Teks ini membahas tentang ilusi perencanaan dan penganggaran pembangunan di Indonesia. Ada beberapa masalah utama yaitu ketidakkonsistenan antara rencana dan realisasinya, lemahnya koordinasi antar instansi, dan kurangnya kapasitas SDM. Penulis bermimpi tentang reformasi struktur Bappenas menjadi lebih terdesentralisasi dengan fokus pada wilayah dan kabupaten untuk meningkatkan konsistensi antara rencana dan pelaks

1. umihanik.blogspot.com
Ilusi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Umi Hanik
Sejak berakhirnya perang dunia kedua wacana dan berbagai literatur tentang perencanaan
pembangunan cukup ramai diperbincangkan dan menjadi bahan yang tak kering untuk dikupas.
Umumnya perbincangan berkutat seputar bagaimana perencanaan dapat diimplementasikan. Atau
secara eksplisit bagaimana perencanaan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang ditulis dan
direncanakan oleh para perencana yang sudah capek‐capek sampai rambut rontok demi menyusun
dokumen perencanaan yang terbaik bagi negeri.
Telah menjadi isue lama juga, dan hal ini juga sudah dicoba dicarikan solusinya dalam berbagai
diskursus mulai dari sambil minum es kelapa muda di pelataran masjid sunda kelapa, di kantin PJP
Bappenas, Pujasera DPR, di lantai 13 BEJ, talang betutu, bahkan sampai seminar dan simposium di
berbagai hotel berbintang, termasuk di berbagai daerah. Ini‐pun baru tahap yang saya pernah ikut
terlibat langsung, belum lagi yang dilakukan para senior planner dan para petinggi lainnya. Berbagai
advisory dan tool yang paling sakti dan ampuh‐pun telah dicoba, ya akhirnya kita hanya bisa pasrah
dan menemukan satu kesepakatan dan kesimpulan menarik bahwa ‘konsistensi antara perencanaan
dan realisasi pembangunan’ adalah memang bukan budaya asli kita. Kita butuh waktu agak panjang
untuk dapat mengadopsi budaya asing ‘konsisten’ tersebut. Hehe, kurang lebih seperti itu kelakar
untuk menggambarkan betapa susahnya untuk konsisten pada rencana dan realisasi.
Boleh sedikit berbesar hati karena ternyata Indonesia tidak sendirian, menurut referensi yang ada
umumnya seluruh negara yang ada di dunia mengalami kendala yang sama utamanya negara‐negara
berkembang. Jangankan untuk lingkup negara yang cukup besar, untuk lingkup individu saja jika kita
mau jujur seringkali kita tidak bisa konsisten dengan rencana‐rencana yang sudah kita tetapkan,
bahkan seringkali dan banyak yang hidup tanpa rencana yang jelas. Follow with the flow aja,
mengalir seperti air, dan ikut kemana arah angin berhembus saja, toh takkan lari gunung dikejar,
garam di laut asam di gunung ketemu juga di cobekan, apalagi jika kita hidup ditengah filosofi jawa
yang sangat kental yang serba ‘nerimo ing pandum’, dan falsafah hidup lainnya dimana kita tidak
banyak dituntut untuk berencana.
Arthur Lewis dan Albert Waterson setidaknya mengidentifikasi masalah ketidakkonsistenan dalam
rencana dan realisasi ini disebabkan oleh enam hal utama yakni : 1) Seringkali dokumen rencana
yang ada hanya menjadi komoditas politik yang utopis; 2) Tidak mendapatkan dukungan politik dan
kurangnya kestabilan politik; 3) Minimnya koordinasi antar stakeholder pembangunan; 4) Kurang
dukungan data statistik dan informasi yang komprehensif untuk mendukung perencanan yang ideal
tapi realistis; 5) Lemahnya kapasitas SDM yang ada; dan 6) Administrasi pemerintahan yang belum
tertata dengan baik.
Para ahli‐pun yang telah mempelajari berbagai contoh dan best practise yang ada, agak sulit untuk
dapat merumuskan formula yang mujarab untuk mengatasi persoalan di atas. Akhirnya para ahli
hanya banyak berfokus pada teori‐teori dan prinsip perencanaan dibanding pada aspek praktiknya.
Ya wajar juga, para ahli toh juga manusia yang punya keterbatasan. Tapi paling tidak definisi
umihanik.blogspot.com

2. umihanik.blogspot.com
perencanaan yang dirumuskan oleh Albert Waterston dapat saya jadikan pegangan. Dia
menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan adalah melihat ke depan mengambil pilihan
berbagai alternatif dari kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan tersebut dengan terus
mengikuti agar supaya pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan.
Keyword‐nya adalah “terus mengikuti supaya pelaksanaannya tidak menyimpang”, dalam bayangan
saya ini sudah masuk kepada wilayah monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan untuk
selanjutnya saya sebut monev. Jadi solusi konsistensi ini terletak pada optimalnya peran monev.
Namun demikian sebelum kita bicara lebih jauh tentang monev, sebagai informasi saja desain monev
yang ada saat ini dengan berbagai regulasinya harus kita akui tak kalah ruwetnya dengan benang
kusut, butuh waktu dan tenaga ekstra tersendiri untuk mengurainya. Namun dalam mimpi atau ilusi
saya siang tadi, tampaknya dua masalah tersebut dapat begitu mudahnya diselesaikan. Bagaimana
caranya?
Dulu pada saat pemerintahan Gus Dur beredar rumor akan dibentuk dewan perencanaan nasional
untuk menggantikan Bappenas. Kecanggihan intelektual Gus Dur yang pada saat itu belum bisa
ditangkap secara harafiah, dianggap sebagai keputusan yang absurd dan ngawur karena hanya
mengandalkan bisikan‐bisikan murahan. Peran Bappenas yang banyak dipertanyakan, tidak dianggap
sebagai signal. Berlanjut hingga berlangsungnya reformasi anggaran (UU 17/2003). Bappenas
limbung dan kebingungan. Daerah tambah bingung lagi. Akhirnya Bappenas diselamatkan oleh UU
25/2004. Inipun belum selesai karena pengaturan atau kesepahaman tentang pembagian peranan
atau koordinasi perencanaan daerah dengan pusat juga masih belum tuntas. Belum lagi perdebatan
dan pertentangan tentang peranan Bappenas paska era desentralisasi.
Nah, dalam mimpi saya siang tadi mengisyaratkan Bappenas dengan gagah beraninya mereformasi
struktur dan organisasinya secara total dengan pendekatan ke‐desentralisasi‐an melalui spatial
planning. Maksudnya begini, struktur organisasi didesain terinci berdasarkan kewilayahan. Misalkan
untuk Unit Kerja Eselon (UKE) I akan ada tiga yakni mencakup : 1) Kedeputian Bidang Perencanaan
Pembangunan Wilayah Indonesia Timur; 2) Wilayah Indonesia Tengah; dan 3) Wilayah Indonesia
Barat. Adapun UKE II‐nya akan fokus pada propinsi di wilayah tersebut, demikian seterusnya diikuti
oleh Kasubdit yang akan mengkoordinasi beberapa kabupaten, sedangkan staf akan fokus pada
penanganan satu kabupaten. Tupoksi yang melekat di tiap2 UKE adalah mulai dari aspek
perencanaan, penganggaran, strategi pembiayaan, administrasi pembangunan, pelayanan dasar,
infrastruktur, penanggulangan kemiskinan, pertahanan keamanan, agama dan kebudayaan, dll.
Staf perencana hanya akan fokus untuk menangani satu kabupaten saja. Dalam menjalankan
pekerjaannya atau tupoksinya kitab wajib pegangan dia adalah RPJMN, RKP, RPJMD, RKPD, RTRWN,
RTRWD, RKAPD, Renja K/L, RKAK/L, dll pokoknya seluruh dokumen rencana dan anggaran
pembangunan yang ada di pusat, kementerian/lembaga, dan daerah. Staf harus menguasai betul
karakter wilayah kabupaten yang menjadi tanggungjawab dia. Untuk menjaga konsistensi rencana
dan realisasi anggaran serta menjamin tercapainya target pembangunan pusat dan daerah, secara
berkala Bappenas mengadakan trilateral meeting dengan melibatkan daerah/kabupaten (yang
menjadi tanggungjawabnya) dan sektor atau K/L terkait. Staf tersebut juga akan menjadi
penghubung antara kabupaten dengan stakeholder pembangunan di pusat, selain itu staf juga
bertanggungjawab untuk memberikan bimbingan teknis dan capacity building terhadap sumberdaya
umihanik.blogspot.com

3. umihanik.blogspot.com
di daerah secara kontinyu. Jadi di Bappenas nanti akan ada desk‐desk khusus wilayah, propinsi, dan
kabupaten dengan isue lintas sektor. Hal ini juga berlaku sama ketika dalam proses penyusunan
rencana pembangunan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Hajat besar tahunan Bappenas ‐ Musrenbangnas ‐ baru saja berlalu, outputnya jelas RKP atau
Rencana Kerja Pembangunan pemerintah untuk tahun 2010. Demikian juga dengan Nota Keuangan
RAPBN 2010 juga tengah digodog. Apa isinya? Mungkin saja tidak jauh berbeda dengan tahun‐tahun
sebelumnya, tapi pertanyaan yang utama adalah apakah semua rencana yang ada akan terealisasi?
Apakah rencana‐rencana tersebut akan dapat dilaksanakan secara optimal? Jujur saya tidak yakin,
makanya saya sampai bermimpi segala. Memang saya belum sempat mencari referensi dan teori
yang memadai untuk mendukung ‘kebenaran’ mimpi saya tersebut. Jika ada yang punya barangkali
berkenan untuk berbagi? Please feel free.
Akhirnya, semoga saja pemikiran yang muncul dari mimpi ini tidak sekedar menjadi ilusi. Desain yang
lebih detail saya masih belum sempat pikirkan, tapi paling tidak ini telah menginspirasi saya untuk
studi pendalaman di program doktoral nanti. Hehe, boleh kan bercita‐cita? Setidaknya sumbangsih
pemikiran saya buat optimalnya pembangunan bangsa ini tidak berhenti hanya di tataran ilusi.
Semoga berkenan dan terima kasih telah bersedia meluangkan waktu untuk membaca mimpi‐mimpi
dan ilusi saya.
umihanik.blogspot.com

4. Email Address : umihanik@gmail.com
Instant Messaging (with appointment) : umi.hanik@yahoo.com
Online Page : http://umihanik.blogspot.com/
Facebook : http://www.facebook.com/umi.hanik1
Twitter : http://twitter.com/umihanik
Citizenship : Indonesian
Professional Histories
1. The World Bank, Jakarta Office, May 2009 – Present; Monitoring & Evaluation (M&E)
Specialist for BOS KITA (Knowledge Improvement for Transparency and Accountability) Program
2. The House Of Representatives (DPR RI), November 2007 – June 2009; Expert Staff for
Commission VI, XI, and Budget Committee, In charge for National Awakening Party
3. National Development Planning Agency (Bappenas), April 2008 – March 2009; M&E Specialist
as a Technical Assistance for the Deputy of Development Performance Evaluation (DPE); under
the AusAID-World Bank and GRS II CIDA activities
4. National Development Planning Agency (Bappenas), February 2006 – February 2008; M&E
Specialist for PMU (Project Management Unit) of PNPM SPADA (Support for Poor and
Disadvantage Area) Program
5. PT. Sinergi Pakarya Sejahtera (Sinergi Consulting), November 2005 – present; Associate
Researcher for strategic project concerning planning and public policy research
6. National Development Planning Agency (Bappenas), March 2002 – October 2005; Assistant
Specialist for State Minister Advisor on Macro Economics Studies
Educational Background
Aug 1997 - Nov 2001, Bachelor of Economics, Faculty of Economics, University of Jember
Aug 2007-Jan 2010, Master of Economics, Faculty of Economics, University of Indonesia
Summary Of Economics Legislation Advisory
1. Government Budget-Adjustment 2008 (APBN-P 2008) Law Draft, 2008
2. Transformation of Indonesian Export Bank to Export Financing Board (LPEI) Law Draft, 2008
3. Interruption material submission for the legislators during the interpellation of BLBI, 2008
4. Research development to support the inisiation of the interpellation for food inflation, 2008
5. Tax Package Draft Law (RUU KUP, PPh, PPN and PPn BM), 2008
6. Economic Crisis Mitigation Package Draft Law (Perpu 2, 3, 4/2008), 2008
7. RAPBN 2009 Law Draft, 2008
8. Fiscal stimulus package Law Draft to mitigate the economic crisis for the budget year of 2009
9. Free Trade Zone Law Draft, 2009
10. Research development to support the substance of interpellation for BBM subsidy issue in the
Budget Year of 2009, 2009
11. Other research and writing activities to support press conferences, discussion, public hearing.
Organization Background, Social And Community Involvement
1. 2009 – Present, Board of Forming Committee for the Indonesian Development Evaluation
Community (InDEC)
2. 2009-present, member of Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI)
3. 2009–present, Treasurer for Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Hidayah Batu
4. 2004-present, Tresurer for The University of Jember Alumni Association, Jakarta Branch
5. March 2008-Present, Committee for the Indonesian Moslem Student Movement (PMII) Alumni
Association, National Committee
6. April 2008-June 2009, General Secretary for Expert Forum FKB DPR RI (FORTA)
7. August 2000–July2001, Chairman of Student Executive Board Faculty of Economic (FoE),
University of Jember (UoJ)
8. 2000-2001, Member of Indonesian Economics Student Senate Association (ISMEI)
9. 2000–2001, Head of External Affairs for the University Student English Forum (USEF), UoJ
10. 1999–2000, Head of Women Empowerment, Indonesian Moslem Student Movement (PMII),
Economics Branch, UoJ
11. 1998–2001, Reporter and writer for Campus Magazine ‘Tegalboto’ and News Paper ‘Tawang
Alun’, UoJ
12. 1997–2000, Presidium Committee for Islam and Environment Research Forum, FoE, UoJ
Personal Information
Single, Moslem, Interested in writing, teaching, blogrolling-walking, and listening to top 40 music