1. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
Latar Belakang Masalah
Pajak merupakan salah satu instrumen yang paling penting dalam menentukan
pendapatan suatu negara .mengingat peranan pajak yang sanagat penting bagi masyarakat
baik perkotaan /pedesaan serta pemerinta mewajibkan bahwa setiap warga negara
indonesia dikenai pajak ,sehingga terdapat peraturan yang telah ditetapkan oleh
pemerintah tentang pajak negara. Misalnya pajak bumi dan bangunan dikenakan atas bumi
atau bangunan dimana pajak bumi dan bangunan ini adalah orang yang badan secara nyata
mempunyai suatu hak atas bumi memiliki atau menguasai manfaat atas bangunan .pajak
bumi dan bangunan ini biasaya dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya
keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang
mempunyai suatu hak atasnya atau memperoreh manfaat dari padanya .
Pada umumnya permasalahan ini tidak jauh dari kehidupan di sekitar kita ,dimana
banyak wajib pajak yang tidak menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak karena
adanya suatu yang membuat mereka tidak melaksanakan pembayaran pajak di karenakan
minimnya perekonomian masyarakat setempat. Beberapa hal yang tidak memungkinkan
wajib pajak yang dimiliki wajib pajak salah satunya adalah perekonomian tetapi juga wajib
pajak sengaja lalai karena kurangnya perekonomian masyarakat tersebut .menurut
prof.dr.adriani pajak ialah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan)yang
terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan umum UUD dengan tidak dapat
prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk yang gunanya adalah untuk membiayai
pengeluaran pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan
pemerintahan.maka dengan ini pungsi pajak mempunyai peranan yang sangat penting
dalam kehidupan bernegara khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak
merupakan sumber pendapatan negara untuk membiyayai semua pengeluaran termasuk
pengeluaran pembangunan .berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN (PBB)
Latar Belakang Masalah
Pajak merupakan salah satu instrumen yang paling penting dalam menentukan
pendapatan suatu negara .mengingat peranan pajak yang sanagat penting bagi masyarakat
baik perkotaan /pedesaan serta pemerinta mewajibkan bahwa setiap warga negara
indonesia dikenai pajak ,sehingga terdapat peraturan yang telah ditetapkan oleh
pemerintah tentang pajak negara. Misalnya pajak bumi dan bangunan dikenakan atas bumi
atau bangunan dimana pajak bumi dan bangunan ini adalah orang yang badan secara nyata
mempunyai suatu hak atas bumi memiliki atau menguasai manfaat atas bangunan .pajak
bumi dan bangunan ini biasaya dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya
keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang
mempunyai suatu hak atasnya atau memperoreh manfaat dari padanya .
2. Pada umumnya permasalahan ini tidak jauh dari kehidupan di sekitar kita ,dimana
banyak wajib pajak yang tidak menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak karena
adanya suatu yang membuat mereka tidak melaksanakan pembayaran pajak di karenakan
minimnya perekonomian masyarakat setempat. Beberapa hal yang tidak memungkinkan
wajib pajak yang dimiliki wajib pajak salah satunya adalah perekonomian tetapi juga wajib
pajak sengaja lalai karena kurangnya perekonomian masyarakat tersebut .menurut
prof.dr.adriani pajak ialah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan)yang
terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan umum UUD dengan tidak dapat
prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk yang gunanya adalah untuk membiayai
pengeluaran pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan
pemerintahan.maka dengan ini pungsi pajak mempunyai peranan yang sangat penting
dalam kehidupan bernegara khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak
merupakan sumber pendapatan negara untuk membiyayai semua pengeluaran termasuk
pengeluaran pembangunan .berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai bebrapa fungsi
antara lain sebagai berikut.
Fungsi anggaran
a)Sebagai sumber pendapatan negara,pajak berpungsi untuk membiayai pengeluaran
negara untuk menjalankan tugas rutin negra dan melaksanakan pembangunan ,negara
membutuhkan biaya .
fungsi mengatur
b)pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak.
Fungsi stabilitas
c)dengan adanya pajak ,pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang
berhubungan dengan harga.
Tentunya dengan adanya PBB yang di keluarkan oleh pemerintah maka ini sangat
membantu masyarakat setempat dalam hal tujuan ini lebih baik sesuai dengan peraturan
yang di keluarkan oleh pemerintah.di mana dasar perhitungan pajak ini adalah nilai jual
kena pajak yang ditetapkan serendah rendahnya 20 persen dan setinggi tingginya 100
persen dari nilai jual kena pajak.dan besarnya persentase nilai jual kena pajak di tetapkan
dengan peraturan pemerintah dengan meperhatikan kondisi ekonomi.maka pemerintah
mengeluarkan peraturan atau perda sesuai dengan musrembang bersama.
1.Menimbang
a.Bahwa ditetapkan UU .no 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan redribusi daerah
menyebutkan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.
3. b.bahwa bumi dan bangunan memberikan keuntungan kedudukan sosial ekonomi yang
lebih baik bagi orang atau badan yang diperoleh manfaat.
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a han huruf b perlu
membentuk peraturan daerah tentang PBB pedesaan atau perkotaan.
2.Mengingat
1.UU no 6 tahun 1983.tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan lembaran
repuplik indonesia tahun 1983 no 49 tambahan lembaran negara RI .
2.UU no 20 tahun 2007 lebaran negara RI tahun 2007 no 85 tambahan lembaran negara RI
tahun 1997.
UU no 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa lembaran negara RI
nomor 3685 sebagai mana telah diubah dengan UU nomor 19 tahun 2000 lembaran negara
RI tahun 2000 nomor 129 tambahan lembaran negara RI nomor 3987.
Dengan adanya perda yang dikeluarkan pemerintah maka ini sangat mebantu
masyarakat indonesia agar lebih baik untuk kedepannya.
Kesimpulan
Kesimpulan dari pajak bumi dan bangunan(PBB) ini adalah:pajak negara dikenakan oleh
pemerintah kepada perkotaan dan pedesaan ini ialah agar masyarakat bisa membayar
pajak sesuai yang di sepakati oleh pemerintah dan berdasarkan undang –undang nomor 12
tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan sebagai mana telah diubah dengan undang –
undang nomor 12 tahun 1994.dan pajak bumi dan bangunan ini yang bersifat kebendaan
dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan
bangunan .
Saran
Sebagai warga negara indonesia wajib membayar pajak karena itu suatu kewajiaban
sebagai warga negara yang cinta terhadap negaranya.agar masyarakat bisa membangun dan
bisa meberikan yang terbaik untuk kedepannya.
bebrapa fungsi antara lain sebagai berikut.
Fungsi anggaran
a)Sebagai sumber pendapatan negara,pajak berpungsi untuk membiayai pengeluaran
negara untuk menjalankan tugas rutin negra dan melaksanakan pembangunan ,negara
membutuhkan biaya .
fungsi mengatur
4. b)pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak.
Fungsi stabilitas
c)dengan adanya pajak ,pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang
berhubungan dengan harga.
Tentunya dengan adanya PBB yang di keluarkan oleh pemerintah maka ini sangat
membantu masyarakat setempat dalam hal tujuan ini lebih baik sesuai dengan peraturan
yang di keluarkan oleh pemerintah.di mana dasar perhitungan pajak ini adalah nilai jual
kena pajak yang ditetapkan serendah rendahnya 20 persen dan setinggi tingginya 100
persen dari nilai jual kena pajak.dan besarnya persentase nilai jual kena pajak di tetapkan
dengan peraturan pemerintah dengan meperhatikan kondisi ekonomi.maka pemerintah
mengeluarkan peraturan atau perda sesuai dengan musrembang bersama.
1.Menimbang
a.Bahwa ditetapkan UU .no 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan redribusi daerah
menyebutkan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.
b.bahwa bumi dan bangunan memberikan keuntungan kedudukan sosial ekonomi yang
lebih baik bagi orang atau badan yang diperoleh manfaat.
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a han huruf b perlu
membentuk peraturan daerah tentang PBB pedesaan atau perkotaan.
2.Mengingat
1.UU no 6 tahun 1983.tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan lembaran
repuplik indonesia tahun 1983 no 49 tambahan lembaran negara RI .
2.UU no 20 tahun 2007 lebaran negara RI tahun 2007 no 85 tambahan lembaran negara RI
tahun 1997.
UU no 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa lembaran negara RI
nomor 3685 sebagai mana telah diubah dengan UU nomor 19 tahun 2000 lembaran negara
RI tahun 2000 nomor 129 tambahan lembaran negara RI nomor 3987.
Dengan adanya perda yang dikeluarkan pemerintah maka ini sangat mebantu
masyarakat indonesia agar lebih baik untuk kedepannya.
Kesimpulan
Kesimpulan dari pajak bumi dan bangunan(PBB) ini adalah:pajak negara dikenakan oleh
pemerintah kepada perkotaan dan pedesaan ini ialah agar masyarakat bisa membayar
pajak sesuai yang di sepakati oleh pemerintah dan berdasarkan undang –undang nomor 12
tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan sebagai mana telah diubah dengan undang –
5. undang nomor 12 tahun 1994.dan pajak bumi dan bangunan ini yang bersifat kebendaan
dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan
bangunan .
Saran
Sebagai warga negara indonesia wajib membayar pajak karena itu suatu kewajiaban
sebagai warga negara yang cinta terhadap negaranya.agar masyarakat bisa membangun dan
bisa meberikan yang terbaik untuk kedepannya.
