KUHAP

2. PERTEMUAN 1

3. INDIKATOR HASIL BELAJAR :
Setelah mengikuti proses pembelajaran ini
para siswa yang diharapkan mampu :
1. Menjelaskan Posisi Polisi sebelum
berlakunya KUHAP.
2. Menjelaskan latar belakang timbulanya
Hukum Acara Pidana.

4. Karena didlam HIR dg tegas dicantumkan
bhw posisi Polisi selaku Hulp Magistrat
merupakan pembantu Magistrat/
Jaksa,terlihat al :
a. Jaksa merupakan titik sentral dan
pimpinan dalam hal pemeriksaan
pendahuluan.
1. POSISI POLISI SEBELUM
BERLAKUNYA KUHAP

5. b. Pasal 180 dan 181 RO (Rectrelyke
Organisatie) Jaksa Agung adalah
pimpinan Kepolisian preventif dan
represif.
c. Jaksa dapat menghentikan pemeriksaan
pendahuluan atas perintah PU (psl 54
HIR).
d. Polisi wilayah dibawah Bupati, Residen/
Asisten Residen (psl.40 HIR).

6. 2. LATAR BELAKANG TIMBULNYA HAP
BARU
a. HIR yg berlaku sesuai staat blad 1941 No.419
yg diberlakukan setelah Indonesia Merdeka
dsr UU No.1/ Darurat tahun 1951 menjadi
RIB, adalah :
1)Produk legislatif Pemerintah Hindia
Belanda.
2)Kurang memperhatikan hak2 cari keadilan.
3)Tdk ngatur hak-hak tersangka/ terdakwa
serta hak lain utk lancar riksa perkara.

7. b. Sebagai Masyarakat yang Merdeka,
Indonesia membutuhkan HAP yg bersifat
Nasional.
c. HAM dalam Indonesia Merdeka sebagai
Negara hukum.
d. Perlu diaplikasikan maksud dari pasal 27
UUD 1945(1) bahwa Warga Negara
bersamaan kedudukan di dalam hukum
dan pemerintahan dengan tidak ada
kecualinya.

8. PERTEMUAN
KE 1

9. INDIKATOR HASIL BELAJAR :
Setelah mengikuti proses pembelajaran ini
para siswa yang diharapkan mampu :
1. Menjelaskan Pengertian Hukum Acara
Pidana.
2. Menjelaskan tujuan Hukum Acara
Pidana

10. 1. PENGERTIAN HUKUM ACARA
PIDANA
a. Menurut Prof DR. SUDARTO.
SH, HAP adalah aturan yang
memberikan petunjuk apa yang
harus dilakukan oleh aparat
penegak hukum apabila telah
terjadi pelanggaran hukum

11. b. MENURUT R. SOESILO. DLM BUKU
KUHAP (Prosedur penyelesaian perkara
pidana memuat KUHP bagi penegak hukum).
1) Cara bagaimana cari kebenaran TP yg
terjadi.
2) Cara menangkap, menahan dan riksa
orang.
3) Cara bagaimana mengumpulkan barang
bukti, pemeriksaan, Geledah badan, dan
Tempat-tempat lain, Geledah barang, untuk
membuktikan kesalahan TSK.
4) Cara bagaimana riksa dan vonis di sidang
Pengadilan.

12. 2. TUJUAN HUKUM ACARA PIDANA
a. MENCARI DAN MENEMUKAN KEBENARAN
MATRIIL, yaitu kebenaran yg selengkap –
lengkapnya dari suatu perkara pidana dg
menerapkan ketentuan hukum secara jujur
dan tepat, dg tujuan utk cari siapakah
PELAKU yg dpt didakwa.
b. MEMPEROLEH PUTUSAN HAKIM.
adalah bagi Dunia hukum pembuktian salah/
benar harus dibuktikan berdasarkan
hukum,tdk semata – mata didasarkan pada
persepsi orang perorang.

13. c. PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM.
yaitu apabila materi peraturan sudah
sampai pada tahapan eksekusi putusan
hakim, kemudian dikembangkan yg
meliputi peraturan pelaksanaan hukum
yg mengatur ttg jns pidana serta cara
melaksanakan pidana sejak awal
sampai menjalankan dan mengakhiri
pidananya.

14. PERTEMUAN
KE 2

15. INDIKATOR HASIL BELAJAR :
Setelah mengingikuti proses pembelajaran
ini para siswa yang diharapkan agar
mampu :
1. Menjelaskan pencabutan HIR atas RIB.
2. Menjelaskan konsekwensi atas
berlakunya KUHAP bagi POLRI.
3. Menjelaskan HTCK POLRI dengan
penegak hukum lainnya.

16. 1. PENCABUTAN HIR ATAU RIB
Dengan di Undangkan KUHAP, pada tanggal.
31 Desember 1981 dalam lembar Negara RI
No. 76 tahun 1981 Yang dikenal Undang-
Undang RI No. 8 tahun 1981, maka dg
sendirinya HIR dan dihubungkan dg RIB yg
berlaku berdasarkan UU Darurat Nomor
1/1951 (lembar Negara No.9 tahun 1951,
tambahan lembar Negara 81), serta semua
peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-
ketentuan lain yg diatur dg peraturan-
peraturan lain, dinyatakan dicabut.

17. 2. KONSEKWENSI ATAS BERLAKUNYA
KUHAP BAGI POLRI
a. Perubahan teknik dan taktik penyidikan
segera disesuaikan perubahan sistim
pemeriksaan dalam KUHAP.
b. Peningkatan kemampuan tehnis ,khusus
Fungsi Reserse dan tehnis Yuridis.
c. Perubahan sikap mental dan dedikasi
penyjdik/penyidik pembantu, harus
berdasarkan KUHAP.

18. 3. HTCK DG PENEGAK HUKUM.
a. HUBUNGAN PENYIDIK DG PENUNTUT
UMUM.
b. HUBUNGAN PENYIDIK DG HAKIM.
c. HUBUNGAN PENYIDIK POLRI DG
PPNS.
d. HUBUNGAN PENYIDIK DG
PENASEHAT HUKUM.
e. HUBUNGAN PENYIDIK DG LEMBAGA
PEMASYARAKATAN.
f. HUBUNGAN PENYIDIK POLRI DG
PENYIDIK KPK.

19. PERTEMUAN
KE 2

20. INDIKATOR HASIL BELAJAR :
Setelah mengikuti proses pembelajaran ini
para siswa diharapkan agar mampu :
1. Menjelaskan tertangkap tangan dan
unsur-unsurnya.
2. Menjelaskan laporan dan siapa yang
berhak melaporkan.
3. Menjelaskan pengaduan yg disertai
pengaduan secara tertulis.
4. Menjelaskan kadaluarsa berdasarkan
KUHP.

21. 1. TERTANGKAP
TANGAN
Tertangkap tangan sesuai dengan pasal 1 butir 19
KUHAP yaitu tertangkapnya seseorang pada waktu
sedang melakukan tindak pidana, segera sesudah
beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau
sesaat kemudian diserukan oleh kalayak ramai
sebagai orang yang melakukannya. Atau apabila
sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang
diduga keras telah digunakan untuk melakukan
tindak pidana itu, yang menunjukkan bahwa ia ada
palakunya atau turut melakukan atau membantu
melakukan tindak pidana itu.

22. 2. UNSUR TERTANGKAP TANGAN
• Tertangkapnya seseorang.
Berarti ada orang yang tertangkap.
• Pada waktu sedang melakukan Tindak Pidana.
Berarti orang itu tertangkap sedang melakukan
Tindak Pidana .
• Atau segera sesudah beberapa saat Tindak
Pidana itu dilakukan.
Berarti si pelaku tertangkap beberapa saat
setelah melakukan Tindak Pidana itu.
• Atau sesaat kemudian diserukan oleh kalayak
ramai sebagai orang yang melakukannya.

23. 3. ADANYA LAPORAN / PEMBERITAHUAN
Sesuai dengan pasal 1 butir 24 KUHAP, yang dimaksud dengan
laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang
karena hak, atau kewajibannya berdasarkan Undang-undang
kepada pejabat yang berwenang tentang telah terjdinya peristiwa
pidana.
Menurut Pasal 108 KUHAP orang-orang yang berhak mengajukan laporan
adalah :
• Setiap orang yang mengetahui peristiwa yang diduga merupakan
tindak pidana.
• Setiap orang yang melihat suatu peristiwa yang diduga merupakan
suatu Tindak Pidana.
• Setiap orang yang menyaksikan suatu peristiwa yang diduga sebagai
suatu Tnidak Pidana.
• Setiap orang yang menjadi korban dari peristiwa Tindak Pidana.
• Setiap orang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan Tindak
Pidana.
• Setiap Pegawai Negeri, dalam rangka melaksanakan tugasnya yang
mengetahui tentang terjadinya peristiwa Pidana

24. 4. ADANYA PENGADUAN
Pasal 1 butir 25 KUHAP mengartikan Pengaduan adalah
pemberitahuan resmi disertai permintaan kepada pihak berwenang
untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan
Tindak Pidana Aduan yang merugikanya.
Tindak Pidana Aduan (clack delik) baru dapat dilakukan Penyidikan
/Penuntutan apabila telah adanya Pengaduan disertai dengan
permintaan dari orang yang terkena / korban atau yang dimalukan
karena terjadinya suatu tindak pidana. Pengaduan merupakan
pemberitahuan resmi kepada Penyidik untuk melakukan
penyidikan atas suatu peristiwa / tindak pidana. Pengaduan
merupakan syarat untuk diadakanya Penyidikan / penuntutan
dimuka pengadilan dan diperuntukkan bagi :
• Tindak Pidana Aduan (pasal 284, 310, 322, 332, 367, 370 dll).
• Merupakan syarat adanya penuntutan.
• Pengaduan dapat dicabut kembali (pasal 72, 73, 74 dan 75
KUHP)

25. 5. DALUWARSA
Daluwarsa mengajukan pengaduan yaitu :
• Pasal 74 KUHP (Tindak Pidana Aduan pada umumnya).
• 6 (enam) bulan setelah yang berhak mengadu mengetahui perbuatan
yang dilakukan itu, apabila ia berada di Indonesia.
• (sembilan) bulan setelah yang berhak mengadu mengetahui perbuatan
itu dilakukan bila berada di luar negri.
• Pasal 293 (3) KUHP (perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur).
• 9 (sembilan) bulan setelah yang berhak untuk mengadu
mengetahui perbuatan yang dilakukan itu, apabila ia berada
di Indonesia.
• 12 (dua belas) bulan setelah yang berhak mengadu mengetahui
perbuatan yang dilakukan itu, bila ia berada di luar negeri.
• Pasal 75 KUHP menjelasakan bahwa pengaduan yang telah diajukan
dapat dijabut kembali dalam tenggang waktu selama 3 (tiga) sejak hari
diajukannya pengaduan tersebut.
• Pasal 284 (4) KUHP mensyaratkan bahwa Tindak Pidana perjinahan
(overspel), pengaduan dapat dicabut kembali apabila perkara belum
mulai disidangkan.

26. PERTEMUAN 3

27. INDIKATOR HASIL BELAJAR :
Setelah mengikuti peroses pembelajaran
ini para siswa diharapkan mampu L:
1. Menjelaskan Penyidikan tindak pidana.
2. Menjelaskan Penyelidikan tindak
pidana.
3. Menjelaskan Pemanggilan Tersangka/
Saksi.
4. Menjelaskan Penangkapan dan unsur
-unsurnya.
5. Menjelaskan Penahanan dan bukti yg
cukup.
6. Menjelaskan Penggeledahan dan 7.
penyitaan barang bukti.

28. 1. P E N Y I D I K A N
A. PENGERTIAN
Pasal 1 butir 2 KUHAP, mengartikan bahwa
PENYIDIKAN adalah serangkaian tindakan
penyidik dalam hal dan menurut cara yang
diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti
itu membuat terang tentang tindak pidana yang
terjadi dan guna menemukan tersangka.
Dengan pengertian tersebut, berarti bahwa
penyidikan dilakukan oleh Penyidik dalam hal
dan menurut cara yang diatur oleh Undang-
undang dan seterusnya.

29. B. P E N Y I DI K
 PASAL 6(1) KUHAP
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu
(PPNS tertentu) yang diberi wewenang
khusus oleh Undang-undang.
 Pasal 6 (2) KUHAP
syarat kepangkatan pejabat-pejabat
sebagaimana dalam ayat (1) diatur lebih
lanjut dalam peraturan Pemerintah Nomor
58 tahun 2012.

30. C. PPNS PSL 10 KUHAP
1. Pangkat PPNS tertentu tersebut sekurang-
kurangnya Pengatur
2. Muda Tingkat I (golongan ll/b) atau yang
disamakan dengan itu. Pengangkatan
Penyidik PPNS tertentu oleh Menteri atas
usul dari Dirjen yang membawahi Pegawai
Negeri Sipil tersebut, setelah mendapat
pertimbangan Jaksa Agung dan Kapolri.

31. D. WEWENANG PENYIDIK .
Karena kewajibannya, penyidik berwenang sesuai dengan pasal 7
ayat (1) KUHAP untuk :
• Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang
tentang adanya Tindak Pidana.
• Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat
kejadian.
• Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda
pengenal dari tersangka.
• Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan
penyitaan.
• Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
• Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
• Memanggil orang untuk di dengar dan di periksa sebagai
tersangka atau saksi.
• Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam
hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
• Mengadakan penghentian penyidikan.
• Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang
bertanggung jawab.

32. PROSES PENYIDIKAN TINDAK
PIDANA TERBAGI 4 TAHAP

33. 2. PENYELIDIKAN
A. PENGERTIAN
. PENYELIDIKAN.
adalah serangkaian tindakan PENYELIDIK untuk
mencari dan menemukan suatu peristiwa yang
diduga sebagi tindak pidana guna menentukan
dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut
cara yang diatur dalam Undang – Undang ( psl.1
butir 5 KUHAP ).
. JARINGAN INFORMASI.
adalah jaringan yang dibentuk oleh penyelidik yang
terdiri dari orang – orang tertentu untuk dapat
mencari, mengumpulkan dan memberikan informasi
segala sesuatu yang diinginkan oleh penyelidik.
PERTEMUAN 4

34. B. DASAR HUKUM
 Undang Undang Ri No.02 tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara RI pasal 14 ayat (1) dan pasal 16.
 Undang – Undang RI No. 08 tahun 1981 tentang KUHAP Pasal
4, pasal 5, pasal 9, pasal 16, pasal 37, pasal 102, pasal 103,
pasal 104, pasal 105, pasal 108, pasal 111.
 Surat Keputusan Kapolri No.Pol : Skep /1205 /IX/2000 , tentang
Rivisi juklak/juknis proses penyidikan tindak pidana.
 Peraturan pemerintah RI No. 27 tahun 1983 tentang
pelaksanaan KUHAP.
 Kltab undang undang hukum pidana / Per Undang – undangan
Lainnya.
 Naskah sementara Pedoman Penyidikan Tindak Pidana tahun
2006.

35. C. WEWENANG PENYELIDIK
(PASAL 5 KUHAP)
1. MENERIMA LAP / PENGADUAN.
2. CARI KETERANGAN DAN B.BUKTI.
3. SURUH BERHENTI SESEORANG
YG DICURIGAI DAN MENANYAKAN
SERTA MEMERIKSA TANDA
PENGENAL DIRI.

36. D. KEWAJIBAN PENYELIDIK
Penyelidik didalam melaksanakan tugas
dan wewenangnya mempunyai
kewajiban seperti yang diatur dlm psl
102 ayat (1), (2) dan (3) KUHAP dan psl
104 KUHAP Yaitu bahwa dalam
melaksanakan tugas penyelidikan,
penyelidik wajib menunjukan tanda
pengenalnya.

37. 3. PEMANGGILAN TSK /SKS
A. P E N G E R T I A N
PEMANGGILAN adalah tindakan penyidik
untuk menghadirkan saksi / tersangka guna
didengar keterangannya yg ada hubungannya
kasus atau peristiwa yg telah terjadi.
PERTEMUAN 5

38. B. DASAR HUKUM.
1. Pasal 7 (1) huruf g dan pasal 11 KUHAP
(Pgl Tersangka / Saksi).
2. Pasal 112 (1) dan (2) dan pasal 113
KUHAP (Pgl wktu yg wajar dan wajib
datang).
3. Pasal 116 (3) dan (4) dan pasal 119
KUHAP (Pgl. Saksi yg menguntungkan
tersangka).
4. Psl. 14 dan 16. U U No. 02/2002 ttg
Kepolisian Negara R.I.

39. C. PERTIMBANGAN PGL TSK/SKS.
1. Adanya LP dalam rangka mengembangkan
hasil pemeriksaan serta adanya laporan
hasil penyelidikan.
2. Untuk melengkapi keterangan yang telah
ada.
3. Atas permintaan bantuan penyidik dari
satuan lain.

40. D. PELAKSANAAN PGL TERSANGKA / SAKSI.
1. SURAT PGL HRS MEMUAT SYARAT FORMAL.
2. PENYAMPIAN SURAT PANGGILAN.
3. SRT PERINTAH MEMBAWA TERSANGKA /
SAKSI.
E. PEMERIKSAAN SAKSI DAN TERSANGKA.
1. PEMERIKSAAN SAKSI, GUNA KEPENTINGAN
RIKSA PRKARA PIDANA , PENYIDIK DPT
LAKUKAN RIKSA SAKSI – SAKSI PD TINGKAT
SIDIK . DLM BERI KET TANPA DISUMPAH .
KECUALI SAKSI DIDUGA TDK HDR DLM RIKSA
SIDANG PN.

41. 2. Pemeriksaan tersangka, hal yg menonjol
dan fundamental di dalam KUHAP adalah
perlindungan terhadap HAM, utk
menghindari hal-hal dengan penerapan
mengejar pengakuan TERSANGKA yg
sering kali dg cara kekerasan, maka
dalam KUHAP telah diatur, agar tindakan
tersebut tidak diterapkan lagi, yaitu : psl
114, 116, 116 (4), 117(1) dan (2), 117 (1),
118(2), 119, 122, 123(1), (2), (3), (4), (5),
dan psl 124 KUHAP.

42. 4. PENANGKAPAN.
A. PENGERTIAN.
PENANGKAPAN(PSL 1 butir 20 KUHAP) adalah suatu
tindakan penyidik berupa pengekangan sementara
waktu kebebasannya tersangka/terdakwa apabila
terdapat cukup bukti guna kepentingan
penyidikan/penuntutan dan atau Peradilan dalam
serta menurut cara yang diatur dalam Undang Undang.
B. DASAR HUKUM.
1) Pasal 1 butir 20, 5 (1) huruf b, 7(1) huruf d, pasal 11
KUHAP dan pasal 16 (2) KUHAP.
2) Pasal 17, 18, 19(1) KUHAP dan (2), pasal 37 (1) dan
(2) KUHAP.
3) Pasal 102 (2) dan (3) KUHAP dan pasal 111(1)
KUHAP.

43. C. UNSUR- UNSUR PENANGKAPAN
1. SUATU TINDAKAN PENYIDIK.
2. BERUPA PENGEKANGAN SEMENTARA
WAKTU.
3. ATAS KEBEBASAN
TERSANGKA/TERDAKWA.
4. DALAM HAL TERDAPAT CUKUP BUKTI.
5. GUNA SIDIK, TUNTUT DAN ATAU
PERADILAN.
6. DALAM HAL SERTA MENURUT CARA-CARA
YG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG INI.

44. D. WEWENANG MELAKUKAN PENANGKAPAN
1. WW PENANGKAPAN HANYALAH PENYIDIK, SEDANGKAN PU
ATAU HAKIM DAPAT MEMINTA PENYIDIK.
2. ALASAN PENANGKAPAN AL :
a. UTK LINDUNGI DAN JAMIN HAM.
b. DLM WAS TUGAS PENEGAK HUKUM.
c. UTK JAMIN KEPASTIAN,KEBENARAN DAN RASA ADIL.
d. PSL 7(1)HURUF d,PSL 16(2) KUHAP KAP UTK SIDIK.
e. PSL 11 JO 7 (1) JO 16(2) KUHAP,P PEMBANTU,UTK SIDIK.
f. PSL 5(1) JO 16(1) KUHAP ,PENYELIDIK ATAS PERINTAH
PENYIDIK ATAU P. PEMBANTU,WW LAKUKAN KAP.

45. E. SIAPA DAN KEADAAN BAGAIMANA DAPAT DI
TANGKAP
1. PSL 1 BTR 20 KUHAP, ADALAH TERSANGKA
/ TERDAKWA, PASAL 17 KUHAP,
SESEORANG YANG DIDUGA KERAS
MELAKUKAN TINDAK PIDANA,
BERDASARKAN BUKTI PERMULAAN YANG
CUKUP.
2. PERINTAH PENANGKAPAN DAPAT
DILAKUKAN:
a. TERHADAP SESEORANG.
b. YANG DIDUGA KERAS TELAH
MELAKUKAN TINDAK PIDANA.
c. BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP.

46. E. BUKTI PRMULAAN YG CUKUP.
1. MENURUT KUHAP ( LP DITAMBAH SAIAH
SATU ALAT BUKTI).
2. MENURUT JUKLAK/JUKNIS ADALAH :
a. LAPORAN POLISI.
b. BA RIKSA TKP.
c. LAP HSL LIDIK.
d. KET SAKSI / SAKSI AHLI.
e. BARANG BUKTI.

47. 5. P E N A H A N A N
A. PENGERTIAN
PENAHANAN adalah penempatan tersangka / terdakwa
ditempat tertentu oleh penyidik atau penutut umum atau
Penyidik KPK Dan atau Hakim dengan penempatannya,
dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang
Undang ( PSL 1 btr 21 KUHAP ).
B. DASAR HUKUM
1.Pasal 1 butir 21 KUHAP ,Pasal 7 (1) hurup d KUHAP,
Pasal 11, 20 KUHAP.
2.Pasal 21 , 22, 23,24,29 ,31,dan pasal 123 KUHAP.
3.Psl 14 dan 16 UU No.02/ 2002 ttg Kepolisian Negara RI.
PERTEMUAN 6

48. C. WEWENANG PENAHANAN.
1. PENYIDIK / PENYIDIK PEMBANTU
ATAS PERINTAH PENYIDIK.
2. PENUTUT UMUM.
3. HAKIM DG PENETAPANNYA.

49. D. BUKTI YANG CUKUP
1. DASAR KUHAP (LP DITAMBAH 2 ALAT BUKTI).
2. DASAR JUKLAK/ JUKNIS ANTARA LAIN :
a. LAPORAN POLISI.
b. BERITA ACARA RIKSA TKP.
c. LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN.
d. KETERANGAN SAKSI/ SAKSI AHLI.
e. BARANG BUKTI.
f. KETERANGAN TERDAKWA.

50. E. SYARAT- SYARAT PENEHANAN YAITU
:
1. SYARAT OBYEKTIF :
a. PASAL 21 (1) DAN (4) KUHAP , PENAHANAN
TERSANGKA / TERDAKWA YANG MELAKUKAN TINDAK
PIDANA.
1) TINDAK PIDANA.
2) PERCOBAAN TINDAK PIDANA.
3) TURUT SERTA DAN BERI BANTUAN DLM TP.
b. TINDAK PIDANA YG DIANCAM PIDANA.
1) ANCAMAN PIDANA 5 TAHUN LEBIH.
2) TP TERTENTU YG SECARA LIMITIATIF (PSL 21 (4)
KUHAP.

51. 2. SYARAT SUBYEKTIF PENAHANAN
TERSANGKA / TERDAKWA.
a. AKAN MELARIKAN DIRI.
b. MERUSAK /AKAN HILANG BB.
c. AKAN ULANGI LAGI PERBUATAN TP.

52. F. JNS HAN DAN TEMPAT LAKS.
PSL. 22 AYAT (2) KUHAP BHW JNS HAN
ADA 3 YAITU :
1). PENAHANAN RUTAN.
2). PENAHANAN RUMAH.
3). PENAHANAN KOTA.

53. G .PENANGGUHAN PENAHANAN.
1). PSL.31 ayat(1)memuat ats permintaan
tersangka/ terdakwa, penyidik/ PU/
Hakim ,sesuai dg wewenangnya masing
masing dpt mengadakan penangguhan
penahanan dg atau tanpa jaminan
UANG/ jaminan ORANG, berdasarkan
syarat yg ditentukan.

54. 2).UNSUR 2 DARI PENANGGUHAN
PENAHANAN.
a). Atas permintaan tersangka/ terdakwa.
b). Wewenang penangguhan penahanan
oleh penyidik atau PU atau Hakim
sesuai dengan kewenangan masing-
masing.
c). Tanpa atau dengan jaminan uang atau
orang.
d). Berdasarkan syarat- syarat :
1). Wajib lapor diri.
2). Tidak keluar rumah.
3). Tidak keluar kota.

55. 6. PENGGELEDAHAN
A. PENGERTIAN
1) PENGGELEDAHAN RUMAH adalah tindakan penyidik untuk
memasuki rumah tempat tinggal dan tempat – tempat tertutup
lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau
penyitaan dan atau penangkapan dalam hal – hal menurut
cara – cara yang diatur PSL 1 btr 17 KUHAP.
2) PENGGELEDAHAN BADAN adalah tindakan penyidik untuk
mengadakan pemeriksaan badan / pakaian tersangka untuk
mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau
dibawahnya srta untuk disita ( psl 1 btr 18 KUHAP).
B. DASAR HUKUM
1) Pasal 1 butir 17 dan 18 dan pasal 5(1)huruf b dan pasal 7(1)
huruf d KUHAP.
2) Pasal 11 . Pasal 32, 33, 34d, 36 dan pasal 37 KUHAP.
PERTEMUAN 7

56. C. WEWENANG PENGGELEDAHAN
PJBT YG MEMILIKI WEWENANG
PENGGELEDAHAN ADALAH :
1. PENYIDIK
2. PENYIDIK PEMBANTU.
3. PENYELIDIK, SAAT KAP TSK. HANYA GELEDAH
PAKIAN, TRMASUK BENDA YG DIDUGA KERAS
PADA TSK. BENDA YG DPT DISITA.

57. D. DAPAT LAKUKAN
PENGGELEDAHAN
1. PENGGELEDAHAN RUMAH, DENGAN
SURAT IJIN PN SETEMPAT (PASAL 33 AYAT
1 KUHAP).
2. PENGGELEDAHAN DILAKUKAN SEGERA,
TIDAK MUNGKIN DAPAT SURAT IJIN PN
TERLEBIH DAHULU (PASAL 34 KUHAP).
3. PENGGELEDAHAN DALAM HAL
TERTANGKAP TANGAN (PASAL 35 KUHAP).

58. E. HAL 2 PERLU DIPERHATIKAN
1. Dalam melakukan penggeledahan terhadap Anak , Penyidik
wajib mempertimbangkan faktor –faktor psikologis bagi ANAK.
2. Dalam melakukan Penggeledahan perlu memperhatikan faktor
– faktor Aspek Keamanan yang melaksanakan tugas.
3. Penggeledahan badan terhadap wanita harus dilakukan oleh
Polwan atau seseorang wanita yang ditunjuk oleh Penyidik.
4. Penggeledahan yang menyangkut benda ,alat ,fasilitas dan
tempat – tempat lain yang menyangkut keamanan Negara
agar dikoordinasikan dengan instansi terkait.

59. 7. P E N Y I T A A N
A. PENGERTIAN .
PENYITAAN adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk
mengambil alihdan ataumenyimpan dibawah penguasaannya
benda bergerak atau tidak bergerak , berwujud atau tidak
berwujud untuk kepentingan pembuktikan dalam penyidikan ,
penuntutan dan Peradilan ( psl.1 btr 17 KUHAP ).
B. DASAR HUKUM.
1) Pasal 1 butir 16 KUHAP ,Pasal 5(1)butir b angka 1KUHAP
,pasal 7(1) huruf d KUHAP dan pasal 14 KUHAP.
2) Pasal 40 ,41,42 ,38,128 dan pasal 129 KUHAP.3. pasal 39 ,43
, 44 , 45.46 .47 dan pasal 130 KUHAP.
3. Psl 14 dan 16 UU NO.02/ 2002 TTG KEPOL NEGARA RI.

60. C.WEWENANG PENYITAAN.
PJBT YG BERWENANG MELAKUKAN
PENYITAAN AL :
1. PENYIDIK.
2. PENYIDIK PEMBANTU.
3. PENYELIDIK ATAS PERINTAH PENYIDIK
.

61. D. PENYITAAN DILAKUKAN.
1. PENYITAAN DG SRT IJIN KETUA P.N.
2. PENYITAAN YG DILAKUKAN DLM
KEADAAN YG SANGKAT PERLU DAN
MENDESAK ( PSL.38 KUHAP).
3. PENYITAAN DILAKUKAN DLM HAL
TERTANGKAP TANGAN ( PSL.41
KUHAP).

62. E. YANG DPT DIKENAKAN
PENYITAAN,PSL.39(1) KUHAP,
1). Benda/tagihan tsk/tdw yang
seluruh/sebagian diduga diperoleh dari
TP/ sbg hsl TP.
2). Benda yg telah dipergunakan secara
langsung utk lakukan TP atau
mempersiapkannya.
3). Benda yg dipergunakan untuk
menghalang-halangi penyelidikan TP.

63. LANJUTAN PASAL 39 ayat (1) KUHAP.
4). Benda yang khusus dibuat atau
diperuntukkan melakukan tindak
pidana.
5). Benda lain yang mempunyai hubungan
langsung dengan tindak pidana yang
dilakukan.

64. 8.PEMERIKSAAN SURAT.
A. WEWENANG RIKSA SURAT.
1. PENYIDIK.
2. PENYIDIK PEMBANTU.
3. PENYELIDIK ATAS PERINTAH
PENYIDIK.

65. B. PENTINGNYA RIKSA SRT.
1. RIKSA SRT DPT DILAKUKAN PADA
SEMUA TINGKATAN YG MELIPUTI
a). TAHAP PENYIDIKAN.
b). TAHAP PENUNTUTAN.
c). TAHAP RIKSA HKM DISIDANG PN.

66. 2. PROSEDUR RIKSA SRT KE KTR POS.
a). SRT IJIN KHUSUS DR KETUA PN.
b). PENYDIK/P.P MINTA KPD KA KTR POS
DAN TELEKOMUNIKASI.
c). JIKA SRT TSK ADA HUB PERKARA TP.
d). SEBALIKNA TDK ADA HUB PRKRA TP.
e). SRT YG DIKEMBALIKAN TSB DIBUBUHI
CAP YG BERBUNYI “ TELAH DIBUKA
OLEH PENYIDIK “
f). PENYIDIK/P.P BUAT BERITA ACARA TTG
TIND YG TELAH DILAKUKAN.

67. PERTEMUAN KE
8

68. INDIKATOR HASIL BELAJAR :
Setelah mengikuti proses pembelajaran ini
para siswa diharapkan mampu :
1. Menjelaskan tersangka dlm penyidikan.
2. Menjelaskan terdakwa dlm penuntutan.
3. Menjelaskan hak 2 tsk/tdw dlm
penyidikan.
4. Menjelaskan saksi dan ket.saksi.
5. Menjelaskan ahli dan ket. Ahli.
6. Menjelaskan penghentian penyidikan.
7. Menjelaskan praperadilan.

69. 1. TERSANGKA
PSL. 1 BUTIR 14,TERSANGKA ADALAH
SESEORANG YG KARENA PERBUATANNYA /
KEADAANNYA BERDASARKAN BUKTI
PERMULAAN PATUT DIDUGA SBG PELAKU TP.
UNSURNYA :
a. Seseorang karena perbuatannya.
b. Berdasarkan bukti permulaan.
c. Diduga sebagai pelaku tindak pidana.

70. 2. Terdakwa
(PASAL 1 Butir 15 KUHAP)
UNSUR – UNSUR AL :
a. SESORANG YG DIDUGA PELAKU TP.
b. CKP ALASAN UTK LAKUKAN RIKSA.
c. SESEORANG YG SDG DITUNTUT.
d. SEDANG DIADILI DISIDANG
PENGADILAN.

71. 3. HAK TERSANGKA/ TDW.
a. Pasal 50 Ayat 1 KUHAP, tsk Segera
Diperiksa Oleh Penyidik Dan Dilanjut Ke
PU
b. Pasal 50 ayat 2 KUHAP, tsk segera
perkara , diajukan ke pn.
c. Pasal 50 huruf a, tsk beri penjelasan
bhs yang dimengerti, apa yang
disangkakan.
d. Pasal 52 kuhap, tingkat sidik, tsk beri
ket. bebas kpd penyidik.

72. LANJUTAN HAK TSK/ TDW.
e. Pasal 53 ayat 1 KUHAP, Tsk dpt bantuan juru
bahasa.
f. Pasal 53 ayat 2 KUHAP, tersangka bisu/tuli
dapat bantuan (psl 177 dan 178 kuhap).
g. Pasal 54 KUHAP, tersangka dapat bantuan
penasehat hukum di tingkat pemeriksan
penyidik.
h. Pasal 56 ayat 1 KUHAP, pejabat pada semua
tingkat pemeriksaan wajib menunjuk
penasehat hukum untuk tersanka/terdakwa,
yang di ancam pidana 5 th lebih, 15 th lebih
dan pidana mati, tidak mampu

73. LANJUTAN TSK DAN TDKW.
i. Pasal 57 (1) KUHAP, tsk yg ditahan berhak utk
hubungi penasehat hukum.
j. Pasal 58 KUHAP hak tsk utk menerima
kunjungan dr pribadinya utk reksa kesehatan.
k. Pasal 59 KUHAP, tsk / Tdw Yg Di Tahan
Berhak Utk Diberitahukan Kpd Kel Ttg
PenahananNya, dimana dan instansi yang
menahan.

74. 4. SKS, KETERANGAN SAKSI.
a. Saksi (Psl 1 Butir 26 KUHAP) adalah Org
Yang Dapat Beri Keterangan Guna Sidik,
tuntut Dan Peradilan Ttg Suata Perkara
Pidana Yg Ia Dengar Sendiri, ia Lihat
Sendiri Dan Ia Alami Sendiri.
b. Keterangan saksi (psl 1 btr 27 KUHAP)
adalah salah satu alat bukti dlm perkara
pidana yg berupa keterangan dari saksi
mengenai peristiwa pidana yg ia dengar,
lihat dan alami sendiri.

75. 5. AHLI, KETERANGAN AHLI.
a. Psl 1 btr 28 KUHAP, ahli adalah
keterangan yang diberikan oleh
seseorang yg memiliki keahlian khss ttg
hal yg diperlukan, utk membuat terang
suatu perkara pidana, guna
pemeriksaan.
b. Psl 186 KUHAP, yg dimaksud ket ahli
adalah apa yg seorang ahli nyatakan di
sidang pengadilan.

76. 6. PENGHENTIAN SIDIK
a. Pasal 109 ayat 2 KUHAP, penyidik
menghentikan penyidikan karena tdk terdpt
ckp bukti, peristiwa tsb ternyata bukan tp
dan sidik dihentikan demi hukum. maka
penyidik beri tahu kpd PU, tsk/kel.
b. Pasal 109 ayat 3 KUHAP, penghentian
penyidikan dilakukan PPNS tertentu beri
tahu hal segera disampaikan kpd penyidik
dan penasehat hukum.

77. 7. PRAPERADILAN.
Pasal 1 Butir 10 KUHAP, Adalah Wewenang PN
Untuk Riksa Dan Memutuskan Menurut Cara Yg
Diatur Dlm UU :
a. Sah / tidaknya penangkapan / penahanan, atas
permintaan tersangka / keluarga / pihak Lain
/ kuasa hukumnya.
b. Sah / tdknya penghentian penyidikan /
penghentian tuntutan atas minta tegaknya
hukum.
c. Minta ganti rugi / rehabilitasi, tsk / kel / pihak
lain / kuasanya yg perkara tdk diajukan ke
pengadilan.

78. 8. MASALAH YG DI RIKSA
ATAU DIPUTUS PN.
a. TMBULNYA LEMBAGA PRAPERADILAN
ADLAH SBG ALAT KONTROL TIND PENEGAK
HUKUM.
b. PSL 77 KUHAP,PN WWENANG
RIKSA,TUNTUT,SESUAI KETENTUAN YG
BERLAKU.
c. PSL 78 KUHAP,ADLAH WWNANG PN.
d. PSL 79,80,81 KUHAP(OLEH
TSK,SAH/TDK HENTI SIDIK,MINTA
GANTI RUGI/REHABILITASI).

79. 9. ALAT BUKTI YG SAH(PSL.184
KUHAP).
a. KETERANGAN SAKSI (PSL.185
KUHAP).
b. KETERANGAN AHALI (PSL.186
KUHAP).
c. SURAT ( PSL.187 KUHAP).
d. PETUNJUK (PSL.188 KUHAP).
e. KETERANGAN TERDAKWA(PSL.189
KUHAP).
PERTEMUAN KE
9

80. a. Keterangan Saksi (Psl.185 Kuhap). Bhw
Keterangan Saksi Dpt Di Kelompokan
Kedalam 2 Pok Yaitu:
1) Saksi dpt beri ket. Tanpa sumpah (anak
dibwah umur dan org skit jiwa).
2) Saksi dpt beri ket. dibawah sumpah (saksi
yg tdk cakap secara relatif) apabila PU
menghendaki dan tdw setuju.

81. b. Keterangan Ahli(psl.186 Kuhap). Bhw. Ket Ahli
Adalah Ket. Yg Di Beri Seorang Memiliki
Keahlian Khusus :
1) Psl 168 KUHAP, Ket. Ahli adalah apa yg di
nyatakan di sidang Pengadilan.
2) Psl 1 huruf h, KUHAP, Penyidik karena
kewajibannya punya wewenang datangkan
ahli.

82. c. Surat (Psl. 187 KUHAP). Adalah Salah Satu
Alat Bukti Yg Sah Terdiri Dari:
1) Berita acara dan srt 2 lain dlm bentuk resmi
dibuat oleh pjbt yg berwenang.
2) Surat yg dibuat mnurut ketentuan peraturan
per undang- undangan / yg dibuat oleh pjbt
hl tsb.

83. d. Petunjuk (Psl.188 KUHAP). Adalah Perbuatan
Kejadian Dan Keadaan Yg Persesuaiannya,
petunjuk Hanya Dpt Diperoleh Dari:
1) Keterangan saksi.
2) Surat- surat.
3) Keterangan terdakwa.

84. e. Keterangan terdakwa (psl.189 kuhap) adalah apa yg
terdakwa nyatakan di sidang, yg ia Lakukan, ia ketahui
dan ia alami Sendiri.
1) Keterangan tdw yg diberikan diluar sidang.
2) Keterangan tdw hanya dpt digunakan diri sendiri.
3) Keterangan tdw saja tdk ckup membuktikan bhw ia
bersalah.

85. 10. ACARA RIKSA SIDANG PN
a. Pasal 152 s/d 202 KUHAP, ttg acara
riksa sidang biasa.
b. Pasal 203 s/d 204 KUHAP, ttg acara
riksa singkat.
c. Pasal 205 (2), (3) KUHAP, ttg acara
riksa cepat.

86. 11. PUTUSAN PENGADILAN
Psl 1 butir 11 kuhap yang dimaksud Dgn
putusan pengadilan adalah :
Pernyataan hakim yg diucapkan dlm Sidang
pengadilan terbuka yg dpt Berupa pemidanaan/
bebas/ lepas dr Segala tuntutan hkm dlm hal
serta Menurut cara yg di atur dlm kuhap.

87. 12. UPAYA HUKUM.
Pasal 1 butir 12 kuhap, upaya hukum adaLah:
Hak dr trdw / PU utk tdk menerima Putusan
pengadilan yg berupa Perlawanan / banding /
kasasi / hak Terpidana utk ajukan permohonan
Riksa kembali dlm hal serta menuRut cara yg
diatur dlm kuhap.

88. TERIMA KASIH
PERTEMUAN KE 10
UJIAN