2. KATA PENGANTAR
Melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 80 Tahun 2013
tanggal 25 Juni 2013 diamanahkan agar Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK) menjadikan Pendidikan Menengah Universal (PMU) sebagai pijakan
kebijakan dalam menyediakan layanan pendidikan di SMK untuk mendukung
ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan keterjaminan layanan
pendidikan menengah bagi masyarakat sehingga pada tahun 2020 Angka Partisipasi
Kasar (APK) pendidikan menengah menjadi 97%.
Kebijakan implementasi PMU tersebut sejalan dengan tujuan Rencana Strategis
Direktorat Pembinaan SMK 2010-2014 yaitu “Tersedianya dan terjangkaunya layanan
pendidikan menengah kejuruan yang bermutu, relevan, dan berkesetaraan di semua
provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia”. Penjabaran renstra tersebut
dituangkan dalam program kerja setiap tahun mulai tahun 2010 s.d 2014.
Pada tahun anggaran 2014, program bantuan Pembinaan SMK dialokasikan melalui
dana pusat dan dana dekonsentrasi. Program Bantuan pusat disampaikan kepada
SMK dan Institusi dalam bentuk uang atau barang/jasa. Sedangkan program dana
dekonsentrasi dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pembinaan SMK secara
swakelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi.
Melalui Petunjuk Teknis (Juknis) ini dimuat penjelasan tentang tujuan program, tugas
dan tanggung jawab pihak-pihak terkait, persyaratan, mekanisme pelaksanaan,
pemanfaatan dana, ketentuan pertanggungjawaban fisik, administrasi, keuangan, dan
pelaporan hasil pelaksanaan. Juknis ini diharapkan dapat membantu
Dinas
Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kab/Kota, SMK, atau Institusi
dalam
memahami dan menjalankan program dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.
Kepada semua pihak, disampaikan terima kasih atas apresiasi dan partisipasinya
sehingga SMK menjadi salah satu satuan pendidikan yang semakin diminati oleh
masyarakat. Dukungan, masukan, pemikiran, dan keterlibatan semua pihak dalam
penyempurnaan Juknis ini menjadi unsur penting kebersamaan dalam memajukan
pendidikan kejuruan di Indonesia. Namun begitu apabila dalam Juknis ini terdapat
kekurangan atau kekeliruan, maka akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.
Jakarta, 28 Januari 2014
Direktur Pembinaan SMK
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Drs. M. Mustaghfirin Amin, MBA
NIP. 19580625 198503 1 003
i

3. DESKRIPSI PROGRAM
PENYEBARAN INFORMASI PROGRAM
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TAHUN 2014
1.
KODE PROGRAM
:
31-DK-2014
2.
NAMA PROGRAM
:
PENYEBARAN INFORMASI PROGRAM
PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN (SMK)
3.
TUJUAN
:
1. Mensosialisasikan
program/kegiatan
pembinaan SMK tahun 2014 kepada
SMK di provinsi;
2. Mengkoordinasikan
persiapan
pelaksanaan
pemberian
bantuan
Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK).
4.
SASARAN
:
Seluruh SMK pada 33 provinsi.
5.
NILAI DANA
:
Sesuai alokasi dana Dekonsentrasi pada
masing-masing Dinas Pendidikan Provinsi.
6.
PEMANFAATAN
DANA
:
Dana Penyebaran Informasi dimanfaatkan
untuk:
1. Pengadaan ATK;
2. Penggandaan bahan untuk peserta;
3. Uang harian peserta, narasumber dan
panitia;
4. Biaya transport peserta, narasumber dan
panitia;
5. Biaya penginapan peserta, narasumber
dan panitia.
7.
PENYELENGGARAAN
: 1. Diselenggarakan
segera
setelah
Diseminasi
Program
Pendidikan
Menengah Kejuruan tahun 2014, pada
tingkat pusat, atau paling lambat Mei
2014;
2. Peserta terdiri dari seluruh SMK di
wilayah
binaan
Dinas
Pendidikan
Provinsi;
ii

4. 3. Penetapan Jadual pelaksanaan kegiatan
dikoordinasikan
dengan
Direktorat
Pembinaan SMK untuk pengaturan
mobilitas narasumber pusat.
8.
LAYANAN
INFORMASI
:
Subdit Program dan Evaluasi
Direktorat Pembinaan SMK
Ditjen Pendidikan Menengah
Komplek Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, Gedung E Lt 13
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta
10270
Telp. 021 – 5725477, 5725467
Website : http://www.ditpsmk.net
iii

5. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................. i
DESKRIPSI PROGRAM .......................................................................... ii
DAFTAR ISI .......................................................................................... iv
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................... 1
A. Latar Belakang ................................................................................... 1
B. Tujuan ............................................................................................... 1
C. Dasar Hukum ..................................................................................... 1
D. Sasaran ............................................................................................. 2
E. Hasil yang diharapkan ........................................................................ 2
F. Nilai Dana .......................................................................................... 2
G. Karakteristik Program Bantuan ............................................................ 2
H. Jadual Kegiatan .................................................................................. 2
BAB II ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB ......................... 3
A. Organisasi .......................................................................................... 3
B. Tugas dan Tanggungjawab ................................................................. 3
1. Direktorat Pembinaan SMK ............................................................. 3
2. Dinas Pendidikan Provinsi ............................................................... 3
3. Panitia Penyelenggara .................................................................... 3
4. Sekolah ......................................................................................... 4
BAB III PENYELENGGARAAN, MATERI, DAN MEKANISME .................. 5
A. Penyelenggaraan ................................................................................ 5
B. Materi ................................................................................................ 5
C. Mekanisme Penyelenggaraan ............................................................... 5
BAB IV KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA .................................................................................................... 6
A. Ketentuan Penggunaan Dana .............................................................. 6
B. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana .............................................. 6
BAB V PELAPORAN................................................................................ 7
BAB VI PENUTUP .................................................................................. 8
iv

6. BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
Setiap SMK mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh
informasi program/kegiatan pembinaan SMK tahun 2014. Dalam
kenyataannya, informasi itu belum diketahui oleh banyak SMK terutama
yang berlokasi jauh dari sumber informasi.
Media informasi internet beberapa tahun terakhir oleh Direktorat
Pembinaan SMK digunakan sebagai alat pendukung penyebaran
informasi, belum secara efektif dapat dimanfaatkan oleh SMK dan
bahkan untuk SMK tertentu belum terjangkau jaringan internet.
Berdasarkan kondisi tersebut dan mempertimbangkan berbagai aspek
keragaman kondisi di SMK, maka penyuluhan dan penyebaran informasi
program/kegiatan pembinaan SMK akan dilaksanakan dengan
pemberian informasi langsung dari sumber informasi (narasumber) dan
target
penerima
informasi
(SMK).
Sedangkan
pendekatan
penyelenggaraannya dilakukan melalui koordinasi dan sosialisasi yang
diorganisasikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, sehingga seluruh SMK
dalam waktu yang relatif singkat dapat memperoleh informasi yang
diharapkan.
B. Tujuan
1. Mensosialisasikan program/ kegiatan pembinaan SMK tahun 2014
kepada SMK di provinsi;
2. Mengkoordinasikan persiapan pelaksanaan pemberian pelaksanaan
pemberian bantuan Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK).
C. Dasar Hukum
Program Informasi dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan
perundangan dan kebijakan yang berlaku sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013, tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negera Tahun 2014
2. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
3. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor No. 134/PMK.06/2005
tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN;
1

7. 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 tahun 2010 tentang
Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014 dan
perubahannya;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 103 Tahun
2013 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintah Bidang
Pendidikan Kepada Gubernur dalam Penyelenggaran Dekonsentrasi
Tahun Anggaran 2014.
6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 66/PB/2005
tentang mekanisme pembayaran atas beban APBN;
D. Sasaran
Seluruh SMK di wilayah Dinas Pendidikan Provinsi pada 33 Provinsi.
E. Hasil Yang Diharapkan
Hasil yang diharapkan pada kegiatan penyebaran informasi adalah
sebagai berikut:
1. Terselenggarakannya kegiatan penyebaran informasi tentang
program/kegiatan pembinaan SMK tahun 2014 yang diikuti oleh SMK
di wilayah binaan Dinas Pendidikan Provinsi.
2. Telah disampaikan bahan persiapan pelaksanaan pemberian bantuan
Pembinaan SMK tahun 2014
F. Nilai Dana
Nilai dana sesuai dengan alokasi dana Dekonsentrasi pada masingmasing Dinas Pendidikan Provinsi.
G. Karakteristik Program
1. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perpres No. 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan
perubahannya
serta
Peraturan
Menteri
Keuangan
No.
134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran APBN;
2. Dinas Pendidikan Provinsi harus mengelola dana secara transparan,
efektif, efisien, dan akuntabel serta bertanggung jawab sepenuhnya
baik fisik, administrasi dan keuangan.
H. Jadual Kegiatan
Kegiatan Penyebaran Informasi Program Bantuan SMK dilaksanakan
segera setelah pihak Dinas Pendidikan Provinsi mengikuti kegiatan
Diseminasi
Program
Pendidikan
Menengah
Kejuruan
yang
diselenggarakan Direktorat Pembinaan SMK atau paling lambat bulan Mei
2014.
2

8. BAB II
ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
Organisasi, tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan
Penyebaran Informasi dapat diuraikan sebagai berikut:
A.
Organisasi
Organisasi pelaksana kegiatan akan melibatkan unsur-unsur sebagai
berikut:
1. Direktorat Pembinaan SMK;
2. Dinas Pendidikan Provinsi;
3. Panitia Penyelenggara;
4. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
B.
Tugas Dan Tanggung Jawab
1. Direktorat Pembinaan SMK
a) Menyiapkan petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan program;
b) Menyiapkan materi;
c) Menyiapkan narasumber pusat.
2. Dinas Pendidikan Provinsi
a) Membentuk dan menetapkan Panitia Penyelenggara;
b) Menyusun rencana penyelenggaraan yang dijabarkan dari juknis
Penyebaran Informasi;
c) Bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan keuangan,
administrasi, dan teknis;
d) Memberikan laporan pemanfaatan dana kepada Direktorat
Pembinaan SMK.
3. Panitia Penyelenggara
Panitia Penyelenggara kegiatan Penyebaran Informasi Program
Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK) mempunyai tugas dan
wewenang:
a) Menyiapkan narasumber Pusat dan Provinsi;
b) Membuat dan mengirimkan undangan untuk peserta;
c) Menggandakan dan mengemas materi untuk peserta;
d) Menyiapkan tempat sidang, penginapan, konsumsi dan ATK untuk
peserta;
e) Mengatur kelancaran pelaksanaan kegiatan;
f) Membuat notula dan daftar hadir peserta kegiatan;
g) Menyusun laporan penyelenggaraan kegiatan.
3

9. 4. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
a) Mengikuti kegiatan Penyebaran Informasi Program Pendidikan
Menengah Kejuruan yang diadakan oleh Dinas Pendidikan
Provinsi;
b) Menyiapkan dokumen/data pendukung yang dipersyaratkan untuk
pelaksanaan pemberian bantuan pendidikan menengah kejuruan;
c) Menyampaikan infomasi Program Pendidikan Menengah Kejuruan
kepada warga sekolah.
4

10. BAB III
PENYELENGGARAAN, MATERI, DAN MEKANISME
A. Penyelenggaraan
Kegiatan Penyebaran Informasi Program Pendidikan Menengah Kejuruan
(SMK) dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Diselenggarakan segera setelah Diseminasi Program Pendidikan
Menengah Kejuruan tahun 2014, pada tingkat pusat, atau paling
lambat Mei 2014;
2. Peserta terdiri dari seluruh SMK di wilayah Dinas Pendidikan Provinsi;
3. Penetapan Jadual pelaksanaan dikoordinasikan dengan Direktorat
Pembinaan SMK untuk pengaturan mobilitas narasumber pusat.
B. Materi
Materi penyebaran informasi yang disajikan antara lain:
1. Garis-garis Besar Program Pembinaan SMK tahun 2014;
2. Petunjuk Teknis masing-masing Program Pembinaan SMK tahun
2014;
3. Program-program Dinas Pendidikan Provinsi yang relevan dengan
pembinaan SMK tahun 2014;
C. Mekanisme Penyelenggaraan
Mekanisme penyelenggaraan penyebaran informasi adalah sebagai
berikut :
1. Kebijakan pembinaan SMK pada masing-masing provinsi disampaikan
oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi atau yang ditunjuk untuk
mewakili;
2. Program-program pembinaan SMK tahun 2014 disampaikan oleh
narasumber dari Pusat
dan narasumber dari Provinsi dengan
pembagian sebagai berikut:
a) Narasumber Pusat, menyampaikan program pembinaan SMK
tahun 2014.
b) Narasumber Provinsi, menyampaikan rencana implementasi
program pembinaan SMK tahun 2014 yang bersumber dari APBN
(Dekonsentrasi) dan APBD;
5

11. BAB IV
KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA
A. Ketentuan Penggunaan Dana
Dana Penyebaran Informasi Program Pendidikan Menengah Kejuruan
dimanfaatkan untuk:
1. Pengadaan ATK;
2. Penggandaan bahan untuk peserta;
3. Uang harian peserta, narasumber dan panitia;
4. Biaya transport peserta, narasumber dan panitia;
5. Biaya penginapan peserta, narasumber dan panitia.
B. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
Hal-hal yang harus diperhatikan untuk pertanggungjawaban penggunaan
dana antara lain:
1. Setiap penggunaan dana penyelenggaraan kegiatan harus dapat
dipertanggungjawabkan dan didukung dengan bukti fisik,
administrasi dan keuangan;
2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi
meterai yang cukup sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam bukti
pengeluaran harus jelas uraian mengenai peruntukannya (misalnya
pengadaan barang/jasa) dan diberi tanggal dan nomor bukti
pengeluaran, termasuk pembayaran pajak sesuai dengan peraturan
yang berlaku;
3. Pajak-pajak yang diakibatkan dari pelaksanaan kegiatan ini harus
disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Apabila terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana, maka
sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan Provinsi.
6

12. BAB V
PELAPORAN
Laporan penyelenggaraan Penyebaran Informasi Program
Pendidikan Menengah Kejuruan terdiri dari 2 jenis laporan yaitu:
Program
1. Laporan Penyelenggaraan Kegiatan
Laporan penyelenggaraan kegiatan disusun oleh Panitia Penyelenggara
sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Dinas Pendidikan Provinsi.
Hal-hal yang dilaporkan antara lain:
a. Notula/Kesepakatan hasil kegiatan;
b. Alur dan mekanisme penyelenggaraan;
c. Narasumber, peserta, dan panitia yang terlibat;
d. Tempat dan tanggal pelaksanaan;
e. ATK, materi, bahan, sarana prasarana yang digunakan untuk
kegiatan Penyebaran Informasi Program Bantuan SMK.
2. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
Laporan pertanggungjawaban keuangan disusun dan disiapkan oleh
Bendahara Pengeluaran Pembantu. Hal-hal yang perlu diadministrasikan
dan didokumentasikan sebagai laporan antara lain:
a. Surat Tugas setiap peserta;
b. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) setiap peserta;
c. Bukti biaya perjalanan dinas setiap peserta, dan narasumber;
d. Kuitansi dan Faktur penginapan.
Laporan tersebut harus disimpan dan didokumentasikan dengan baik oleh
Dinas Pendidikan Provinsi sebagai bahan untuk penyusunan laporan bulanan
dan laporan tahunan kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMK
ke Direktorat Pembinaan SMK.
7

13. BAB VI
PENUTUP
Petunjuk Teknis (Juknis) Penyebaran Informasi Program Bantuan SMK ini
diharapkan dapat membantu Dinas Pendidikan Provinsi dalam
merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, dan melaporkan hasil
penyelenggaraan kegiatan tersebut di provinsi.
Kerjasama antara Direktorat Pembinaan SMK dengan Dinas Pendidikan
Provinsi dalam kegiatan penyelenggaraan Penyebaran Informasi Program
Bantuan SMK merupakan perkuatan sinergi dalam pembinaan SMK.
8