Contenu connexe Similaire à Presentasi kkk dak 10 - ekonomi - published (20) Presentasi kkk dak 10 - ekonomi - published2. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved
No Nama Keterangan
1. Sampe L. Purba, SE, Ak, M.Com, SH, MH Ketua
2. Drs. Bima Anggara Sena, MH Sekretaris
3. Awaludin Moderator
4. Drs. Ahmad Lumumba, SH Anggota
5. Yuniar Ludfi Anggota
6. Taufiq Suhargo Arif Anggota
7. Anang Dwitono, SE Anggota
8. Drs. Edward Marpaung, MM Anggota
9. Dra. Sri Utami Eka Ningtyas, Apt, MM Anggota
10. Dr. Yurnal, SH, S.PD, M.Hum Anggota
11. Ir. Bennyta Suryo Septano, MT Anggota
12. Benny Susianto, SIP Anggota
13 Badrul Hisam Bin Mohamed Anggota
222
4. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved
=> peran anggaran (APBN/APBD) dan
Perbankan ->sistem ekonomi b’keadil’an
;>manfaat , kebijakan a/d analisis
MAKSUD & TUJUAN
RUANG LINGKUP
BAB I Pendahuluan
BAB II Landasan Pemikiran
BAB III Kondisi Saat Ini
BAB IV Perkembangan Ling Stra
BAB V Kondisi Yg Diharapkan
BAB VI Konsepsi
BAB VII Penutup
TATA URUT
PENGERTIAN
METODE Kualitatif yaitu deskriptif analitis
PENDEKATAN Komprehensif integral melalui
pisau analisa Tannas
METODE
PENDEKATAN
Batasan peran anggaran ;>sistem ekonomi yg adil
Tannas
44
5. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved
UU Otonomi Daerah memberikan hak, wewenang dan
kewajiban kpd Pemda utk penyelenggaraan
Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat
Terdapat Ketergantungan yang tinggi atas transfer fiskal
dari APBN utk mendukung APBD
Lembaga Perbankan belum optimal sbg katalisator dan agen
pembangunan utk menggerakkan ekonomi masyarakat
55
7. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved
KONDISI
APBN & APBD
SERTA
PERBANKAN
SAAT INI
PERAN
ANGGARAN
APBN & APBD
SERTA
PERBANKAN YG
DIHARAPKAN
INSTRUMENTAL INPUT
PARADIGMA NASIONAL
(PANCASILA, UUD 1945,
WASANTARA, TANNAS )
ENVIRONMENTAL INPUT
BANG LINGSTRA
(GLOBAL, REGIONAL,
NASIONAL)
PELUANG & KENDALA
FEED BACK
S O M
› SUPRA
STRUKTUR
› INFRA
STRUKTUR
› SUB
STRUKTUR
› PEMERINTAH Pusat
› PEMDA
› DPR, DPRD
› BPKP
› Perg. Tinggi
› Asosiasi Dunia
Usaha
› REGULASI
› SOSIALISASI
› KERJASAMA
› KOORDINASI
› PENGAWASAN
› PARTISIPASI
PERAN ANGGARAN (APBN DAN APBD) SERTA PERBANKAN GUNA MENINGKATKAN SISTEM
EKONOMI DAN KEUANGAN YANG BERKEADILAN DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL
KETAHANAN
NASIONAL
TANGGUH
Sistem
Ekonomi dan
Keuangan yang
berkeadilan
meningkat
77
8. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved
PARADIGMA NASIONAL
PANCASILA UUD NRI 1945 WASANTARA TANNAS
PERATURAN PER UU-ANUURI No. 7 thn 1992 – 10/1998 ttg Perbankan
UURI No. 25 thn 2004 ttg Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional
UURI No. 32 thn 2004 Ttg Pemerintah Daerah
Perpres RI No. 5 Th 2010 Ttg RPJMN 2010 - 2014
88
9. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved
LANDASAN TEORI
Teori Keyness -> campur tangan Pemerintah
diperlukan melalui kebijakan fiskal dan moneter
Teori Desentralisasi – delegation of authority
TINJAUAN PUSTAKA
Andy Ramses – M La Bakry : Pemda di Indonesia
Kemenko Perekonomian : Dokumen Masterplan
Percepatan dan Perluasan Perekonomian Indonesia
99
10. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved
POKOK P’SOALAN
- SISTEM EK-KEU
- YG BERKEADILAN
- IMPLIKASI NEGATIF THD
TANGGUHNYA TANNAS
KONDISI IMPLIKASI
PERAN ANGGARAN SERTA
PERBANKAN THD SISTEM
EK-KEU YG BERKEADILAN
Desentralisasi
Fiskal
(kewenangan
spending vs
sumber dana)
Peran Perbankan
dalam
Perekonomian
Daerah
Kondisi hubungan
Pusat – daerah
(Pemerintahan –
Pembangunan –
YanMas)
Postur APBN -
APBD
BELUM OPTIMAL
PELAKSANAAN
DESENTRALISASI FISKAL
BELUM OPTIMALNYA
PERBANKAN DAERAH
DLM MEMACU
PEREKONOMIAN DAERAH
BELUM TERCIPTANYA
KEADILAN HUB. PUSAT
DAN DAERAH DLM
PEMBANGUNAN
RENDAHNYA KUALITAS
APBN DAN APBD
BAB - III
POKOK PERSOALAN
1010
14. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved
APBN RAPBNP APBNP
A. PENDAPATAN NEGARA 1.529,7 1.488,3 1.502,0
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI 1.525,2 1.483,8 1.497,5
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN 1.193,0 1.139,3 1.148,4
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 332,2 344,5 349,2
II. PENERIMAAN HIBAH 4,5 4,5 4,5
B. BELANJA NEGARA 1.683,0 1.722,0 1.726,2
I Belanja Pemerintah Pusat 1.154,4 1.193,3 1.196,8
1. Belanja K/L 594,6 587,4 622,0
2. Belanja Non KL 559,8 605,9 574,8
a.l - Subsidi BBM, LPG & BBN 193,8 209,9 199,9
II. TRANSFER KE DAERAH 528,6 528,7 529,4
1. Dana Perimbangan 444,8 444,9 445,5
a.l Dana Bagi Hasil 102,0 102,1 102,7
2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian 83,8 83,8 83,8
TOTAL ANGGARAN PENDIDIKAN 336.849,0 344.406,1 345.335,1
Rasio Anggaran Pendidikan Total (%) 20,0 20,0 20,0
C. KESEIMBANGAN PRIMER (40,1) (120,8) (111,7)
D. SURPLUS DEFISIT ANGGARAN (A - B) (153,3) (233,7) (224,2)
% Defisit terhadap PDB (1,65) (2,48) (2,38)
E. PEMBIAYAAN (I + II) 153,3 233,7 224,2
I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI 172,8 250,6 241,1
a.l - SAL 10,0 30,0 30,0
- Surat Berharga Negara (neto) 180,4 241,3 231,8
II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto) (19,5) (16,9) (16,9)
a.l - Pinjaman Program 6,5 11,1 11,1
KELEBIHAN/(KEKURANGAN) PEMBIAYAAN (0,0) 0,0 0,0
POSTUR SEMENTARA APBNP 2013
(miliar rupiah)
336,8 (20%) 344,4 (20%) 345,3(20%)
14
14Sumber : presentasi BKF-KemenKeu di Lemhannas 14
16. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved
1. IPTEK dan Global issue -> antisipasi
penyusunan prioritas APBN
2. AEC : akses pasar
, enterpreneurship.
3. SKA sbg modal pembangunan di
daerah.
4. Jaringan Perbankan yang
menyebar di daerah, sbg mitra
pembangunan dan pembimbingan
credit culture
5. Sistem penyusunan APBN/D yg
mengacu pd musrenbang
transparansi dan partisipasi
masyarakat.
1. Perlambatan pertumbuhan ekonomi
dunia, merembet ke pertumbuhan
nasional, pengaruhi kualitas prioritas
APBN/D
2. Penyebaran geografis dan
keterbatasan infrastruktur, utk
konektivitas dan akses pasar
3. Over eksploitasi SKA, ego
kedaerahan, pragmatisme Kepala
daerah berperspektif periodisasi jk
pendek
4. Masyarakat yang belum bank-
minded, risk-averse perbankan, dan
blm terlibat dlm pembiayaan
menengah
5. Penyusunan anggaran
berjenjang, skala prioritas
berbeda, birokratis
1616
17. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved
17
KONDISI KONTRIBUSI INDIKASI K’HASIL
Peningkatan sistem
ekonomi
yang berkeadilan
KONTRIBUSI POSITIF
THD Tangguhnya TANNAS
Kontribusi peran
Anggaran serta
Perbankan thdp sistem
ekonomi dan keuangan
Optimalnya
pelaksanaan
desentralisasi fiskal
Optimalnya peran
Perbankan daerah
dalam memacu
perekonomian
Terciptanya
keadilan hubungan
Pusat dan Daerah
dlm Pembangunan
Meningkatnya
kualitas APBN
dan APBD.
Terwujudnya
pelaksanaan
desentralisasi fiskal
Terwujudnya
optimalisasi peran
perbankan daerah dlm
pacu ekonomi
Terwujudnya prinsip
keadilan hub. Pusat –
Daerah yg berkeadilan
Terwujudnya
peningkatan kualitas
APBN dan APBD
BAB V
17
18. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved
KEBIJAKAN STRATEGI UPAYA-UPAYA
“MENINGKATNYA
PERAN
ANGGARAN DAN
SERTA
PERBANKAN
DALAM
MEWUJUDKAN
SISTEM EKONOMI
DAN KEUANGAN
YANG
BERKEADILAN ”
STRATEGI-1.
Mengoptimalkan pelaks
desentralisasi fiskal : kurangi
ketergantungan fiskal, serap
anggaran, governance
Kemendagri, Bappenas, Kemenkeu, Pemda, Perg.
Tinggi, MenPan, BPKP
Utk FISKAL, Penyerapan anggaran, Governance
Sesuai keahlian, kewenangan dan TuPokSi
Hal. 38-39
STRATEGI-2.
Mengoptimalkan peran
perbankan daerah utk
pacu ekon. Daerah :
alokasi, asistensi, credit culture
Kemendagri, Pemda, DPR, Asosiasi Perbankan,
KemenKeu, Bappenas, Perg. Tinggi
Pokja, kajian, penyuluhan, bimbingan
sesuai keahlian, kewenangan
hal. 40-41
STRATEGI-3.
Menciptakan keadilan
hubungan Pusat -
Daerah
Kemendagri, Kemenkeu, PDT, Kemenhub,
Bappenas, PT, Kemenkes subsidi silang,
infrastruktur , kajian
sesuai keahlian, kewenangan, TuPoksi
hal. 41-42
STRATEGI-4.
Meningkatkan kualitas
APBN - APBD
Prioritas, keseimbangan,
Bappenas, Kemendagri, Kemenkeu, Pemda,
PT
sesuai keahlian, kewenangan, TuPoksi
hal. 42-43 1818
BAB VI
19. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved
Utk optimalkan desentralisasi fiskal, kemampuan menggali PAD secara cerdas,
perencanaan tepat waktu – sasaran, good governance dan clean goverment
Bank minded sbg sebuah proses : Memasyarakatkan perbankan dan
memperbankan masyarakat
Hub. Keuangan Pusat – daerah yang berkeadilan utk dinamisasi pembangunan
termasuk daerah terluar, terdepan dan tertinggal
Kualitas postur APBN-D, kepercayaan Pusat ke daerah, dlm konteks pembangunan
nasional
Menko Perekonomian : reformulasi kebij fiskal, dg memperhatikan kemampuan
daerah dan ekspektasi pertumbuhan ekonomi
Kemendagri, Kemenkeu, Perbankan, Pemda : Pemberdayaan Perbankan
Menkeu, Bappenas : Harmonisasi MusrenbangNas-Da dg Perenc Nasional
MenPan, Mendagri : Mengkaji Postur ideal Struktur Organisasi PemDa
berdasarkan analisis beban kerja, kemampuan daerah utk dukung pembangunan
BAB VII
1919
23. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved
Peraturan Per UU an
• UU 32/2004 ttg Pemda
• UU 33/ 2004 ttg Perimbangan
Keuangan Pusat – daerah
• UU 17 / 2003 ttg Keuangan Negara
• UU 25/ 2004 ttg Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional
• UU 17/ 2007 ttg RPJMN
• UU 7/1992 jo 10/1998 ttg Perbankan
23
24. 24
Diagram Harmonisasi Perencanaan dan
Penganggaran Pemerintah Pusat/Daerah
RPJM
Daerah
RPJP
Daerah
RKP
RPJM
Nasional
RPJP
Nasional
Renstra
KL
Renja -
KL
Renstra
SKPD
Renja -
SKPD
RAPBN
RAPBD
RKA-
KL
RKA -
SKPD
APBN
Keppres
Rincian APBN
APBD
Kep KDH tentang
Rincian APBD
Diacu
Pedoman Dijabarkan
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Diacu
Dijabarkan
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Diacu
Diacu
Diselaraskan melalui Musrenbang
UU NO. 25/2004
Pemerintah
Pusat
Pemerintah
Daerah
UU NO. 17/2003
RKP
Daerah
Musren-
bangda
Musren-
bangnas
24
25. 25
Sumber Pendanaan
UU No. 33/2004
Pemerintah
Pusat
Pemerintah
Daerah
Belanja
Surplus/Defisit
Pembiayaan
Lain-lain
Pendapatan
yang Sah
Pendapatan
Transfer
PAD
UU No.34/2000
APBN
APBN
Sebagian Urusan
UU No. 32/2004
APBD
Pelaksanaan
Urusan
RUANG LINGKUP KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL
DAK
Dana Otsus
DBH
DAU
Dana Penyesuaian
Dana Hibah
Dana Darurat
Tugas
Pembantuan
Pemerintah
Pusat kepada
Daerah
Dekonsentrasi
Desentralisasi K/L melimpahkan wewenang
kepada Gubernur
K/L menugaskan
wewenang kepada
Gubernur/Bupati/
Walikota
(DEPKEU)
(DEPDAGRI)
Hasil Penjualan
Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan
Pinjaman Daerah
Penggunaan SILPA
Pencairan Dana
Cadangan
25
26. 26
Belanja
Pemerintah
Pusat
1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang
3. Belanja Modal
4. Pembayaran Bunga Utang
5. Subsidi
6. Belanja Hibah
7. Bantuan Sosial
8. Belanja Lain-lain
Transfer ke
Daerah
K/L
Belanja Pusat
di Pusat
Belanja Pusat
di Daerah
6 Urusan Mutlak
Di luar 6 Urusan
Kanwil di Daerah
Dikerjakan sendiri
Melalui UPT
Dilimpahkan ke
Gubernur
Ditugaskan ke
Gub/Bupati/
Walikota
AP
B
N
PUSAT DAERAH
Dana
Dekonsentrasi
Dana Tugas
Pembantuan
APBD
Hibah
Dana Darurat
1. Dana Perimbangan
2. Dana Otonomi Khusus
3. Dana Penyesuaian
Dana
Desentralisasi
Dana Sektoral di
Daerah
ALUR DANA APBN KE DAERAH
26
27. Pembagian Urusan dan Pembiayaan
27
C
O
N
C
U
R
R
E
N
T
UU NO. 32 /2004
PEMERINTAHAN DAERAH
UU NO. 33/2004
PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA
PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
PEMBAGIAN URUSAN
PEMERINTAHAN
DESENTRALISASI FISKAL
URUSAN
PEMERINTAH
APBN DANA PERIMBANGAN
URUSAN PEMERINTAH
PROVINSI
DEKONSENTRASI DAN TUGAS
PEMBANTUAN
APBD PROVINSI
URUSAN PEMERINTAH
KABUPATEN / KOTA
DESENTRALISASI APBD KAB/KOTA
TRANSFER DANA
27
31. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved
31
Share PDRB Per Pulau di Indonesia
23,54%
58,86%
9,5
5%
1,87%
0,26%
1,33%
4,61%
Sumatera
Jawa - Bali
Kalimantan
Nusa Tenggara
Sulawesi
Maluku
Sumber: Hasil Analisis Dit. Otda Bappenas, 2013
Share PDRB atas Harga Dasar 2011
Papua
Share PDRB masih didominasi oleh Pulau Jawa dan Bali, sementara Share dari Indonesia Timur
masih sangat kecil
Theil Indeks 2005 2010**
T % T %
inequality antarkab/kota 0,246 50,05 0,196 45,64
inequality antarprovinsi 0,208 42,44 0,204 47,54
inequality antarwilayah 0,037 7,51 0,029 6,82
Total inequality 0,491 100,00 0,429 100,00
Sumber: Analisis Kesenjangan Wilayah 2012, Dit. Pengembangan Wilayah, Bappenas
Melalui Uji Theil-T pada data PDRB 2005-
2010, Kesenjangan Antar wilayah di Indonesia dan
kesenjangan antar Kab/Kota mengalami
penurunan, namun kesenjangan antar provinsi
meningkat.
Courtesy slide : slamet soedarsono – bappenas - Lemhannas
32. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved
32
Ketimpangan Investasi Antar pulau
15,18
%
55,61%
13,06
%
5,03%
0,402%
4,59%
6,13%
Sumatera
Jawa
Kalimantan
Bali dan Nusa Tenggara
Sulawesi
Maluku
Sumber: BKPM, 2012
Realisasi Investasi PMA menurut Lokasi
Papua
Courtesy slide : slamet soedarsono – bappenas - Lemhannas
36. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved
TATA CARA MUSRENBANG NASIONAL
TOP-DOWNBOTTOM-UP
Renja K/LRKPD Provinsi
Kode Program/Kegi
atan
Sasaran Lokasi
(Provinsi)
Kode Program/Kegi
atan
Sasaran Sumber dana
Bukan Prioritas
Buku II
PrioritasPrioritas
Kesepakatan
Kesepakatan
Rancangan Akhir RKP
Buku I
Bukan Prioritas
Buku III
3636
37. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved
APBN RAPBNP APBNP
A. PENDAPATAN NEGARA 1.529,7 1.488,3 1.502,0
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI 1.525,2 1.483,8 1.497,5
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN 1.193,0 1.139,3 1.148,4
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 332,2 344,5 349,2
II. PENERIMAAN HIBAH 4,5 4,5 4,5
B. BELANJA NEGARA 1.683,0 1.722,0 1.726,2
I Belanja Pemerintah Pusat 1.154,4 1.193,3 1.196,8
1. Belanja K/L 594,6 587,4 622,0
2. Belanja Non KL 559,8 605,9 574,8
a.l - Subsidi BBM, LPG & BBN 193,8 209,9 199,9
II. TRANSFER KE DAERAH 528,6 528,7 529,4
1. Dana Perimbangan 444,8 444,9 445,5
a.l Dana Bagi Hasil 102,0 102,1 102,7
2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian 83,8 83,8 83,8
TOTAL ANGGARAN PENDIDIKAN 336.849,0 344.406,1 345.335,1
Rasio Anggaran Pendidikan Total (%) 20,0 20,0 20,0
C. KESEIMBANGAN PRIMER (40,1) (120,8) (111,7)
D. SURPLUS DEFISIT ANGGARAN (A - B) (153,3) (233,7) (224,2)
% Defisit terhadap PDB (1,65) (2,48) (2,38)
E. PEMBIAYAAN (I + II) 153,3 233,7 224,2
I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI 172,8 250,6 241,1
a.l - SAL 10,0 30,0 30,0
- Surat Berharga Negara (neto) 180,4 241,3 231,8
II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto) (19,5) (16,9) (16,9)
a.l - Pinjaman Program 6,5 11,1 11,1
KELEBIHAN/(KEKURANGAN) PEMBIAYAAN (0,0) 0,0 0,0
POSTUR SEMENTARA APBNP 2013
(miliar rupiah)
336,8 (20%) 344,4 (20%) 345,3(20%)
37
37Sumber : presentasi BKF-KemenKeu di Lemhannas 37
Notes de l'éditeur Bapak-ibu Nara sumber, dan rekan-rekan sekalian, kami cukupkan sampai disini dulu uraian ini. Mohon maafjika ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Berbilang slide kami hantarkan, saran masukan sudilah khidmadkan. Atas perhatian Bapak-ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, AWW APBN/APBD – Perbankan dan infrastruktur adalah seperti arsitektur dan anatomi tubuh manusia, di mana diperlukan makanan/ minuman dalam hal ini Anggaran Negara untuk menggerakkan Perekonomian, seperti jantung yang memompakannya ke seluruh jaringan tubuh melalui infrastruktur yang ada dengan regulasi dan hukum-hukum yang pas