SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  39
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERBAIKAN DAN PERLUASANPROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) SEKRETARIAT TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TNP2K) PAPARAN PADA RAPAT PLENO TNP2K, JAKARTA, 20 JULI 2011
PRIORITASJANGKA PENDEK–MENENGAH TNP2K UnifikasiSistemPentargetanNasional MenyempurnakanPelaksanaanBantuanSosialKesehatanuntukKeluargaMiskin MenyempurnakanPelaksanaandanMemperluasCakupan Program KeluargaHarapan Integrasi Program PemberdayaanMasyarakatLainnyakedalam PNPM DimonitorMelaluiInpres No. 1/2010 tentangPercepatanPelaksanaanPrioritas Pembangunan NasionalTahun 2010; danInpres No. 3/2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan 2 2
NEGARA-NEGARA YANG MELAKSANAKAN PROGRAM CONDITIONAL CASH TRANSFER HarianKompas, 11 Juni 2011 3 3
PROGRAM KELUARGA HARAPAN - PKHBANTUAN TUNAI BERSYARAT (Conditional Cash Transfer) PKH adalah program perlindungan sosial melalui pemberian uang tunai kepada KeluargaSangatMiskin, selamakeluargatersebutmemenuhikewajibannya.  Kewajiban:  Memeriksakan anggota keluarganya (IbuHamildanBalita) ke fasilitas kesehatan (Puskesmas, dll). Menyekolahkan anaknya dengan tingkat kehadiran sesuai ketentuan. Tidakadaketentuanmengenaipemakaianuangtunai yang diberikankepadakeluargapenerima PKH 4 4
PROGRAM KELUARGA HARAPAN - PKHBANTUAN TUNAI BERSYARAT (Conditional Cash Transfer) PKH diarahkanuntukmembantukelompoksangatmiskindalammemenuhikebutuhanpendidikandankesehatan, selainmemberikankemampuankepadakeluargauntukmeningkatkanpengeluarankonsumsi. PKH diharapkandapatmengubahperilakukeluargasangatmiskinuntukmemeriksakanibuhamilkefasilitaskesehatan, danmengirimkananakkesekolahdanfasilitaskesehatan. Dalamjangkapanjang, PKH diharapkandapatmemutusmatarantaikemiskinanantar-generasi. 5 5
PERSENTASE ANAK BERUMUR 10-17 TAHUN MENURUT JENIS KEGIATAN, 2009 Sumber: BPS, 2009 6 6
PENETAPAN SASARAN PKH  MENGGUNAKAN BASIS DATA TERPADU KriteriakepesertaanuntukPKH ditetapkanolehMenteriSosial: KeluargaSangatMiskin yang memiliki: IbuHamil/Nifas, Anakusia 0-6 tahun, Usia SD atau SMP, Usia 15-18 tahun yang belumselesaipendidikandasar KriteriaKepesertaan Program KeluargaHarapan Kriteriatersebutditerapkankepada Basis Data Terpadu yang berisikandaftarnamadanalamat 40% penduduk Indonesia dengan status sosialekonomiterendah Basis Data Terpadu Program PerlindunganSosial DihasilkandaftarnamadanalamatKeluargacalonpeserta PKH Program KeluargaHarapan 7 7
CAKUPAN BASIS DATA TERPADU Basis Data Terpaduberisikandaftarnamadanalamat 40% penduduk Indonesia dengan status sosialekonomiterendah 40 % Bukan Miskin 24 % 120% GarisKemiskinan Hampir Miskin 12,49% GarisKemiskinan Miskin 5% 80% GarisKemiskinan Sangat Miskin 8 8
NILAI BANTUAN KELUARGAPROGRAM KELUARGA HARAPAN - PKH Catatan:  ,[object Object],anak3.  ,[object Object],-	Besarbantuaninitidakdihitungberdasarkanjumlahanak. 9
KONDISI TERKINI PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) KONDISI TERKINI PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
PKH TELAH DILAKSANAKAN  SEBAGAI PROGRAM PILOT SEJAK TAHUN 2007 Sumber: KementerianSosial 11 11
PKH TELAH BERJALAN SEBAGAI PROGRAM CONDITIONAL CASH TRANSFER Terlihatdari : 	(1) Verifikasikepatuhantelahberjalan 		(2) Keluargamengetahuikewajibannya 		(3) Program menerapkanpenaltiatasketidakpatuhan VERIFIKASI adalahkuncidaripelaksanaan CCT.  Di awal 2011, 91% daripenerimamanfaat PKH telahdiverifikasi Juni 2011: terdapat total 1,7 jutaanggotakeluarga yang dipantauoleh PKH 12
VERIFIKASI TELAH DIJALANKAN ATAS KEPATUHAN KELUARGA MENJALANKAN KEWAJIBAN % KeluargaSasaran yang terverifikasi Hasilspot check TNP2K menunjukkanbahwamayoritaskeluarga PKH mengetahuitentangkewajiban yang harusdipenuhi. Sumber: KementerianSosial 13 13
PENALTI TELAH DITERAPKAN BAGI KELUARGA YANG TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN % KeluargaSasaran yang terkenapemotonganbantuan, Tahun 2010 PENALTIberupapemotonganbantuandikenakanbagikeluarga yang tidakmemenuhikewajiban Pembayarantahap I tidakadapenaltikarenalangsungdibayarkan. Verifikasimulaidilaksanakansetelahpembayarantahap I.  Sumber: KementerianSosial 14 14
HASIL EVALUASI DAMPAK KONDISI TERKINI PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
BERBAGAI STUDI/ASSESSMENTTELAH DILAKUKAN LaporanAkhirEvaluasi Program PerlindunganSosial: Program Keluarga Harapan 2009 (BAPPENAS) PKH LaporanAkhir Spot Check PKH 2009 (KementerianSosial, PKH) PKH Spot Check 2010 (PusatPenelitianKesehatan, Universitas Indonesia) PKH Final Impact Evaluation Report of Indonesia’s Household  Conditional Cash Transfer Program (World Bank 2010) PKH Operational Assessment reports (Ayala 2010, Tarcisio 2010) ADB Pro-Poor Planning and Budgeting Project Working Paper 5 – Two case studies on implementing Indonesian CCT program (BAPPENAS) Qualitative Impact Study for PNPM Generasi and PKH on the Provision and the Utilization of Maternal and Child Health Services and Basic Education Services in the Provinces of West Java and East Nusa Tenggara (SMERU 2011) PKH PER Report Draft (World Bank 2011) Spot Check PKH di 7 Kabupaten 2011 (TNP2K) 16 16
DAMPAK PKH TERHADAPKESEHATAN PKH memberidampakpositifdannyatadalammeningkatkanperilakuhidupsehatpenerima program Jumlah kunjungan ibuhamildan ibunifaskefasilitaskesehatanmeningkat 7-9 percentage points; Jumlahbalitayang ditimbang meningkat sekitar 15-22 percentage points; Persalinan menggunakanfasilitaskesehatanmeningkat 5 percentage points;  Persalinan dibantupetugaskesehatan (bidanterlatihdandokter) meningkat6percentage points; ,[object Object]
Meskipun demikian belum diketahui dampak jangka panjang terhadap kesehatan.  Biasanya diperlukan waktu yang lebih lama pelaksanaan program dan tidak terlihat pada 1-3 tahun pelaksanaan program.17 17
DAMPAK PKH TERHADAPPENDIDIKAN Mendorong anak usia 6-15 tahun untuk tetap di sekolah, dantingkatketidakhadirananakdarikeluarga PKH relatifrendah Tidakterlihatpeningkatannyatapadatingkatpartisipasi SD ataupun SMP Partisipasi SD sudahtinggi Untuktingkat SLTP terkaitfaktora.l.: jadwalpenyaluran PKH tidaksesuaiwaktupendaftaran (April-Mei), danjumlahnyatidakselalumencukupiuntukpendaftaranke SMP.  Belumterlihatspillover effect PKH terhadappenguranganpekerjaanak (pengurangansebesar 0,6% dantidaksignifikan). Mekanisme PKH perludisempurnakanuntukmenanganipekerjaanak Diduganilaibantuantunaitidakcukupbesaruntukmengkompensasipendapatanpekerjaanak PKH tidakbisamenjadisatu-satunya program menanganipekerjaanak. 18 18
DAMPAK PKH TERHADAPPENGELUARAN KONSUMSI ,[object Object]
Transfer tunai PKH digunakan untuk tujuan kesehatan dan pendidikan (seragam, sepatu, suplemen gizi dan biaya transportasi) serta keperluan lain (perbaikanrumah, pembayaran utang)DAMPAK PKH LAINNYA ,[object Object]
Jumlah kunjungan bumil meningkat (4percentage points)
Anak usia 0-5 tahun yang ditimbang meningkat sekitar 7percentage points.
Persalinan lebih banyak (8percentage points) dilakukan di fasilitas kesehatan.19 19
ARAH STRATEGISPERLUASAN DAN PENGEMBANGAN PKH KONDISI TERKINI PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) PerluasanCakupan PKH Melayani 3 JutaKeluargaPadaTahun 2014
ARAHPERLUASAN PKH (1) Pentargetan Data penerima PKH bersumberdari Basis Data Terpadu Peserta PKH adalahberbasiskankeluarga OtomatiskepesertaanJamkesmas, Raskin, danBantuanPendidikanuntukkeluarga PKH  Pembayaran Dilakukantepatwaktuuntukmendukungpeningkatanpendaftarandisekolah Pembayaranmenggunakanrekeningpenerima (GIRO online)  danpembayaran via bank (untuksekaligusmeningkatkanfinancial inclusion) Pembukaanrekening bank membutuhkan KTP Pembayaranuntukkeluargapenerima PKH yang barudilakukan minimal 2 kali setahun 21 21
ARAHPERLUASAN PKH (2) PrinsipCakupan 2012 PKH disedikitnya 1 kabupaten/kotadisetiapprovinsi Mulai 2012 ekspansidikabupaten yang samadisetiapprovinsi (PrinsipSaturasi) Prioritasdaerahdenganangkakemiskinantinggi 2014 cakupankeluargasasaranmeliputiseluruhkeluargasangatmiskin Perencanaan 2012 Sumber: KementerianSosialdan TNP2K 22 22
CAKUPAN DAERAH LOKASI PKH, TAHUN 2011 Kabupaten/KotaPenerima PKH Sumber: TNP2K danKemensos 23 23
CAKUPAN PKH DI PROVINSI NAD PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM Kabupaten/KotaPenerima PKH Sumber: TNP2K danKemensos 24 24
CAKUPAN PKH DIPROVINSI JAWA BARAT PROVINSI JAWA BARAT Kabupaten/KotaPenerima PKH Sumber: TNP2K danKemensos 25
PERENCANAAN PKH s/d 2014 Sumber: KementerianSosialdan TNP2K Catatan: Agar dapatdialokasikan 2 kali pembayaranbagikeluargasasaranbaruditahun 2013 (sebesar 884 ribukeluarga), makadiperlukanaktifitaspersiapanpembayaranditahun 2012. Akanadadampakpadakomposisibiayaadministrasi, namunhaltersebutdapatdibenarkankarenaakanmenciptakanefisiensipelaksanaan program ditahunanggaranberikutnya. 26 26
ESTIMASI CAKUPAN  2014UNTUK LAYANAN 3 JUTA KELUARGA PENERIMA PKH Menggunakaninformasi yang adasekarang, diproyeksikanbahwacakupanlayanan 3 jutakeluargapenerima PKH berartilayanankepada: Balita		: 	1,7 juta Anakusia SD	:	3,0 juta Anakusia SMP	:	1,1 juta Ibuhamil	:	100 ribu Secara total berartipendampingan, verifikasi, danlayanankepada 5,9 jutaorangdariKeluargaSangatMiskin. 27 27
KEBUTUHAN KELEMBAGAAN  (INSTITUSIONAL) KONDISI TERKINI PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) PelayananUntuk 3 JutaKeluargaPadaTahun 2014 MembutuhkanPelaksanaanFungsi-fungsiPenting PKH DalamSuatuSistem Yang Efektif Dan Efisien
TAHAP-TAHAP PELAKSANAAN PKH 1 2 3 PENTARGETAN DATA PERTEMUAN AWAL DAN VALIDASI VERIFIKASI PEMBAYARAN PEMUTAKHIRAN DATA 6 4 5 PenentuanlokasidanKeluargaSangatMiskinberdasarkankuotanasionaldanKeluargaSangatMiskindiKab/Kota Penyiapan data dasar, diperolahdaripenyedia data MemastikanKeluargaSangatMiskinsebagaipeserta PKH, melibatkanstakeholder, fasdik/faskes, KeluargaSangatMiskin Memastikankomitmen/kepatuhanKeluargaSangatMiskinmenjalankankewajiban Pembayarantahapawalberdasarkanvalidasi, tahapselanjutnyaberdasarkanverifikasidanpemutakhiran data Perbaikan data pesertasecaraperiodik 29 29
STRUKTUR ORGANISASI – TINGKAT PUSAT  Strukturorganisasiinimencerminkanfungsi-fungsi yang harusdijalankanagar PKH dapatmencakup 3 jutakeluargapenerima. Menggunakanbenchmarkinternasional, pelaksanaanfungsidibawahmembutuhkansekitar 100 orangstaf. 30 30
DIMENSI TUGAS OPERASIONAL(DIBAGI DALAM KAWASAN TIMUR-TENGAH-BARAT) Penetapanprosedur Registrasipeserta Verifikasi / kepatuhan Layananpengaduan (complaints/grievances) Pemutakhiran data Monitoring program 31 31
TINGKAT PROVINSI TINGKAT KAB/KOTA ,[object Object]
Rata-rata jumlahstafadministrasidanpendampingdisetiapkabupaten/kotaadalah17 orang. 32 32
TOTAL KEBUTUHAN STAF Pusat 100 staf Berdasarkanperkiraanmenggunakanbenchmark internasional, makauntukmelayanisejumlah 3 jutakeluargasasaran, dibutuhkan total 8.960 orangstaf  yang terbagiditingkatPusat, Provinsi, danKabupaten/Kota Provinsi 33 @ 20 staf = 360 staf Kabupaten / Kota 500 @ 17 staf = 8500 staf  (1500 operator data, 6000 pendamping, 500 koordinatorkab/kota,  500 stafadministrasi) 33 33

Contenu connexe

Tendances

Materi evaluasi integrasi revisi
Materi evaluasi integrasi revisiMateri evaluasi integrasi revisi
Materi evaluasi integrasi revisiIbrahim Doru
 
Tantangan Kesehatan Kabinet Jokowi 02 - KIS adalah BPJS yang Dipercepat 5 Tahun?
Tantangan Kesehatan Kabinet Jokowi 02 - KIS adalah BPJS yang Dipercepat 5 Tahun?Tantangan Kesehatan Kabinet Jokowi 02 - KIS adalah BPJS yang Dipercepat 5 Tahun?
Tantangan Kesehatan Kabinet Jokowi 02 - KIS adalah BPJS yang Dipercepat 5 Tahun?Suprijanto Rijadi
 
Sistem Data dan Penentuan Sasaran dalam Penanggulangan Kemiskinan
Sistem Data dan Penentuan Sasaran dalam Penanggulangan KemiskinanSistem Data dan Penentuan Sasaran dalam Penanggulangan Kemiskinan
Sistem Data dan Penentuan Sasaran dalam Penanggulangan KemiskinanOswar Mungkasa
 
Kebijakan Pembatasan Arus Orang Dalam Penanganan Covid-19
Kebijakan Pembatasan Arus Orang Dalam Penanganan Covid-19Kebijakan Pembatasan Arus Orang Dalam Penanganan Covid-19
Kebijakan Pembatasan Arus Orang Dalam Penanganan Covid-19Aulia Risyda Fauzi
 
Paparan Men pd pers conference nk & rapbn 2011 tanpa ekonomi makro
Paparan Men pd pers conference nk & rapbn 2011 tanpa ekonomi makroPaparan Men pd pers conference nk & rapbn 2011 tanpa ekonomi makro
Paparan Men pd pers conference nk & rapbn 2011 tanpa ekonomi makromekon
 
Daftar pustaka
Daftar pustakaDaftar pustaka
Daftar pustakaneni teh
 
#01. surat pengantar & penjelasan
#01. surat pengantar & penjelasan#01. surat pengantar & penjelasan
#01. surat pengantar & penjelasanpnpmmpjateng
 

Tendances (10)

Materi evaluasi integrasi revisi
Materi evaluasi integrasi revisiMateri evaluasi integrasi revisi
Materi evaluasi integrasi revisi
 
Tantangan Kesehatan Kabinet Jokowi 02 - KIS adalah BPJS yang Dipercepat 5 Tahun?
Tantangan Kesehatan Kabinet Jokowi 02 - KIS adalah BPJS yang Dipercepat 5 Tahun?Tantangan Kesehatan Kabinet Jokowi 02 - KIS adalah BPJS yang Dipercepat 5 Tahun?
Tantangan Kesehatan Kabinet Jokowi 02 - KIS adalah BPJS yang Dipercepat 5 Tahun?
 
Bagian 1
Bagian 1Bagian 1
Bagian 1
 
Sistem Data dan Penentuan Sasaran dalam Penanggulangan Kemiskinan
Sistem Data dan Penentuan Sasaran dalam Penanggulangan KemiskinanSistem Data dan Penentuan Sasaran dalam Penanggulangan Kemiskinan
Sistem Data dan Penentuan Sasaran dalam Penanggulangan Kemiskinan
 
Kebijakan Pembatasan Arus Orang Dalam Penanganan Covid-19
Kebijakan Pembatasan Arus Orang Dalam Penanganan Covid-19Kebijakan Pembatasan Arus Orang Dalam Penanganan Covid-19
Kebijakan Pembatasan Arus Orang Dalam Penanganan Covid-19
 
Bagian 4
Bagian 4Bagian 4
Bagian 4
 
Paparan Men pd pers conference nk & rapbn 2011 tanpa ekonomi makro
Paparan Men pd pers conference nk & rapbn 2011 tanpa ekonomi makroPaparan Men pd pers conference nk & rapbn 2011 tanpa ekonomi makro
Paparan Men pd pers conference nk & rapbn 2011 tanpa ekonomi makro
 
Daftar pustaka
Daftar pustakaDaftar pustaka
Daftar pustaka
 
Bagian 5
Bagian 5Bagian 5
Bagian 5
 
#01. surat pengantar & penjelasan
#01. surat pengantar & penjelasan#01. surat pengantar & penjelasan
#01. surat pengantar & penjelasan
 

En vedette

Protectora de aimales
Protectora de aimalesProtectora de aimales
Protectora de aimalesGema Carrasco
 
16 01-12 3è
16 01-12 3è16 01-12 3è
16 01-12 3èmalvar85
 
Html NOTES BY OM SIR
Html  NOTES BY OM SIRHtml  NOTES BY OM SIR
Html NOTES BY OM SIROM Maurya
 
Logistics optimization
Logistics optimizationLogistics optimization
Logistics optimizationOptiRisk India
 
Portada guia teoria de proyecciones
Portada guia teoria de proyeccionesPortada guia teoria de proyecciones
Portada guia teoria de proyeccionesUNELLEZ
 
Evaluation audience
Evaluation   audienceEvaluation   audience
Evaluation audiencePrimer_Prime
 
Jazmyn Farr- International Marketing Professional
Jazmyn Farr- International Marketing ProfessionalJazmyn Farr- International Marketing Professional
Jazmyn Farr- International Marketing ProfessionalJazmyn Farr
 
Digital Olympus Presentation
Digital Olympus PresentationDigital Olympus Presentation
Digital Olympus PresentationMention
 
How to create rss feed
How to create rss feedHow to create rss feed
How to create rss feedTanuja Talekar
 
Teoria de proyecciones
Teoria de proyeccionesTeoria de proyecciones
Teoria de proyeccionesUNELLEZ
 
історія створення європейського союзу»
історія створення європейського союзу»історія створення європейського союзу»
історія створення європейського союзу»Наталія В'ялих
 

En vedette (16)

Minicomposta
MinicompostaMinicomposta
Minicomposta
 
Ativ1 4 terezinha
Ativ1 4 terezinhaAtiv1 4 terezinha
Ativ1 4 terezinha
 
Protectora de aimales
Protectora de aimalesProtectora de aimales
Protectora de aimales
 
16 01-12 3è
16 01-12 3è16 01-12 3è
16 01-12 3è
 
Interés simple
Interés simpleInterés simple
Interés simple
 
Html NOTES BY OM SIR
Html  NOTES BY OM SIRHtml  NOTES BY OM SIR
Html NOTES BY OM SIR
 
Logistics optimization
Logistics optimizationLogistics optimization
Logistics optimization
 
Portada guia teoria de proyecciones
Portada guia teoria de proyeccionesPortada guia teoria de proyecciones
Portada guia teoria de proyecciones
 
Evaluation audience
Evaluation   audienceEvaluation   audience
Evaluation audience
 
Jazmyn Farr- International Marketing Professional
Jazmyn Farr- International Marketing ProfessionalJazmyn Farr- International Marketing Professional
Jazmyn Farr- International Marketing Professional
 
Digital Olympus Presentation
Digital Olympus PresentationDigital Olympus Presentation
Digital Olympus Presentation
 
How to create rss feed
How to create rss feedHow to create rss feed
How to create rss feed
 
Teoria de proyecciones
Teoria de proyeccionesTeoria de proyecciones
Teoria de proyecciones
 
Welcome
WelcomeWelcome
Welcome
 
історія створення європейського союзу»
історія створення європейського союзу»історія створення європейського союзу»
історія створення європейського союзу»
 
укр. та євросоюз
укр. та євросоюзукр. та євросоюз
укр. та євросоюз
 

Similaire à Rapat pleno tnp2 k pkh update 19072011

Laporan Tahunan Program AIPMNH
Laporan Tahunan Program AIPMNHLaporan Tahunan Program AIPMNH
Laporan Tahunan Program AIPMNHnug nugroho
 
Paparan menppn -20100427221037__2
Paparan menppn -20100427221037__2Paparan menppn -20100427221037__2
Paparan menppn -20100427221037__2Kikyou LittleJunior
 
Webinar-PAUD_Dirjen_Bangda_KONVERGENSI-PEMENUHAN-LAYANAN-PENDIDIKAN-ANAK-USIA...
Webinar-PAUD_Dirjen_Bangda_KONVERGENSI-PEMENUHAN-LAYANAN-PENDIDIKAN-ANAK-USIA...Webinar-PAUD_Dirjen_Bangda_KONVERGENSI-PEMENUHAN-LAYANAN-PENDIDIKAN-ANAK-USIA...
Webinar-PAUD_Dirjen_Bangda_KONVERGENSI-PEMENUHAN-LAYANAN-PENDIDIKAN-ANAK-USIA...athyka1
 
Buku-Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).pdf
Buku-Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).pdfBuku-Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).pdf
Buku-Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).pdfFajar Baskoro
 
Ringkasan_Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMK...
Ringkasan_Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMK...Ringkasan_Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMK...
Ringkasan_Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMK...Fajar Baskoro
 
Kebijakan Kemendagri dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi - Bangda
Kebijakan Kemendagri dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi - BangdaKebijakan Kemendagri dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi - Bangda
Kebijakan Kemendagri dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi - BangdaTV Desa
 
Tugas_Kelompok_Policy_Brief_PUPR.pdf KEBERLANJUTAN PROGRAM PENYEDIAAN AIR MIN...
Tugas_Kelompok_Policy_Brief_PUPR.pdf KEBERLANJUTAN PROGRAM PENYEDIAAN AIR MIN...Tugas_Kelompok_Policy_Brief_PUPR.pdf KEBERLANJUTAN PROGRAM PENYEDIAAN AIR MIN...
Tugas_Kelompok_Policy_Brief_PUPR.pdf KEBERLANJUTAN PROGRAM PENYEDIAAN AIR MIN...Maxi Solang
 
Stranas_Percepatan_Pencegahan_Anak_Kerdil.pdf
Stranas_Percepatan_Pencegahan_Anak_Kerdil.pdfStranas_Percepatan_Pencegahan_Anak_Kerdil.pdf
Stranas_Percepatan_Pencegahan_Anak_Kerdil.pdfZaimMuhammadFannany
 
files49505Juknis Implementasi KPP Stunting_ISBN_13072021.pdf
files49505Juknis Implementasi KPP Stunting_ISBN_13072021.pdffiles49505Juknis Implementasi KPP Stunting_ISBN_13072021.pdf
files49505Juknis Implementasi KPP Stunting_ISBN_13072021.pdfYanti319948
 
2.keberkesanan program pemp
2.keberkesanan program pemp2.keberkesanan program pemp
2.keberkesanan program pempdara aisyah
 
1.0 Kebijakan PKH 2017.pptx
1.0 Kebijakan PKH 2017.pptx1.0 Kebijakan PKH 2017.pptx
1.0 Kebijakan PKH 2017.pptxEndrikGdhe1
 
Buku juknis jampersal final versi cetak
Buku juknis jampersal final versi cetakBuku juknis jampersal final versi cetak
Buku juknis jampersal final versi cetakDR Irene
 
Juknis jaminan persalinan
Juknis jaminan persalinanJuknis jaminan persalinan
Juknis jaminan persalinanmajalah Bidan
 
KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTRIAN KESEHATAN DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN SANITA...
KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTRIAN KESEHATAN DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN SANITA...KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTRIAN KESEHATAN DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN SANITA...
KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTRIAN KESEHATAN DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN SANITA...M Handoko
 
16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)
16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)
16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)Massaputro Delly TP
 
files525185. BEST PRACTISE STUNTING SUMEDANG.pdf
files525185. BEST PRACTISE  STUNTING SUMEDANG.pdffiles525185. BEST PRACTISE  STUNTING SUMEDANG.pdf
files525185. BEST PRACTISE STUNTING SUMEDANG.pdfRudyArisPurwanto
 

Similaire à Rapat pleno tnp2 k pkh update 19072011 (20)

Laporan Tahunan Program AIPMNH
Laporan Tahunan Program AIPMNHLaporan Tahunan Program AIPMNH
Laporan Tahunan Program AIPMNH
 
Ppa pkh
Ppa pkhPpa pkh
Ppa pkh
 
Paparan menppn -20100427221037__2
Paparan menppn -20100427221037__2Paparan menppn -20100427221037__2
Paparan menppn -20100427221037__2
 
Pbme kota palangkaraya
Pbme kota palangkarayaPbme kota palangkaraya
Pbme kota palangkaraya
 
Webinar-PAUD_Dirjen_Bangda_KONVERGENSI-PEMENUHAN-LAYANAN-PENDIDIKAN-ANAK-USIA...
Webinar-PAUD_Dirjen_Bangda_KONVERGENSI-PEMENUHAN-LAYANAN-PENDIDIKAN-ANAK-USIA...Webinar-PAUD_Dirjen_Bangda_KONVERGENSI-PEMENUHAN-LAYANAN-PENDIDIKAN-ANAK-USIA...
Webinar-PAUD_Dirjen_Bangda_KONVERGENSI-PEMENUHAN-LAYANAN-PENDIDIKAN-ANAK-USIA...
 
Buku-Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).pdf
Buku-Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).pdfBuku-Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).pdf
Buku-Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).pdf
 
Ringkasan_Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMK...
Ringkasan_Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMK...Ringkasan_Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMK...
Ringkasan_Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMK...
 
Kebijakan Kemendagri dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi - Bangda
Kebijakan Kemendagri dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi - BangdaKebijakan Kemendagri dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi - Bangda
Kebijakan Kemendagri dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi - Bangda
 
Tugas_Kelompok_Policy_Brief_PUPR.pdf KEBERLANJUTAN PROGRAM PENYEDIAAN AIR MIN...
Tugas_Kelompok_Policy_Brief_PUPR.pdf KEBERLANJUTAN PROGRAM PENYEDIAAN AIR MIN...Tugas_Kelompok_Policy_Brief_PUPR.pdf KEBERLANJUTAN PROGRAM PENYEDIAAN AIR MIN...
Tugas_Kelompok_Policy_Brief_PUPR.pdf KEBERLANJUTAN PROGRAM PENYEDIAAN AIR MIN...
 
Bintek dprd kota mataram
Bintek dprd kota mataramBintek dprd kota mataram
Bintek dprd kota mataram
 
Stranas_Percepatan_Pencegahan_Anak_Kerdil.pdf
Stranas_Percepatan_Pencegahan_Anak_Kerdil.pdfStranas_Percepatan_Pencegahan_Anak_Kerdil.pdf
Stranas_Percepatan_Pencegahan_Anak_Kerdil.pdf
 
files49505Juknis Implementasi KPP Stunting_ISBN_13072021.pdf
files49505Juknis Implementasi KPP Stunting_ISBN_13072021.pdffiles49505Juknis Implementasi KPP Stunting_ISBN_13072021.pdf
files49505Juknis Implementasi KPP Stunting_ISBN_13072021.pdf
 
2.keberkesanan program pemp
2.keberkesanan program pemp2.keberkesanan program pemp
2.keberkesanan program pemp
 
1.0 Kebijakan PKH 2017.pptx
1.0 Kebijakan PKH 2017.pptx1.0 Kebijakan PKH 2017.pptx
1.0 Kebijakan PKH 2017.pptx
 
Buku juknis jampersal final versi cetak
Buku juknis jampersal final versi cetakBuku juknis jampersal final versi cetak
Buku juknis jampersal final versi cetak
 
Juknis jaminan persalinan
Juknis jaminan persalinanJuknis jaminan persalinan
Juknis jaminan persalinan
 
Juknis jaminan persalinan
Juknis jaminan persalinanJuknis jaminan persalinan
Juknis jaminan persalinan
 
KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTRIAN KESEHATAN DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN SANITA...
KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTRIAN KESEHATAN DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN SANITA...KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTRIAN KESEHATAN DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN SANITA...
KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTRIAN KESEHATAN DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN SANITA...
 
16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)
16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)
16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)
 
files525185. BEST PRACTISE STUNTING SUMEDANG.pdf
files525185. BEST PRACTISE  STUNTING SUMEDANG.pdffiles525185. BEST PRACTISE  STUNTING SUMEDANG.pdf
files525185. BEST PRACTISE STUNTING SUMEDANG.pdf
 

Plus de khoiril anwar

Peta politik indonesia 1977 2014
Peta politik indonesia 1977   2014Peta politik indonesia 1977   2014
Peta politik indonesia 1977 2014khoiril anwar
 
Peta 80 dapil pemilu 2019
Peta 80 dapil pemilu 2019Peta 80 dapil pemilu 2019
Peta 80 dapil pemilu 2019khoiril anwar
 
Kebijakan dan program konservasi energi
Kebijakan dan program konservasi energiKebijakan dan program konservasi energi
Kebijakan dan program konservasi energikhoiril anwar
 
BANK WAKAF UMKM Bagi Investasi & Pendanaan UMKM
BANK WAKAF UMKM Bagi Investasi & Pendanaan UMKMBANK WAKAF UMKM Bagi Investasi & Pendanaan UMKM
BANK WAKAF UMKM Bagi Investasi & Pendanaan UMKMkhoiril anwar
 
Using google apps in 7 easy steps
Using google apps in 7 easy stepsUsing google apps in 7 easy steps
Using google apps in 7 easy stepskhoiril anwar
 
Pengawasan Post Market Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen
Pengawasan Post Market Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk KomplemenPengawasan Post Market Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen
Pengawasan Post Market Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemenkhoiril anwar
 
Pengawasan Pre Market Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
Pengawasan Pre Market Obat Tradisional dan Suplemen KesehatanPengawasan Pre Market Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
Pengawasan Pre Market Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatankhoiril anwar
 
Program Monitoring Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen
Program Monitoring Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk KomplemenProgram Monitoring Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen
Program Monitoring Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemenkhoiril anwar
 
Efek Samping Kosmetik
Efek Samping KosmetikEfek Samping Kosmetik
Efek Samping Kosmetikkhoiril anwar
 
Pendaftaran Iklan Obat Tradisional dan Suplemen Makanan
Pendaftaran Iklan Obat Tradisional dan Suplemen MakananPendaftaran Iklan Obat Tradisional dan Suplemen Makanan
Pendaftaran Iklan Obat Tradisional dan Suplemen Makanankhoiril anwar
 
Keamanan Obat Tradisional dan Suplemen Makanan
Keamanan Obat Tradisional dan Suplemen MakananKeamanan Obat Tradisional dan Suplemen Makanan
Keamanan Obat Tradisional dan Suplemen Makanankhoiril anwar
 
Program monitoring efek samping obat tradisional, suplemen makanan dan kosmet...
Program monitoring efek samping obat tradisional, suplemen makanan dan kosmet...Program monitoring efek samping obat tradisional, suplemen makanan dan kosmet...
Program monitoring efek samping obat tradisional, suplemen makanan dan kosmet...khoiril anwar
 
Badan Pengawasan Obat dan Makanan
Badan Pengawasan Obat dan MakananBadan Pengawasan Obat dan Makanan
Badan Pengawasan Obat dan Makanankhoiril anwar
 
Registrasi Obat dan Produk Biologi
Registrasi Obat dan Produk BiologiRegistrasi Obat dan Produk Biologi
Registrasi Obat dan Produk Biologikhoiril anwar
 
Tata cara pelaporan Efek Samping Obat Tradisional
Tata cara pelaporan Efek Samping Obat TradisionalTata cara pelaporan Efek Samping Obat Tradisional
Tata cara pelaporan Efek Samping Obat Tradisionalkhoiril anwar
 
Biografi Tokoh Alumni di HMIpedia
Biografi Tokoh Alumni di HMIpediaBiografi Tokoh Alumni di HMIpedia
Biografi Tokoh Alumni di HMIpediakhoiril anwar
 

Plus de khoiril anwar (20)

Dcs DPR Pemilu 2019
Dcs DPR Pemilu 2019Dcs DPR Pemilu 2019
Dcs DPR Pemilu 2019
 
Peta politik indonesia 1977 2014
Peta politik indonesia 1977   2014Peta politik indonesia 1977   2014
Peta politik indonesia 1977 2014
 
Peta 80 dapil pemilu 2019
Peta 80 dapil pemilu 2019Peta 80 dapil pemilu 2019
Peta 80 dapil pemilu 2019
 
Survey parpol 2019
Survey parpol 2019Survey parpol 2019
Survey parpol 2019
 
Kebijakan dan program konservasi energi
Kebijakan dan program konservasi energiKebijakan dan program konservasi energi
Kebijakan dan program konservasi energi
 
BANK WAKAF UMKM Bagi Investasi & Pendanaan UMKM
BANK WAKAF UMKM Bagi Investasi & Pendanaan UMKMBANK WAKAF UMKM Bagi Investasi & Pendanaan UMKM
BANK WAKAF UMKM Bagi Investasi & Pendanaan UMKM
 
Using google apps in 7 easy steps
Using google apps in 7 easy stepsUsing google apps in 7 easy steps
Using google apps in 7 easy steps
 
Menilai Pesan Iklan
Menilai Pesan IklanMenilai Pesan Iklan
Menilai Pesan Iklan
 
Pengawasan Post Market Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen
Pengawasan Post Market Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk KomplemenPengawasan Post Market Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen
Pengawasan Post Market Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen
 
Pengawasan Pre Market Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
Pengawasan Pre Market Obat Tradisional dan Suplemen KesehatanPengawasan Pre Market Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
Pengawasan Pre Market Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
 
Program Monitoring Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen
Program Monitoring Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk KomplemenProgram Monitoring Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen
Program Monitoring Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen
 
Efek Samping Kosmetik
Efek Samping KosmetikEfek Samping Kosmetik
Efek Samping Kosmetik
 
Pendaftaran Iklan Obat Tradisional dan Suplemen Makanan
Pendaftaran Iklan Obat Tradisional dan Suplemen MakananPendaftaran Iklan Obat Tradisional dan Suplemen Makanan
Pendaftaran Iklan Obat Tradisional dan Suplemen Makanan
 
Keamanan Obat Tradisional dan Suplemen Makanan
Keamanan Obat Tradisional dan Suplemen MakananKeamanan Obat Tradisional dan Suplemen Makanan
Keamanan Obat Tradisional dan Suplemen Makanan
 
Program monitoring efek samping obat tradisional, suplemen makanan dan kosmet...
Program monitoring efek samping obat tradisional, suplemen makanan dan kosmet...Program monitoring efek samping obat tradisional, suplemen makanan dan kosmet...
Program monitoring efek samping obat tradisional, suplemen makanan dan kosmet...
 
Badan Pengawasan Obat dan Makanan
Badan Pengawasan Obat dan MakananBadan Pengawasan Obat dan Makanan
Badan Pengawasan Obat dan Makanan
 
Registrasi Obat dan Produk Biologi
Registrasi Obat dan Produk BiologiRegistrasi Obat dan Produk Biologi
Registrasi Obat dan Produk Biologi
 
Tata cara pelaporan Efek Samping Obat Tradisional
Tata cara pelaporan Efek Samping Obat TradisionalTata cara pelaporan Efek Samping Obat Tradisional
Tata cara pelaporan Efek Samping Obat Tradisional
 
Biografi Tokoh Alumni di HMIpedia
Biografi Tokoh Alumni di HMIpediaBiografi Tokoh Alumni di HMIpedia
Biografi Tokoh Alumni di HMIpedia
 
HMIpedia
HMIpediaHMIpedia
HMIpedia
 

Rapat pleno tnp2 k pkh update 19072011

  • 1. SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERBAIKAN DAN PERLUASANPROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) SEKRETARIAT TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TNP2K) PAPARAN PADA RAPAT PLENO TNP2K, JAKARTA, 20 JULI 2011
  • 2. PRIORITASJANGKA PENDEK–MENENGAH TNP2K UnifikasiSistemPentargetanNasional MenyempurnakanPelaksanaanBantuanSosialKesehatanuntukKeluargaMiskin MenyempurnakanPelaksanaandanMemperluasCakupan Program KeluargaHarapan Integrasi Program PemberdayaanMasyarakatLainnyakedalam PNPM DimonitorMelaluiInpres No. 1/2010 tentangPercepatanPelaksanaanPrioritas Pembangunan NasionalTahun 2010; danInpres No. 3/2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan 2 2
  • 3. NEGARA-NEGARA YANG MELAKSANAKAN PROGRAM CONDITIONAL CASH TRANSFER HarianKompas, 11 Juni 2011 3 3
  • 4. PROGRAM KELUARGA HARAPAN - PKHBANTUAN TUNAI BERSYARAT (Conditional Cash Transfer) PKH adalah program perlindungan sosial melalui pemberian uang tunai kepada KeluargaSangatMiskin, selamakeluargatersebutmemenuhikewajibannya. Kewajiban: Memeriksakan anggota keluarganya (IbuHamildanBalita) ke fasilitas kesehatan (Puskesmas, dll). Menyekolahkan anaknya dengan tingkat kehadiran sesuai ketentuan. Tidakadaketentuanmengenaipemakaianuangtunai yang diberikankepadakeluargapenerima PKH 4 4
  • 5. PROGRAM KELUARGA HARAPAN - PKHBANTUAN TUNAI BERSYARAT (Conditional Cash Transfer) PKH diarahkanuntukmembantukelompoksangatmiskindalammemenuhikebutuhanpendidikandankesehatan, selainmemberikankemampuankepadakeluargauntukmeningkatkanpengeluarankonsumsi. PKH diharapkandapatmengubahperilakukeluargasangatmiskinuntukmemeriksakanibuhamilkefasilitaskesehatan, danmengirimkananakkesekolahdanfasilitaskesehatan. Dalamjangkapanjang, PKH diharapkandapatmemutusmatarantaikemiskinanantar-generasi. 5 5
  • 6. PERSENTASE ANAK BERUMUR 10-17 TAHUN MENURUT JENIS KEGIATAN, 2009 Sumber: BPS, 2009 6 6
  • 7. PENETAPAN SASARAN PKH MENGGUNAKAN BASIS DATA TERPADU KriteriakepesertaanuntukPKH ditetapkanolehMenteriSosial: KeluargaSangatMiskin yang memiliki: IbuHamil/Nifas, Anakusia 0-6 tahun, Usia SD atau SMP, Usia 15-18 tahun yang belumselesaipendidikandasar KriteriaKepesertaan Program KeluargaHarapan Kriteriatersebutditerapkankepada Basis Data Terpadu yang berisikandaftarnamadanalamat 40% penduduk Indonesia dengan status sosialekonomiterendah Basis Data Terpadu Program PerlindunganSosial DihasilkandaftarnamadanalamatKeluargacalonpeserta PKH Program KeluargaHarapan 7 7
  • 8. CAKUPAN BASIS DATA TERPADU Basis Data Terpaduberisikandaftarnamadanalamat 40% penduduk Indonesia dengan status sosialekonomiterendah 40 % Bukan Miskin 24 % 120% GarisKemiskinan Hampir Miskin 12,49% GarisKemiskinan Miskin 5% 80% GarisKemiskinan Sangat Miskin 8 8
  • 9.
  • 10. KONDISI TERKINI PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) KONDISI TERKINI PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
  • 11. PKH TELAH DILAKSANAKAN SEBAGAI PROGRAM PILOT SEJAK TAHUN 2007 Sumber: KementerianSosial 11 11
  • 12. PKH TELAH BERJALAN SEBAGAI PROGRAM CONDITIONAL CASH TRANSFER Terlihatdari : (1) Verifikasikepatuhantelahberjalan (2) Keluargamengetahuikewajibannya (3) Program menerapkanpenaltiatasketidakpatuhan VERIFIKASI adalahkuncidaripelaksanaan CCT. Di awal 2011, 91% daripenerimamanfaat PKH telahdiverifikasi Juni 2011: terdapat total 1,7 jutaanggotakeluarga yang dipantauoleh PKH 12
  • 13. VERIFIKASI TELAH DIJALANKAN ATAS KEPATUHAN KELUARGA MENJALANKAN KEWAJIBAN % KeluargaSasaran yang terverifikasi Hasilspot check TNP2K menunjukkanbahwamayoritaskeluarga PKH mengetahuitentangkewajiban yang harusdipenuhi. Sumber: KementerianSosial 13 13
  • 14. PENALTI TELAH DITERAPKAN BAGI KELUARGA YANG TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN % KeluargaSasaran yang terkenapemotonganbantuan, Tahun 2010 PENALTIberupapemotonganbantuandikenakanbagikeluarga yang tidakmemenuhikewajiban Pembayarantahap I tidakadapenaltikarenalangsungdibayarkan. Verifikasimulaidilaksanakansetelahpembayarantahap I. Sumber: KementerianSosial 14 14
  • 15. HASIL EVALUASI DAMPAK KONDISI TERKINI PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
  • 16. BERBAGAI STUDI/ASSESSMENTTELAH DILAKUKAN LaporanAkhirEvaluasi Program PerlindunganSosial: Program Keluarga Harapan 2009 (BAPPENAS) PKH LaporanAkhir Spot Check PKH 2009 (KementerianSosial, PKH) PKH Spot Check 2010 (PusatPenelitianKesehatan, Universitas Indonesia) PKH Final Impact Evaluation Report of Indonesia’s Household Conditional Cash Transfer Program (World Bank 2010) PKH Operational Assessment reports (Ayala 2010, Tarcisio 2010) ADB Pro-Poor Planning and Budgeting Project Working Paper 5 – Two case studies on implementing Indonesian CCT program (BAPPENAS) Qualitative Impact Study for PNPM Generasi and PKH on the Provision and the Utilization of Maternal and Child Health Services and Basic Education Services in the Provinces of West Java and East Nusa Tenggara (SMERU 2011) PKH PER Report Draft (World Bank 2011) Spot Check PKH di 7 Kabupaten 2011 (TNP2K) 16 16
  • 17.
  • 18. Meskipun demikian belum diketahui dampak jangka panjang terhadap kesehatan. Biasanya diperlukan waktu yang lebih lama pelaksanaan program dan tidak terlihat pada 1-3 tahun pelaksanaan program.17 17
  • 19. DAMPAK PKH TERHADAPPENDIDIKAN Mendorong anak usia 6-15 tahun untuk tetap di sekolah, dantingkatketidakhadirananakdarikeluarga PKH relatifrendah Tidakterlihatpeningkatannyatapadatingkatpartisipasi SD ataupun SMP Partisipasi SD sudahtinggi Untuktingkat SLTP terkaitfaktora.l.: jadwalpenyaluran PKH tidaksesuaiwaktupendaftaran (April-Mei), danjumlahnyatidakselalumencukupiuntukpendaftaranke SMP. Belumterlihatspillover effect PKH terhadappenguranganpekerjaanak (pengurangansebesar 0,6% dantidaksignifikan). Mekanisme PKH perludisempurnakanuntukmenanganipekerjaanak Diduganilaibantuantunaitidakcukupbesaruntukmengkompensasipendapatanpekerjaanak PKH tidakbisamenjadisatu-satunya program menanganipekerjaanak. 18 18
  • 20.
  • 21.
  • 22. Jumlah kunjungan bumil meningkat (4percentage points)
  • 23. Anak usia 0-5 tahun yang ditimbang meningkat sekitar 7percentage points.
  • 24. Persalinan lebih banyak (8percentage points) dilakukan di fasilitas kesehatan.19 19
  • 25. ARAH STRATEGISPERLUASAN DAN PENGEMBANGAN PKH KONDISI TERKINI PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) PerluasanCakupan PKH Melayani 3 JutaKeluargaPadaTahun 2014
  • 26. ARAHPERLUASAN PKH (1) Pentargetan Data penerima PKH bersumberdari Basis Data Terpadu Peserta PKH adalahberbasiskankeluarga OtomatiskepesertaanJamkesmas, Raskin, danBantuanPendidikanuntukkeluarga PKH Pembayaran Dilakukantepatwaktuuntukmendukungpeningkatanpendaftarandisekolah Pembayaranmenggunakanrekeningpenerima (GIRO online) danpembayaran via bank (untuksekaligusmeningkatkanfinancial inclusion) Pembukaanrekening bank membutuhkan KTP Pembayaranuntukkeluargapenerima PKH yang barudilakukan minimal 2 kali setahun 21 21
  • 27. ARAHPERLUASAN PKH (2) PrinsipCakupan 2012 PKH disedikitnya 1 kabupaten/kotadisetiapprovinsi Mulai 2012 ekspansidikabupaten yang samadisetiapprovinsi (PrinsipSaturasi) Prioritasdaerahdenganangkakemiskinantinggi 2014 cakupankeluargasasaranmeliputiseluruhkeluargasangatmiskin Perencanaan 2012 Sumber: KementerianSosialdan TNP2K 22 22
  • 28. CAKUPAN DAERAH LOKASI PKH, TAHUN 2011 Kabupaten/KotaPenerima PKH Sumber: TNP2K danKemensos 23 23
  • 29. CAKUPAN PKH DI PROVINSI NAD PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM Kabupaten/KotaPenerima PKH Sumber: TNP2K danKemensos 24 24
  • 30. CAKUPAN PKH DIPROVINSI JAWA BARAT PROVINSI JAWA BARAT Kabupaten/KotaPenerima PKH Sumber: TNP2K danKemensos 25
  • 31. PERENCANAAN PKH s/d 2014 Sumber: KementerianSosialdan TNP2K Catatan: Agar dapatdialokasikan 2 kali pembayaranbagikeluargasasaranbaruditahun 2013 (sebesar 884 ribukeluarga), makadiperlukanaktifitaspersiapanpembayaranditahun 2012. Akanadadampakpadakomposisibiayaadministrasi, namunhaltersebutdapatdibenarkankarenaakanmenciptakanefisiensipelaksanaan program ditahunanggaranberikutnya. 26 26
  • 32. ESTIMASI CAKUPAN 2014UNTUK LAYANAN 3 JUTA KELUARGA PENERIMA PKH Menggunakaninformasi yang adasekarang, diproyeksikanbahwacakupanlayanan 3 jutakeluargapenerima PKH berartilayanankepada: Balita : 1,7 juta Anakusia SD : 3,0 juta Anakusia SMP : 1,1 juta Ibuhamil : 100 ribu Secara total berartipendampingan, verifikasi, danlayanankepada 5,9 jutaorangdariKeluargaSangatMiskin. 27 27
  • 33. KEBUTUHAN KELEMBAGAAN (INSTITUSIONAL) KONDISI TERKINI PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) PelayananUntuk 3 JutaKeluargaPadaTahun 2014 MembutuhkanPelaksanaanFungsi-fungsiPenting PKH DalamSuatuSistem Yang Efektif Dan Efisien
  • 34. TAHAP-TAHAP PELAKSANAAN PKH 1 2 3 PENTARGETAN DATA PERTEMUAN AWAL DAN VALIDASI VERIFIKASI PEMBAYARAN PEMUTAKHIRAN DATA 6 4 5 PenentuanlokasidanKeluargaSangatMiskinberdasarkankuotanasionaldanKeluargaSangatMiskindiKab/Kota Penyiapan data dasar, diperolahdaripenyedia data MemastikanKeluargaSangatMiskinsebagaipeserta PKH, melibatkanstakeholder, fasdik/faskes, KeluargaSangatMiskin Memastikankomitmen/kepatuhanKeluargaSangatMiskinmenjalankankewajiban Pembayarantahapawalberdasarkanvalidasi, tahapselanjutnyaberdasarkanverifikasidanpemutakhiran data Perbaikan data pesertasecaraperiodik 29 29
  • 35. STRUKTUR ORGANISASI – TINGKAT PUSAT Strukturorganisasiinimencerminkanfungsi-fungsi yang harusdijalankanagar PKH dapatmencakup 3 jutakeluargapenerima. Menggunakanbenchmarkinternasional, pelaksanaanfungsidibawahmembutuhkansekitar 100 orangstaf. 30 30
  • 36. DIMENSI TUGAS OPERASIONAL(DIBAGI DALAM KAWASAN TIMUR-TENGAH-BARAT) Penetapanprosedur Registrasipeserta Verifikasi / kepatuhan Layananpengaduan (complaints/grievances) Pemutakhiran data Monitoring program 31 31
  • 37.
  • 39. TOTAL KEBUTUHAN STAF Pusat 100 staf Berdasarkanperkiraanmenggunakanbenchmark internasional, makauntukmelayanisejumlah 3 jutakeluargasasaran, dibutuhkan total 8.960 orangstaf yang terbagiditingkatPusat, Provinsi, danKabupaten/Kota Provinsi 33 @ 20 staf = 360 staf Kabupaten / Kota 500 @ 17 staf = 8500 staf (1500 operator data, 6000 pendamping, 500 koordinatorkab/kota, 500 stafadministrasi) 33 33
  • 40. KOORDINASI ANTARLEMBAGA KONDISI TERKINI PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) Mensukseskan 3 Juta Keluarga Sasaran Pada Tahun 2014 Dibutuhkan Koordinasi Antar-K/L yang Kuat, karena PKH Adalah Program Nasional yang bersifat Lintas Sektoral
  • 41.
  • 42.
  • 43. KOMPLEMENTARITASPROGRAM (1) PKH BANTUAN PENDIDIKAN RASKIN JAMKESMAS Karenamencakupkeluargasangatmiskin, makapenerima PKH secaraotomatisadalahjugapenerimaJamkesmas, Raskin, danBantuanPendidikanuntukkeluargamiskin. Komplementaritas program diKlaster I memastikanbantuansosial yang sifatnyaterpadu. Alternatif: Kepesertaanotomatismenggunakankartupenerima PKH Setiaptahun PKH memberikandaftarpenerima PKH kepadaPengendaliJamkesmas, Raskin & BantuanPendidikan Sekretariat TNP2K dapatmenjadifasilitatorkomplementaritas program. 36 36
  • 44. KOMPLEMENTARITASPROGRAM (2) PKH PNPM GENERASI PNPM GenerasiadalahCommunity Conditional Cash Transfer, yang seyogyanyamerupakankomplementerdengan PKH  Komplementaritas program Klaster I danKlaster II. Sinkronisasilokasi PKH denganlokasi PNPM Generasi. SinkronisasikegiatanPendamping PKH danFasilitator PNPM. Pelibatankomunitasdalampemantauan/evaluasikegiatan (danremunerasi) Pendamping PKH. 37 37
  • 45. STRATEGI NASIONAL BANTUAN SOSIAL TERPADU BERBASIS KELUARGA - KLASTER 1 (INTEGRATED FAMILY BASED SOCIAL ASSISTANCE) 38 KesehatanDasar PKH 1 Jamkesmas (Seluruhpeserta PKH otomatispesertaJamkesmas) Catastrophic PendidikanDasar 2 PKH (s/d SLTP) Bantuanpendidikan (Terintegrasimemastikankeberlanjutanjenjang, Seluruhpeserta PKH otomatismendapatkanbantuanpendidikan) PendidikanTinggi Ketidakmampuan 3 Raskin PKH Cash for work Bantuantunai Dampakkebijakan Padakondisikrisisdimungkinkan program perlindunganlainnya

Notes de l'éditeur

  1. For 1st payment there is no enforcement or punishment for not meeting conditionality - this may create wrong perception that there are no conditions,
  2. PKH can improve targeting outcomes and improve cost-effectiveness by using the upcoming PPLS11 Database of Poor Households and eID systems to generate initial lists of verified poor and vulnerable households. Eligibility (according to program rules) can then be verified quickly without costly procedures.
  3. PKH can improve targeting outcomes and improve cost-effectiveness by using the upcoming PPLS11 Database of Poor Households and eID systems to generate initial lists of verified poor and vulnerable households. Eligibility (according to program rules) can then be verified quickly without costly procedures.
  4. Total staff = 112 staff Program Managers legal advisors, MonEv, Reporting and Admin = 16Budget Finance and recruitment = 31MIS = 14Personnel and training = 20Coordination and Public information = 11 ( coordination with MoH, MoNE, MoRA, BPS, PTPOS, MoHA, Operations = 20 (4 x managers + 16 Beneficiary Services)
  5. Provincial Staffing = 11 per province (363 provincial staff)Beneficiary Services = support to districts and collecting data on Registration, Verification/Compliance, Updates, Payments, Public Information