Kajian Hukum dan Kelembagaan. Solid Waste Management Project
•Télécharger en tant que PPT, PDF•
0 j'aime•1,335 vues
Dokumen tersebut membahas kerangka hukum dan kelembagaan untuk proyek pengelolaan sampah meliputi peraturan terkait, jenis infrastruktur, model kerjasama, kerangka kelembagaan, tahapan pelaksanaan proyek, dukungan pemerintah, pengadaan tanah, pendirian badan usaha, perpajakan, dan ketentuan perjanjian kerjasama."
Recommandé
Recommandé
Contenu connexe
Tendances
Tendances (20)
Similaire à Kajian Hukum dan Kelembagaan. Solid Waste Management Project
Similaire à Kajian Hukum dan Kelembagaan. Solid Waste Management Project (20)
Plus de Oswar Mungkasa
Plus de Oswar Mungkasa (20)
Kajian Hukum dan Kelembagaan. Solid Waste Management Project
- 1. Kajian Hukum dan Kelembagaan Solid Waste Management Project Irawati Hermawan 22 Agustus 2013 1
- 2. Outline • Kerangka Peraturan • Jenis Infrastruktur • Model Kerjasama • Kerangka kelembagaan • Kerangka kontraktual • Tahapan Pelaksanaan Proyek KPS • Dukungan dan Jaminan Pemerintah • Pengadaan Tanah dan Penyiapan Amdal 2 • Pendirian Badan Usaha • Perpajakan • Proses Penyiapan Perjanjian Kerjasama • Ketentuan Minimum Perjanjian Kerjasama • Kerangka Perjanjian Kerjasama • Ketentuan yang Perlu diperhatikan
- 4. Kerangka Peraturan Peraturan Sektor Persampahan - Undang Undang Lingkungan - Undang-Undang Pengelolaan Sampah - Undang-undang Energi - Undang-undang Ketenagalistrikan -PP 27/2012 tentang Izin Lingkungan - Perpres 87/2011 – Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun - Perda Batam 5/2001 sebagaimana diubah dengan Perda Batam 5/2007 tentang Kebersihan - PermenLH 5/2012 tentang Kegiatan yang Wajib Memiliki Amdal Peraturan KPS -Perpres 67/2005 sebagaimana diubah dengan Perpres 56/2010 dan Perpres 13/2011 - Perpres 78/2010 tentang Penjaminan Infrastruktur - Peraturan Menteri PPN 3/2012 -Peraturan Menteri Keuangan 260/PMK.011/2010 tentang Jaminan Pemerintah - Peraturan Menteri Keuangan 223/011/2010 tentang Dukungan Peraturan Lintas Sektor -Undang-undang 2/2012 (Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum) - Undang-undang Perseroan Terbatas - Undang-undang Penanaman Modal - Undang-undang PBB dan PPH - Undang-undang 5/1999 (Larangan praktik Monopoli) -PP 71/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum - Peraturan Kepala BKPM 5/2013 Peraturan Daerah -Undang-undang tentang Pemda - PP 50/2007 tentang Kerja Sama Daerah -Perda Batam 2/2009 tentang Kerja Sama dengan Badan Usaha - Permendagri 17/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BMD 4
- 5. Jenis Infrastruktur 5 Jenis Infrastruktur yang dimungkinkan menggunakan skema KPS: 1. Transportasi, meliputi pelabuhan laut, sungai atau danau, bandar udara, jaringan rel dan stasiun kereta api; 2. Jalan, meliputi jalan tol dan jembatan tol; 3. Pengairan, meliputi saluran pembawa air baku; 4. Air Minum, meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, instalasi pengolahan air minum; 5. Air Limbah, meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama, dan sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan tempat pembuangan; 6. Telekomunikasi, meliputi jaringan telekomunikasi; 7. Ketenagalistrikan, meliputi pembangkit, transmisi atau distribusi tenaga listrik; dan 8. Minyak dan Gas Bumi, meliputi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi, atau distribusi dan gas bumi.
- 6. Model Kerjasama BOO BOT BTO Deskripsi Badan Usaha membangun, memiliki dan mengoperasikan proyek dengan bekerjasama dengan pemerintah daerah Badan Usaha membangun, mengoperasikan dan diakhir masa kerjasama menyerahkan kepemilikan proyek kepada pemerintah daerah Badan Usaha membangun, menyerahkan proyek kepada pemerintah daerah kemudian mengoperasikan proyek kerjasama Perencanaan Badan Usaha Badan Usaha Badan Usaha Pembangunan Badan Usaha Badan Usaha Badan Usaha Pengoperasian Badan Usaha Badan Usaha selama masa konsesi Badan Usaha setelah mendapatkan hak pengoperasian setelah serah terima kepada Pemda Serah Terima Aset Tidak ada Setelah masa konsesi Setelah pembangunan Kepemilikan Aset Badan Usaha Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah setelah memberikan kompensasi kepada Badan Usaha usai masa pembangunan 6
- 7. Model Kerjasama BOO BOT BTO Implikasi Untuk Badan Usaha aset tetap menjadi hak milik, terlebih tanah seudah dibebaskan menjadi hak milik Badan Usaha Resiko usaha sepenuhnya ditanggung Badan Usaha aset tidak dimiliki langsung namun dikelola selama masa konsesi hingga didapat pengembalian atas modal dan keuntungan wajar Menanggung resiko komersial selama masa konsesi aset tidak dimiliki langsung, namun mendapat kompensasi atas seluruh biaya persiapan, perencanaan, pembangunan dan keuntungan wajar. Kompensasi dapat diterima langsung atau dalam bentuk pengelolaan aset selama perioda tertentu Menanggung resiko komersial selama masa mengelola aset Implikasi Untuk Pemerintah Daerah Aset tidak dimiliki Pemda jika akan dialihkan perlu perjanjian jual beli aset Tidak perlu menanggung resiko komersial Aset akan dimiliki seusai masa konsesi Akan menanggung resiko usaha paska masa konsesi, kecuali diberikan konsesi ulang kepada Badan Usaha Aset akan menjadi hak milik Akan menanggung resiko usaha pasca sertah terima proyek, kecuali diperjanjikan kepada Badan Usaha yang diserahi mengelola aset 7
- 8. Kerangka Kelembagaan PJPK SPC Pemenang Tender Kemenkeu Bappenas PU KLH Pemerintah Pusat Izin Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Izin Penyediaan Tenaga Listrik & Operasi Konsultasitentangpenggunaanteknologipengolahan sampah PerencanaandanPendampingandalamPenyiapandan TransaksiProyek JaminandanDukunganPemerintah KetentuanmengenaiIzinLingkungan 8
- 9. Kerangka Kontraktual Konsorsium/ Pemenang Lelang PJPK Pemberi Pinjaman (Bank/Lembaga Keuangan) Pemegang Obligasi Badan Usaha Badan Usaha Perusahaan Asuransi Kontraktor Special Purpose Company (SPC) Perjanjian Pemegang Saham Perjanjian Kredit Obligasi Proyek Dinas Kebersihan dan Pertamanan O & P Off Taker Company Perjanjian Off Take Suplai Sampah Keputusan Pemenang Lelang Perjanjian KPS Konsultan 9
- 10. Tahapan Pelaksanaan Proyek KPS 10
- 11. Dukungan dan Jaminan Pemerintah Dukungan Pemerintah Jaminan Pemerintah Pasal 1 angka 8 Perpres 67/2005: Dukungan Pemerintah adalah kontribusi fiskal ataupun non fiskal yang diberikan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dan/atau Menteri Keuangan sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kelayakan finansial Proyek Kerjasama Pasal 1 angka 9 Perpres 67/2005: Jaminan Pemerintah adalah kompensasi finansial dan/atau kompensasi dalam bentuk lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan kepada Badan Usaha melalui skema pembagian risiko untuk Proyek Kerjasama Pasal 17A(2) & (3) Perpres 67/2005: (2) Dukungan Pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal harus tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (3) Dukungan Pemerintah dalam bentuk perizinan, pengadaan tanah, dukungan sebagian konstruksi, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah. Pasal 17C(1) Perpres 67/2005: Jaminan Pemerintah dalam bentuk kompensasi finansial dapat diberikan Menteri Keuangan melalui badan usaha yang khusus didirikan oleh Pemerintah untuk tujuan penjaminan infrastruktur. Pasal 5(1) PMK 223/011/2012: (1) Dukungan Kelayakan merupakan Belanja Negara yang diberikan dalam bentuk tunai kepada Proyek Kerja Sama atas porsi tertentu dari seluruh Biaya Konstruksi Proyek Kerja Sama. Pasal 6(1) Perpres 78/2010: (1) Penjaminan infrastruktur dilakukan berdasarkan Usulan Penjaminan yang disampaikan oleh Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama kepada Badan Uasha Penjaminan Infrastruktur sebelum dimulainya pengadaan Badan Usaha. Pasal 3 angka 1 PMK 260/011/2010: Penjaminan Infrastruktur pada Proyek Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilakukan dengan cara: a.Penjaminan hanya oleh BUPI (Penjaminan BUPI) yang dapat mencakup seluruh atau sebagian Risiko Infrastruktur dalam suatu Proyek Kerja Sama. b.Penjaminan BUPI bersama-sama dengan Penjaminan Pemerintah untuk Risiko Infrastruktur yang berbeda dalam suatu Proyek Kerja Sama (Penjaminan BUPI dengan Penjaminan Pemerintah) yang didasarkan pada suatu riskok infratsruktur antara BUPI dengan Menteri Keuangan. 11
- 12. Pengadaan Tanah dan Penyiapan Amdal • Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum – UU 2/2012: – Ps. 4: Pemerintah/Pemda menjamin tersedianya tanah – Ps. 11: Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum wajib diselenggarakan oleh Pemerintah dan tanahnya selanjutnya dimiliki oleh PJPK. – Ps. 52: Pendanaan Pengadaan Tanah bersumber dari APBN dan/atau APBD • Penyiapan Amdal – Permen Bappenas 3/2012: – Penapisan kegiatan wajib Amdal – Penyusunan dokumen Amdal dilakukan oleh PJPK pada tahap penyiapan Proyek KPS. Penyelesaian dokumen Amdal dilakukan dalam proses Kajian Kesiapan Proyek KPS. – Ps. 1 angka 1 PP 27/2012: Izin Lingkungan diperoleh kegiatan usaha yang wajib Amdal atau UKL-UPL sebagai prasyarat untuk mendapatkan Izin Usaha – Ps. 2 PP 27/2012: Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan – PJPK dapat melanjutkan ke proses prakualifikasi, dalam hal telah dipenuhi hal-hal sebagai berikut: • (3) telah mendapatkan SKKL dan Izin Lingkungan dari Gubernur 12
- 13. Pendirian Badan Usaha 1. Jika terdapat penanam modal asing maka pembentukan PT PMA harus mendapatkan Izin Prinsip dari BKPM. 2. Tidak terdapat pembatasan kepemilikan modal asing dalam bidang usaha pengelolaan sampah. 3. Penanam Modal asing mengisi aplikasi pendaftaran penanaman modal asing kepada BKPM sesuai dengan Peraturan BKPM No.5 Tahun 2013. 4. Setelah dikeluarkan Izin Prinsip dari BKPM, maka penanam modal dapat mengajukan permohonan pemberian fasilitas investasi (pembebasan bea masuk barang produksi, penangguhan pajak penghasilan badan). 5. Penanam modal wajib memperoleh izin usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2013 dan peraturan lain yang terkait. 13
- 14. Perpajakan Jenis Pajak Pihak Yang Membayar Pasal Pajak Penghasilan Perusahaan Pelaksana Proyek Pasal 2 UU 36/2008 Pajak Bumi dan Bangunan Perusahaan Pelaksana Proyek Pasal 3 UU 12/1985 sebagaimana telah diamandemen melalui UU 12/1994 Pajak Pertambahan Nilai Perusahaan Pelaksana Proyek Pasal 4A UU 42/2009 14
- 15. Proses Penyiapan Perjanjian Kerjasama 15 Term Sheet Rancangan Perjanjian Kerjasama Final Perjanjian Kerjasama Panitia Lelang TKKSD Peserta Lelang DPRD Peserta Lelang Proses Konsultasi dan Diskusi mengenai Ketentuan Perjanjian Kerjasama Masukan terhadap Rancangan Perjanjian Kerjasama FinalisasiRancanganPerjanjianKerjasamayang telahmemuatmasukan-masukanproses konsultasidandiskusi
- 16. Ketentuan Minimal Perjanjian Kerjasama (Perpres 67/2005) • Lingkup Pekerjaan; • Jangka Waktu; • Jaminan Pelaksanaan; • Tarif dan mekanisme Penyesuaiannya; • Hak dan Kewajiban, Termasuk Alokasi Resiko; Standar Kinerja Pelayanan; • Pengalihan Saham Sebelum Proyek Kerjasama Beroperasi secara Komersial; • Sanksi dalam hal Para Pihak Tidak Memenuhi Ketentuan Perjanjian; • Pemutusan atau Pengakhiran Perjanjian; • Laporan keuangan Badan Usaha dalam Rangka Pelaksanaan Perjanjian, yang Diperiksa secara Tahunan oleh Auditor independen, Pengumumannya dalam Media Cetak yang Berskala Nasional; Mekanisme Penyelesaian Sengketa Berjenjang, yaitu Musyawarah Mufakat, Mediasi, dan Arbitrase/Pengadilan; 16 • Mekanisme Pengawasan Kinerja Badan Usaha dalam Pelaksanaan Perjanjian; • Penggunaan dan Kepemilikan Aset Infrastruktur; • Pengembalian Aset Infrastruktur dan/atau Pengelolaannya kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah; • Keadaan Memaksa; • Pernyataan dan Jaminan dari Para Pihak bahwa Perjanjian Kerjasama Sah Mengikat Para Pihak dan Telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku; • Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Perjanjian Kerja Sama; dan • Hukum yang Berlaku , yaitu Hukum Indonesia.
- 17. Kerangka Perjanjian Kerjasama PASAL Definisi dan Ketentuan Umum 1. Definisi 2. Lampiran 3. Judul 4. Pengertian Tambahan 5. Tanggal Pelaksanaan Masa Berlaku 1. Masa Berlaku Perjanjian 2. Tanggal Efektif 3. Masa Konsesi Persyaratan Pendahuluan 1. Pemenuhan Persyaratan Pendahuluan 2. Kewajiban Pemenuhan Persyaratan Pendahuluan 3. Jangka Waktu Pemenuhan 4. Jaminan Perjanjian Efektif 5. Akibat Kegagalan Pemenuhan Persyaratan Pendahuluan 6. Ketentuan yang Berlaku Efektif pada Tanggal Penandatanganan 17
- 18. Kerangka Perjanjian Kerjasama 18 PASAL Ruang Lingkup Proyek dan Konsesi Pernyataan dan Jaminan 1. Pernyataan dan Jaminan Para Pihak 2. Kewajiban Memberikan Pemberitahuan Perizinan Pengadaan Lahan 1. Penyerahan Lahan 2. Hak, Status, dan Penggunaan Lahan Pembiayaan 1. Kewajiban Pembiayaan 2. Perjanjian Pembiayaan 3. Pendanaan Carbon Credit Desain, Konstruksi, dan Komisioning 1. Jaminan Pelaksanaan Konstruksi 2. Desain dan Gambar 3. Konstruksi 4. Jadwal Tahapan Proyek 5. Utilitas dan Jasa Lainnya
- 19. Kerangka Perjanjian Kerjasama 19 PASAL Desain, Konstruksi, dan Komisioning 6. Uji Coba dan Komisioning 7. Penerimaan Fasilitas 8. Liquidated Damages 9. Konsultan Pengawas Pengoperasian dan Pemeliharaan Fasilitas 1. Pengoperasian dan Pemeliharaan Fasilitas 2. Pasokan Sampah 3. Pengolahan Sampah 4. Produksi Tenaga Listrik (if applicable) Perlindungan Lingkungan Hidup dan Tanggung Jawab Sosial 1. Perlindungan Lingkungan Hidup 2. Tanggung Jawab Sosial Belanja Jasa Pengelolaan Sampah 1. Belanja Jasa Pengolahan Sampah 2. Besaran Belanja Jasa Pengolahan Sampah 3. Mekanisme Pembayaran
- 20. Kerangka Perjanjian Kerjasama 20 PASAL Standar Kinerja Pengawasan dan Evaluasi 1. Standar Kinerja 2. Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Unit Manajemen Proyek 1. Pembentukan PMU 2. Tugas dan Fungsi 3. Kewenangan Pengambilalihan Sementara 1. Upaya Perbaikan 2. Pengambilalihan Sementara 3. Hak Selama Pengambilalihan Sementara 4. Kewajiban Selama Pengambilalihan Sementara 5. Pembayaran Selama Pengambilalihan Sementara 6. Tanggung Jawab Selama Pengambilalihan Sementara 7. Berakhirnya Selama Pengambilalihan Sementara
- 21. Kerangka Perjanjian Kerjasama 21 PASAL Tenaga Kerja dan Peningkatan Kapasitas 1. Tenaga Kerja 2. Kesehatan dan Keselamatan Kerja 3. Peningkatan Kapasitas Pajak 1. Pajak Bumi dan Bangunan 2. Pajak Penghasilan 3. Pajak Pertambahan Nilai 4. Lain-lain Administrasi 1. Laporan 2. Pembukaan 3. Dokumentasi Asuransi 1. Asuransi yang Diwajibkan 2. Kegagalan Mengasuransikan
- 22. Kerangka Perjanjian Kerjasama 22 PASAL Pengalihan Hak dan Kepemilikan 1. Pengalihan Hak, Kewajiban, dan Kepentingan dalam Perjanjian 2. Pengalihan Saham 3. Prosedur Pengalihan Saham 4. Penawaran Umum atau Pencatatan Saham di Bursa Efek Hak atas Kekayaan Intelektual Keadaan Memaksa 1. Definisi 2. Pemberitahuan 3. Mitigasi 4. Konsekuensi Keadaan Memaksa 5. Tindakan Selama Keadaan Memaksa Wanprestasi 1. Wanprestasi Para Pihak
- 23. Kerangka Perjanjian Kerjasama 23 PASAL Pengakhiran Perjanjian 1. Pengakhiran Perjanjian dengan Sendirinya 2. Pengakhiran Perjanjian Karena Wanprestasi Pengalihan Aset 1. Persiapan Pengalihan 2. Pelatihan Pegawai 3. Inventarisasi 4. Perbaikan Fasilitas 5. Pernyataan dan Jaminan 6. Biaya Peralihan Penyelesaian Sengketa 1. Konsultasi dan Konsensus 2. Penyelesaian oleh Ahli 3. Mediasi 4. Arbitrase 5. Kelanjutan Perjanjian
- 24. Kerangka Perjanjian Kerjasama 24 PASAL Lain-Lain 1. Kepatuhan terhadap Norma, Hukum, dan Peraturan Perundang- Undangan 2. Indemnifikasi 3. Tanggung Jawab Terakumulasi 4. Pemberitahuan 5. Penafsiran 6. Hukum yang Berlaku 7. Kerahasiaan 8. Jaminan Khusus 9. Keseluruhan Perjanjian 10. Keterpisahan 11. Tidak Ada Pelepasan 12. Bahasa 13. Pengalihan Hak 14. Pajak 15. Transaksi dengan Afiliasi 16. Lampiran 17. Perubahan 18. Penyampingan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata 19. Lain-lain
- 25. Ketentuan yang Perlu Diperhatikan Isu Keterangan Mitigasi Tata Naskah Daerah mungkin memiliki aturan mengenai tata naskah perjanjian kerjasama Format dapat disesuaikan tanpa merubah konten dari perjanjian kerjasama Biaya Belanja jasa (Tipping Fee) •Perlu disepakati mekanisme pembayaran •Antisipasi denda •Pihak yang akan melakukan pembayaran •Ketentuan pembayaran mengikuti siklus APBD •Ketentuan yang jelas mengenai pihak yang akan mengeksekusi pembayaran Tipping Fee Conditions Precedent •Ketentuan yang mengatur hal-hal yang harus dipenuhi oleh para pihak sebelum perjanjian efektif •CP yang tidak t erpenuhi dapat berakibat perjanjian tidak berlaku efektif •Diatur secara tegas dan rinci hal-hal apa saja yang akan masuk dalam ketentuan CP •Kriteria pemenuhan harus jelas sehingga tidak terjadi sengketa mengenai pemenuhan CP Pemenuhan pembiayaan (financial close) •Ketentuan bahwa Badan Usaha harus telah menandatangani Perjanjian Pinjaman •Pemenuhan pembiayaan (financial close) yang tidak tercapai, atau para pihak tidak sepakat mengenai keadaan dimana persyaratan pendahuluan telah terpenuhi •Ketentuan yang jelas mengenai saat pemenuhan pembiayaan •Permen BAPPENAS 3/2012 : Financial Close bukan merupakan Condition Precedent •Para Pihak dapat menyepakati memperpanjang jangka waktu pemenuhan pembiayaan (financial close) 25
- 26. Ketentuan yang Perlu Diperhatikan Isu Keterangan Mitigasi Jumlah Pasokan Sampah •Memastikan jumlah pasokan sampah setiap harinya yang mengikat Pemkot •Antisipasi denda harus dibayarkan apabila pasokan sampah kurang dari yang sudah ditentukan Penghitungan yang cermat mengenai kemampuan pemda memasok sampah Pengaturan pembagian hasil Carbon Credit Pengaturan Carbon Credit umum termasuk ke dalam perjanjian pengolahan sampah. Tidak ada ketentuan khusus mengenai pembagian hasil dari penjualan Carbon Credit, sehingga Badan Usaha umumnya meminta pengaturan mengenai bagi hasil Carbon Credit ditiadakan agar seluruh keuntungan menjadi hak Badan Usaha Sebaiknya tetap diatur pembagian yang adil, karena Pemkot juga memiliki hak atas penjualan carbon credit karena juga memiliki investasi di dalam proyek ini 26
- 27. 27