satu) copy tembusan untuk Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota, 1 (satu) copy tembusan untuk Dinas Pendidikan
Provinsi dan 1 (satu) disampaikan ke Direktorat Pembinaan SMK.
Khusus untuk laporan ke Direktorat Pembinaan SMK ditujukan
kepada :
Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
u.p. Kepala Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik
Komplek Kemdikbud, Gedung E lantai 12
Jalan Jenderal Sudirman - Senayan
Jakarta Pusat 10270
2. LembagaPenyalur
Lembaga Penyalur wajib melaporkan secara berkala dan laporan
akhir dan/atau laporan sewaktu-waktu diperlukan tentang
penyaluran dana BSM/Beasiswa SMK Pertanian kepada Direktorat
Pembinaan SMK.
3. DirektoratPembinaan SMK
Direktorat Pembinaan SMK membuat laporan pelaksanaan program
BSM/Beasiswa SMK Pertanian.
B. PENYAMPAIAN DAN PENGADUAN MASALAH
Laporan dan pengaduan ke Direktorat Pembinaan
disampaikan melalui:
e-mail
:
bsm.smk@ditpsmk.net
cc
:
bsm.smk2014@gmail.com
Telepon
:
021 5725469/5725477
SMK
Pengaduan tertulis disampaikan ke alamat:
Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik
Komplek Kemdikbud, Gedung E Lantai 12
Jalan Jenderal Sudirman -Senayan
Jakarta Pusat 10270
13
dapat

20. BAB V
PENGAWASAN DAN SANKSI
A. PENGAWASAN
Pengawasan terhadap pelaksanan Program BSM/Beasiswa SMK Pertanian
dilakukan oleh instansi terkait antara lain: Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK),
Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, dan Badan Pengawasan Daerah (Bawasda)Provinsi dan
Kabupaten/Kota.
B. SANKSI
Penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara dan/atau
sekolah dan/atau siswa akan dikenakan sanksi sebagai berikut:
1. Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku;
2. Pemblokiran dana dan penghentian sementara seluruh bantuan pada
tahun berikutnya kepada Kabupaten/Kota, atau sekolah, bilamana
terbukti melakukan pelanggaran yang dilakukan secara sengaja dan
sistematik untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, atau
golongan;
3. Sekolah yang melakukan penyalahgunaan dana BSM/Beasiswa SMK
Pertanian akan dilaporkan kepada Dinas PendidikanKabupaten/Kota
setempat untuk mendapat perhatian.
14

21. BAB VI
PENUTUP
Program Bantuan Siswa Miskin (BSM)/Beasiswa SMK Pertanian Tahun 2014
ini merupakan bukti komitmen dan keberpihakan Pemerintah untuk
memberikan kesempatan kepada masyarakat terutama siswa dari keluarga
yang kurang mampu untuk mengikuti pendidikan dan terhindar dari putus
sekolah. Sasaran Kabupaten/Kota penerima BSM/Beasiswa SMK Pertanian
didasarkan atas jumlah siswa miskin dan siswa SMK Pertanian di tiap sekolah
atau Kabupaten/Kota dan usulan siswa/sekolah yang diterima dari berbagai
lembaga/instansi.
Upaya untuk memberikan layanan pendidikan bagi siswa miskin dan siswa
SMK Pertanian untuk mempersempit kesenjangan partisipasi pendidikan ini,
hanya akan berhasil apabila ada komitmen yang kuat baik dari Pemerintah
Kabupaten/Kota dan Sekolah. Komitmen dari Pemerintah Kabupaten/Kota
dan Sekolah bisa diwujudkan melalui pelaksanaan Program BSM/Beasiswa
SMK Pertanian secara transparan dan akuntabel. Hal ini dapat diketahui dari
pelaksanaan Program BSM/Beasiswa SMK Pertanian yang mengacu pada
Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan, tepatnya sasaran program, tepatnya
jadwal penyaluran dana tidak adanya pemotongan (pemberian komisi)
terhadap dana BSM/Beasiswa SMK Pertanian oleh siapapun dan dengan
alasan apapun.
15

22. PENERIMA KPS
FORMULIR 1: KHUSUS SISWA PENERIMA KPS
DAFTAR SISWA MISKIN YAG DIUSULKAN UNTUK MENDAPATKAN BSM
PERIODE
:
Nama Sekolah
:
NPSN
:
Alamat
:
Kecamatan
:
Kabupaten/Kota
:
Provinsi
:
No. HP Kepala Sekolah
:
No. Telpon Sekolah
:
Alamat Email Sekolah/Kepsek
:
No.
Kelas
(X, XI,
XII,
XIII)
Nama Siswa
Tempat Lahir
Tgl Lahir
(dd/mm/yyyy)
NIS
NISN
Kompetensi
Keahlian
L/P
Alamat Sekolah
(lengkap)
Nama Sekolah
Jumlah Sekolah
Jenis
Identitas
Nomor
Identitas
Nama
Ibu
Nam
a
Ayah
No Kartu
Keluarga
(jika ada)
No Kartu
Perlindungan
Sosial (KPS)
No Kartu Calon
Penerima BSM
(jika ada)
Keterangan
Jumlah Diterima
.........................., ................................., 2014
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
Komite Sekolah
Kepala Sekolah
...................................................
(..............................................)
....................................................
......................................................
NIP ................................................
NIP .............................................
16

23. DILUAR PENERIMA KPS
FORMULIR 2a: USULAN BSM (NON KPS) UNTUK SISWA BIDANG NON PERTANIAN DAN PELAYARAN
DAFTAR SISWA MISKIN YAG DIUSULKAN UNTUK MENDAPATKAN BSM
PERIODE
:
Nama Sekolah
:
NPSN
:
Alamat
:
Kecamatan
:
Kabupaten/Kota
:
Provinsi
:
No. HP Kepala Sekolah
:
No. Telpon Sekolah
:
Alamat Email Sekolah/Kepsek
:
No.
Kelas (X,
XI, XII,
XIII)
Nama Siswa
Tempat Lahir
Tgl Lahir
(dd/mm/yyyy)
NIS
NISN
Kompetensi
Keahlian
(terbaru)
L/P
Alamat Sekolah
(lengkap)
Nama Sekolah
Jenis
Identitas
Nomor
Identitas
No Kartu
Keluarga
(jika ada)
Nama Ibu
Nama Ayah
Keterangan
.........................., ................................., 2014
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
Komite Sekolah
Kepala Sekolah
...................................................
(..............................................)
....................................................
......................................................
NIP ................................................
NIP .............................................
17

24. DILUAR PENERIMA KPS
FORMULIR 2b: USULAN BSM (NON KPS) UNTUK SISWA BIDANG PERTANIAN DAN PELAYARAN
DAFTAR SISWA MISKIN YAG DIUSULKAN UNTUK MENDAPATKAN BSM
PERIODE
:
Nama Sekolah
:
NPSN
:
Alamat
:
Kecamatan
:
Kabupaten/Kota
:
Provinsi
:
No. HP Kepala Sekolah
:
No. Telpon Sekolah
:
Alamat Email Sekolah/Kepsek
:
No.
Kelas (X,
XI, XII,
XIII)
Nama Siswa
Tempat Lahir
Tgl Lahir
(dd/mm/yyyy)
NIS
NISN
Kompetensi
Keahlian
(terbaru)
L/P
Alamat Sekolah
(lengkap)
Nama Sekolah
Jenis
Identitas
Nomor
Identitas
No Kartu
Keluarga
(jika ada)
Nama Ibu
Nama Ayah
Keterangan
.........................., ................................., 2014
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
Komite Sekolah
Kepala Sekolah
...................................................
(..............................................)
....................................................
......................................................
NIP ................................................
NIP .............................................
18

25. FORMULIR 3
FORMAT REKAP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA
DAFTAR REKAPITULASI PENERIMA BSM PER SEKOLAH
PERIODE
:
Provinsi
Kabupaten/Kota
Alamat
Nama Penanggungjawab BSM
Nomor Handphone
Nomor Telpon Kantor
Alamat Email Penanggungjawab
No.
Nama Sekolah
:
:
:
:
:
:
NPSN
Jumlah Siswa
Penerima Kartu
Perlindungan
Sosial
Jumlah Siswa
Penerima Diluar Kartu
Perlindungan Sosial
Jumlah Siswa
Penerima Kartu Calon
Penerima BSM (jika
ada)
Jumlah Usulan
Sekolah
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
....................................................
......................................................
NIP ................................................
19
Keterangan