Mendorong Penguatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang
•
0 j'aime•338 vues
Bahan paparan ini disampaikan dalam FGD Pengawasan dan Penegakan Hukum Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang, 24 Januari 2019.
Recommandé
Recommandé
Contenu connexe
Tendances
Tendances (20)
Similaire à Mendorong Penguatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang
Similaire à Mendorong Penguatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang (20)
Plus de Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
Plus de Publish What You Pay (PWYP) Indonesia (20)
Mendorong Penguatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang
- 1. ReformasiTata Kelola Sumber Daya Ekstraktif untuk Pembangunan Berkelanjutan Mendorong Penguatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Jakarta, 24 Januari 2019
- 2. § Mendapatkan update kebijakan, kelembagaan pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum pelaksanaan reklamasi dan pascatambang serta implementasi dan kepatuhan pelaku usaha. § Berbagi pengalaman dan pembelajaran dalam mengoptimalkan pengawasan dan penegakan hukum pelaksanaan reklamasi dan pascatambang yang efektif. § Identifikasi hambatan dan tantangan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum pelaksanaan reklamasi dan pascatambang. § Merumuskan peluang sinergi antara IT, PPNS dan masyarakat sipil dalam memperkuat pengawasan dan penegakan hukum pelaksanaan reklamasi dan pascatambang § Menyusun rekomendasi sekaligus rencana aksi bersama dalam mendorong penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang efektivitas dalam pelaksanaan reklamasi dan pascatambang. Maksud dan Tujuan
- 3. Peta Masalah Dalam Reklamasi dan Pascatambang (Hasil Roundtable Discussion yang diselenggarakan PWYP Indonesia pada 4 Oktober 2017) Aspek Regulasi •Miss-perseption dan Miss-Coordination terhadap regulasi terkait reklamasi & pascatambang. •Celah regulasi dalam Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2014, Aspek Tata Laksana Reklamasi dan Pascatambang •Buruknya tata kelola administrasi (merujuk pada temuan Korsup Minerba) •Penyusunan dokumen Rencana Reklamasi (RR) tidak sesuai dengan dokumen Feasibility Study (FS) dan AMDAL •Perhitungan biaya tidak tepat sehingga reklamasi tidak mencukupi atau tidak berhasil •Melakukan kegiatan penambangan sebelum memiliki dokumen persetujuan RR •Perubahan rencana aktivitas tambang tidak diikuti revisi dokumen RR •Melaksanakan reklamasi diluar dokumen RR atau tidak sesuai dengan RR •Kurang memahami teknik penambangan yg baik (Misalnya : Top soil tidak maksimal diamankan) •Tidak sinkron antara dokumen RR tambang dengan dokumen IPKKH (untuk wilayah tambang yang masuk kawasan hutan) •Lahan telah direklamasi, namun kemudian diganggu kembali •Bentuk Jamek & Jaminan Pascatambang yang tidak seragam Aspek Kepatuhan Pelaku Usaha •Pelaku usaha tidak menempatkan Jamrek & pascatambang (temuan Korsup Minerba) •Penempatan Jamrek tidak sesuai •Pelaku usaha tidak melaksanakan reklamasi & pascatambang
- 4. Aspek Pengawasan dan Pembinaan •Minimnya jumlah Inspektur Tambang (IT) •Minimnya “jam terbang” inspektur tambang •Minimnya anggaran operasional inspektur tambang, bahkan di beberapa daerah anggaran operasional tidak bisa dijalankan (implikasi UU Pemda yang memindahkan kewenangan pengawasan ke Pusat, dimana status IT sebagai pegawai pusat, namun biaya operasional dibebankan APBD) •Keterbatasan pegawai dinas yang memiliki kapasitas terkait pertambangan. Termasuk juga ketidaksesuaian latar belakang pendidikan. •Ditemukannya banyak pertambangan illegal yang dijaga oleh "oknum" penegak hukum, sehingga sulit untuk ditertibkan. Aspek Penegakan Hukum •Minimnya penegakan hukum bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran, baik administratif maupun pidana •Belum optimalnya kinerja PPNS Pertambangan •Kurangnya koordinasi antar instansi penegak hukum Aspek Transisi Pelaksanaan UU Pemda •Pengalihan Personil, Prasarana dan Sarana, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) belum tuntas •Transisi perizinan dari Kabupaten/Kota ke Provinsi dan/atau Pusat (IUP PMA) •Transisi kewenangan pengawasan pertambangan dari Pemda ke Pemerintah Pusat Aspek Transparansi dan Partisipasi Publik •Minimnya informasi publik terkait pelaksanaan reklamasi & pascatambang •Minimnya ruang partisipasi masyarakat dalam tiap tahapan reklamasi & pascatambang