Dokumen tersebut memberikan ringkasan singkat tentang upaya pemberantasan korupsi di Jawa Tengah melalui kebijakan dan program antikorupsi pemerintah daerah. Beberapa fokus pemberantasan korupsi di Jawa Tengah pada tahun 2023 adalah perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan oleh APIP, manajemen aparatur sipil negara, optimalisasi pajak, manajemen barang milik daerah

1. MEMULIAKAN POLITIK
SEBAGAI JALAN PERJUANGAN
DAN PERUBAHAN
Wonosobo, 12 Juli 2023

2. ZAINUL ULUM, S.P., M.E., CFrA
- Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Antikorupsi APIP Jateng
(KEPAK APIP 33)
- Ketua II Komunitas Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangun
Integritas Jawa Tengah (KOMPAK-API JATENG)
Lisensi dan Sertifikasi:
• Asesor Manajemen Tata Kelola IT Pemerintah
– Kementerian KOMINFO (2018)
• Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
– LSP LKPP (2018)
• Penyuluh Anti Korupsi Muda - LSP Komisi
Pemberantasan Korupsi-RI (2020)
• Certified Fraud Auditor (CFrA) – LSP Auditor
Forensik Indonesia (2020)
• Auditor Ahli Madya – Pusbin Jabfung Auditor (2022)
• HP. 0856 4060 4922
• surel: zainulgrunge@gmail.com
• Twitter: @zainulgrunge
• Slideshare: https://s.id/slidezainul
Bukan siapa-siapa, hanya rakyat biasa yang
gelisah, yang memilih menyalakan suluh
daripada mengutuk kegelapan.

3. PENANGANAN TIPIKOR OLEH KPK (2004-2022)

4. PARA PELAKU KORUPSI
https://idsejarah.net/2018/12/apa-itu-kapitalisme.html
1. Birokrat Jahat
2. Politisi Busuk
3. Pengusaha Hitam
4. Orang baik yang
diam

5. POWER TENDS TO CORRUPT,
ABSOLUTE POWER CORRUPTS
ABSOLUTELY

6. KENA OTT BISA MENDADAK SETIAP WAKTU
MENDIDIK AGAR TIDAK KENA OTT BUTUH SEPANJANG WAKTU

7. STRATEGI Pemberantasan
Pendidikan dan
Kampanye, Peran
Serta Masyarakat
Menanamkan nilai-
nilai integritas agar
TIDAK INGIN
korupsi
PREEMPTIF
Perbaikan sistem,
koodinasi, supervisi,
monitoring
Mempersempit
kesempatan agar
TIDAK BISA korupsi.
PREVENTIF
Penindakan, OTT,
lidik, sidik, tuntut,
eksekusi
Memberikan efek
jera agar TIDAK
BERANI korupsi
REPRESIF

8. This Photos by Unknown Author is licensed under CC BY-NC
Kamu korupsi ya…?
Hloh, kok aku???
Korupsi kie opo tho, Nyet?
Meooong…..
Hasmbuh
…
8
KORUPSI???

10. ROBERT
KLITGAARD
1.Korupsi adalah suatu perilaku.
2.Melanggar hukum/menyimpang
dari norma dan moral.
3.Dilakukan untuk mendapatkan
keuntungan pribadi/kelompok.
4.Ada penyalahgunaan wewenang
dan kekuasaan.
5.Terjadi/dilakukan di lembaga
pemerintah atau swasta.

11. DEFINISI
KORUPSI
UU 31 TAHUN 1999
SETIAP ORANG yang secara
MELAWAN HUKUM melakukan
PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI
SENDIRI ATAU ORANG LAIN
ATAU SUATU KORPORASI yang
dapat MERUGIKAN KEUANGAN
NEGARA ATAU PEREKONOMIAN
NEGARA

12. 12
WOODGROVE
BANK

13. POLITICS IS ALL ABOUT POWER
POLITICS IS BRIDGING TO VIRTUE

14. ARTIDJO ALKOSTAR
“Korupsi politik lebih dahsyat dari korupsi biasa. Korupsi politik
adalah pelanggaran atas hak asasi rakyat, dampaknya adalah
terenggutnya hak-hak strategis rakyat. Selain mencederai sistem
demokrasi, korupsi politik akan menurunkan tingkat kepercayaan
publik terhadap partai politik dan Lembaga penyelenggara pemilu”

16. KENAPA ADA
KORUPSI?
GONE Theory
(Jack Bologne)
Triangle Fraud Theory
(Donald E. Cressey)
Diamond Fraud Theory (Wolfe & Hermanson))

17. ADA YANG SALAH DI DALAM DIRI KITA
MORAL
Benteng keimanan
kurang kuat,
kurang jujur, rasa
malu yang rendah
SIKAP/PERILAKU
Gaya hidup mewah/
konsumtif,
serakah,
iri
DUKUNGAN SOSIAL
Keluarga/pergaulan
permisif,
toleran atas perilaku
korupsi

18. Nilai dan budaya m
asyarakat, lebih me
nghormati orang ka
rena kekayaannya,
budaya memberi bi
ngkisan/tanda tresn
o/uang rokok, dll
SOSIAL
Memahami demokr
asi sekedar kontest
asi perebutan keku
asan, Rendahnya a
kuntabilitas keuang
an publik
POLITIK
Rendahnya law enf
orcement, aturan di
skriminatif, aturan t
umpang tindih/kont
radiksi, pasal multi
tafsir
HUKUM
Ketimpangan pend
apatan, terhalangn
ya akses pemenuh
an kebutuhan
EKONOMI
Kurangnya ketelad
anan, Akuntabilitas
rendah, Pengendali
an lemah
ORGANISASI
TERPENGARUH LINGKUNGAN EKSTERNAL

19. ANTIKORUPSI
semua tindakan, perkataan, atau perbuatan yang
menentang korupsi dan segala macam bentuknya

20. Pengaturan KEUANGAN
Partai Politik (UU 2/2011)
SUMBER DANA:
1. Iuran Anggota;
2. Sumbangan yang Sah
Menurut Hukum;
3. Bantuan Keuangan dari
APBN/APBD.
PELAPORAN:
1. Membuat Pembukuan;
2. Memelihara daftar
penyumbang dan jumlah
sumbangan;
3. Laporan terbuka publik,
dilakukan audit periodik.

21. Penyuapan,, patron
ase/nepotisme
Rekrutmen
Jual Beli Suara
Kontestasi
Penggelapan dalam
jabatan, penyalahgu
naan aset negara
Kampanye
Trading of Influence,
Konflik Kepentingan
Policy Making

22. PARADOKS ANTIKORUPSI
JANGAN BERDEBAT, TAPI BERAKSI
Mendebatkan mana yang lebih dahulu diperbaiki, apakah sistemnya
dulu atau orangnya dulu seperti berdebat duluan mana ayam dan
telur
ORANG BAIK
Orang baik tidak akan mengambil kesempatan berbuat korupsi
meskipun ada kesempatan VS sebagus apapun sistem, orang jahat
akan mencari celah untuk korupsi.
SISTEM YANG BAGUS
Dalam sistem yang bagus, orang jahat tidak mempunyai kesempatan
korupsi VS pada sistem yang korup, manusia sebaik malaikat bisa
berubah menjadi sejahat iblis
01
02
03

23. KEBIJAKAN ANTIKORUPSI JAWA TENGAH
Pergub 60/2020:
Implementasi Insersi
Pendidikan Antikorupsi
pada SMA/SMK/SLB
Pergub 76/2018:
Pembangunan Budaya
Integritas.
Pergub 24/2021:
Pedoman Pengendalian
Gratifikasi
Pergub 43/2022:
sanksi bagi WL tidak melaporkan
LHKPN/LHKASN
SK Gubernur 700/2 2020:
Unit Pengendalian
Gratifikasi
SK Gubernur 700/8 2018:
Perubahan SK Gubernur 700/
10 2017: Wajib Lapor LHKPN
di Lingkungan Pemerintah Pr
ovinsi Jawa Tengah
Pergub 10/2019:
Implementasi Pendidikan
Anti Korupsi.
Pergub 46/2020:
Pedoman Penanganan
Benturan Kepentingan
SK Gubernur 700/1 2022:
Komite Advokasi Daerah A
ntikorupsi Provinsi Jawa T
engah
SK Gubernur 700/4 2023:
Forum Penyuluh Antikorup
si dan Ahli Pembangun Int
egritas Jawa Tengah Mas
a Bakti 2023-2026

24. MCP Pemda sebagai Pelaporan Pencegahan
2023
2022
2021
2017 2019
2018 2020
Pelaporan disampaikan
secara manual (excel form)
Sebagian Pemda
Pelaporan disampaikan secara
online melalui korsupgah.go.id
542 Pemda
Pelaporan disampaikan secara online melalui JAGA.ID
542 Pemda
Program Pencegahan Korupsi
Daerah baru sebatas Rencana
Aksi. Belum ada fokus area,
indikator, dan subindikator
yang ditetapkan
Penentuan pada area dan
indikator. Dilengkapi dengan
pedoman, standar dok
kelengkapan, dan tata cara
penilaian. Substansi
mendorong regulasi dan tata
kelola pemerintahan umum
Penentuan pada area, indikator, dan
subindikator. Dilengkapi dengan
pedoman, standar dok kelengkapan,
dan tata cara penilaian. Substansi
mendorong tata kelola,
pemberdayaan APIP, penyelamatan
keuangan negara
2016
Pengelolaan
Bersama
MCP dg
Kemendagri
dan BPKP
Penajaman
Substansi;
Pencegahan
Petty
Corruption;
Pilkada
8 Area
48 Indikator
8 Area
44 Indikator
8 Area
38 Indikator
103
Subindikato
r
8 Area
34
Indikator
70
Subindikat
or
8 Area
38
Indikator
88
Subindikat
or
8 Area
30
Indikator
63
Subindikat
or
Rencana
Aksi pada
6 Provinsi
Fokus
pada:
APBD,
PBJ,
PTSP,
APIP,
SAMSAT,
TPP

25. FOKUS PEMBERANTASAN KORUPSI DAERAH 2023
Perencanaan dan
Penganggaran
q Pencegahan Penyalahgunaan Anggaran
q Kesesuaian Pokir, Program dan
Kegiatan dg RKPD dan RPJMD
q Pakta Integritas
q Pengawasan Bantuan Pemerintah
q Anggaran Pendidikan, Kesehatan, Dana
Transfer, Dana Desa
q Tidak ada hutang APBD
Pengadaan Barang dan
Jasa
q Lelang Dini
q Pengadaan Langsung
q Konsolidasi Pengadaan
q TKDN & e-Purchasing
q Reviu HPS dan Probity Audit PBJ
Strategis
q Survey Kepuasan Masyarakat
q Vendor Management System
Perizinan Pengawasan APIP
q Ketersediaan RTRW/ RDTR
q Penggunaan sistem online
q Media Publikasi
q Survey Kepuasan Masyarakat
q Optimalisasi PTSP
q TL Kendala Perizinan
q Pengawasan Perizinan dan Non
Perizinan
q Kapasitas dan Anggaran APIP
q Penguatan Kelembagaan APIP
q Objektivitas dan independensi APIP
q PUTT dan PWKKND
q Penanganan Pengaduan
q Reviu Tata Kelola
q Sosialisasi Antikorupsi
Manajemen ASN Optimalisasi Pajak Manajemen BMD Tata Kelola Desa
q Sistem Merit
q Evaluasi Jabatan
q Evaluasi Promosi, Rotasi, Mutasi
q Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan
ASN
q Manajemen Kinerja dan TPP
q Penegakan Kode Etik
q Kepatuhan LHKPN
q Database Pajak
q Inovasi Pajak
q Capaian Peningkatan dan
Penagihan Tunggakan Pajak
q Pengawasan dan Pemeriksaan
Pajak
q Database BMD
q Rekonsiliasi dan Inventarisasi
q Penguasaan Fisik BMD
q Sertifikasi BMD
q Penertiban BMD
q Pakta Integritas dan Sosialisasi
Pemanfaatan BMD
q Pengelolaan APBDes melalui
SISKEUDES
q Konsolidasi APBDes
q Publikasi dan Transparansi
q Database Aset Desa
q Audit Keuangan dan Pembinaan
Desa

26. TERIMAKASIH
#SETIALAHPADAKEBAIKAN
DEMI INDONESIA YANG LEBIH BAIK