Dokumen tersebut membahas tentang tata kelola perusahaan (corporate governance) dan good corporate governance, termasuk definisi, tujuan, prinsip-prinsip, dan manfaatnya bagi perusahaan dan para pemangku kepentingan. Dokumen tersebut juga membahas mengenai hubungan antara corporate governance dengan transparansi laporan keuangan dan mengeliminasi manajemen laba.

1. Nama : Opik Irawan
NIM : 55118110003
Mata Kuliah : Business Ethic and Good Governance
Jurusan : Magister Manajemen
Kampus : Universitas Mercubuana
Dosen Pengampu : Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM
Tata Kelola Perusahaan (corporate governance) adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan,
aturan, dan institusi yang memengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu
perusahaan atau korporasi. Tata kelola perusahaan juga mencakup hubungan antara para
pemangku kepentingan (stakeholder) yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan. Pihak-
pihak utama dalam tata kelola perusahaan adalah pemegang saham, manajemen, dan dewan
direksi. Pemangku kepentingan lainnya termasuk karyawan, pemasok, pelanggan, bank dan
kreditor lain, regulator, lingkungan, serta masyarakat luas.
Corporate governance merupakan salah satu konsep yang dapat dipergunakan dalam
meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen
perusahaan, dewan direksi, para pemegang saham dan pemangku kepentingan perusahaan lainnya.
Corporate governance juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-
sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja.
Jadi, tujuan penerapan konsep corporate governance adalah guna mencapai pengelolaan
perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangannya. Apabila konsep ini
diterapkan dengan baik, maka pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat terus mengalami
peningkatan bersamaan dengan transparansi pengelolaan perusahaan yang semakin baik.
Hingga pada akhirnya, dapat tercipta kondisi yang menguntungkan berbagai pihak. Dari konsep
inilah, penerapan corporate governance yang baik dipercaya mampu meningkatkan nilai
perusahaan.
Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan dilaksanakannya corporate governance
berdasarkan Forum for Coporate Governance in Indonesia (FCGI) (2001:4), antara lain :

2. 1) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih
baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada
stakeholders.
2) Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid (karena faktor
kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan corporate value.
3) Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4) Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan
meningkatkan shareholder’s value dan dividen. Khusus bagi BUMN akan dapat membantu
penerimaan bagi APBN terutama dari hasil privatisasi.Hingga saat ini masih ditemui definisi yang
bermacam-macam tentang Good Corporate Governance atau GCG.
Tujuan penerapan good corporate governance secara khusus adalah untuk menciptakan nilai
tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak tersebut meliputi pihak internal
perusahaan seperti dewan direksi, dewan komisaris, karyawan, dan juga pihak eksternal
perusahaan meliputi investor kreditur, pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak lain yang
berkepentingan (stakeholders) (Arifin, 2005).
Good Corporate Governance juga dapat menjadi jalan dalam upaya mengeliminasi upaya rekayasa
manajemen. Dengan adanya pembuatan peraturan tentang keharusan bagi perusahaan untuk
mengungkapkan informasi tertentu secara wajib (mandated disclosure) dan sukarela (voluntary
disclosure), maka diharapkan kualitas laporan keuangan yang dipublikasikan dapat lebih baik dan
transparan (Sulistyanto, 2008).
Oleh sebab itu, masalah good corporate governance sebetulnya bukan hanya masalah bagaimana
meningkatkan laba perusahaan, meningkatkan nilai saham di bursa dan memberikan deviden yang
sebesar-besarnya kepada shareholders, melainkan bagaimana perusahaan tersebut bisa
memberikan kontribusi bisa memberikan kontribusi positif dan membina hubungan baik dengan
para stakeholders.

3. Kontrol manajemen dilakukan dengan jalan pengawasan yang diarahkan pada perilaku manajer,
agar dapat dinilai apakah tindakannya bermanfaat bagi perusahaan (pemilik) atau bagi manajer
sendiri. Hal inilah yan kemudian juga memunculkan istilah Good Corporate Governance (GCG).
Perlu diketahui bahwa penerapan mekanisme ini secara konseptual dianggap dapat menjadi
penghambat bagi aktivitas manajemen laba. Karenanya, perusahaan yang menerapkan prinsip
Good Corporate Governance secara konsisten harus meningkatkan kualitas laporan keuangan dan
disertai menurunkan tingkat manajemen labanya
Ketika mengambil kebijakan tersebut, maka pihak manajer (agen) akan berusaha memenuhi tujuan
prinsipal dari perusahaan, yaitu kemakmuran pemegang saham dan nilai perusahaan. Hal ini
berarti perilaku oportunistik agen dapat diminimalisasi dengan adanya penerapan good corporate
governance.
Membawa perusahaan menjadi lebih baik adalah tugas dari setiap elemen perusahaan, terutama
dari pihak manajemen. Tentunya, setiap perusahaan memiliki visi dan misi untuk selalu menjadi
lebih baik. Adanya keinginan untuk menjadi lebih baik inilah yang kemudian memunculkan kajian
tentang Corporate Governance atau pun Good Corporate Governance.
Berikut adalah 4 prinsip GCG :
1) Transparansi
Organisasi yang dikelola dengan mekanisme corporate governance, harus mendasarkan
pengelolaan perusahaan pada prinsip transparan. Artinya, setiap tindakan pengambilan keputusan
terkait harus diketahui oleh semua pihak.
2) Akuntabilitas
Akuntabilitas artinya pengelolaan perusahaan yang dilakukan manajemen harus seimbang. Semua
pihak yang terkait harus terlibat dalam kegiatan pengelolaan perusahaan.
3) Kewajaran (fairness)

4. Dalam corporate governance, dianut prinsip kewajaran, yang di dalamnya memuat angka-angka
akuntansi seperti dalam laporan keuangan perusahaan.
4) Tanggung Jawab
Tanggung jawab berarti segala tindakan dan keputusan yang diambil dalam rangka penentuan
kebijakan perusahaan, harus dapat dipertanggungjawabkan.