2. PENDAHULUAN
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 pasal 64 :
penilaian harus dilakukan secara berkesinambungan untuk
memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk
ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester,
dan ulangan kenaikan kelas,
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor
20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan :
dilaksanakan berdasarkan standar penilaian yang berlaku secara
nasional
Laporan hasil belajar berfungsi sebagai dokumen yang bisa diacu
oleh pendidikan tinggi dan perusahaan/industri yang ingin
mengetahui informasi lebih dalam tentang prestasi peserta didik
Sekolah dapat menentukan bentuk laporan hasil belajar peserta
didik yang sesuai dengan KTSP dan kebutuhannya namun tetap
harus mempertimbangkan kebermaknaan dan kegunaannya bagi
kepentingan peserta didik, para pemegang kepentingan lainnya,
dan mengacu pada struktur kurikulum yang telah ditetapkan
secara nasional
DIREKTORAT PEMBINAAN SMK - DEPDIKNAS
3. Tujuan Rapor
melaporkan hasil penilaian mata pelajaran
untuk semua kelompok mata pelajaran pada
setiap akhir semester kepada orang tua/wali
peserta didik dalam bentuk buku laporan
pendidikan
DIREKTORAT PEMBINAAN SMK - DEPDIKNAS
4. LAPORAN MENCAKUP:
1. Identitas peserta didik meliputi: (1) Nama Peserta Didik, (2)
Tempat dan Tanggal Lahir, (3) Nomor Induk, (4) Jenis Kelamin,
(5) Agama, (6) Alamat Lengkap, (7) Sekolah Asal, (8) Nomor dan
Tahun Ijazah Sekolah Asal, (9) Tanggal Diterima di SMK, (10)
Nama Orang Tua/Wali, (11) Alamat Lengkap Orang Tua/Wali, (12)
Pekerjaan Orang Tua/Wali.
2. Format Nilai Hasil Belajar peserta didik meliputi: nama Mata
Pelajaran, Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), nilai yang
diperoleh peserta didik, dan deskripsi kemajuan belajar peserta
didik.
3. Catatan Akhir Semester meliputi: (1) Kegiatan Belajar di Dunia
Usaha/Industri, (2) Pengembangan Diri dan Kepribadian, (3)
Ketidakhadiran, (4) Catatan Perhatian untuk Orang Tua/Wali, dan
(5) Pernyataan.
4. Catatan Akhir Pendidikan berisi antara lain Prestasi Khusus yang
pernah dicapai peserta didik selama menempuh masa pendidikan di
SMK
DIREKTORAT PEMBINAAN SMK - DEPDIKNAS
5. Format Raport
Nilai Hasil Belajar
No
Mata Pelajaran
KKM
Angka
I
Normatif
1
2
3
II
Adaptif
1
2
3
III
Produktif
1
2
3
4
IV
Muatan Lokal
1
DIREKTORAT PEMBINAAN SMK - DEPDIKNAS
Huruf
Predikat
Deskripsi Kemajuan
Belajar
6. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)
KKM adalah kriteria ketuntasan belajar (KKB)
yang ditentukan oleh satuan pendidikan
KKM setiap mata pelajaran ditentukan dengan
memperhatikan karakteristik peserta didik,
karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan
pendidikan melalui rapat dewan pendidik
DIREKTORAT PEMBINAAN SMK - DEPDIKNAS
7. KETENTUAN PENILAIAN
NILAI YANG DICANTUMKAN PADA RAPORT
ADALAH NILAI MATA PELAJARAN YANG TELAH
DICAPAI PESERTA DIDIK
NILAI STANDAR KOMPETENSI ADALAH NILAI
KOMPREHENSIF KD, atau NILAI TERENDAH KD
NILAI DAN DESKRIPSI KEMAJUAN BELAJAR
BOLEH DIKETIK DENGAN KOMPUTER
DIREKTORAT PEMBINAAN SMK - DEPDIKNAS
8. KRITERIA KENAIKAN KELAS
1. Kriteria kenaikan kelas ditentukan melalui rapat dewan
pendidik bagi satuan pendidikan yang menggunakan sistem
paket.
2. Kenaikan kelas didasarkan pada penilaian hasil belajar pada
semester dua, dengan pertimbangan SK/KD yang belum tuntas
pada semester satu harus dituntaskan sampai mencapai KKM
yang ditetapkan. Peserta didik yang belum mencapai KKM
harus mengikuti pembelajaran remedi.
3. Peserta didik dinyatakan tidak naik kelas ke kelas XI atau
kelas XII, apabila yang bersangkutan tidak mencapai
ketuntasan lebih dari 3 (tiga) mata pelajaran.
4. Peserta didik yang dinyatakan tidak naik kelas harus
mengulang seluruh pelajaran di tingkat tersebut.
5. Sekolah dapat menambah kriteria kenaikan kelas sesuai
dengan karakteristik, kemampuan dan kebutuhan setiap
sekolah.
DIREKTORAT PEMBINAAN SMK - DEPDIKNAS
9. Deskripsi Kemajuan Belajar
Menggambarkan pencapaian indikator yang
esensial, baik kelebihan mapupun
kekurangan
DIREKTORAT PEMBINAAN SMK - DEPDIKNAS
12. RAMBU-RAMBU
KKM ditetapkan pada awal tahun pelajaran
KKM ditetapkan oleh forum Dewan Pendidik
sekolah
Nilai KKM dinyatakan dalam bentuk bilangan bulat
dengan rentang 0 – 100
Nilai ketuntasan belajar maksimal adalah 100
Sekolah dapat menetapkan KKM dibawah nilai
ketuntasan belajar maksimal
Nilai KKM harus dicantumkan dalam LHBS
DIREKTORAT PEMBINAAN SMK - DEPDIKNAS
14. KRITERIA PENETAPAN KKM
• Kompleksitas (Kesulitan & Kerumitan)
• Daya dukung
• Intake siswa
PENETAPAN KKM :
menggunakan Format A
DIREKTORAT PEMBINAAN SMK - DEPDIKNAS
15. FORMAT A
Kriteria Ketuntasan Minimal
Kompetensi dasar dan
Indikator
DIREKTORAT PEMBINAAN SMK - DEPDIKNAS
Kriteria Penetapan
Ketuntasan
Kompleksitas Daya
dukung
Intake
Nilai
KKM
16. MENAFSIRKAN KRITERIA MENJADI NILAI
B. Dengan menggunakan rentang nilai pada setiap kriteria:
1.Kompleksitas :
2.Daya dukung :
3. Intake
:
- Tinggi = 50-64
- Sedang = 65-80
- Rendah = 81-100
- Tinggi = 81-100
- Sedang = 65-80
- Rendah = 50-64
- Tinggi = 81-100
- Sedang = 65-80
- Rendah = 50-64
Jika indikator memiliki Kriteria : kompleksitas sedang, daya dukung
tinggi dan intake sedang nilainya adalah rata-rata setiap nilai dari
kriteria yang kita tentukan.
Dalam menentukan rentang nilai dan menentukan nilai dari setiap
kriteria perlu kesepakatan dalam forum Dewan Pendidik di Sekolah.
DIREKTORAT PEMBINAAN SMK - DEPDIKNAS
17. MENAFSIRKAN KRITERIA MENJADI NILAI
C. Dengan memberikan pertimbangan professional judgment pada
setiap kriteria untuk menetapkan nilai :
1. Kompleksitas : - Tinggi
- Sedang
- Rendah
2. Daya dukung : - Tinggi
- Sedang
- Rendah
3. Intake
: - Tinggi
- Sedang
- Rendah
Contoh :
Jika indikator memiliki Kriteria : kompleksitas rendah, daya
Dukung tinggi dan intake siswa sedang maka dapat dikatakan
hanya satu komponen yang mempengaruhi untuk mencapai
ketuntasan maksimal 100 yaitu intake sedang. Jadi guru dapat
mengurangi nilai menjadi antara 90 – 80.
DIREKTORAT PEMBINAAN SMK - DEPDIKNAS
18. TINGKAT KOMPLEKSITAS
Tingkat kompleksitas ditentukan berdasarkan analisis guru
yang bersangkutan, dengan mempertimbangkan:
SDM
memahami Kompetensi yang harus dicapai Siswa
kreatif dan inovatif dalam melaksanakan
pembelajaran.
• WAKTU
cukup lama karena perlu pengulangan
• PENALARAN dan KECERMATAN siswa yang tinggi.
DIREKTORAT PEMBINAAN SMK - DEPDIKNAS
19. KEMAMPUAN SUMBERDAYA PENDUKUNG:
Tingkat daya dukung ditentukan oleh
manajemen sekolah berdasarkan
ketersediaan tenaga, sarana dan
prasarana pendidikan yang sangat
dibutuhkan, BOP,kepedulian stakeholders
sekolah
DIREKTORAT PEMBINAAN SMK - DEPDIKNAS
20. INTAKE (KEMAMPUAN RATA-RATA)
SISWA :
KKM Kelas X didasarkan pada hasil seleksi PSB, NUN, Rapor
kelas 3 SMP, test seleksi masuk atau psikotes
Rata-rata SKHUN/Rapor Kelas 3 SMP atau hasil Tes Seleksi
Masuk :
81 – 100 = tinggi
65 – 80 = sedang
50 – 64 = rendah
KKM Kelas XI dan XII didasarkan pada tingkat pencapaian
KKM siswa pada semester atau kelas sebelumnya
DIREKTORAT PEMBINAAN SMK - DEPDIKNAS
21. CONTOH PENENTUAN KKM
Kriteria Ketuntasan Minimal
Kompetensi Dasar dan Indikator
Kriteria Penetapan Ketuntasan
Kompleksitas
Daya
Dukung
Intake
1.1 Pengoperasian peralatan penukar panas
sederhana
Kondisi katup-katup pengendali aliran, sistem
perpipaan, dan alat kontrol peralatan dipastikan
berfungsi dengan baik
Nilai
KKM
74
sedang
75
tinggi
90
sedang
70
78,3
tinggi
55
sedang
80
sedang
70
68,3
Parameter kerja peralatan diatur mengikuti ketentuan
proses yang dilaksanakan dan dalam batas aman
peralatan.
sedang
78
tinggi
85
sedang
70
77,7
Langkah kerja untuk menghidupkan dan mematikan
peralatan harus mengikuti ketentuan perusahaan atau
manual peralatan
sedang
67
tinggi
82
sedang
70
73
Keseimbangan material dan kesetimbangan energi
operasional ditentukan dan dipastikan dari instruksi
kerja yang akan dilaksanakan
DIREKTORAT PEMBINAAN SMK - DEPDIKNAS