1. Paparan Infrastruktur TI
Pemprov. Kalbar
pada Sosialisasi SIPD
Unit PDE Pemprov. Kalbar 2012
Pontianak, 10 Mei 2012

2. Pendahuluan
Pokok Bahasan:
 Harmonisasi Data
 Konsep Pengembangan E-gov
 Infrastruktur TI Pemprov

3. Harmonisasi Data
 Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD): berisi data
daerah yang berupa rekapitulasi angka.
 SIPD Online: dalam rangka memenuhi kebutuhan
informasi di tingkat pemerintah pusat.
 Terdapat perbedaan kebutuhan data/informasi di tingkat
pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah
kabupaten/kota, kecamatan, hingga tingkat
kelurahan/desa.
 Namun bersumber pada data yang sama.
 Dibutuhkan harmonisasi pada level struktur data agar
dapat dimanfaatkan secara bersama sesuai kebutuhan
masing-masing.

4. Harmonisasi Data
 Kebutuhan informasi di tingkat pemerintah pusat

5. Harmonisasi Data
 Kebutuhan informasi di tingkat pemerintah pusat (lanjutan)
 Kebutuhan data hanya sebatas jumlah keseluruhan (rekapitulasi)

6. Harmonisasi Data
 Kebutuhan informasi di tingkat pemerintah provinsi.
 Berupa rekapitulasi angka per Kab/Kota.
 Ada tambahan field tertentu yang dibutuhkan di tingkat
provinsi.

7. Harmonisasi Data
 Kebutuhan informasi di tingkat pemerintah
kabupaten/kota.
 Kebutuhan data sudah lebih detil.
 Ada tambahan field tertentu yang dibutuhkan di tingkat Kab/Kota.
 Interaksi data lintas sektoral.

8. Harmonisasi Data
 Kebutuhan informasi di tingkat kecamatan.
 Informasi yang dibutuhkan detil.
 Ada interaksi/pertukaran data dengan level di atas dan di
bawahnya.

9. Harmonisasi Data
 Kebutuhan informasi di tingkat kelurahan/desa
 Kebutuhan data sangat detil

10. Harmonisasi Data
 Struktur data: keterkaitan antar data (tabel ukm,
naker, penduduk, binaan)

11. Konsep Pengembangan E-Gov
 Definisi e-gov
“upaya pemanfaatan dan pendayagunaan telematika untuk
meningkatkan efisiensi dan cost-effective pemerintahan,
memberikan berbagai jasa pelayanan kepada masyarakat
secara lebih baik, menyediakan akses informasi kepada
publik secara lebih luas, dan menjadikan penyelenggaraan
pemerintahan lebih bertanggung jawab (accountable) serta
transparan kepada masyarakat.
 Tujuan e-gov secara praktis:
1. Peningkatan produktivitas
2. Peningkatan efisiensi
3. Peningkatan pelayanan publik

12. Konsep Pengembangan E-Gov
 Gambar 5 dimensi dalam pengelolaan e-gov

13. Dimensi kebijakan
 Kebijakan TIK: meliputi produk hukum dan dokumen resmi yang
bertujuan untuk memberi arah dan mendorong pemanfaatan TIK.
 Dokumen rencana induk pengembangan TIK, dan diakomodasinya
kebutuhan investasi TIK.

14. Dimensi Kelembagaan
 Sebagai bentuk komitmen Pemerintah dlm pemanfaatan TIK yg
diwujudkan dg adanya lembaga yg menangani TIK.

15. Dimensi Infrastruktur
 Prasarana yang diperlukan untuk pengembangan dan pemanfaatan
teknologi informasi dalam bentuk peralatan teknologi informasi dan
fasilitas pendukungnya.

16. Dimensi Infrastruktur

17. Dimensi Aplikasi

18. Dimensi Aplikasi
 Perlu adanya skala prioritas aplikasi yg
diperlukan, serta manajemen pengelolaannya.
 Kriteria aplikasi antara lain:
1. Dapat bekerja sesuai dengan kondisi
ketersediaan infrastruktur, SDM, dan kebutuhan
yang ada;
2. Berfungsi mendukung proses kerja yang efisien
dengan memanfaatkan TIK secara maksimal;
3. Membawa dampak positif bagi efisiensi dan
efektivitas kualitas layanan;
4. Mampu mengikuti perubahan.

19. Dimensi Aplikasi

20. Dimensi Aplikasi

21. Dimensi Aplikasi

22. Dimensi Perencanaan
 Adanya proses perencanaan untuk pengembangan dan
pemanfaatan TIK yang dilakukan secara nyata.
 Adanya kajian kebutuhan dan strategi penerapan TIK,
yaitu mencakup tujuan, manfaat, gambaran kondisi
saat ini, pemilihan teknologi, kebutuhan sumber daya,
biaya, dan antisipasi di masa yang akan datang.
 Proses perencanaan yang mengikuti tata laksana
perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
dan berkoordinasi dengan mitra yang terkait.

23. Dimensi Perencanaan

24. Infrastruktur TI Pemprov
Terdiri dari:
 Jaringan Fisik intranet Pemprov, yaitu berupa LAN, WAN
dan BTS, yang digunakan untuk koneksi aplikasi lokal.
 Jaringan Non Fisik Pemprov, yaitu berupa server yang
mencakup server web, NS, router/DNS, mail, FTP, dan
LPSE.

25. Infrastruktur TI Pemprov
 Gambar Topologi Jaringan Fisik dan Non Fisik