Dokumen tersebut membahas pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) bagi Indonesia, termasuk peran HKI dalam inovasi, daya saing, dan pertumbuhan ekonomi."

1. Dr. Ir. PURWADI, MS. 08123387092 - 085755568845
Hotel Olino Garden, 6 Mei 2014

2. I. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono
Pembukaan PAN HKI 2011 di Istana
Negara (26 April 2011
1. Bagi bangsa Indonesia adalah
berkaitan dengan peradaban
sebuah bangsa.
Bahwa bangsa yang berperadaban
maju dan unggul, manakala bangsa itu:
– Menjunjung tinggi dan terus
mengembangkan ilmu,
pengetahuan dan teknologi
– Memiliki penghormatan pada
pranata hukum (rule of law)
– Mengakui serta menghormati
property right, termasuk Hak
Kekayaan Intelektual
MENGAPA HKI PENTING BAGI BANGSA INDONESIA…?

3. I. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono
Pembukaan PAN HKI 2011 di Istana
Negara (26 April 2011
MENGAPA HKI PENTING BAGI BANGSA INDONESIA…?
2. Jika kita menghormati, menjunjung
tinggi, dan memproteksi HKI, maka kita
bisa mendorong daya inovasi dan
kreativitas yang lebih pesat lagi
3. Kita harus melihat siapa yang
berkeringat untuk menghasilkan karya
intelektual, maka mesti mendapatkan
insentif. Kalau berkaitan dengan
kesejahteraan maka insentifnya haruslah
insentif ekonomi (insentif
kesejahteraan)
4. Kita harus memberantas kejahatan
terhadap HKI (pembajakan atas hak
cipta, dsb)

4. II. Inovasi salah satu pilar dari
Global Competitiveness Index
(Peringkat Daya Saing Negara-
Negara Se-Dunia)
Salah satu pilar dari sembilan pilar
adalah INOVASI (pilar kesembilan).
Salah satu yang diukur pada pilar
Inovasi adalah: apakah bangsa /negara
itu memberikan perlindungan terhadap
intellectual property.
Jika kita semakin menghormati,
mengakui, dan memproteksi HKI,
maka Insya Allah daya saing kita
juga akan semakin tinggi
MENGAPA HKI PENTING BAGI BANGSA INDONESIA…?
I. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono
Pembukaan PAN HKI 2011 di
Istana Negara (26 April 2011

5. • Prof. Dr. Boediono
Puncak Peringatan Hari KI se-Dunia di
Istana Wapres, Mei 2012
HKI versus G-20
HKI Berkontribusi terhadap
penguatan/pertumbuhan
ekonomi
Bangsa yang terus
mengembangkan dunia
kreativitas dan inovasi,
termasuk mengakui,
memberikan insentif dan
melindungi HKI akan
memilki perekonomuan
yang kuat
MENGAPA HKI PENTING BAGI BANGSA INDONESIA…?

6. Pemerintah Menetapkan:
Inisiatif Presiden: 1-747 (Inisiatif Inovasi)
• 1 = 1% GDP per tahun untuk
dana RnD
• 7 = 7 langkah perbaikan
ekosistem inovasi
• 4 = 4 wahana percepatan
pertumbuhan ekonomi
• 7 = 7 sasaran visi Indonesia
2025
HKI Berkontribusi
terhadap pertumbuhan
ekonomi
Bangsa yang terus
mengembangkan dunia
kreativitas dan inovasi,
termasuk mengakui,
memberikan insentif dan
melindungi HKI akan
memilki pertumbuhan
ekonomi yang positif
7 Sasaran Visi Indonesia 2025:
Meningkatkan jumlah HKI dari
Penelitian dan Industri yang langsung
berhubungan dengan Pertumbuhan
Ekonomi (Sasaran no.1)
MENGAPA HKI PENTING BAGI BANGSA INDONESIA…?

7. Kepemilikan
Komunal
Kepemilikan
Personal
Ekspresi Budaya Tradisional
Pengetahuan Tradisional
Indikasi Asal
Indikasi Geografis
CABANG2 HKI
…??????????

8. HAK CIPTA
HAK
MILIK
INDUSTRI
SASTRA
SENI
ILMU
PENGETAHUAN
HKI
HAK
TERKAIT
(Pelaku, Produser
Rekaman Suara,
Lembaga Penyiaran)
PATEN
MEREK
DESAIN
INDUSTRI
DESAIN TATA
LETAK SIRKUIT
TERPADU
RAHASIA
DAGANG
PERLINDUNGAN
VARIETAS TANAMAN
(PVT)
HKI - INDIVIDU

9. Sifat dan Karateristik:
o Hak Eksklusif diberikan oleh Negara (Granted by the State)
o Hak Individu (Private Right)
o Teritoratif dan
o Batas waktu perlindungan
Hak Kekayaan Intelektual - HKI
Intellectual Property Rights - IPR
“Hak yang timbul dari hasil olah pikir, karsa, rasa
manusia yang menghasilkan suatu proses atau produk
barang dan/atau jasa yang berguna bagi manusia itu
sendiri”
PENGERTIAN HKI

10. Hak Cipta
Hak yang timbul
dari EXPRESI
sebuah dan/atau
beberapa IDE,
bukan idenya itu
sendiri

11. Paten
Invensi di bidang
teknologi
yang merupakan solusi
suatu masalah
1.Baru
2.Langkah inventif
3.Keterterapan dlm
industri

12. Merek
• Tanda berupa gambar, nama, kata,
huruf-huruf, angka-angka, susunan
warna, atau kombinasi dari unsur-
unsur tersebut yang memiliki daya
pembeda dan digunakan dalam
kegiatan perdagangan barang dan
jasa.
• Merek Dagang,
• Merek Jasa dan
• Merek Kolektif

13. Desain Industri
Kreasi tentang bentuk,
konfigurasi, atau komposisi
garis atau warna, atau
garis dan warna, atau
gabungan daripadanya yang
berbentuk tiga dimensi atau
dua dimensi yang memberikan
kesan estetis dan dapat
diwujudkan dalam pola tiga
dimensi atau dua dimensi
serta dipakai untuk
menghasilkan suatu produk,
barang, komoditas industri,
atau kerajinan tangan

14. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
 Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam
bentuk jadi atau setengah jadi, yang di
dalamnya terdapat berbagai elemen dan
sekurang-kurangnya satu dari elemen
tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian
atau seluruhnya saling berkaitan serta
dibentuk secara terpadu di dalam sebuah
bahan semikonduktor yang dimaksudkan
untuk menghasilkan fungsi elektronik
 Desain Tata Letak adalah kreasi berupa
rancangan peletakan tiga dimensi dari
berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu
dari elemen tersebut adalah elemen aktif,
serta sebagian atau semua interkoneksi
dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan
tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk
persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.

15. Rahasia Dagang
• Informasi yang tidak diketahui oleh
umum di bidang teknologi dan/atau
bisnis, mempunyai nilai ekonomi
karena berguna dalam kegiatan
usaha, dan dijaga kerahasiaannya
oleh pemilik Rahasia Dagang.

16. PERANAN HKI
DALAM KEHIDUPAN DI ERA MODERN
Karakteristik
Era Modern
 Kecepatan
 Ketepatan
 Kenyamanan
MUTLAK DUKUNGAN Produk-produk teknologi
yang merupakan hasil karya dan kreasi manusia
Apakah bisa menjalankan berbagai
aktifitas di era Modern
TANPA DUKUNGAN KI ?

17. Individu/Company/Negera
kaya aset Tangible miskin aset Intangible
Individu/Company/Negera
miskin aset Tangible kaya aset Intangible
VERSUS

18. Aset 1985 (%) 1995 (%) 2005 (%)
Intangible 32 68 80
Tangible 68 32 20
Market Value of S & P 500 Companies
Source: Ned Davis Research, 2008

19. Aset Intangible
1985 (%) 1995 (%) 2005 (%)
IP/HKI 10 20 40
Organizational
Capacity
30 25 5
Human Resources 15 20 25
Customer
Relationship
45 35 30
Importance of IP Among Intangible Assets
Source: Focused Organization

20. BILL GATES

21. Bill Gates
• Selama 20 tahun berturut-turut, pendiri
sekaligus Chairman Microsoft, Bill Gates,
menjadi orang terkaya di Amerika Serikat
berdasarkan daftar yang dilansir majalah Forbes.
• Menurut data ini, tambahan kekayaannya justru
tidak datang dari Microsoft. Gates memiliki
kekayaan sekitar US$ 72 miliar (sekitar Rp 790
triliun) dan kekayaan dari Microsoft hanya
sekitar seperlima saja.

22. PROFIL ORANG INDONESIA PEMILIK HKI YG MENJADI
SALAH SATU KONGLOMERAT DI USA

23. Ring-pull can
Selama proses pendaftaran paten, inventor mendapat
royalti dari Coca cola sebesar £148,000 per hari ≈ Rp. 2
M/hari (royalti 1/10 penny per can)
ROYALTI DARI SEBUAH INVENSI/PATEN

24. SISTEM HKI GLOBAL
I. WIPO:
 The Paris Convention for the Protection of Industrial Property;
 The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works;
 The Rome Convention concerning Protection of Neighboring Rights to
Literary Works;
 Patent Cooperation Treaty (“PCT”);
 Trademark Law Treaty;
 WIPO Copyright Treaty;
 WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT);
 The Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of
Microorganisms;
 The Madrid Agreement concerning the Protection of Indication of Source

25. …SISTEM HKI GLOBAL
II. WTO:
 TRIPS Agreement
III. UPOV
 The International Union for the Protection of New Varieties of Plant
IV. UNESCO
 The Universal Copyright Convention

26. B
IMPLIKASI SISTEM HKI GLOBAL &
PEMBANGUNAN HKI DI INDONESIA

27. 1. Treaty Internasional yang
di Ratifikasi Indonesia
1. Agreement establishing the World Trade Organization (UU No. 7 / 1994)
2. Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention
Establishing the World Intellectual Property Organization (Keppres No.
15/1997 ttg Perubahan atas Keppres No. 24/1979);
3. Patent Cooperation Treaty (“PCT”) and Regulations under the PCT
(Keppres No. 16/1997);
4. Trademark Law Treaty (Keppres No. 17/1997);
5. Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Keppres
No. 18/1997);
6. WIPO Copyright Treaty (Keppres No. 19/1997)
7. WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) (Keppress No.
74/2004)

28. 2. Lembaga Pengelola HKI dan
Undang-undang HKI
1. Kementerian Hukum dan HAM, DITJEN HKI
o UU Hak Cipta (UU No 19/2002)
o UU Paten (UU No 14/2001)
o UU Merek (UU No 15/2001)
o UU Rahasia Dagang (UU No 30/2000)
o UU Desain Industri (UU No 31/2000)
o UU Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU No 32/2000)
2. Kementerian Pertanian, Sekjen, Pusat PVT
• UU Perlindungan Varietas Tanaman (UU 29/2000)

29. 3. Visi DJHKI
Terciptanya sistem HKI yang efektif
dan efisien dalam menopang
pembangunan nasional.

30. 1. Memberikan perlindungan, penghargaan
dan pengakuan atas kreatifitas;
2. Mempromosikan teknologi, investasi yang
berbasis ilmu pengetahuan dan
pertumbuhan ekonomi dan;
3. Merangsang pertumbuhan karya dan
budaya yang inovatif dan inventif.
Misi DJHKI

31. 1. Layanan prima berbasis teknologi informasi
2. Administrasi dan Manajemen
3. Kerjasama dan Sosialisasi
4. Legislasi
5. Penegakan Hukum
Kebijakan Strategis

32. STRATEGI
PREVENTIF
STRATEGI
REPRESSIF
STRATEGI
PRE-EMTIF
TIMNAS PENANGGULANGAN PELANGGARAN BIDANG HKI
(KEPPRES 4/2006)
Budaya dan
Pendidikan Hukum
Sosialisasi
Pengembangan SDM
dan Pembangunan
Kapasitas
Himbauan,
Kampanye pada
Masyarakat &
Peliputan Media
Sistem Informasi
yang terpadu
Kepedulian
Masyarakat dan
Pelaku Usaha/Bisnis
Administrasi
kemitraan dan
kerjasama dengan
Industri
Kerjsama dan
Perjanjian
Internasional,
Regional, Bilateral
dan Nasional
Upaya peningkatan
penindakan dan
penyitaan
Undang-undang yang
kuat dan
komprehensif
Peningkatan
koordinasi dan
kerjasama Penegakan
dan penindakan yang
kuat dan konsisten

33. C
PERLINDUNGAN HASIL R & D DENGAN SISTEM PATEN

34. 1. KARAKTERISTIK HASIL
PENELITIAN LITBANG PEMERINTAH
1. IDE ATAU KONSEP YANG KREATIF
• SEBAGIAN HANYA ADA DATA UNGGULAN,
BELUM CUKUP BUKTI
• BELUM MATANG
• BELUM MEMPERHITUNGKAN PRESISI
ATAU EFISIENSI
• BIDANG PENERAPANNYA BELUM JELAS
2. BELUM DIPUBLIKASIKAN SECARA
MUDAH DIMENGERTI

35. …KARAKTERISTIK HASIL
PENELITIAN LITBANG
PEMERINTAH
RESIKO PENGEMBANGANNYA TINGGI
SEHINGGA MITRA R & D TIDAK
MUNCUL
MESKIPUN MENGHARAPKAN
KESINAMBUNGAN PENELITIAN,TETAPI
KURANG/TIDAK ADA DANA
AKIBATNYA
SEHINGGA
HASIL PENELITIAN
DIBIARKAN BEGITU
SAJA

36. HARUS ADA ALAT UNTUK
MEMAJUKAN PENELITIAN
DI UNIVERSITAS YG TIDAK
BERGANTUNG PADA APBN
PATEN
…KARAKTERISTIK HASIL
PENELITIAN LITBANG PEMERINTAH

37. KENAPA PATEN?
1. PATEN ADALAH ASET BERHARGA, DAPAT
DIGUNAKAN SEBAGAI SUMBER
PENGHASILAN MELALUI PEMBERIAN
LISENSI
2. LEMBAGA/BADAN LITBANG YANG
MENJADI KAYA DGN
PENDAPATAN/PENGHASILAN DARI
PEMBERIAN LISENSI, PADA GILIRANNYA
DAPAT MENDANAI KEGIATAN R & D LEBIH
LANJUT.
SEHINGGA BADAN LITBANG ITU AKAN MENJADI PUSAT
SEBUAH LINGKARAN/SIKLUS BAGI KEGIATAN INOVATIF
YANG BERSIFAT DINAMIS

38. 2. SIKLUS PENGEMBANGAN
INVENSI DAN KESINAMBUNGAN LEMBAGA R & D
HASIL R & D
PATEN
INVENSI YG
INOVATIFPROFIT
KOMERSIALISASI

39. PARADIGMA BARU
DI DUNIA LITBANG
Konsep “from idea to invention” dan “from invention to
innovation” perlu dilaksanakan secara utuh.
Menghasilkan “pemecahan baru atas suatu masalah
teknis” (new solution to a technical problem).
Berorientasi komersial.
Mengikuti mekanisme standar dalam melaksanakan
gagasan hingga masuk ke pasar.

40. SISTEM PATEN DI INDONESIA

41. M
A
N
F
A
A
T
 Sistem paten diperlukan untuk memberikan:
- Perlindungan hukum dan
- Mewujudkan suatu iklim yang lebih baik bagi
kegiatan penemuan (Invensi) di:
 TEKNOLOGI memiliki peranan yang sangat penting
dalam pembangunan nasional secara umum dan khususnya di
sektor industri,
(Dalam Pertimbangan UU Paten 6/89)

42.  Untuk mendorong kreativitas lebih lanjut
dari para inventor nasional sehingga
melahirkan/munculkan invensi di bidang
teknologi yang lebih baru/canggih;
 Untuk memudahkan alih teknologi dan
investasi asing;
 Sumber Pendapatan Negara (PNBP)
Untuk menjamin kelangsungan hidup perekonomian negara dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat
...
M
A
N
F
A
A
T

43. 1. Memiliki hak eksklusif untuk melarang dan/atau memberi
izin pihak lain untuk melakukan upaya-upaya komersial
dari HKI yang dimilikinya;
2. Aset bisnis intangible, keuntungan finansial
3. Kemudahan dalam pengembangan pasar;
4. Sarana iklan yang bersifat global;
5. Peringatan bagi yang berniat melanggar;
6. Bukti kepemilikan yang akan memudahkan dalam
perjanjian lisensi;
7. Dapat dialihkan; dan
8. Aman dalam memanfaatkan.
Manfaat Paten adalah:

44. PATEN ?
 Hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada
Inventor,
 Invensi di bidang teknologi,
 Melaksanakan sendiri Invensinya, atau
 Memberi persetujuan kepada pihak lain untuk
melaksanakannya

45. Adalah hak untuk:
Melaksanakan sendiri
secara komersial
Memberikan persetujuan kpd
pihak lain
Melarang pihak lain tanpa
persetujuannya
Membuat;
Menggunakan;
Menjual;
Menyewakan;
Menyerahkan;
Menyediakan untuk dijual
atau disewakan
Mengimpor
Mengekspor atau
Menggunakan proses
produksi untuk membuat
barang dan tindakan
lainnya…

46. Invensi berupa produk atau alat
 Baru
 Mempunyai nilai kegunaan praktis
Invensi yang bersifat
aktifitas/proses tidak dapat
dilindungi dalam bentuk Paten
Sederhana.

47. ‫ﺐ‬ Invensi berupa produk, alat
atau proses/ metode
‫ﺐ‬ Patentabilitas: baru, inventif,
industrial applicable
‫ﺐ‬ Publikasi setelah 18 bln sejak
FD (filing date)
‫ﺐ‬ Waktu publikasi 6 bl
‫ﺐ‬ Biaya permohonan Rp 575.000
‫ﺐ‬ Biaya substantif Rp. 2.000.000
‫ﺐ‬ Waktu pengajuan substantif
selambat-lambatnya 36 bl
setelah FD
‫ﺐ‬ Invensi hanya produk atau alat
‫ﺐ‬ Patentabilitas: baru, industrial
applicable
‫ﺐ‬ Publikasi setelah 3 bln sejak
FD
‫ﺐ‬ Waktu publikasi 3 bln
‫ﺐ‬ Biaya permohonan Rp 125.000
‫ﺐ‬ Biaya substantif Rp. 350.000
‫ﺐ‬ Waktu pengajuan substantif
selambat-lambatnya 6 bl
setelah FD

48.  Ide inventor
 Kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di
bidang teknologi yang dapat berupa
 Produk atau proses
 Penyempurnaan dan pengembangan produk atau
proses

49. KIAT UNTUK MENGHASILKAN INVENSI
Masalah
Pemecahan
Masalah
Penelitian &
Pengembangan
Hasil Penelitian
- Produk
- Proses
Belajar dari Alam
INVENSI
> 1 juta/tahun
Permohonan
Paten baru
500 ribu
Granted/tahun
> 50 juta dok Paten
Sbg sumber
Ide-ide baru
Informasi Paten
Capung & Helikopter

50. Apakah suatu invensi termasuk dalam
pengertian invensi menurut UUP ?
Tidak
Ya
Apakah invensi termasuk yang tidak
dapat dipatenkan ?
Ya
Tidak
Apakah invensi tersebut dapat diterapkan
dalam industri ?
Tidak
Ya
Lupakan
Untuk memperoleh
perlindungan paten
Apakah invensi tersebut baru ? Tidak
Ya
Apakah invensi tersebut mengandung
langkah inventif ?
Tidak
Ya
Apakah paten tersebut merupakan
produk atau proses yang dapat
dikomersialkan ?
Tidak
Ya
Ajukan permohonan ke Ditjen HKI
Kiatmemperolehpaten

51. APAKAH SISTEM PATEN
DI INDONESIA TELAH BERJALAN ? (1)
 Tiga parameter yang harus dinilai:
1. Perangkat peraturan perundang-
undangan ?
2. Permohonan paten yang diajukan ?
3. Mekanisme peneggakkan hukum ?

52. JUMLAH PERMOHONAN PATEN
3877
4499
4880
5377 5381
4803
5830
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

53. JUMLAH PERMOHONAN PATEN
Tahun
PATEN PATEN SEDERHANA
JUMLAH
PCT NON PCT
DALAM
NEGERI
LUAR
NEGERIDALAM
NEGERI
LUAR
NEGERI
DALAM
NEGERI
LUAR
NEGERI
1991- 2000 1 4628 749 23872 782 465 30497
2001 4 2901 208 813 197 24 4147
2002 6 2976 228 633 157 48 4048
2003 0 2620 201 479 163 29 3492
2004 1 2989 226 452 177 32 3877
2005 1 3536 234 533 163 32 4499
2006 6 3805 282 519 242 26 4880
2007 5 4357 279 493 209 34 5377
2008 11 4278 375 469 214 34 5381
2009 2 3761 413 342 247 38 4803
JUMLAH 19 4271 497 401 279 363 5830
JUMLAH
TOTAL
56 40122 3692 29006 2830 1125 76831

54. 10 BESAR NEGARA
PEMOHONAN PATEN DI INDONESIA
NEGARA
1991- JUMLAH
2010
TOTAL
2009
AMERIKA
SERIKAT US 19406 1255 20661
JEPANG JP 12639 1115 13754
JERMAN DE 6282 449 6731
INDONESIA ID 5839 756 6595
BELANDA NL 3857 289 4146
SWISS CH 3311 307 3618
INGGRIS GB 3016 149 3165
PERANCIS FR 2530 219 2749
KOREA KR 2046 185 2231
AUSTRALIA AU 1503 95 1598

55. PERKEMBANGAN
PERMOHONAN PATEN DALAM NEGERI
TAHUN PATEN P. SEDERHANA TOTAL PROSENTASE (%)
2003 201 163 364 10.4%
2004 226 177 403 10.4%
2005 234 163 397 8.8%
2006 282 242 524 10.7%
2007 279 209 488 9.1%
2008 375
(+34.4%)
214
(+2.4%)
589
(+20.7%)
10.9%
2009 413
(+10.1%)
247
(+15.4%)
660
(+12.1%)
13.7%
2010 497
(+20.3%)
279
(+12.9%)
776
(+17.6%)
13.3%

56. PRINSIP DASAR PERLINDUNGAN
PATEN DI INDONESIA
 First to file
 Berdasarkan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
(deskripsi, klaim, abstrak dan gambar invensi)
 Membayar biaya permohonan dan pemeriksaan substantif
 Pengumuman
 Pemeriksaan substantif
 Perlindungan teritorial

57. INVENSI DI BIDANG PATEN (1)
 Peneliti menemukan sifat baru suatu material
yang tahan terhadap kejutan mekanis
(mechanical shock), TIDAK TERMASUK INVENSI
 Tetapi Bantalan Rel Kereta Api yang
Menggunakan Material tersebut, termasuk
Invensi yang dapat dipatenkan

58. INVENSI DI BIDANG PATEN (2)
 Invensi mengenai Roda Kendaraan yang
Mempunyai Pola pada Permukaannya
 Jika yang ingin dilindungi adalah efek estetis dari
pola tersebut, BUKAN PATEN
 Tetapi, apabila yang ingin dilindungi adalah pola
tersebut dapat menambah daya cengkeram roda
pada permukaan tanah/jalan, PATEN

59. INVENSI yang dapat DIBERI PATEN
1.Baru
Suatu invensi dianggap
baru, jika pada tanggal
penerimaan, invensi
tersebut tidak sama
dengan teknologi yang
diungkapkan sebelumnya.

60. ...INVENSI yang dapat
DIBERI PATEN
2.Memiliki Langkah Inventif
Suatu invensi mengandung
langkap inventif, jika invensi
tersebut bagi seorang yang
mempunyai keahlian tertentu
dibidang teknik merupakan
hal yang tidak dapat diduga
sebelumnya.

61. ...INVENSI yang dapat DIBERI PATEN
3. Dapat Diterapkan Dalam
Industri
Suatu invensi dapat
diterapkan dalam industri,
jika invensi tersebut dapat
dilaksanakan dalam industri
sebagaimana yang
diuraikan dalam
permohonan.

62. ‫ﺐ‬ proses atau produk yang pengumuman dan
penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, moralitas agama, ketertiban umum atau
kesusilaan;
‫ﺐ‬ metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan
dan/atau pembedahan yang diterapkan kepada
manusia dan/atau hewan;
INVENSI YG TIDAK DAPAT DIBERI PATEN

63.  teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan
matematika; atau
 semua makhluk hidup, kecuali jasad renik;
 proses biologis yang esensial untuk memproduksi
tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis
atau proses mikrobiologis.
... INVENSI YG TIDAK DAPAT DIBERI PATEN

64. ‫ﺐ‬ Kreasi estetika;
‫ﺐ‬ Skema;
‫ﺐ‬ Aturan dan metode untuk melakukan kegiatan
yang : melibatkan mental, permainan, bisnis;
‫ﺐ‬ Aturan dan metode mengenai program
komputer;
‫ﺐ‬ Presentasi mengenai suatu informasi.
... INVENSI YG TIDAK DAPAT DIBERI PATEN

65. Tata cara pengajuan permohonan (1)
 Paten diberikan atas dasar permohonan
 Diajukan secara tertulis dalam b. Indonesia
kepada Ditjen. HKI
 Membayar biaya permohonan:
 Paten : Rp 575.000 (PP No. 38/2009)
 Paten sederhana : Rp 125.000 (PP No.38/2009)

66. Tata cara pengajuan permohonan (2)
 Formulir permohonan paten dilengkapi:
 Surat kuasa khusus, (bila diajukan melalui
kuasa)
 Pernyataan permohonan untuk dapat diberi
paten
 Klaim yang terkandung dalam invensi
 Deskripsi tentang invensi
 Gambar invensi (bila ada)
 Abstrak invensi

67. Tata cara pengajuan permohonan (3)
 Permohonan dapat diajukan oleh:
 Pemohon
 Datang langsung ke Ditjen. HKI, atau
 Melalui Kanwil Hukum dan HAM di seluruh
Indonesia
 Kuasa (Konsultan HKI)

68. Pemeriksaan Administratif (1)
 Untuk memeriksa kebenaran, dan kelengkapan
administratif dan fisik dari suatu permohonan
paten
 Dilakukan oleh Pemeriksa Formalitas

69. Pengumuman permohonan paten (1)
 Pengumuman permohonan dilakukan:
 Dalam hal Paten, segera setelah 18 bulan sejak Tanggal
Penerimaan
 Dalam hal Paten sederhana, segera setelah 3 bulan sejak
Tanggal Penerimaan
Pengumuman dilakukan dengan:
 Menempatkan dalam BRP
 Menempatkan pada sarana khusus (CD-ROM, Internet)

70. Pemeriksaan Substantif (1)
 Diajukan secara tertulis kepada Ditjen.
HKI
 Paten, paling lama 36 bulan
terhitung sejak Tanggal Penerimaan.
 Paten Sederhana, paling lama
6 bulan terhitung sejak Tanggal
Penerimaan, atau bersamaan
dengan pengajuan permohonan.

71. Pemeriksaan Substantif (3)
 Pemeriksaan substantif pada intinya bertujuan
untuk mencegah pemberian paten bila:
1. Terdapat ketentuan khusus dalam perundang-
undangan yang mengecualikan invensi dari
perlindungan paten;
2. Invensi tidak baru, tidak mengandung langkah
inventif dan/atau tidak dapat diterapkan
dalam industri; dan/atau
3. Invensi tdk diungkapkan dgn jelas.

72. Persetujuan Permohonan Paten
Suatu invensi hanya dapat disetujui untuk diberi
paten bila hasil pemeriksaan substantif atas
invensi itu adalah:
 Baru;
 Mengandung langkah inventif;
 Dapat diterapkan dalam industri;
 Memenuhi ketentuan lain dalam UU Paten.
Terhadap invensi yang memenuhi syarat di atas,
Ditjen. HKI memberikan Sertifikat Paten

73. Penolakan Permohonan Paten (1)
Invensi yang tidak memenuhi salah satu
syarat berikut ini akan ditolak:
 Baru;
 Mengandung langkah inventif;
 Dapat diterapkan dalam industri;
dan/atau
 Ketentuan lain dalam UU Paten

74. TATA WAKTU PROSES PATEN
18 bln 6 bln
FD/TP Pub Akhir Pub
= 24 Bulan
PUBLIKASI
PEMERIKSAAN SUBSTANTIF
3-6 Bln
Tahap I Tanggapan
Pemohon
3 Bln
Tahap II
3-6 Bln
Tanggapan
Pemohon
3 Bln
Tahap Akhir
(Beri / Tolak)

75. UPAYA HUKUM PENOLAKAN
PERMOHONAN PATEN
 Mengajukan banding kepada Komisi Banding Paten
(paling lama 3 bulan terhitung sejak tanggal surat
pemberitahuan penolakan)
 Mengajukan gugatan atas putusan Komisi Banding ke
Pengadilan Niaga (paling lama 3 bulan terhitung sejak
tanggal surat keputusan penolakan)
 Mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan
Pengadilan Niaga

76. PATEN DALAM HUBUNGAN KERJA
• Pemilik Paten adalah pihak yang memberikan
pekerjaan, kecuali diperjanjikan lain
• Invensi yang dihasilkan oleh karyawan/pekerja
yang menggunakan data dan/atau sarana yang
tersedia dalam pekerjaannya sekalipun
perjanjian dalam pekerjaan tidak
mengharuskan menghasilkan invensi, Pemilik
Paten adalah pihak yang memberikan
pekerjaan
• Inventor berhak mendapatkan imbalan yang
layak

77. Potensi dan Tantangan Pengembangan
Sistem Paten Di Indonesia
• Potensi:
– Telah tersedia sistem paten dgn landasan
hukum yang jelas
– Jumlah peneliti yang banyak
– Kaya dengan keanekaragaman hayati (GR)
– Anggota PCT
– Pangsa pasar yang besar
– Adanya insentif dari Pemerintah

78. …Potensi dan Tantangan Pengembangan
Sistem Paten Di Indonesia
• Tantangan:
– Masih rendahnya pemahaman masyarakat
– Belum jadi prioritas Pemerintah
– Anggaran R & D yang masih relatif rendah
– Kualitas dan kuantitas Pemeriksa Paten?
– Infrastuktur belum memadai

79. Kunjungi website kami:
http://www.dgip.go.id
TERIMA
KASIH

80. DAFTAR RIWAYAT HIDUP
RAZILU. Sejak September 2011 sampai sekarang dipercaya sebagai Direktur Teknologi Informasi Direktorat Jenderal HKI Kementerian Hukum dan HAM.
Jabatan-jabatan Struktural yang pernah diamanahkan kepadanya sebelum menjadi Direktur Teknologi Informasi adalah Direktur Paten, Kepala Divisi
Administrasi Kanwil Hukum dan HAM Jawa Tengah, Kasubdit Pemeriksaan Paten I dan Kasubdit Pemeriksaan Paten II.
Dia memulai kariernya di Direktorat Jenderal HKI sebagai Pemeriksa Paten (Pejabat Fungsional) mulai tahun 1991 dan termasuk Pemeriksa Paten yang
sangat Produktif, sehingga dalam kurun waktu 10 tahun sejak bergabung dengan Ditjen HKI sudah mengumpulkan angka kredit untuk Jabatan Pemeriksa
Paten Madya, Pangkat Pembina Tk.I Golongan Ruang IV/b.
Selain itu, Menteri Hukum dan HAM memberikan tambahan amanah baru sebagai Ketua Komisi Banding Paten periode 2012 – 2014 dan untuk 2 periode
(2001 – 2008) sebagai anggota.
Untuk meningkatkan pengetahuannya di bidang paten dan HKI secara umum, beliau mengikuti training, workshop, dan seminar di The Hag (Belanda),
Wina (Austria), Jenewa (Swiss), Quebec (Kanada), Tokyo (Jepang), Soul (Korea), Laguna (Filipina) dan Bangkok (Thailand) serta Indonesia. Selain itu, dia
juga sering menjadi anggota delegasi Indonesia dalam forum-forum internasional di bidang paten dan Standarisasi Dokumen HKI.
Dia telah ikut aktif sejak awal pembangunan sistem paten di Indonesia. Peran yang pernah diberikan kepadanya adalah sebagai anggota, wakil ketua, dan
ketua dalam penyusuanan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang paten dan perlindungan varietas tanaman.
Menjadi Pengajar aktif dalam Pelatihan Konsultan HKI angkatan I, II, III, IV, dan V untuk bidang Paten dan Drafting Paten, serta telah menjadi
pembicara/pengajar/nara sumber untuk seminar, workshop, dan pelatihan di bidang Paten dan HKI secara umum lebih dari 100 kali.
Peran lainnya yang pernah diberika kepadanya adalah: Koordinator Dewan Juri Pemberian Anugerah Penghasil Kekayaan Intelektual Luar Biasa Bidang
Teknologi yang Dilindungi Paten Tingkat Nasional Tahun 2009, 2010, dan 2012; Koordinator Tim Pemberian Anugerah HKI Nasional Tahun 2012; Wakil
Ketua Majelis HKI BPPT Tahun 2011 dan 2012; Anggota Dewan Juri Pemilihan Inovator Muda Tingkat Nasional Tahun 2006, 2007, dan 2011; Anggota Tim
Penilai Raih HKI dan Insentif HKI Tingkat Nasional Tahun 2010 dan 2011, Koordinator Kelompok Kerja Preventif Tim Nasional Penanganan Pelanggaran HKI
Tahun 2009, dan 2010 serta 2011 menjadi Anggota Tim Pengarah; dan Ketua Tim Penilai Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten Tahun 2008 – Sept 2011
Razilu menyelesaikan Masternya di Universitas Indonesia pada program studi Kajian Perencanaan Stratejik dan Kebijakan, dan untuk S1-nya di Institut
Pertanian Bogor pada Fakultas Teknologi Pertanian.
Jakarta, 2012