Materi pemahaman penyusunan rencana program, rencana kegiatan, rencana kerja, dan rencana satuan kerja.

1. Teknik Penyusunan Term of Reference (TOR) dan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Randy R. Wrihatnolo Surakarta, 27 Maret 2010

2. Kerangka Diskusi Teknik Penyusunan Term of Reference dan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB): 1. Pengantar Perencanaan Pembangunan 2. Hubungan Perencanaan Pembangunan dan Perencanaan Kegiatan 3. Dasar-dasar Penyusunan Rencana Kegiatan 4. Jenjang, Jenis, dan Jalur Rencana Kegiatan 5. Dasar-dasar Perencanaan Anggaran Kegiatan 6. Latihan Penyusunan TOR dan RAB

3. 1 Pengantar Perencanaan Pembangunan

4. Pembangunan Secara sederhana diartikan sebagai suatu perubahan struktur secara sengaja dan terukur  misal tingkat kesejahte raan. Agar perubahan struktur dapat dilakukan secara terukur, maka diperlukan perencanaan. Namun sudahkah perencanaan yang telah kita lakukan membawa perubahan struktur? 1. Pembangunan

5. 2. Perubahan Struktur KERJA PENDAPATAN = KONSUMSI PERUBAHAN TEKNOLOGI TABUNGAN Perubahan KESEMPATAN BERUSAHA PROFIT/ PENDAPATAN PEMUPUKAN MODAL SENDIRI KUNCI SUKSES WELFARE FOR ALL *) PERUBAHAN TEKNOLOGI OUTPUT KEGIATAN INPUT KEGIATAN Modal, SDM, SDA

6. Hubungan Perencanaan Pembangunan dan Perencanaan Kegiatan 2

7. Hirarki Kegiatan Pembangunan (1) KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM SAR BAB/PRIO SAR BAB/PRIO SAR BAB/PRIO BIDANG 1 BIDANG 2 KP KP KP KP PROGRAM PROGRAM SAR BAB/PRIO KP KP KP KP PROGRAM PEMBANGUNAN SEKTOR ISU LINTASSEKTOR EVALUASI OUTPUT EVALUASI OUTCOME EVALUASI DAMPAK PEMANTAUAN KERANGKA MAKRO PP 39 PP 39 Lampiran Pidato Laporan 3 Tahunan Rapid Assessment HARUS DITENTUKAN DAN DISEPAKATI Menteri K/L Eselon I di KL Pimpro KL/Eselon II IMPLEMENTATOR IMPACT (3-4 th) OUTCOME Sar Bab/Prio (2 th) OUTPUT Program (2 th) INPUT KP (1 th) IMPACT (5 thn) LEVEL INDIKATOR Presiden Pres + DPR (Kesepakatan Politis) TUGAS SIAPA Proyeksi Impact per Agenda Proyeksi Output per K/L Disain Teknis (Eselon I) Operasional (Eselon II) Proyeksi Pembangunan FUNGSI APA Eselon II KL & Bappenas Eselon I KL dan Bappenas Menteri K/L dan Bappenas Presiden Pres + DPR AKUNTABLITAS Eselon II KL & Bappenas Eselon I KL dan Bappenas Menteri K/L dan Bappenas RPJMN RPJMN DOKUMEN KEBIJAKAN RKP (terinci dan terukur) RPJMN dan RKP RPJMN DOKUMEN ANGGARAN APBN Kegiatan 1 Kegiatan 2 Kegiatan 3 Kegiatan 4 Kegiatan 5 Buku II = 10 Bidang STRUKTUR SUBSTANSI

8. Alur Penentuan Jenis Indikator Kata kunci: unit analisis, hirarki PROCESS OUTPUT INPUT OUTCOME IMPACT FEEDBACK FEEDBACK FEEDBACK

13. Hirarki Substansi Pembangunan dan Hirarki Indikator Pembangunan Pengukuran Kinerja (Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian) Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Hirarki Substansi Pembangunan Hirarki Indikator Pembangunan RPJMN/RPJMD

14. Besaran untuk Sasaran Prioritas ditandai oleh indikator impact (dampak). Suatu besaran akan didefinisikan sebagai indikator impact apabila besaran yang ada merupakan perwujudan pengaruh yang ditimbulkan (baik positif maupun negatif) oleh setiap tingkatan indikator outcome maupun indikator output berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.  Biasanya dinyatakan dengan angka/tingkat. Besaran untuk Program ditandai oleh indikator outcome (hasil). Suatu besaran akan didefinisikan sebagai indikator outcome apabila besaran yang ada merupakan perwujudan pencapaian hasil/manfaat dari beberapa output (keluaran).  Biasanya dinyatakan dengan kapasitas, frekuensi, dsj. Besaran untuk Kegiatan ditandai oleh indikator output (keluaran). Suatu besaran akan didefinisikan sebagai indikator output apabila besaran yang ada merupakan perwujudan suatu produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai pencapaian hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan berdasarkan input yang telah dipergunakan.  Biasanya dinyatakan dengan jumlah dalam satuan metrik (meter, persegi, volume), atau minimal satuan interval (sekian kali, sekian laporan, dsj). Besaran dan Skala Indikator Pembangunan

16. Indikator impact (dampak)  1 satuan indikator outcome dikalikan dengan 1 satuan indikator outcome lainnya. Misal: Ketahanan pangan sebesar 40 juta ton untuk 200 juta penduduk. Ketahanan pangan adalah dampak dari Produksi gabah 5 ton per hektar per 3 bulan (1 kali panen), Penyediaan air, Penyediaan modal kerja petani, …. Dimensi Indikator Pembangunan (2)

17. Menguji Validitas Indikator

20. Definisi dan pemahaman sederhana tentang kesahihan dan keandalan indikator Randy R. Wrihatnolo

21. Contoh Penelusuran Kesahihan dan Keandalan Indikator Randy R. Wrihatnolo

22. Dasar-dasar Penyusunan Rencana Kegiatan 3

23. Langkah-Langkah Penyusunan Rencana Kegiatan Judul Latar Belakang Tujuan Kegiatan Sasaran Kegiatan Pelaksana Kegiatan Metode Kegiatan Keluaran ( Output ) Ruang Lingkup Jadwal Pelaksanaan Pembiayaan Persetujuan Pimpinan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

25. Pertama: Judul Usulan Kegiatan  Merupakan nama kegiatan pengadaan barang atau judul yang merupakan kristalisasi dari topik atau tema kegiatan/kajian yang akan dilakukan. Langkah-Langkah Penyusunan Rencana Kegiatan 1 

26. Kedua: Latar Belakang  Merupakan uraian latar belakang kegiatan yang mengungkapkan penjelasan tentang: (1) Pentingnya kegiatan atau kajian yang akan dilakukan, dikaitkan dengan perkembangan teori/ilmu pengetahuan dan fakta/fenomena/kondisi/situasi terakhir, serta tupoksi UKE I dan UKE II terkait. (2) Ulasan sekilas (review) atas kegiatan/kajian terdahulu. (3) Peraturan perundang-undangan yang akan digunakan. (4) Penjelasan mengapa kegiatan/kajian harus dilakukan oleh UKE I dan UKE II terkait, dan apabila diperlukan. (5) Identifikasi dan perumusan masalah yang akan menjadi focus kegiatan/kajian. Langkah-Langkah Penyusunan Rencana Kegiatan 2 

27. Konstruk redaksi : Contrary  membandingkan 2 atau lebih persoalan yang bertolak belakang. Misal: Indonesia adalah negara kaya, tetapi penduduk miskin. Pembangunan mempunyai tujuan meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin. Dst dst.. Exploratory  mencari beberapa alternatif pemecahan yang paling sesuai. Explanatory  menjelaskan hubungan 2 atau lebih, kemudian mencari kemungkinan keterhubungan 2 persoalan tersebut. Langkah-Langkah Penyusunan Rencana Kegiatan 2 

28. Ketiga: Tujuan Kegiatan  Menjelaskan tentang hasil (outcomes), manfaat (benefit) dan dampak (impact) yang akan diperoleh sesuai dengan kebutuhan UKE I dan UKE II terkait dan pencapaian tujuan, misi dan visi Organisasi/Kementerian/Lembaga  apabila kegiatan dilaksanakan tepat pada waktunya!!! Langkah-Langkah Penyusunan Rencana Kegiatan 3 

29. Keempat: Sasaran  Menjelaskan lebih spesifik atau lebih berjangka pendek mengenai penjelasan tujuan kegiatan.  Bersifat optional , dapat diisi apabila diperlukan. Langkah-Langkah Penyusunan Rencana Kegiatan 4 

30. Kelima: Ruang Lingkup  Menjelaskan: (1) Lingkup dan batas-batas pekerjaan yang akan dilakukan (2) Tahap-tahap kegiatan dalam lingkup pekerjaan dimaksud satu per satu. Langkah-Langkah Penyusunan Rencana Kegiatan 5 

31. Keenam: Keluaran ( Output )  Menjelaskan bentuk keluaran yang akan dihasilkan melalui pelaksanaan kegiatan. Beda Kegiatan, beda Keluarannya!! Untuk kegiatan kajian, perlu diupayakan keluaran yang memuat minimal: (1) Rekomendasi baru bagi perumusan kebijakan/penyusunan kebijakan/program pembangunan; dan (2) Uraian rencana pemanfaatan keluaran dimaksud. Langkah-Langkah Penyusunan Rencana Kegiatan 6 

32. Ketujuh: Metode Kegiatan  Menjelaskan cara atau pendekatan dalam melaksanakan kegiatan, dalam rangka mencapai tujuan kegiatan. Beda Kegiatan, beda Metode Kegiatannya!! Untuk kegiatan kajian yang harus dijelaskan misalnya adalah (1) Mencakup tempat dan waktu pengambilan data sample, (2) Penentuan unit analisa, (3) Cara dan instrument pengumpulan data, (4) Pengelolaan dan analisa data, (5) Metodologi lainnya yang akan digunakan untuk mencapai tujuan kegiatan. Langkah-Langkah Penyusunan Rencana Kegiatan 7 

33. Kedelapan: Pelaksana Kegiatan  Menjelaskan mengenai siapa yang akan melaksanakan kegiatan dan bagaimana persyaratan kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh pelaksana kegiatan Beda Kegiatan, beda Pelaksananya!! Untuk kegiatan kajian yang harus dijelaskan misalnya adalah: (1) Jumlah orang. (2) Tingkat pendidikan. (3) Bidang ilmu yang dikuasai. (4) Pengalaman melakukan kegiatan sejenis. (5) Persyaratan lain yang relevan dengan topik/judul kegiatan/kajian. Langkah-Langkah Penyusunan Rencana Kegiatan 8 

35. Kesepuluh: Pembiayaan  Menjelaskan: (1) Cara pelaksanaan kegiatan (swakelola atau gabungan antara swakelola dan dikontrakkan kepada pihak ketiga). (2) Sumber dana (3) Jumlah dana yang dibutuhkan. Jumlah dana harus dirinci dalam bentuk Rencana Anggaran dan Pembiayaan yang merupakan lampiran Rencana Kegiatan, meliputi jenis belanja pegawai/upah, jenis belanja barang, jenis belanja modal, dan jenis belanja lainnya. Langkah-Langkah Penyusunan Rencana Kegiatan 10 

36. Kesebelas: Persetujuan Pimpinan  Rencana Kegiatan harus disetujui dan biasanya ditandatangani oleh Penanggung-jawab Kegiatan. Sebelum mendapatkan persetujuan sebaiknya: (1) Didiskusikan dengan rekan kerja. (2) Didiskusikan dengan unit kerja lain apabila menyangkut sasaran lintas-unit kerja. Langkah-Langkah Penyusunan Rencana Kegiatan 11 

37. Catatan:  Untuk kegiatan selain kajian, seperti koordinasi, pemantauan dan penyusunan database; substansi pada outline TOR kegiatannya dapat diubah sesuai dengan jenis dan kebutuhan kegiatan yang bersangkutan. Standar penulisan: Rencana Kegiatan ditulis menggunakan kertas A4, spasi 1,5 dan jenis huruf Arial ukuran huruf 12. Langkah-Langkah Penyusunan Rencana Kegiatan 12 

38. Jenjang, Jenis, dan Jalur Rencana Kegiatan 4 Langsung ke Contoh Penerapan

39. 1. Level (Jenjang) Kegiatan  “Program/Fokus Prioritas”, Kegiatan Prioritas/Kegiatan, Sub-Kegiatan Prior/sub-kegiatan/komponen kegiatan, satuan kegiatan. 2. Jenis Kegiatan  Kajian/Kajian Strategis, Evaluasi, Koordinasi, Pemantauan, dan Penyusunan Data Base . 3. Jalur Kegiatan  Kegiatan Prioritas (Buku II), Kegiatan Renstra, Kegiatan “Biasa”. Jenis, Jenjang dan Jalur

40. Level (Jenjang)

41. Level (Jenjang) Rencana Kegiatan  menurut INDIKATOR -nya 1.Substansi Inti  Dokumen Rencana Pembangunan 2.Fokus Prioritas/Program  Pedoman Umum 3.Kegiatan Prioritas/Kegiatan  TOR “Strategis” 4.Komponen Kegiatan  TOR “Teknis” 5.Satuan Kegiatan TOR untuk Acuan Kerja Personil, Belanja Barang, Perjalanan, dsj. Input Output Output Outcome Impact

42. Fokus Prioritas 1 2 3 4 5 6 Program A 1 2 3 4 5 6 Program B Kegiatan Kegiatan Prioritas Kegiatan Prioritas Kegiatan Jenjang Rencana Kegiatan

44. Contoh: Jenjang Rencana Kegiatan

45. Contoh: Jenjang Rencana Kegiatan

46. Contoh: Jenjang Rencana Kegiatan

47. Contoh: Jenjang Rencana Kegiatan

48. Jenis dan Jalur

49. Jenis Rencana Kegiatan Menurut CARA PELAKSANAAN -nya: 1. Kajian/Kajian Strategis 2. Evaluasi 3. Koordinasi 4. Pemantauan 5. Data b ase 6. Pengawasan 7. Pemeriksaan 8. Review/Telaah 9. Operasi/Pelaksanaan  Pedoman Umum

50. Jenis Rencana Kegiatan Contoh TOR: 1. Kajian/Kajian Strategis 2. Evaluasi 3. Koordinasi 4. Pemantauan 5. Data b ase

52. Dasar-dasar Perencanaan Anggaran Kegiatan 5

53. Ditentukan oleh minimal 5 hal: 1. Level (Jenjang) Kegiatan  “Program/Fokus Prioritas”, Kegiatan Prioritas/Kegiatan, Sub-Kegiatan Prior/sub-kegiatan/komp.keg, satuan kegiatan. 2. Jenis Kegiatan  Kajian/Kajian Strategis, Evaluasi, Koordinasi, Pemantauan, dan Penyusunan Data Base . 3. Jalur Kegiatan  Kegiatan Prioritas (Buku II), Kegiatan Renstra, Kegiatan “Biasa”. 4. Ketersediaan Anggaran. 5. Ketersediaan Metode  Jika kegiatannya prioritas tapi tidak tersedia metode/cara melaksanakannya, maka suatu kegiatan akan sulit diwujudkan sasarannya. Penentuan Anggaran Kegiatan

54. Jenis Kegiatan: Kajian/Kajian Strategis, Evaluasi 1

55. Kajian prakarsa strategis adalah kajian Strategic initiatives dari Pemerintah sebagai upaya percepatan pembangunan dalam kurun waktu pembangunan jangka menengah yang bersifat lintassektor, lintaslembaga, dan lintaswilayah. Evaluasi pembangunan adalah kegiatan penilaian pelaksanaan program dan kegiatan atas tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektivitas, serta kemanfaatan dan keberlanjutan program dan kegiatan tersebut. Jenis Kegiatan: Kajian/Kajian Strategis, Evaluasi 1

56. Kegiatan kajian/evaluasi kebijakan pembangunan, selanjutnya kegiatan ini disebut kegiatan/evaluasi --termasuk kegiatan kajian prakarsa strategis-- bertujuan untuk melakukan analisis kebijakan pembangunan . Pelaksanaan: 1.S wakelola  efek: dapat meningkatkan kapasitas dan pengalaman personil . 2.D apat dikontrakan kepada pihak penyedia barang/jasa (pihak ketiga)  SARAN: max 30% dari total biaya kegiatan. Ketentuan Penyusunan RAB: Kajian/Kajian Strategis, Evaluasi 1

57. Struktur keanggotaan tim kegiatan kajian/evaluasi terdiri dari Penanggung Jawab Kegiatan, Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK), Tenaga Pendukung, dan apabila diperlukan dapat dibantu oleh Focus Group Discussion (FGD) dan Narasumber. Keanggotaan Penanggung Jawab Kegiatan, TPRK, FGD, dan Tim Pendukung adalah merupakan pegawai negeri sipil dan s taf k husus KL. Khusus untuk kegiatan kajian prakarsa strategis dapat membentuk kelompok kerja (pokja) sesuai dengan bidang yang terkait dengan kajian tersebut. Struktur keanggotaan pokja tersebut sama dengan struktur di atas. Jenis Kegiatan: Kajian/Kajian Strategis, Evaluasi 1

62. Contoh Acuan Penetapan Anggaran Kajian/Kajian Strategis, Evaluasi SWAKELOLA 1

63. Tabel 3. 1. Contoh Belanja Uang Honor Tidak Tetap (Struktur dan biaya Personil) untuk Kajian Swakelola 1 Sarjana (Staf), bukan Sarjana, dan CPNS pada K/L . Sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang. Penetapan honorarium tenaga pendukung berpedoman pada Tabel 1 Acuan Penerimaan Honorarium # 1 dengan ketentuan setinggi-tingginya 80% dari honoraium tenaga S1 (Staf) dengan masa kerja 1 tahun, yaitu 80% dari Rp. 119.000,-/jam. Orang Jam Tenaga Pendukung  TPRK dapat dibantu oleh tenaga pendukung yang berasal dari dalam unit kerja dan dari luar unit kerja pelaksanaan kegaitan. 5 Latar belakang pendidikan Narasumber sekurang-kurangnya S2 dengan pengalaman kerja pada bidang keahliannya sekurang-kurangnya 3 tahun, atau S1 dengan pengalaman kerja dalam bidang keahliannya sekurang-kurangnya 5 tahun. Narasumber dapat berasal dari instansi pemerintah dan/atau praktisi lembaga swasta/lembaga swadaya masyarakat dan/atau dosen perguruan tinggi. Penetapan harga berpedoman pada Standar Biaya Departemen Keuangan. Lama Penugasan  Lama kerja Narasumber dalam rangka membatu TPRK adalah sebanyak-banyaknya 42 jam sepanjang pelaksanaan kegiatan Orang Jam/ Pertemuan Narasumber  Untuk membantu pelaksanaan kegiatan khususnya yang memerlukan bidang tertentu, TPRK dapat dibantu oleh Narasumber yang memiliki kompentensi yang relevan dengan substansi bidang atau fokus kajian/evaluasi dan prakarsa strategis. 4 Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Staf Khusus Menteri atau sekurang-kurangnya Staf pada K/L , serta Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional dari instansi pemerintah lain. Sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang. Penetapan honorarium berpedoman pada Tabel 1. Acuan Penerimaan Honorarium #1. Untuk staf yang masa kerja 0-1 tahun, penentuan honorarium berpedoman pada Tabel dengan ketentuan setinggi-tingginya 80% dari honoraium tenaga S1 (Staf) dengan masa kerja 1 tahun, yaitu 80% dari Rp. 119.000,-/jam. Orang Jam Focus Group Discussion (FGD)  Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, TPRK dapat dibantu oleh FGD yang anggotanya memiliki kompetensi yang relevan dengan substansi kegiatan. 3 Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Staf Khusus Menteri atau sekurang-kurangnya Staf pada K/L . Sebanyak-banyaknya 12 (dua belas) orang sesuai dengan kebutuhan. Penetapan honorarium berpedoman pada Tabel 1. Acuan Penerimaan Honorarium #1 Orang Jam Anggota  Ketua TPRK dibantu oleh sejumlah anggota yang berasal dari unit kerja pelaksana kegiatan dan/atau berasal dari luar unit kerja pelaksana kegiatan dan memiliki kompetensi yang relevan dengan kegiatan yang dilaksanakan. 2.2 Penetapan honorarium perpedoman pada Tabel 1. Acuan Penerimaan Honorarium #1 Orang Jam Ketua  Ketua TPRK adalah Pejabat Eselon II yang membawahi unit kerja pelaksana kegaitan atau Pejabat Fungsional yang minimal berstatus Tingkat Madya yang memiliki kompetensi dengan substansi kegiatan yang dilaksanakan. 2.1 Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK) 2 Penetapan honorarium khususnya penanggung jawab kegiatan menggunakan besaran maksimum seperti Tabel 1. Acuan Penerimaan Honorarium #1. Orang Jam Penanggung Jawab Kegiatan  Penanggung jawab kegiatan adalah Pejabat Eselon I yang membawahi pelaksana kegiatan. 1 Kualifikasi Volume Harga Satu - an Posisi

64. Tabel 3. 2. Contoh Belanja Bahan untuk Kajian Swakelola 1 Tabel 3. 3. Contoh Belanja Perjalanan Lainnya untuk Kajian Swakelola Tiket perjalanan dan lumpsum dapat disediakan bagi Penanggung Jawab Kegiatan, TPRK, FGD, Narasumber, dan Tenaga Pendukung sesuai kebutuhan. Penetapan satuan tertinggi harga tiket berpedoman pada Standar Biaya Departemen Keuangan. Orang/ Perjalanan. Perjalanan luar kota 2 Perjalanan dinas dalam kota pulang pergi yang memakan waktu kurang dari 6 jam dapat disediakan bagi Penanggung Jawab Kegiatan, TPRK, FGD, Narasumber, dan Tenaga Pendukung sesuai kebutuhan. Penetapan satuan harga perjalanan dalam kota sesuai dengan Standar Biaya Departemen Keuangan. Orang/ Perjalanan. Perjalanan dalam kota 1 Volume Harga Satuan Bahan Kebutuhan bahan komputer disesuaikan dengan jenis dan substansi kegiatan yang diperlukan sepanjang pelaksanaan kegiatan Penetapan satuan tertinggi berpedoman pada harga pasar Bulan Bahan Komputer 2 Kebutuhan ATK disesuaikan dengan jenis dan substansi kegiatan yang diperlukan sepanjang pelaksanaan kegiatan Penetapan satuan tertinggi berpedoman pada harga pasar Bulan Alat Tulis Kantor (ATK) 1 Volume Harga Satuan Bahan

65. Tabel 3. 4. Contoh Belanja Barang Operasional Lainnya untuk Kajian Swakelola 1 Tabel 3. 5. Contoh Belanja Barang Operasional Lainnya untuk Kajian Swakelola Jumlah penggandaan bahan dan pencetakan laporan disesuaikan dengan kebutuhan. Penetapan satuan tertinggi berpedoman pada Standar Biaya Departemen Keuangan. Eksemplar. Penggandaan Bahan dan Pencetakan Laporan 4 Kegiatan konsinyiring/seminar/lokakarnya yang melibatkan Anggota Tim, Narasumber, dan pihak lain disesuaikan dengan kebutuhan. Komponen kebutuhankegiatan konsinyiring/seminar/lokakarnya antara lain jamuan rapat/konsumsi, honor, akomodasi, dan ruang sidang. Untuk kegiatan konsinyiring yang dilaksanakan di luar kantor atau di luar kota dapat disediakan biaya transport dan lumpsum atau uang saku harian sesuai dengan Standar Biaya Departemen Keuangan. Satuan tertinggi untuk setiap komponen kebutuhan pelaksanaan kegiatan pertemuan konsinyiring/seminar/lokakarya berpedoman pada Standar Biaya Departemen Keuangan. Orang Hari. Konsinyiring/ seminar/ lokakarya 3 Kegiatan rapat yang melibatkan Anggota Tim, Narasumber, dan pihak lain disesuaikan dengan kebutuhan. Komponen kebutuhan kegiatan rapat antara lain jamuan rapat atau konsumsi sesuai dengan Standar Biaya Departemen Keuangan. Satuan tertinggi untuk setiap komponen kebutuhan pelaksanaan kegiatan rapat tim berpedoman pada Standar Biaya Departemen Keuangan. Orang Kali. Rapat Tim 2 Kebutuhan pengadaan referensi/data disesuaikan dengan kebutuhan substansi kegiatan sepanjang pelaksanaan kegiatan. Penetapan satuan tertinggi berpedoman pada harga pasar. Paket. Pengadaan refernsi/data 1 Volume Harga Satuan Bahan Kebutuhan Tenaga Ahli berdasarkan jumlah dan kualifikasi pada TOR kegiatan dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 50% dari jumlah anggota TPRK. Lama kerja Tenaga Ahli dihitung berdasarkan ruang lingkup pekerjaan yang menjadi tanggung jawab pihak penyedia barang/jasa. Penetapan satuan tertinggi berpedoman pada harga pasar.  Penetapan harga pasar dapat mengikuti ketentuan INKINDO atau Peraturan Daerah yang berlaku setempat. Orang Bulan. Jasa Konsultan 1 Volume Harga Satuan Posisi

66. Tabel 1. Acuan Penerimaan Honorarium #1 1 *) Keterangan: Bagi Staf karena penyesuaian ijazah, maka masa kerja S-1 dihitung sejak yang bersangkutan ditetapkan menjadi Staf. 386.000 - 502.000 17 - 20 270.000 - 354.000 1 - 16 221.000 - 265.000 9 - 12 175.000 - 210.000 5 - 8 140.000 - 165.000 1 - 4 S-2/S-3 316.000 - 348.000 17 - 20 257.000 - 300.000 1 - 16 203.000 - 243.000 9 - 12 149.000 - 192.000 5 - 8 119.000 - 140.000 1 - 4 S-1 Rupiah (Per Orang/Jam) Masa Kerja Sejak S-1 (Tahun*) Pendidikan Tabel 1. Acuan Penerimaan Honorarium #1

67. 1 Contoh RAB Kegiatan Kajian

68. Contoh Acuan Penetapan Anggaran Kajian/Kajian Strategis, Evaluasi PIHAK KETIGA 1

69. Pekerjaan yang dikerjakan oleh Pihak Penyedia Barang/Jasa (Pihak Ketiga) 1 Pertama: Biaya Langsung Personil. Kedua: Biaya Langsung Non Personil. Biaya material dan aktifitas pendukung atas pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak penyedia barang/jasa (pihak ketiga) yang dapat dikategorikan sebagai biaya langsung non personil merupakan pengeluaran-pengeluaran sesungguhnya/sesuai pengeluaran (at cost) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyedia barang/jasa (pihak ketiga) wajib membuat rincian dan menyiapkan bukti-bukti yang sah atas semua pengeluaran yang terjadi. Jumlah Tenaga Pendukung adalah berdasarkan kualifikasi pada TOR kegiatan. Lama kerja Tenaga Pendukung dihitung berdasarkan ruang lingkup pekerjaan yang menjadi tanggung jawab pihak penyedia barang/jasa. Penetapan satuan tertinggi berpedoman pada harga pasar. Orang Bulan Tenaga Pendukung 2 Tenaga Ahli yang memiliki keahlian di bidangnya menurut pendidikan dan pengalaman. Kebutuhan Tenaga Ahli berdasarkan jumlah dan kualifikasi pada kerangka acuan kegiatan. Lama kerja Tenaga Ahli dihitung berdasarkan ruang lingkup pekerjaan yang menjadi tanggung jawab pihak penyedia barang/jasa. Penetapan satuan tertinggi berpedoman pada harga pasar. Orang Bulan Tenaga Ahli 1 Kualifikasi Volume Harga Satuan Posisi

70. Jenis Kegiatan: Koordinasi, Pemantauan, Database 2

71. Koordinasi strategis adalah kegiatan memadukan fungsi-fungsi dan sumberdaya yang ada dalam Organisasi/KL guna menjalankan tugas perumusan, koordinasi, pemantauan pembangunan nasional. Koordinasi adalah kegiatan memadukan fungsi-fungsi dan sumberdaya yang ada dalam Organisasi/KL guna penyusunan dokumen pembangunan, termasuk dokumen perencanaan dan penganggaran dalam siklus tahunan (Renja KL, RKP) . Pemantauan pelaksanaan program pembangunan adalah kegiatan pengamatan, pengidentifikasian permasalahan yang timbul dan merumuskan tindaklanjut yang dibutuhkan yang dilakukan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan baik di pusat maupun di daerah. Penyusunan database pembangunan adalah kegiatan pengumpulan dan pemutakhiran data yang dilanjutkan dengan pemrosesan serta analisis untuk menghasilkan informasi yang berguna dalam penyusunan dan pelaksanaan pembangunan. Jenis Kegiatan: Koordinasi, Pemantauan, Database 2 Penjelasan lebih lanjut lihat makalah berjudul: “ Pengantar Memahami Penyusunan TOR dan RAB ”

72. Jenis Kegiatan: Pengawasan, Pemeriksaan, Review 3

73. Pengawasan adalah kegiatan pengamatan dan penilaian secara terus menerus dengan menggunakan metode dan aturan tertentu terhadap suatu obyek pemeriksaan dengan maksud agar pelaksanaan kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan, berdaya guna dan berhasil guna serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan/audit adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai kegiatan/pertanggungjawaban obyek pemeriksaan dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaiannya dengan kreteria yang telah ditetapkan. Review adalah penelaahan dan prosedur-prosedur lain yang layak guna memberi suatu dasar yang memadai untuk penyajian jaminan terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dibuat pada laporan, agar laporan bersangkutan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim. Jenis Kegiatan: Pengawasan, Pemeriksaan, Review 3

74. Catatan

75. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) adalah rencana kerja pengawasan atau pemeriksanaan jangka waktu satu tahun anggaran yang disusun dan menjadi kesepakatan bersama antara Inspektorat Uta m a dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Tenaga Ahli adalah tenaga yang mempunyai kualifikasi tingkat pendidikan S1 dengan pengalaman di bidangnya sekurang-kurangnya 10 tahun atau pendidikan S2 dengan pengalaman di bidangnya sekurang-kurangnya 5 tahun. Catatan Penjelasan lebih lanjut lihat makalah berjudul: “ Pengantar Memahami Penyusunan TOR dan RAB ”

76. Satuan Biaya

78. Latihan Penyusunan TOR dan RAB 6

79. Kisi-kisi Latihan 1. Bentuk 5 kelompok. Pilih koordinator kelompok masing-masing. 2 Tugas Kelompok Kelompok 1: Kajian Kelompok 2: Evaluasi Kelompok 3: Koordinasi Kelompok 4: Pemantauan Kelompok 4: Data b ase 3. Pilih Topik  pilih salah satu topik Kegiatan Prioritas dalam Fokus Prioritas yang terdapat di slide 58-61. 4. Pilihlah jenis TOR-nya. 5. Susunlah TOR dan RAB-nya  + 1 jam  Sederhana saja. TOR antara 3-5 halaman saja. 6. Presentasikan  tiap kelompok @10 menit.

80. Terima Kasih

81. Jabatan: Kepala Sub-Direktorat Evaluasi Kinerja Perekonomian pada Deputi Evaluasi Kinerja Pembangunan - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Karya Tulis (buku), antara lain: Manajemen Pembangunan Indonesia (Gramedia/Elexmedia Komputindo, 2006) Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat (Gramedia/Elexmedia Komputindo, 2007) Manajemen Privatisasi BUMN (Gramedia/Elexmedia Komputindo, 2008) Pencapaian Millennium Development Goals Indonesia 2009 (UNDP/Bappenas, 2009) Website: www.wrihatnolo.blogspot.com www.slideshare.net/wrihatnolo Email: [email_address] [email_address] Telepon (HP) 0811.112266 Biodata Ringkas