Dokumen tersebut membahas tentang kedaulatan negara berdasarkan UUD 1945. Ia menjelaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai UUD 1945. Dokumen tersebut juga membahas berbagai teori kedaulatan seperti kedaulatan raja, rakyat, negara, dan hukum serta pelopor pemikiran kedaulatan rakyat seperti Rousseau, Hobbes, dan Locke.

1. ASSALAMUALAIKUM W.W.
Ignorantia juris neminem excusat

2. Kelompok 1
Anggota :
1. Azizah Nur Farikha
2. Dwi Apriyanto
3. Rizqi Mandegani
4. Zufar Asyraf Al Hamid

3. Lembaga Negara Sesuai Dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Makna Kedaulatan Rakyat Sesuai Dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945
Macam Macam Kedaulatan
Sifat Pokok Kedaulatan Definisi
Asli
Permanen
Tunggal
Tidak
Terbatas
Teori Kedaulatan
Tuhan
Raja
Rakyat
Negara
Hukum
Teori
Perjanjian
Masyarakat
Thomas Hobbes Jhon Locke
Jean Jacques
Rousseau

4. Kedaulatan
Arti Kedaulatan Makna Kedaulatan
o Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi
yang dimiliki oleh negara (termasuk
dalam membuat dan menjalankan
undang-undang dan peraturan yang
meliputi dan mengatasi semua dan
harus diakui dan ditaati oleh semua).
o Kata kedaulatan merupakan hasil
terjemahan dari kata “souvereignity”
(Inggris); “souverainite” (Perancis);
“sovranus” (italia); “souvereiniteit”
(Belanda), yang berasal dari kata latin
“superanus/superanitas” yang berarti
“yang tertinggi(supreme)
1. Kemerdekaan, artinya negara itu bebas dan tidak
tergantung pada atau terikat oleh apapun juga
atau siapapun juga. Negara bebas untuk berbuat
atau tidak berbuat sesuatu dan berhak
menentukan sepenuhnya nasib sendiri
2. Kuasa tertinggi, artinya tidak ada kuasa diatas
kuasa negara. Siapapun atau kuasa apapun
harus tunduk pada kuasa negara
3. Kekuatan, atinya kemerdekaan dan kekuasaan
itu harus mempunyai kekuatan. Kekuasaan dan
kemerdekaan tidak cukup hanya pada
pernyaataan dan pengakuan saja, tetapi
haruslah terbukti bahwa ia benar-banar berlaku,
ditaati dan diikui oleh semua rakyat.

5. Sifat Pokok Kedaulatan
Ide kedaulatan pertama kali dikemukakan oleh
Jean Bodin, sarjana Perancis, dalam bukunya ‘six
books concerning on the state’.
Kedaulatan yang absolut/monolitk dari Jean bodin
mempunyai sifat :
a. Asli, artinya tidak diturunkan dari sesuatu
kekuasaan lain;
b. Tertinggi, artinya tidak ada kekuasaan lain
yang lebih tinggi yang dapat membatasi
kekuasaannya;
c. Kekal (permanen), artinya kekuasaan
negara berlangsung terus menerus tanpa
interupsi, tanpa putus-putus, meski
pemerintah dapat berganti-ganti, kepala
negara dapat mati, bahkan susunan
negara dapat berubah;
d. Tidak dapat dibagi-bagi (indivisible), karena
hanya ada satu kekuasaan tertinggi maka
kekuasaan itu tak dapat dibagi-bagi;
e. Tak dapat dialihkan, artinya tak dapat
dipindahkan kepada suatu badan lain, tak
dapat diserahkan, dilepaskan atau
dilimpahkan.
Sedangkan kedaulatan yang bersifat Relatif
mempunyai ciri-ciri yang sebaliknya.
Kedaulatan tidak monolitik, tetapi bisa
dualistik bahkan pluralistk. Misalnya
kedaulatan itu bisa dialokasikan atau
didelegasikan pada berbagai
badan/tangan sesuai degan bidang
kekuasaannya (misal dalam UUD1945
sebelum amandemen, kedaulatan berada
ditangan rakyat tetapi pelaksanaan
sepenuhnya diserahkan kepada MPR,
kemudian MPR memberi mandat kepada
presiden , dan seterusnya)

6. Macam Macam Kedaulatan
Kedaulatan ke dalam
dan kedaulatan ke luar
Kedaulatan politik dan
kedaulatan hukum
Kedaulatan de facto dan
kedaulatan de jure
1. Kedaulatan ke dalam (internal souverignity) ini
1. Kedaulatan de facto berarti adanya
bersifat ‘staatsrechtelijk’ sebagai kemampuan
untuk mengatur organisasi negara,
pembentukan hukum, susunan pradilan dan
sistem pemerintahan menurut kehendak dan
keinsyafan sendiri.
kedaulatan yang nyata untuk ditaati,
atau berdasarkan adanya pelaksanaan
yang nyata dari kekuasaan, tidak perlu
didasarkan atas hukum
2. Kedaulatan ke luar (external souverignity) ini
bersifat ‘volkenrechtelijk’ dan berupa
kemampuan untuk melaklukan hubungan-hubungan
2. kedaulatan de jure berarti kadaulatan
yang diakui oleh hukum (konstitusi) tidak
perlu yang berdaulat senyatanya
menjalankan kekuasaan atau ditaati
secara nyata. Yang penting secara
hukum berdaulat.
diplomatik dan perjanjian-perjanjian
antar bangsa, serta juga melakukan
peperangan untuk mempertahankan diri
terhadap serangan yang mungkin datang dari
pihak musuh.
1. Kedaulatan politik (political souverignity)
maksudnya kekuasaan tertinggi dalam
bidang politik yaitu berupa kekuasaan dari
rakyat secara keseluruhan dan disaat-saat
terkahir menentukan kedaulatan politik (misal
Pemilihan Umum adalah perwujudan
kedaulatan politik rakyat)
2. Kedaulatan hukum (legal souverignity),
kekuasaan tertinggi untuk membuat
peraturan-peraturan hukum. (misal DPR
bersama Presiden mempunyai legal
souverignity’ untuk membuat hukum yang
berupa undang-undang)

7. Teori Kedaulatan
Teori Kedaulatan
Tuhan
Teori Kedaulatan
Raja
Teori Kedaulatan
Rakyat
Teori Kedaulatan
Negara
Teori Kedaulatan
Hukum
Menurut teori ini, kekuasaan
tertinggi dalam negara adalah berasal dari
tuhan, jadi didasarkan pada agama. Teori
ini berkaitan dengan teokrasi tentang
negara baik mengenai pembenaran
eksistensi negara maupun asal mula
adanya negara yang dikembangkan pada
abad pertengahan. Pelopor terori
kedaulatan tuhan antara lain, Augustinus,
Thomas Aquino, Dante, dan Friedrich
julius stahl. Teori ini dijumpai didunia barat
maupun timur
Teori kedaulatan raja beranggapan
bahwa kekuasaan tertinggi terletak di
tangan raja sebagai penjelmaan
kehendak Tuhan.
Teori ini berabaggapan bahwa kekuasaan
hukum merupakan kekuasaan tertinggi
dalam Negara, hukum bersumber dari rasa
keadilan dan kesadaran hukum. Negara
melindungi hak-hak warga
Negara dan mewujudkan kesejahteraan
umum. Tokoh dari teori ini diantaranya
adalah Imanuel Kant, Hugo Krabe, dan Leon
Duguit
Teori kedaulatan rakyat menyatakan
bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu
negara berada di tangan rakyat. Teori ini
berusaha mengimbangi kekuasaan
Tunggal raja atau pemimpin agama.
Dengan demikian, teori kedaulatan rakyat
menyatakan bahwa Teori ini menjadi dasar
dari negara-negara demokrasi. Penganut
teori ini adalah Jhon Locke, Montesquieu
dan J.J Rousseau.
Teori ini beranggapan bahwa kekuasaan
pemerintah berasal dari kedaulatan negara
yang tidak terbatas. Negara yang
menciptakan hukum oleh karena itu Negara
tidak tunduk pada huku

8. Pelopor Kedaulatan Rakyat
J.J. Rousseau, berpendapat ,bahwa negara
dibentuk oleh kemauan rakyat secara
sukarela. Kemauan rakyat untuk membentuk
negara itu disebut kontrak sosial. Rousseau
juga berpendapat bahwa negara yang
terbentuk melalui perjanjian masyarakat
harus menjamin kebebasan dan persamaan.
Thomas Hobbes, berpendapat bahwa pada awalnya Negara
dalam John Lockekeadaan , berpendapat kacau balau bahwamanusia
sehingga timbul rasa takut
antara mempunyai warga. hak Menyadari pokok, yaitu semua hak itu, hidup,
timbul kesadaran warga
bahwa hak kemerdekaan, untuk menghilangkan dan hak milik.
kekacauan tersebut perlu
sebuah wadah atau Negara yang dipimpin oleh seorang raja
yang memiliki kekuasaan mutlak.
Montesquieu, beranggapan bahwa
kehidupan bernegara dapat teratur
dengan baik, sebaiknya kekuasaan dibagi
tiga, yaitu legislatif, eksekutif, dan
yudikatif.

9. Landasan Hukum Negara Indonesia
Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat.Landasan hukum
Negara Indonesia menganut kedaulatan rakyat ditegaskan dalam
a. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu “. . . Maka disusunlah
kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang
terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat . . .”
b. Pasal 1 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan “kedaulatan berada di
tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.
Dengan demikian pelaksaan kedaulatan rakyat ditentukan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
Selain menganut teori kedaulatan rakyat, Negara Republik Indonesia dipertegas dengan
kedaulatan hukum. Dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) dinyatakan “Negara Indonesia adalah Negara
hukum” dan dalam Pasal 27 ayat (1) “segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum
dan pemerintahan tanpa kecuali”.

10. Tibi Gratias Ago Pro Studio Vestro
Terima Kasih Atas Perhatiannya