SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  56
MENUJU FASILITAS YANBLIK
ANTIKORUPSI
Disampaikan pada Pelatihan Pelayanan Terpadu Penyakit Tidak
Menular di FKTP Angkatan III 13 Mei 2023
ZAINUL ULUM, S.P., M.E., CFrA
- Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Antikorupsi APIP Jateng
(KEPAK APIP 33)
- Ketua II Komunitas Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangun
Integritas Jawa Tengah (KOMPAK-API JATENG)
Bukansiapa-siapa,hanyarakyatbiasayang
gelisah,yangmemilihmenyalakansuluhdaripada
mengutukkegelapan.
Lisensi dan Sertifikasi:
• Asesor Manajemen Tata Kelola IT Pemerintah – Kementerian
Kementerian KOMINFO (2018)
• Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah – LSP LKPP (2018)
• HP.085640604922
• Surel:zainulgrunge@gmail.com
• Twitter:@zainulgrunge
• Slideshare:s.id/slidezainul
APAGUNANYAMATERIANTI
KORUPSI?
Implementasi Pergub Jateng 10/2019
Petugas Yanblik Jateng harus mampu
membangun SIKAP ANTI KORUPSI
TUJUANBERNEGARA:
-Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia
Memajukan kesejahteraan umum
Mencerdaskan kehidupan bangsa
Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial
IMAJIBURUKYANKESKITA
TATAKELOLAFASYANKES?
PELAYANANPUBLIKTIDAKBERORIENTASIPELAYANAN
KEBIJAKANPUBLIKTIDAKBIJAKSANA!
GAWATDARURATPELAYANANPUBLIK
SAYACUMANPEGAWAIUMBI-UMBIANMANA
MUNGKINKORUPSI…
https://idsejarah.net/2018/12/apa-itu-kapitalisme.html
PARA KORUPTOR:
1. Birokrat Jahat
2. Politisi Busuk
3. Pengusaha Hitam
4. Orang baik
yang diam
SIAPATIDAKPERNAHKORUPSI?
MENGGELEMBUNGKAN VOLUME
PEKERJAAN
This Photos by Unknown Author is licensed under CC BY-NC
Kamu korupsi ya…?
Hloh, kok aku???
Korupsi kie opo tho, Nyet?
Meooong…..
Hasmbuh…
12
DEFINISI
• SETIAP ORANG yang secara MELAWAN HUKUM
melakukan PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI
SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU
KORPORASI yang dapat MERUGIKAN KEUANGAN
NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA
Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 jo. UU 21/2001 tentang
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
PESANGUBERNURJAWATENGAH
KORUPSISTRUKTURAL
Terjadi akibat sistem yang berlaku
di suatu negara cenderung
mendorong individu yang tinggal di
negara tersebut untuk melakukan
korupsi.
INSENTIF UNTUK
MELAKUKAN KORUPSI
LEBIH BESAR DARIPADA
INSENTIF UNTUK TIDAK
KORUPSI
KENAPAADA
KORUPSI?
INTERNAL: ASPEK MORAL, SIKAP/PERILAKU,
SOSIAL
EKSTERNAL: ASPEK SOSIAL, POLITIS, HUKUM,
EKONOMI, ORGANISASI
FAKTOR
INTERNAL
ASPEK MORAL
• Benteng keimanan kurang kuat, rendahnya tingkat kejujuran dan rasa malu
ASPEK SIKAP/PERILAKU
• Menganut gaya hidup konsumstif, tidak sederhana, tamak/serakah
ASPEK SOSIAL
• Lingkungan keluarga dan pergaulan permisif dan menoleransi perilaku koruptif
FAKTOR
EKSTERNAL
ASPEK SOSIAL
• Nilai dan budaya masyarakat, lebih menghormati orang karena kekayaannya, budaya memberi bingkisan/tanda tresno, uang
rokok, dll
ASPEK POLITIS
• Memahami demokrasi sebagai suatu pertarungan untuk memperoleh kekuasan dan keuntungan
• Rendahnya akuntabilitas keuangan publik
ASPEK HUKUM/UNDANG-UNDANG
• Rendahnya law enforcement, aturan diskriminatif, aturan tumpang tindih/kontradiksi, pasal multi tafsir
ASPEK EKONOMI
• Ketimpangan penghasilan dan kebutuhan
ASPEK ORGANISASI
• Kurangnya keteladanan
• Ketidakjelasan target kinerja yang akan dicapai
• Akuntabilitas rendah
• Pengendalian lemah
PARADOKSPEMBERANTASANKORUPSI
 MANA YANG PERLU DIPERBAIKI LEBIH DAHULU,
APAKAH SISTEMNYA DULU VS ORANGNYA
DULU
 DENGAN SISTEM YANG BAIK, ORANG JAHAT
TIDAK MEMPUNYAI KESEMPATAN BERBUAT
KORUPSI VS DALAM SISTEM YANG KORUP,
MANUSIA SEBAIK MALAIKAT BISA BERUBAH
MENJADI SEJAHAT IBLIS
 ORANG BAIK SELALU MENAHAN DIRI TIDAK
MEMANFAATKAN KELEMAHAN SISTEM UNTUK
BERBUAT KORUPSI VS SEBAIK-BAIKNYA SISTEM
DIBANGUN, ORANG JAHAT SELALU MENCARI
PESANGUBERNURJAWATENGAH
AREARAWANKORUPSIFASYANKES
DANA
OPERASIONAL
PENGGELAPAN
ASET
PERSEDIAAN
PERIJINAN/REKOM
ENDASI
PENGADAAN
ALKES/OBAT
MODUSKORUPSIPADAFASYANKES
Markup belanja dan markdown penerimaan
Penyalahgunaan wewenang
Pemotongan/penyunatan
Suap/Gratifikasi
Pemerasan
1
3
5
PRINSIPANTIKORUPSI
9NILAIINTEGRITAS
GRATIFIKASIAKARKORUPSI
Pidana Korupsi
Suap/Pemerasan
Keserakahan
Berani Meminta
Rasionalisasi Gratifikasi
Biasa Menerima
Rasionalisasi nilai
budaya
Biasa Memberi
GRATIFIKASIAKARKORUPSI
35
(Pasal 12 C ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001)
38
-
BAGAIMANA KITA BERSIKAP JIKA TERJADI GRATIFIKASI?
GRATIFIKASIYANGWAJIBDILAPORKAN
GRATIFIKASIYANGTIDAKWAJIBDILAPORKAN
50
Pak Jojo sedang berusaha menjual asetnya berupa tanah.
Kebetulan ada pembeli yang berani membayar tanah yang
dimilikinya dengan harga tinggi, di atas harga pasaran tanah di
sekitarnya. Permasalahannya tanah milik Pak Jojo
diatasnamakan ibunya yang sudah meninggal 2 tahun lalu
sehingga untuk pengurusan jual beli memerlukan tanda tangan
adiknya yang ada di luar negeri. Pihak pembeli tanah
menghendaki urusan jual beli bisa selesai dalam minggu ini.
Apa yang harus dilakukan Pak Jojo?
a. Membelikan tiket pulang untuk adiknya yang di luar negeri
dan memintanya tandatangan persetujuan pelepasan hak
atas tanah setibanya di Indonesia
b. Membayar lebih kepada notaris yang mau menguruskan
jual beli tanah tanpa harus mendapat persetujuan adiknya
yang di luar negeri
51
Seorang pejabat urusan kepegawaian di salah satu instansi bernama
Bu Susan. Beliau karena jabatannya mempunyai kewenangan untuk
mengusulkan kenaikan pangkat pegawai-pegawai di instansi tersebut.
Bu Susi pejabat fungsional perawat di salah satu Puskesmas menemui
Bu Susan agar dibantu kenaikan jabatan menjadi Perawat Ahli Madya
dan kenaikan pangkat menjadi Pembina dengan motif menginginkan
kenaikan tunjangan dan TPP yang lebih besar karena sedang
membutuhkan biaya banyak untuk merenovasi rumahnya yang dibiayai
dari pinjaman salah satu bank. Persoalannya angka kredit Bu Susi
tidak memenuhi angka kredit minimal agar dapat diusulkan kenaikan
jabatan menjadi Perawat Ahli Madya. Pada pertemuan kesekiankalinya,
Bu Susan akhirnya menyanggupi membantu kenaikan jabatan dan
kenaikan pangkat Bu Susi namun meminta imbalan uang tunai sebesar
Rp15.000.000,00 di muka dan Rp10.000.000,00 setelah SK keluar.
Meskipun berat hati, Bu Susi juga bersedia untuk menyediakan uang
tunai yang diminta Bu Susan meskipun dengan berhutang lagi.
52
Pada salah satu tender yang Pak Kresna menjadi PPK, terdapat
beberapa nama perusahaan yang memasukkan penawaran.
Panitia Pengadaan sedang melakukan evaluasi di ruangan rapat,
tiba-tiba Pak Kresna masuk dan berpesan agar pemenang tender
nantinya adalah CV. Abal-Abal Jaya. Setelah dilihat dokumen
penawarannya, Panitia Pengadaan mengetahui bahwa ternyata
CV. Abal-Abal Jaya dikendalikan oleh Bu Banowati yang dikenal
sebagai Bu Kresna. Panitia Pengadaan menilai telah terjadi
pelanggaran etika pengadaan dan benturan kepentingan
sehingga sepakat untuk mengusulkan penyedia lain sebagai
calon pemenang tender. Saat diberikan surat hasil evaluasi
penawaran, Pak Kresna bersikeras tidak mau menandatangani
surat penetapan pemenang jika bukan CV. Abal-Abal Jaya yang
dimenangkan. Jika Saudara menjadi anggota panitia pengadaan,
apa langkah yang akan Saudara lakukan?
DAMPAK
KORUPSI
SANGA
T JAHA
T
KITA MEMBENCI
KORUPTOR DAN
KORUPSI
LAW
AN KORUPSI
!!
 Mulai dari diri sendiri
 Mulai dari hal yang kecil
 Mulai sekarang juga
53
TANTANGAN UNTUK NAKES:
MEMBENTUK KOMUNITAS-
KOMUNITAS ANTI KORUPSI :
1. DI TEMPAT KERJA.
2. DI LINGKUNGAN RUMAH.
3. DI LINGKUNGAN PERGAULAN.
MENJADI TELADAN ANTI
KORUPSI :
1. TRANSPARAN.
2. AKUNTABEL.
3. SEDERHANA.
4. BERORIENTASI PELAYANAN.
54
DAMPAK
KORUPSI
SANGA
T JAHA
T
KITA MEMBENCI
KORUPTOR DAN
KORUPSI
LAW
AN KORUPSI
!!
 Mulai dari diri sendiri
 Mulai dari hal yang kecil
 Mulai sekarang juga
NAKES BERINTEGRITAS
#MENOLAK TUNDUK PADAKORUPSI
MULAI HARI INI BERIKRAR UNTUK:
1. MENOLAK TERLIBAT, MELIBATKAN
DIRI DAN/A
TAU DILIBA
TKAN PADA
SEMUA JENISAKTIVITAS KORUPSI.
2. SELALU BERSETIA UNTUK
MENETAPI NILAI-NILAI KEBAIKAN
ANTI KORUPSI : JUJUR, MANDIRI,
ADIL, TANGGUNG JAWAB, BERANI,
SEDERHANA, PEDULI, DISIPLIN DAN
KERJAKERAS.
3. SETIAP MELIHAT, ATAU MENDENGAR
TERJADI KORUPSIAKAN
MELAPORKAN KEPADAAPARA
T
PENEGAK HUKUM SESUAI
KEWENANGANNYA.
55
56

Contenu connexe

Similaire à YANBLIK ANTI KORUPSI.pptx

Resiko Dalam Pengelolaan Dana Desa
Resiko Dalam Pengelolaan Dana DesaResiko Dalam Pengelolaan Dana Desa
Resiko Dalam Pengelolaan Dana DesaZainul Ulum
 
BUMD BERINTEGRITAS: IKHTIAR MENUJU BEBAS KORUPSI.pdf
BUMD BERINTEGRITAS: IKHTIAR MENUJU BEBAS KORUPSI.pdfBUMD BERINTEGRITAS: IKHTIAR MENUJU BEBAS KORUPSI.pdf
BUMD BERINTEGRITAS: IKHTIAR MENUJU BEBAS KORUPSI.pdfZainul Ulum
 
LA TYAS SIAP UPLOAD-digabungkan-dikonversi.docx
LA TYAS SIAP UPLOAD-digabungkan-dikonversi.docxLA TYAS SIAP UPLOAD-digabungkan-dikonversi.docx
LA TYAS SIAP UPLOAD-digabungkan-dikonversi.docxenggaaditya1
 
Seminar Rancangan Aktualisi nova Latsar CPNS Kab Bulukumba
Seminar Rancangan Aktualisi nova Latsar CPNS Kab BulukumbaSeminar Rancangan Aktualisi nova Latsar CPNS Kab Bulukumba
Seminar Rancangan Aktualisi nova Latsar CPNS Kab Bulukumbatemanna #LABEDDU
 
CM_MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK.pdf
CM_MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK.pdfCM_MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK.pdf
CM_MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK.pdfChairulMahsul
 
Intisari FS yang telah bersama dalam sebulan
Intisari FS yang telah bersama dalam sebulanIntisari FS yang telah bersama dalam sebulan
Intisari FS yang telah bersama dalam sebulandiansandyyyy8
 
Sambutan bupati wonosobo acara pembukaan bintek rsud
Sambutan bupati wonosobo acara pembukaan bintek rsudSambutan bupati wonosobo acara pembukaan bintek rsud
Sambutan bupati wonosobo acara pembukaan bintek rsudShintaDevi11
 
Pleno 090914 - Paparan Wamen PAN - RBSummit
Pleno 090914 - Paparan Wamen PAN - RBSummitPleno 090914 - Paparan Wamen PAN - RBSummit
Pleno 090914 - Paparan Wamen PAN - RBSummitKurniawan Saputra
 
Cepat berantas korupsi
Cepat berantas korupsiCepat berantas korupsi
Cepat berantas korupsiMuslihin Hilim
 
A750ecb9b0d484008b08b8bd2535981a
A750ecb9b0d484008b08b8bd2535981aA750ecb9b0d484008b08b8bd2535981a
A750ecb9b0d484008b08b8bd2535981aAMERASRIHAJIAHMAD
 
Jaringan pekerja kontrak kerajaan converted
Jaringan pekerja kontrak kerajaan convertedJaringan pekerja kontrak kerajaan converted
Jaringan pekerja kontrak kerajaan convertedAMERASRIHAJIAHMAD
 
RA Diah Worro.pptx
RA Diah Worro.pptxRA Diah Worro.pptx
RA Diah Worro.pptxEsTeler78
 
ANALISIS OPINI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAER...
ANALISIS OPINI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAER...ANALISIS OPINI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAER...
ANALISIS OPINI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAER...Krisnä Nurzämän
 
WAYAHE MENTHAS.pptx
WAYAHE MENTHAS.pptxWAYAHE MENTHAS.pptx
WAYAHE MENTHAS.pptxZainul Ulum
 
PELAYANAN KESEHATAN BERMARTABAT TANPA KORUPSI tanpa video.pptx
PELAYANAN KESEHATAN BERMARTABAT TANPA KORUPSI tanpa video.pptxPELAYANAN KESEHATAN BERMARTABAT TANPA KORUPSI tanpa video.pptx
PELAYANAN KESEHATAN BERMARTABAT TANPA KORUPSI tanpa video.pptxZainul Ulum
 
Sambutan bupati pangandaran dalam diklat penatausahaan keuangan
Sambutan bupati pangandaran dalam diklat penatausahaan keuanganSambutan bupati pangandaran dalam diklat penatausahaan keuangan
Sambutan bupati pangandaran dalam diklat penatausahaan keuanganDani Setiawan
 

Similaire à YANBLIK ANTI KORUPSI.pptx (20)

PBJ1.pptx
PBJ1.pptxPBJ1.pptx
PBJ1.pptx
 
Resiko Dalam Pengelolaan Dana Desa
Resiko Dalam Pengelolaan Dana DesaResiko Dalam Pengelolaan Dana Desa
Resiko Dalam Pengelolaan Dana Desa
 
BUMD BERINTEGRITAS: IKHTIAR MENUJU BEBAS KORUPSI.pdf
BUMD BERINTEGRITAS: IKHTIAR MENUJU BEBAS KORUPSI.pdfBUMD BERINTEGRITAS: IKHTIAR MENUJU BEBAS KORUPSI.pdf
BUMD BERINTEGRITAS: IKHTIAR MENUJU BEBAS KORUPSI.pdf
 
LA TYAS SIAP UPLOAD-digabungkan-dikonversi.docx
LA TYAS SIAP UPLOAD-digabungkan-dikonversi.docxLA TYAS SIAP UPLOAD-digabungkan-dikonversi.docx
LA TYAS SIAP UPLOAD-digabungkan-dikonversi.docx
 
Seminar Rancangan Aktualisi nova Latsar CPNS Kab Bulukumba
Seminar Rancangan Aktualisi nova Latsar CPNS Kab BulukumbaSeminar Rancangan Aktualisi nova Latsar CPNS Kab Bulukumba
Seminar Rancangan Aktualisi nova Latsar CPNS Kab Bulukumba
 
CM_MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK.pdf
CM_MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK.pdfCM_MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK.pdf
CM_MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Intisari FS yang telah bersama dalam sebulan
Intisari FS yang telah bersama dalam sebulanIntisari FS yang telah bersama dalam sebulan
Intisari FS yang telah bersama dalam sebulan
 
Implementasi SOP SOM.ppt
Implementasi SOP SOM.pptImplementasi SOP SOM.ppt
Implementasi SOP SOM.ppt
 
Sambutan bupati wonosobo acara pembukaan bintek rsud
Sambutan bupati wonosobo acara pembukaan bintek rsudSambutan bupati wonosobo acara pembukaan bintek rsud
Sambutan bupati wonosobo acara pembukaan bintek rsud
 
Risna karini
Risna kariniRisna karini
Risna karini
 
Pleno 090914 - Paparan Wamen PAN - RBSummit
Pleno 090914 - Paparan Wamen PAN - RBSummitPleno 090914 - Paparan Wamen PAN - RBSummit
Pleno 090914 - Paparan Wamen PAN - RBSummit
 
Cepat berantas korupsi
Cepat berantas korupsiCepat berantas korupsi
Cepat berantas korupsi
 
A750ecb9b0d484008b08b8bd2535981a
A750ecb9b0d484008b08b8bd2535981aA750ecb9b0d484008b08b8bd2535981a
A750ecb9b0d484008b08b8bd2535981a
 
Jaringan pekerja kontrak kerajaan converted
Jaringan pekerja kontrak kerajaan convertedJaringan pekerja kontrak kerajaan converted
Jaringan pekerja kontrak kerajaan converted
 
RA Diah Worro.pptx
RA Diah Worro.pptxRA Diah Worro.pptx
RA Diah Worro.pptx
 
ANALISIS OPINI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAER...
ANALISIS OPINI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAER...ANALISIS OPINI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAER...
ANALISIS OPINI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAER...
 
WAYAHE MENTHAS.pptx
WAYAHE MENTHAS.pptxWAYAHE MENTHAS.pptx
WAYAHE MENTHAS.pptx
 
PELAYANAN KESEHATAN BERMARTABAT TANPA KORUPSI tanpa video.pptx
PELAYANAN KESEHATAN BERMARTABAT TANPA KORUPSI tanpa video.pptxPELAYANAN KESEHATAN BERMARTABAT TANPA KORUPSI tanpa video.pptx
PELAYANAN KESEHATAN BERMARTABAT TANPA KORUPSI tanpa video.pptx
 
Sambutan bupati pangandaran dalam diklat penatausahaan keuangan
Sambutan bupati pangandaran dalam diklat penatausahaan keuanganSambutan bupati pangandaran dalam diklat penatausahaan keuangan
Sambutan bupati pangandaran dalam diklat penatausahaan keuangan
 
Bkn
BknBkn
Bkn
 

Plus de Zainul Ulum

Video CUMAN TEMPE.pptx
Video CUMAN TEMPE.pptxVideo CUMAN TEMPE.pptx
Video CUMAN TEMPE.pptxZainul Ulum
 
SEKOLAH BERINTEGRITAS.pdf
SEKOLAH BERINTEGRITAS.pdfSEKOLAH BERINTEGRITAS.pdf
SEKOLAH BERINTEGRITAS.pdfZainul Ulum
 
PELAYANAN KESEHATAN BERMARTABAT TANPA KORUPSI.pdf
PELAYANAN KESEHATAN BERMARTABAT TANPA KORUPSI.pdfPELAYANAN KESEHATAN BERMARTABAT TANPA KORUPSI.pdf
PELAYANAN KESEHATAN BERMARTABAT TANPA KORUPSI.pdfZainul Ulum
 
POLITIK BERINTEGRITAS.pdf
POLITIK BERINTEGRITAS.pdfPOLITIK BERINTEGRITAS.pdf
POLITIK BERINTEGRITAS.pdfZainul Ulum
 
MASYARAKAT ANTIKORUPSI.pdf
MASYARAKAT ANTIKORUPSI.pdfMASYARAKAT ANTIKORUPSI.pdf
MASYARAKAT ANTIKORUPSI.pdfZainul Ulum
 
POLITIK BERINTEGRITAS.pdf
POLITIK BERINTEGRITAS.pdfPOLITIK BERINTEGRITAS.pdf
POLITIK BERINTEGRITAS.pdfZainul Ulum
 
Transparansi dan Akuntabilitas Sekolah .pptx
Transparansi dan Akuntabilitas Sekolah .pptxTransparansi dan Akuntabilitas Sekolah .pptx
Transparansi dan Akuntabilitas Sekolah .pptxZainul Ulum
 
Ayo Mentas Trus Salin Klambi, Menatap Masa Depan Lupakan Kenangan Buruk Masa ...
Ayo Mentas Trus Salin Klambi, Menatap Masa Depan Lupakan Kenangan Buruk Masa ...Ayo Mentas Trus Salin Klambi, Menatap Masa Depan Lupakan Kenangan Buruk Masa ...
Ayo Mentas Trus Salin Klambi, Menatap Masa Depan Lupakan Kenangan Buruk Masa ...Zainul Ulum
 
Strategi Gerakan Penyuluh Anti Korupsi di APIP/Inspektorat
Strategi Gerakan Penyuluh Anti Korupsi di APIP/InspektoratStrategi Gerakan Penyuluh Anti Korupsi di APIP/Inspektorat
Strategi Gerakan Penyuluh Anti Korupsi di APIP/InspektoratZainul Ulum
 
Mempertanggungjawabkan dana hibah dari pemerintah
Mempertanggungjawabkan dana hibah dari pemerintahMempertanggungjawabkan dana hibah dari pemerintah
Mempertanggungjawabkan dana hibah dari pemerintahZainul Ulum
 
Pengawasan Belanja Hibah Pemerintah
Pengawasan Belanja Hibah PemerintahPengawasan Belanja Hibah Pemerintah
Pengawasan Belanja Hibah PemerintahZainul Ulum
 
Resiko Hukum Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
Resiko Hukum Pengadaan Barang Jasa PemerintahResiko Hukum Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
Resiko Hukum Pengadaan Barang Jasa PemerintahZainul Ulum
 
Peran Inspektorat Mengurangi Kesempatan Terjadinya Fraud pada BPR/BKK
Peran Inspektorat Mengurangi Kesempatan Terjadinya Fraud pada BPR/BKKPeran Inspektorat Mengurangi Kesempatan Terjadinya Fraud pada BPR/BKK
Peran Inspektorat Mengurangi Kesempatan Terjadinya Fraud pada BPR/BKKZainul Ulum
 
Peran Inspektorat Menghilangkan Perilaku Fraud pada PD BPR/BKK
Peran Inspektorat Menghilangkan Perilaku Fraud pada PD BPR/BKKPeran Inspektorat Menghilangkan Perilaku Fraud pada PD BPR/BKK
Peran Inspektorat Menghilangkan Perilaku Fraud pada PD BPR/BKKZainul Ulum
 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (RESIKO)
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (RESIKO)Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (RESIKO)
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (RESIKO)Zainul Ulum
 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (EVALUASI LINGKUNGAN PENGENDALIAN)
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (EVALUASI LINGKUNGAN PENGENDALIAN)Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (EVALUASI LINGKUNGAN PENGENDALIAN)
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (EVALUASI LINGKUNGAN PENGENDALIAN)Zainul Ulum
 

Plus de Zainul Ulum (20)

Video CUMAN TEMPE.pptx
Video CUMAN TEMPE.pptxVideo CUMAN TEMPE.pptx
Video CUMAN TEMPE.pptx
 
SEKOLAH BERINTEGRITAS.pdf
SEKOLAH BERINTEGRITAS.pdfSEKOLAH BERINTEGRITAS.pdf
SEKOLAH BERINTEGRITAS.pdf
 
PELAYANAN KESEHATAN BERMARTABAT TANPA KORUPSI.pdf
PELAYANAN KESEHATAN BERMARTABAT TANPA KORUPSI.pdfPELAYANAN KESEHATAN BERMARTABAT TANPA KORUPSI.pdf
PELAYANAN KESEHATAN BERMARTABAT TANPA KORUPSI.pdf
 
POLITIK BERINTEGRITAS.pdf
POLITIK BERINTEGRITAS.pdfPOLITIK BERINTEGRITAS.pdf
POLITIK BERINTEGRITAS.pdf
 
MASYARAKAT ANTIKORUPSI.pdf
MASYARAKAT ANTIKORUPSI.pdfMASYARAKAT ANTIKORUPSI.pdf
MASYARAKAT ANTIKORUPSI.pdf
 
POLITIK BERINTEGRITAS.pdf
POLITIK BERINTEGRITAS.pdfPOLITIK BERINTEGRITAS.pdf
POLITIK BERINTEGRITAS.pdf
 
TARIF.pptx
TARIF.pptxTARIF.pptx
TARIF.pptx
 
ANTI FRAUD.pptx
ANTI FRAUD.pptxANTI FRAUD.pptx
ANTI FRAUD.pptx
 
Transparansi dan Akuntabilitas Sekolah .pptx
Transparansi dan Akuntabilitas Sekolah .pptxTransparansi dan Akuntabilitas Sekolah .pptx
Transparansi dan Akuntabilitas Sekolah .pptx
 
LATSAR.pptx
LATSAR.pptxLATSAR.pptx
LATSAR.pptx
 
Ayo Mentas Trus Salin Klambi, Menatap Masa Depan Lupakan Kenangan Buruk Masa ...
Ayo Mentas Trus Salin Klambi, Menatap Masa Depan Lupakan Kenangan Buruk Masa ...Ayo Mentas Trus Salin Klambi, Menatap Masa Depan Lupakan Kenangan Buruk Masa ...
Ayo Mentas Trus Salin Klambi, Menatap Masa Depan Lupakan Kenangan Buruk Masa ...
 
Strategi Gerakan Penyuluh Anti Korupsi di APIP/Inspektorat
Strategi Gerakan Penyuluh Anti Korupsi di APIP/InspektoratStrategi Gerakan Penyuluh Anti Korupsi di APIP/Inspektorat
Strategi Gerakan Penyuluh Anti Korupsi di APIP/Inspektorat
 
Mempertanggungjawabkan dana hibah dari pemerintah
Mempertanggungjawabkan dana hibah dari pemerintahMempertanggungjawabkan dana hibah dari pemerintah
Mempertanggungjawabkan dana hibah dari pemerintah
 
Pengawasan Belanja Hibah Pemerintah
Pengawasan Belanja Hibah PemerintahPengawasan Belanja Hibah Pemerintah
Pengawasan Belanja Hibah Pemerintah
 
Resiko Hukum Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
Resiko Hukum Pengadaan Barang Jasa PemerintahResiko Hukum Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
Resiko Hukum Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
 
Peran Inspektorat Mengurangi Kesempatan Terjadinya Fraud pada BPR/BKK
Peran Inspektorat Mengurangi Kesempatan Terjadinya Fraud pada BPR/BKKPeran Inspektorat Mengurangi Kesempatan Terjadinya Fraud pada BPR/BKK
Peran Inspektorat Mengurangi Kesempatan Terjadinya Fraud pada BPR/BKK
 
Peran Inspektorat Menghilangkan Perilaku Fraud pada PD BPR/BKK
Peran Inspektorat Menghilangkan Perilaku Fraud pada PD BPR/BKKPeran Inspektorat Menghilangkan Perilaku Fraud pada PD BPR/BKK
Peran Inspektorat Menghilangkan Perilaku Fraud pada PD BPR/BKK
 
Kewirausahaan
KewirausahaanKewirausahaan
Kewirausahaan
 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (RESIKO)
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (RESIKO)Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (RESIKO)
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (RESIKO)
 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (EVALUASI LINGKUNGAN PENGENDALIAN)
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (EVALUASI LINGKUNGAN PENGENDALIAN)Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (EVALUASI LINGKUNGAN PENGENDALIAN)
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (EVALUASI LINGKUNGAN PENGENDALIAN)
 

YANBLIK ANTI KORUPSI.pptx

  • 1. MENUJU FASILITAS YANBLIK ANTIKORUPSI Disampaikan pada Pelatihan Pelayanan Terpadu Penyakit Tidak Menular di FKTP Angkatan III 13 Mei 2023
  • 2. ZAINUL ULUM, S.P., M.E., CFrA - Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Antikorupsi APIP Jateng (KEPAK APIP 33) - Ketua II Komunitas Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangun Integritas Jawa Tengah (KOMPAK-API JATENG) Bukansiapa-siapa,hanyarakyatbiasayang gelisah,yangmemilihmenyalakansuluhdaripada mengutukkegelapan. Lisensi dan Sertifikasi: • Asesor Manajemen Tata Kelola IT Pemerintah – Kementerian Kementerian KOMINFO (2018) • Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah – LSP LKPP (2018) • HP.085640604922 • Surel:zainulgrunge@gmail.com • Twitter:@zainulgrunge • Slideshare:s.id/slidezainul
  • 3. APAGUNANYAMATERIANTI KORUPSI? Implementasi Pergub Jateng 10/2019 Petugas Yanblik Jateng harus mampu membangun SIKAP ANTI KORUPSI
  • 4. TUJUANBERNEGARA: -Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia Memajukan kesejahteraan umum Mencerdaskan kehidupan bangsa Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial
  • 12. This Photos by Unknown Author is licensed under CC BY-NC Kamu korupsi ya…? Hloh, kok aku??? Korupsi kie opo tho, Nyet? Meooong….. Hasmbuh… 12
  • 13. DEFINISI • SETIAP ORANG yang secara MELAWAN HUKUM melakukan PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI yang dapat MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 jo. UU 21/2001 tentang PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
  • 14.
  • 15.
  • 16.
  • 18. KORUPSISTRUKTURAL Terjadi akibat sistem yang berlaku di suatu negara cenderung mendorong individu yang tinggal di negara tersebut untuk melakukan korupsi.
  • 19. INSENTIF UNTUK MELAKUKAN KORUPSI LEBIH BESAR DARIPADA INSENTIF UNTUK TIDAK KORUPSI
  • 20. KENAPAADA KORUPSI? INTERNAL: ASPEK MORAL, SIKAP/PERILAKU, SOSIAL EKSTERNAL: ASPEK SOSIAL, POLITIS, HUKUM, EKONOMI, ORGANISASI
  • 21. FAKTOR INTERNAL ASPEK MORAL • Benteng keimanan kurang kuat, rendahnya tingkat kejujuran dan rasa malu ASPEK SIKAP/PERILAKU • Menganut gaya hidup konsumstif, tidak sederhana, tamak/serakah ASPEK SOSIAL • Lingkungan keluarga dan pergaulan permisif dan menoleransi perilaku koruptif
  • 22. FAKTOR EKSTERNAL ASPEK SOSIAL • Nilai dan budaya masyarakat, lebih menghormati orang karena kekayaannya, budaya memberi bingkisan/tanda tresno, uang rokok, dll ASPEK POLITIS • Memahami demokrasi sebagai suatu pertarungan untuk memperoleh kekuasan dan keuntungan • Rendahnya akuntabilitas keuangan publik ASPEK HUKUM/UNDANG-UNDANG • Rendahnya law enforcement, aturan diskriminatif, aturan tumpang tindih/kontradiksi, pasal multi tafsir ASPEK EKONOMI • Ketimpangan penghasilan dan kebutuhan ASPEK ORGANISASI • Kurangnya keteladanan • Ketidakjelasan target kinerja yang akan dicapai • Akuntabilitas rendah • Pengendalian lemah
  • 23.
  • 24. PARADOKSPEMBERANTASANKORUPSI  MANA YANG PERLU DIPERBAIKI LEBIH DAHULU, APAKAH SISTEMNYA DULU VS ORANGNYA DULU  DENGAN SISTEM YANG BAIK, ORANG JAHAT TIDAK MEMPUNYAI KESEMPATAN BERBUAT KORUPSI VS DALAM SISTEM YANG KORUP, MANUSIA SEBAIK MALAIKAT BISA BERUBAH MENJADI SEJAHAT IBLIS  ORANG BAIK SELALU MENAHAN DIRI TIDAK MEMANFAATKAN KELEMAHAN SISTEM UNTUK BERBUAT KORUPSI VS SEBAIK-BAIKNYA SISTEM DIBANGUN, ORANG JAHAT SELALU MENCARI
  • 26.
  • 28. MODUSKORUPSIPADAFASYANKES Markup belanja dan markdown penerimaan Penyalahgunaan wewenang Pemotongan/penyunatan Suap/Gratifikasi Pemerasan 1 3 5
  • 31. GRATIFIKASIAKARKORUPSI Pidana Korupsi Suap/Pemerasan Keserakahan Berani Meminta Rasionalisasi Gratifikasi Biasa Menerima Rasionalisasi nilai budaya Biasa Memberi
  • 33.
  • 34.
  • 35. 35 (Pasal 12 C ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001)
  • 36.
  • 37.
  • 38. 38
  • 39. - BAGAIMANA KITA BERSIKAP JIKA TERJADI GRATIFIKASI?
  • 40.
  • 42.
  • 43.
  • 45.
  • 46.
  • 47.
  • 48.
  • 49.
  • 50. 50 Pak Jojo sedang berusaha menjual asetnya berupa tanah. Kebetulan ada pembeli yang berani membayar tanah yang dimilikinya dengan harga tinggi, di atas harga pasaran tanah di sekitarnya. Permasalahannya tanah milik Pak Jojo diatasnamakan ibunya yang sudah meninggal 2 tahun lalu sehingga untuk pengurusan jual beli memerlukan tanda tangan adiknya yang ada di luar negeri. Pihak pembeli tanah menghendaki urusan jual beli bisa selesai dalam minggu ini. Apa yang harus dilakukan Pak Jojo? a. Membelikan tiket pulang untuk adiknya yang di luar negeri dan memintanya tandatangan persetujuan pelepasan hak atas tanah setibanya di Indonesia b. Membayar lebih kepada notaris yang mau menguruskan jual beli tanah tanpa harus mendapat persetujuan adiknya yang di luar negeri
  • 51. 51 Seorang pejabat urusan kepegawaian di salah satu instansi bernama Bu Susan. Beliau karena jabatannya mempunyai kewenangan untuk mengusulkan kenaikan pangkat pegawai-pegawai di instansi tersebut. Bu Susi pejabat fungsional perawat di salah satu Puskesmas menemui Bu Susan agar dibantu kenaikan jabatan menjadi Perawat Ahli Madya dan kenaikan pangkat menjadi Pembina dengan motif menginginkan kenaikan tunjangan dan TPP yang lebih besar karena sedang membutuhkan biaya banyak untuk merenovasi rumahnya yang dibiayai dari pinjaman salah satu bank. Persoalannya angka kredit Bu Susi tidak memenuhi angka kredit minimal agar dapat diusulkan kenaikan jabatan menjadi Perawat Ahli Madya. Pada pertemuan kesekiankalinya, Bu Susan akhirnya menyanggupi membantu kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat Bu Susi namun meminta imbalan uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 di muka dan Rp10.000.000,00 setelah SK keluar. Meskipun berat hati, Bu Susi juga bersedia untuk menyediakan uang tunai yang diminta Bu Susan meskipun dengan berhutang lagi.
  • 52. 52 Pada salah satu tender yang Pak Kresna menjadi PPK, terdapat beberapa nama perusahaan yang memasukkan penawaran. Panitia Pengadaan sedang melakukan evaluasi di ruangan rapat, tiba-tiba Pak Kresna masuk dan berpesan agar pemenang tender nantinya adalah CV. Abal-Abal Jaya. Setelah dilihat dokumen penawarannya, Panitia Pengadaan mengetahui bahwa ternyata CV. Abal-Abal Jaya dikendalikan oleh Bu Banowati yang dikenal sebagai Bu Kresna. Panitia Pengadaan menilai telah terjadi pelanggaran etika pengadaan dan benturan kepentingan sehingga sepakat untuk mengusulkan penyedia lain sebagai calon pemenang tender. Saat diberikan surat hasil evaluasi penawaran, Pak Kresna bersikeras tidak mau menandatangani surat penetapan pemenang jika bukan CV. Abal-Abal Jaya yang dimenangkan. Jika Saudara menjadi anggota panitia pengadaan, apa langkah yang akan Saudara lakukan?
  • 53. DAMPAK KORUPSI SANGA T JAHA T KITA MEMBENCI KORUPTOR DAN KORUPSI LAW AN KORUPSI !!  Mulai dari diri sendiri  Mulai dari hal yang kecil  Mulai sekarang juga 53
  • 54. TANTANGAN UNTUK NAKES: MEMBENTUK KOMUNITAS- KOMUNITAS ANTI KORUPSI : 1. DI TEMPAT KERJA. 2. DI LINGKUNGAN RUMAH. 3. DI LINGKUNGAN PERGAULAN. MENJADI TELADAN ANTI KORUPSI : 1. TRANSPARAN. 2. AKUNTABEL. 3. SEDERHANA. 4. BERORIENTASI PELAYANAN. 54 DAMPAK KORUPSI SANGA T JAHA T KITA MEMBENCI KORUPTOR DAN KORUPSI LAW AN KORUPSI !!  Mulai dari diri sendiri  Mulai dari hal yang kecil  Mulai sekarang juga
  • 55. NAKES BERINTEGRITAS #MENOLAK TUNDUK PADAKORUPSI MULAI HARI INI BERIKRAR UNTUK: 1. MENOLAK TERLIBAT, MELIBATKAN DIRI DAN/A TAU DILIBA TKAN PADA SEMUA JENISAKTIVITAS KORUPSI. 2. SELALU BERSETIA UNTUK MENETAPI NILAI-NILAI KEBAIKAN ANTI KORUPSI : JUJUR, MANDIRI, ADIL, TANGGUNG JAWAB, BERANI, SEDERHANA, PEDULI, DISIPLIN DAN KERJAKERAS. 3. SETIAP MELIHAT, ATAU MENDENGAR TERJADI KORUPSIAKAN MELAPORKAN KEPADAAPARA T PENEGAK HUKUM SESUAI KEWENANGANNYA. 55
  • 56. 56