Development of Renewable Energy and Energy Conservations towards Net Zero Emi...Sampe Purba
Dokumen tersebut membahas strategi Indonesia dalam mengembangkan energi baru terbarukan untuk mencapai komitmen penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29-41% pada 2030 dan net zero emission pada 2060, meliputi peningkatan porsi energi baru terbarukan di sektor ketenagalistrikan, transportasi, industri, dan bangunan serta penggunaan teknologi hijau seperti penangkapan karbon.
RPN 2022 Manila: Session 2.3 Yusuf Suryanto Bappenas.pdfOECD Environment
This presentation was delivered during the 6th Meeting of the OECD Southeast Asia Regional Programme’s Regional Policy Network on Sustainable Infrastructure, which took place on 25-26 April 2022 in Manila, the Philippines. The OECD’s Public Governance Directorate and Environment Directorate teamed up with the OECD Korea Policy Centre to organise the event. The National Economic and Development Authority (NEDA) of the Philippines co-chaired the event alongside the United States, and the Public Private Partnership Centre of the Philippines graciously provided the venue. For more details about the meeting, including the agenda and a short summary record, please visit: https://www.oecd.org/site/sipa/events/sipa-searp-philippines-2022.htm.
This document provides an executive summary of Indonesia's energy transition progress and challenges. Some key points:
1) Indonesia's energy security is threatened by the global energy crisis as fossil fuel prices rise, though subsidies have helped. Renewable energy growth has slowed despite targets.
2) Demand for energy is declining through efficiency gains but renewable supply remains low due to investment barriers. Green hydrogen development has also begun.
3) The government aims to ensure domestic coal supply for power but schemes could prolong coal use against climate goals. Some fossil fuel firms are expanding into renewables but focus remains on core businesses.
4) Power sector transformation is progressing slowly with new policies enabling earlier coal plant retirement if renewable energy
Towards carbon market in Indonesia: Progress and lessonsCIFOR-ICRAF
Presented by Sandy Nofyanza (CIFOR-ICRAF), at "Advancing forestry research and education to address global challenges - Current status and future trends", on 19 Dec 2022
Carbon Pricing dan kesiapan penerapannya di IndonesiaAndi Samyanugraha
Dokumen tersebut membahas tentang carbon pricing dan kesiapan penerapannya di Indonesia. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan pengertian carbon pricing, contoh penerapannya di berbagai negara, peluang dan tantangan penerapannya di Indonesia, serta peran perdagangan karbon dalam kerangka Paris Agreement.
Mekanisme Berbasis Pasar dalam Pencapaian Target Net-Zro Emission Dicky Edwin Hindarto
Dokumen tersebut membahas mekanisme pasar berbasis dalam pencapaian target net-zero emission. Dokumen menjelaskan perkembangan skema perdagangan karbon global dan nasional, serta tantangan implementasinya di Indonesia seperti integrasi perdagangan karbon dalam pendanaan, target pengurangan emisi, dan kesiapan SDM. Dokumen juga menyebutkan bahwa 102 negara telah menyatakan akan menggunakan mekanisme pasar dalam target pengurangam emisi mereka.
Development of Renewable Energy and Energy Conservations towards Net Zero Emi...Sampe Purba
Dokumen tersebut membahas strategi Indonesia dalam mengembangkan energi baru terbarukan untuk mencapai komitmen penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29-41% pada 2030 dan net zero emission pada 2060, meliputi peningkatan porsi energi baru terbarukan di sektor ketenagalistrikan, transportasi, industri, dan bangunan serta penggunaan teknologi hijau seperti penangkapan karbon.
RPN 2022 Manila: Session 2.3 Yusuf Suryanto Bappenas.pdfOECD Environment
This presentation was delivered during the 6th Meeting of the OECD Southeast Asia Regional Programme’s Regional Policy Network on Sustainable Infrastructure, which took place on 25-26 April 2022 in Manila, the Philippines. The OECD’s Public Governance Directorate and Environment Directorate teamed up with the OECD Korea Policy Centre to organise the event. The National Economic and Development Authority (NEDA) of the Philippines co-chaired the event alongside the United States, and the Public Private Partnership Centre of the Philippines graciously provided the venue. For more details about the meeting, including the agenda and a short summary record, please visit: https://www.oecd.org/site/sipa/events/sipa-searp-philippines-2022.htm.
This document provides an executive summary of Indonesia's energy transition progress and challenges. Some key points:
1) Indonesia's energy security is threatened by the global energy crisis as fossil fuel prices rise, though subsidies have helped. Renewable energy growth has slowed despite targets.
2) Demand for energy is declining through efficiency gains but renewable supply remains low due to investment barriers. Green hydrogen development has also begun.
3) The government aims to ensure domestic coal supply for power but schemes could prolong coal use against climate goals. Some fossil fuel firms are expanding into renewables but focus remains on core businesses.
4) Power sector transformation is progressing slowly with new policies enabling earlier coal plant retirement if renewable energy
Towards carbon market in Indonesia: Progress and lessonsCIFOR-ICRAF
Presented by Sandy Nofyanza (CIFOR-ICRAF), at "Advancing forestry research and education to address global challenges - Current status and future trends", on 19 Dec 2022
Carbon Pricing dan kesiapan penerapannya di IndonesiaAndi Samyanugraha
Dokumen tersebut membahas tentang carbon pricing dan kesiapan penerapannya di Indonesia. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan pengertian carbon pricing, contoh penerapannya di berbagai negara, peluang dan tantangan penerapannya di Indonesia, serta peran perdagangan karbon dalam kerangka Paris Agreement.
Mekanisme Berbasis Pasar dalam Pencapaian Target Net-Zro Emission Dicky Edwin Hindarto
Dokumen tersebut membahas mekanisme pasar berbasis dalam pencapaian target net-zero emission. Dokumen menjelaskan perkembangan skema perdagangan karbon global dan nasional, serta tantangan implementasinya di Indonesia seperti integrasi perdagangan karbon dalam pendanaan, target pengurangan emisi, dan kesiapan SDM. Dokumen juga menyebutkan bahwa 102 negara telah menyatakan akan menggunakan mekanisme pasar dalam target pengurangam emisi mereka.
Energy roadmap to net-zero transmissions: MEMR, IndonesiaOECD Environment
Dokumen tersebut membahas upaya Indonesia dalam transisi energi bersih untuk mencapai net zero emissions pada tahun 2060, meliputi peningkatan potensi energi terbarukan, efisiensi energi, penggunaan bahan bakar rendah karbon, dan penurunan emisi melalui pembangkit listrik bersih. Indonesia juga mendapat dukungan dana dari negara-negara maju untuk mempercepat transisi energi melalui kemitraan dekarbonisasi.
1. Dokumen tersebut membahas tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang diadopsi PBB pada 2015 sebagai kerangka kerja global untuk pembangunan pasca 2015-2030. 2. Indonesia terlibat aktif dalam proses penyusunan SDGs. 3. SDGs memiliki 17 tujuan dan 109 target yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.
Dokumen tersebut membahas ketentuan dan tata cara implementasi Kerjasama Pemerintah-Badan Usaha (KPBU) dalam sektor infrastruktur perumahan rakyat di daerah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015. Secara singkat, dibahas mengenai regulasi KPBU, bentuk kontribusi pemerintah, skema prakarsa KPBU, dan alur umum pelaksanaan KPBU.
Perdagangan Bursa Karbon memfasilitasi Pembangkit Tenaga Listrik.pdfAswarSani1
Indonesia is developing a carbon exchange to facilitate carbon trading as part of its efforts to achieve its Nationally Determined Contribution targets under the Paris Agreement. The exchange will allow trading of two types of units - carbon allowances allocated to compliance entities and carbon offsets generated by emission reduction projects. It is expected to increase price transparency, market liquidity and trading efficiency. The power generation sector will likely begin trading on the exchange in the second half of 2023 after regulatory approvals are obtained and participant accounts and an initial price are established.
British Standards for Carbon Management- including PAS 2080 – The world’s fir...EMEX
Insights from leading experts into the main developments in British Standards, including PAS 2080 Carbon Management in Infrastructure as an industry game changer. Speakers with first-hand experience will highlight how this specification (PAS) is helping the sector address key challenges and opportunities for energy and carbon reduction.
BSi will provide a briefing on PAS 2080 and other key standards, PAS 2050 on carbon footprint and PAS 2060 on carbon neutrality that can help organisations reduce carbon emissions and improve business practice to support sustainability goals.
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TDB)/Sustainable Dev...Khadijah Akd
Dokumen tersebut membahas peran perguruan tinggi dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. Perguruan tinggi diharapkan dapat menjadi pusat keunggulan, mendukung pelaksanaan TPB secara efektif, dan bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menyusun rencana aksi pelaksanaan TPB.
Survei persepsi masyarakat mengenai pasar karbon di Indonesia menemukan bahwa pasar karbon dan harga karbon masih kurang dikenal. Namun, pasar karbon dianggap efektif untuk menarik investasi rendah karbon jika harga karbonnya cukup tinggi. Untuk memulai, negara berkembang dapat menerapkan harga karbon rendah sambil fokus mengendalikan emisi. Pasar karbon internasional sebaiknya hanya untuk mitigasi biaya ting
Dokumen tersebut membahas arahan kebijakan pengembangan UMKM tahun 2022 meliputi pengelolaan terpadu UMKM, arah kebijakan DAK fisik untuk UMKM, dan DAK non fisik untuk pengembangan kapasitas UMKM."
Indonesia's emission cap and trade in power sector - Bayu Nugroho, MEMROECD Environment
This document discusses Indonesia's plans to implement an emission cap and trade system in the power sector. Key points include:
- Indonesia has committed to reducing emissions by 29-41% by 2030 under the Paris Agreement and plans to use carbon pricing mechanisms like carbon taxes and trading to help meet this goal.
- The Directorate General of Electricity is conducting an emission trading system trial in 2021-2024 before implementing a mandatory program in 2025. The trial focuses on power plants and uses a cap-and-trade approach.
- Simulation results from the 2021 trial showed over 42,000 tons of CO2 transferred between power plants and 4,500 tons offset through international carbon credits.
- Indonesia also plans to
Skema Karbon Nusantara (SKN) adalah mekanisme sertifikasi dan registrasi hasil kegiatan penurunan emisi gas rumah kaca secara sukarela di Indonesia. SKN akan menerbitkan Unit Karbon Nusantara (UKN) untuk mengakui penurunan emisi satu ton CO2. UKN dapat diperdagangkan dan digunakan sebagai carbon offset. Tujuan SKN adalah mendorong berlanjutnya upaya mitigasi perubahan iklim khususnya skala
Disampaikan pada Talkshow Inovasi Pelayanan Publik dalam rangka Jambore Inovasi Nusantara, diselenggarakan oleh BPSDM Kalimantan Timur
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH., MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Convention Hall Samarinda, 29 Agustus 2023
Dokumen tersebut membahas rencana penerapan mekanisme penyelenggaraan nilai ekonomi karbon pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Indonesia, termasuk penetapan batas atas emisi gas rumah kaca, mekanisme perdagangan karbon, dan skema pelaporan emisi.
SDGs financing hub as innovative funding scheme - Dr Ir. Yahya Rachmana Hiday...OECD Environment
BIAC-OECD Virtual Roundtable on mobilising private sector finance and investments for affordable and clean energy in developing countries, 26 October 2021
Dokumen tersebut membahas tentang perdagangan gas alam di Indonesia, termasuk rantai pasokan gas dari produsen hulu ke pengguna akhir, pemanfaatan gas di berbagai sektor industri dan domestik, serta infrastruktur pipa transmisi LNG yang ada dan rencananya. Juga dibahas tentang isu-isu utama dalam pengelolaan gas alam dan LNG Indonesia seperti keseimbangan pasokan dan permintaan, akses infrastruktur, dan regulasi harga gas.
This document is the Budget Speech for 2022-2023 presented by the Minister of Finance Nirmala Sitharaman. Some key points:
1. The Indian economy is estimated to grow by 9.2% in the current year, the highest among major economies.
2. The budget seeks to lay the foundation for India's development over the next 25 years, from India at 75 to India at 100, focusing on infrastructure development, productivity enhancement, energy transition, climate action, and financing investments.
3. PM GatiShakti will be expanded to drive economic growth through seven engines - roads, railways, airports, ports, mass transport, waterways, and logistics infrastructure supported
Session 7a: Part I - Towards a net-zero electricity sector - Geraldine Ang- C...OECD Environment
The document summarizes CEFIM's activities to accelerate clean energy finance and investment in Indonesia. It discusses Indonesia's clean energy goals and investment needs to achieve net zero emissions by 2050. CEFIM has conducted various workshops, policy reviews and trainings in Indonesia to increase knowledge of clean energy finance and mobilize more private investment in renewable energy projects. Upcoming activities include a focus on gender-responsive and transition finance to support Indonesia's just energy transition away from coal.
Energy roadmap to net-zero transmissions: MEMR, IndonesiaOECD Environment
Dokumen tersebut membahas upaya Indonesia dalam transisi energi bersih untuk mencapai net zero emissions pada tahun 2060, meliputi peningkatan potensi energi terbarukan, efisiensi energi, penggunaan bahan bakar rendah karbon, dan penurunan emisi melalui pembangkit listrik bersih. Indonesia juga mendapat dukungan dana dari negara-negara maju untuk mempercepat transisi energi melalui kemitraan dekarbonisasi.
1. Dokumen tersebut membahas tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang diadopsi PBB pada 2015 sebagai kerangka kerja global untuk pembangunan pasca 2015-2030. 2. Indonesia terlibat aktif dalam proses penyusunan SDGs. 3. SDGs memiliki 17 tujuan dan 109 target yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.
Dokumen tersebut membahas ketentuan dan tata cara implementasi Kerjasama Pemerintah-Badan Usaha (KPBU) dalam sektor infrastruktur perumahan rakyat di daerah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015. Secara singkat, dibahas mengenai regulasi KPBU, bentuk kontribusi pemerintah, skema prakarsa KPBU, dan alur umum pelaksanaan KPBU.
Perdagangan Bursa Karbon memfasilitasi Pembangkit Tenaga Listrik.pdfAswarSani1
Indonesia is developing a carbon exchange to facilitate carbon trading as part of its efforts to achieve its Nationally Determined Contribution targets under the Paris Agreement. The exchange will allow trading of two types of units - carbon allowances allocated to compliance entities and carbon offsets generated by emission reduction projects. It is expected to increase price transparency, market liquidity and trading efficiency. The power generation sector will likely begin trading on the exchange in the second half of 2023 after regulatory approvals are obtained and participant accounts and an initial price are established.
British Standards for Carbon Management- including PAS 2080 – The world’s fir...EMEX
Insights from leading experts into the main developments in British Standards, including PAS 2080 Carbon Management in Infrastructure as an industry game changer. Speakers with first-hand experience will highlight how this specification (PAS) is helping the sector address key challenges and opportunities for energy and carbon reduction.
BSi will provide a briefing on PAS 2080 and other key standards, PAS 2050 on carbon footprint and PAS 2060 on carbon neutrality that can help organisations reduce carbon emissions and improve business practice to support sustainability goals.
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TDB)/Sustainable Dev...Khadijah Akd
Dokumen tersebut membahas peran perguruan tinggi dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. Perguruan tinggi diharapkan dapat menjadi pusat keunggulan, mendukung pelaksanaan TPB secara efektif, dan bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menyusun rencana aksi pelaksanaan TPB.
Survei persepsi masyarakat mengenai pasar karbon di Indonesia menemukan bahwa pasar karbon dan harga karbon masih kurang dikenal. Namun, pasar karbon dianggap efektif untuk menarik investasi rendah karbon jika harga karbonnya cukup tinggi. Untuk memulai, negara berkembang dapat menerapkan harga karbon rendah sambil fokus mengendalikan emisi. Pasar karbon internasional sebaiknya hanya untuk mitigasi biaya ting
Dokumen tersebut membahas arahan kebijakan pengembangan UMKM tahun 2022 meliputi pengelolaan terpadu UMKM, arah kebijakan DAK fisik untuk UMKM, dan DAK non fisik untuk pengembangan kapasitas UMKM."
Indonesia's emission cap and trade in power sector - Bayu Nugroho, MEMROECD Environment
This document discusses Indonesia's plans to implement an emission cap and trade system in the power sector. Key points include:
- Indonesia has committed to reducing emissions by 29-41% by 2030 under the Paris Agreement and plans to use carbon pricing mechanisms like carbon taxes and trading to help meet this goal.
- The Directorate General of Electricity is conducting an emission trading system trial in 2021-2024 before implementing a mandatory program in 2025. The trial focuses on power plants and uses a cap-and-trade approach.
- Simulation results from the 2021 trial showed over 42,000 tons of CO2 transferred between power plants and 4,500 tons offset through international carbon credits.
- Indonesia also plans to
Skema Karbon Nusantara (SKN) adalah mekanisme sertifikasi dan registrasi hasil kegiatan penurunan emisi gas rumah kaca secara sukarela di Indonesia. SKN akan menerbitkan Unit Karbon Nusantara (UKN) untuk mengakui penurunan emisi satu ton CO2. UKN dapat diperdagangkan dan digunakan sebagai carbon offset. Tujuan SKN adalah mendorong berlanjutnya upaya mitigasi perubahan iklim khususnya skala
Disampaikan pada Talkshow Inovasi Pelayanan Publik dalam rangka Jambore Inovasi Nusantara, diselenggarakan oleh BPSDM Kalimantan Timur
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH., MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Convention Hall Samarinda, 29 Agustus 2023
Dokumen tersebut membahas rencana penerapan mekanisme penyelenggaraan nilai ekonomi karbon pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Indonesia, termasuk penetapan batas atas emisi gas rumah kaca, mekanisme perdagangan karbon, dan skema pelaporan emisi.
SDGs financing hub as innovative funding scheme - Dr Ir. Yahya Rachmana Hiday...OECD Environment
BIAC-OECD Virtual Roundtable on mobilising private sector finance and investments for affordable and clean energy in developing countries, 26 October 2021
Dokumen tersebut membahas tentang perdagangan gas alam di Indonesia, termasuk rantai pasokan gas dari produsen hulu ke pengguna akhir, pemanfaatan gas di berbagai sektor industri dan domestik, serta infrastruktur pipa transmisi LNG yang ada dan rencananya. Juga dibahas tentang isu-isu utama dalam pengelolaan gas alam dan LNG Indonesia seperti keseimbangan pasokan dan permintaan, akses infrastruktur, dan regulasi harga gas.
This document is the Budget Speech for 2022-2023 presented by the Minister of Finance Nirmala Sitharaman. Some key points:
1. The Indian economy is estimated to grow by 9.2% in the current year, the highest among major economies.
2. The budget seeks to lay the foundation for India's development over the next 25 years, from India at 75 to India at 100, focusing on infrastructure development, productivity enhancement, energy transition, climate action, and financing investments.
3. PM GatiShakti will be expanded to drive economic growth through seven engines - roads, railways, airports, ports, mass transport, waterways, and logistics infrastructure supported
Session 7a: Part I - Towards a net-zero electricity sector - Geraldine Ang- C...OECD Environment
The document summarizes CEFIM's activities to accelerate clean energy finance and investment in Indonesia. It discusses Indonesia's clean energy goals and investment needs to achieve net zero emissions by 2050. CEFIM has conducted various workshops, policy reviews and trainings in Indonesia to increase knowledge of clean energy finance and mobilize more private investment in renewable energy projects. Upcoming activities include a focus on gender-responsive and transition finance to support Indonesia's just energy transition away from coal.
The document discusses progress on implementing the 2016-2020 UNDAF in Uzbekistan and outlines priorities for future work. It notes key achievements in supporting SDG localization, public finance reforms, improving the business environment, and enhancing rural livelihoods. Lessons learned include the need for more advocacy on SDGs, addressing frequent government staff turnover, and reducing financial resource gaps. The way forward emphasizes joint work plans for 2018-2020 linked to SDGs, national development strategies, and MAPS recommendations. Priority areas of focus include developing an SDG monitoring framework, improving employment data, strengthening public-private dialogue, addressing Aral Sea impacts through an integrated approach, promoting exports and FDI, and improving rural livelihoods. The
The document discusses infrastructure development in Indonesia. It notes that infrastructure investment is expected to boost Indonesia's economic growth in 2015. The government has made improving infrastructure a priority through its Master Plan for Acceleration and Expansion of Indonesian Economic Development. This includes investing over $400 billion in transportation, energy, and ports. While reforms and project tendering provide momentum, political and currency risks along with slow government budget disbursement remain challenges to infrastructure progress.
This presentation was delivered during the 6th Meeting of the OECD Southeast Asia Regional Programme’s Regional Policy Network on Sustainable Infrastructure, which took place on 25-26 April 2022 in Manila, the Philippines. The OECD’s Public Governance Directorate and Environment Directorate teamed up with the OECD Korea Policy Centre to organise the event. The National Economic and Development Authority (NEDA) of the Philippines co-chaired the event alongside the United States, and the Public Private Partnership Centre of the Philippines graciously provided the venue. For more details about the meeting, including the agenda and a short summary record, please visit: https://www.oecd.org/site/sipa/events/sipa-searp-philippines-2022.htm.
The document provides an overview of India's Gati Shakti national master plan for multimodal connectivity. Gati Shakti aims to improve coordination between 16 ministries to better plan infrastructure projects. It will create a digital platform with satellite imagery, maps and data on existing and planned projects to optimize resource allocation. By ensuring synchronization across departments, Gati Shakti intends to speed up projects, reduce logistics costs and help achieve India's goal of becoming a $5 trillion economy by 2025. The reforms brought by Gati Shakti include improved coordination to prevent repeated road digging, faster approvals through digitization, and enhanced multi-modal transport linkages between industries. Major infrastructure projects under Gati Shakti
Progress and Way Forward UNDAF Uzbekistan 2016-2020UNDP Uzbekistan
This document summarizes progress on the UNDAF Uzbekistan 2016-2020 and outlines plans for future work. It discusses key achievements in supporting SDG localization, public finance reforms, enabling business environment, and rural livelihoods. It identifies lessons learned and proposes focusing future joint work plans on developing an SDG monitoring framework, informing labor market policies, strengthening public-private dialogue, addressing human security risks of the Aral Sea disaster, promoting exports and FDI, and improving rural livelihoods. Key implementation partners will include various government ministries and international organizations.
This document provides an overview of Indonesia's public-private partnership (PPP) plans for infrastructure projects. It outlines Indonesia's regulatory framework for PPPs, which includes various presidential regulations, laws, and ministerial regulations. It also describes Indonesia's PPP institutional framework, with the Ministry of National Development Planning and National Development Planning Agency playing coordinating roles. The document then presents the PPP project cycle and selection criteria, and provides a list and details of 27 prospective and potential infrastructure PPP projects across various sectors.
How JICA mobilizes private sector finance and investments for affordable and ...OECD Environment
BIAC-OECD Virtual Roundtable on mobilising private sector finance and investments for affordable and clean energy in developing countries, 26 October 2021
Saudi Arabia: The National Communications and Information Technology PlanUnited Interactive™
Ministry of Communications and Information Technology, Kingdom of Saudi Arabia: The National Communications and Information Technology Plan - The Vision Towards the Information Society
This document summarizes Indonesia's tourism development project towards sustainability and inclusivity. The 3-sentence summary is:
Indonesia aims to develop its tourism sector through the Integrated and Sustainable Tourism Development Program (ITDP) across 6 destinations, with a focus on improving infrastructure, strengthening local economies, and attracting private investment while protecting the environment and communities. The ITDP has made progress in developing tourism master plans, improving roads and services, boosting community participation, and enhancing the enabling environment for businesses. However, more work remains to fully realize the ITDP's goals of promoting inclusive and sustainable tourism growth in Indonesia.
This document provides information about investment opportunities in renewable energy in Indonesia. It highlights that Indonesia has significant potential for renewable energy development from sources like geothermal, hydropower, biomass, wind and solar. The government aims to increase renewable energy contribution to 23% of the national energy mix by 2025 through various incentives for investors. The Indonesia Investment Promotion Centre in London compiled this guide to promote renewable energy investment in Indonesia's growing economy and energy sector.
The document summarizes India's Twelfth Five Year Plan from 2012-2017. The plan's vision is to achieve faster, sustainable and more inclusive growth. Rapid GDP growth is important for raising living standards through job creation and income opportunities, and for generating tax revenue to finance social programs. Achieving high growth requires raising investment rates and domestic savings. The plan estimates total public sector resources of $806 billion at 11.8% of GDP. Key focus areas include renewable energy, energy efficiency, transportation, water management, education, skills development, and social inclusion.
The document discusses Indonesia's infrastructure development plans and financing challenges. It finds that:
1) Indonesia's infrastructure quality lags behind other Asian countries like Singapore, Malaysia, and Thailand, though it has improved over the past five years.
2) Closing Indonesia's infrastructure gap requires around $400 billion in investments from 2015-2019 across various sectors like roads, ports, and electricity. However, the government budget can only finance 41% of needs.
3) Innovative financing models like public-private partnerships, blended finance, and value capture mechanisms are needed to attract more private and foreign investment to help meet Indonesia's large infrastructure financing gap.
Solving the nigeria road infrastructure challenges a grid approachFaithEbewele
We must reckon that irrespective of the humungous cost of meeting the road infrastructure development challenges, we must now factor in all costs, the positive and negative environmental aspects and impact of the said projects on the users and how it may contribute to the effects of climate change.
This approach, dubbed the "GRID" applies Quality Infrastructure Development (QII), was developed by the World bank and can be adapted to Nigeria's particular road infrastructure budgeting and projects
Changing nigeria’s road infrastructure development story a grid approachObehi Ebewele
The road to recovery from the negative track record and lack-lustre performance of huge investments in Nigeria’s road infrastructure over the years is by a firm commitment by the leadership to develop a sustainable policy framework which adopts QII Principles.
Nations like Japan already adopted the GRID and QII Principles and hence are already better prepared for shocks from climate actions and already taking calculated developmental investments to not only adapt, but also to mitigate the effects in an inclusive and sustainable manner.
So, why not? Nigeria can also adopt same workable solution to achieve our yearning aspirations for a better, inclusive and more sustainable infrastructure.
NV20:2020 The First Implementation Plan (2010 - 2013) - Presented by Hon. M...Victor Ordu
A presentation that provides a synopsis of the First National IMplementation Plan of the Nigeria Vision 20:2020
Credits: National Planning Commission, Federal Republic of Nigeria.
The document summarizes Indonesia's infrastructure development strategies and investment needs from 2015-2019. It outlines that Indonesia requires around IDR 5,452 trillion (USD 477 billion) in infrastructure investment over this period. This will help achieve targets like 100% electrification and water access, improving road quality, and increasing non-oil exports. Public-private partnerships are identified as important to meet financing needs, through improving the enabling environment for private investment and developing "shovel-ready" projects. One such major project highlighted is the National Capital Integrated Coastal Development, which aims to provide flood safety for Jakarta through a three phase sea wall and land reclamation project costing over USD 21.5 billion.
This document presents Saint Lucia's National ICT Policy and Strategy for 2013-2018. The policy aims to promote the use of ICT as an enabler of growth and development across various sectors including infrastructure, education, health, business, agriculture, government and tourism. The policy's vision is for Saint Lucia to become a knowledge-based society that promotes development, innovation and global competitiveness through the strategic use of ICT. It outlines core values of community, integrity and innovation and desired outcomes such as effective e-government, economic growth, improved citizen well-being and enhanced information literacy. The document provides policy objectives and statements for each focus sector to guide the implementation of ICT initiatives over the 5-year period
PPTs - TAIEX TSI MNB-OECD-EC Launch Event: Technical implementation of the Su...OECD Environment
Presentations from the TAIEX TSI MNB-OECD-EC Launch Event: Technical implementation of the Supervisory Framework for Assessing Nature-related Financial Risks to the Hungarian financial sector, 7 June 2024.
OECD Green Talks LIVE | Diving deeper: the evolving landscape for assessing w...OECD Environment
Water is critical for meeting commitments of the Paris Agreement and achieving the Sustainable Development Goals. Our economies rely on water, with recent estimates putting the economic value of water and freshwater ecosystems at USD 58 trillion - equivalent to 60% of global GDP. At the same time, water related risks are increasing in frequency and scale in the context of climate change.
How are investments shaping our economies and societies exposure to water risk? What role can the financial system play in supporting water security? And how can increased understanding of how finance both impacts and depends on water resources spur action towards greater water security?
This OECD Green Talks LIVE on Tuesday 14 May 2024 from 15:00 to 16:00 CEST discussed the evolving landscape for assessing water risks to the financial system.
OECD Policy Analyst Lylah Davies presented key findings and recommendations from recent OECD work on assessing the financial materiality of water-related risks, including the recently published paper “Watered down? Investigating the financial materiality of water-related risks” and was joined by experts to discuss relevant initiatives underway.
Detlef Van Vuuren- Integrated modelling for interrelated crises.pdfOECD Environment
This OECD technical workshop will bring together leading experts on economic, biophysical, and integrated assessment modelling of the interactions between climate change, biodiversity loss, and pollution. The workshop will take stock of ongoing modelling efforts to develop quantitative pathways to study the drivers and impacts of the triple planetary crisis, and the policies to address it. The aim is to identify robust modelling approaches to inform the work for the upcoming OECD Environmental Outlook.
Thomas Hertel- Integrated Policies for the Triple Planetary Crisis.pdfOECD Environment
This OECD technical workshop will bring together leading experts on economic, biophysical, and integrated assessment modelling of the interactions between climate change, biodiversity loss, and pollution. The workshop will take stock of ongoing modelling efforts to develop quantitative pathways to study the drivers and impacts of the triple planetary crisis, and the policies to address it. The aim is to identify robust modelling approaches to inform the work for the upcoming OECD Environmental Outlook.
Jon Sampedro - Assessing synergies and trade offs for health and sustainable ...OECD Environment
This OECD technical workshop will bring together leading experts on economic, biophysical, and integrated assessment modelling of the interactions between climate change, biodiversity loss, and pollution. The workshop will take stock of ongoing modelling efforts to develop quantitative pathways to study the drivers and impacts of the triple planetary crisis, and the policies to address it. The aim is to identify robust modelling approaches to inform the work for the upcoming OECD Environmental Outlook.
Astrid Bos - Identifying trade offs & searching for synergies.pdfOECD Environment
This OECD technical workshop will bring together leading experts on economic, biophysical, and integrated assessment modelling of the interactions between climate change, biodiversity loss, and pollution. The workshop will take stock of ongoing modelling efforts to develop quantitative pathways to study the drivers and impacts of the triple planetary crisis, and the policies to address it. The aim is to identify robust modelling approaches to inform the work for the upcoming OECD Environmental Outlook.
Ruth Delzeit - Modelling environmental and socio-economic impacts of cropland...OECD Environment
This OECD technical workshop will bring together leading experts on economic, biophysical, and integrated assessment modelling of the interactions between climate change, biodiversity loss, and pollution. The workshop will take stock of ongoing modelling efforts to develop quantitative pathways to study the drivers and impacts of the triple planetary crisis, and the policies to address it. The aim is to identify robust modelling approaches to inform the work for the upcoming OECD Environmental Outlook.
Wilfried Winiwarter - Implementing nitrogen pollution control pathways in the...OECD Environment
This OECD technical workshop will bring together leading experts on economic, biophysical, and integrated assessment modelling of the interactions between climate change, biodiversity loss, and pollution. The workshop will take stock of ongoing modelling efforts to develop quantitative pathways to study the drivers and impacts of the triple planetary crisis, and the policies to address it. The aim is to identify robust modelling approaches to inform the work for the upcoming OECD Environmental Outlook.
Laurent Drouet - Physical and Economic Risks of Climate Change.pdfOECD Environment
This OECD technical workshop will bring together leading experts on economic, biophysical, and integrated assessment modelling of the interactions between climate change, biodiversity loss, and pollution. The workshop will take stock of ongoing modelling efforts to develop quantitative pathways to study the drivers and impacts of the triple planetary crisis, and the policies to address it. The aim is to identify robust modelling approaches to inform the work for the upcoming OECD Environmental Outlook.
This OECD technical workshop will bring together leading experts on economic, biophysical, and integrated assessment modelling of the interactions between climate change, biodiversity loss, and pollution. The workshop will take stock of ongoing modelling efforts to develop quantitative pathways to study the drivers and impacts of the triple planetary crisis, and the policies to address it. The aim is to identify robust modelling approaches to inform the work for the upcoming OECD Environmental Outlook.
HyeJin Kim and Simon Smart - The biodiversity nexus across multiple drivers: ...OECD Environment
This OECD technical workshop will bring together leading experts on economic, biophysical, and integrated assessment modelling of the interactions between climate change, biodiversity loss, and pollution. The workshop will take stock of ongoing modelling efforts to develop quantitative pathways to study the drivers and impacts of the triple planetary crisis, and the policies to address it. The aim is to identify robust modelling approaches to inform the work for the upcoming OECD Environmental Outlook.
Case Study: Peptides-based Plant Protection Product (harpin proteins*) by Ros...OECD Environment
The seminar on Problem Formulation for the Risk Assessment of Biopesticides stemmed from a previous CRP-sponsored event on Innovating Microbial Pesticide Testing that identified the need for an overarching guidance document to determine when in vivo tests are necessary. Problem Formulation, a common practice in pesticide risk assessment, was highlighted as a useful approach for addressing uncertainties in data requirements for biopesticides.
The seminar featured presentations from various perspectives, including industry, regulatory bodies, and academia. Topics included the history and principles of Problem Formulation, industry perspectives on Problem Formulation and how it is applied internally for microbial pesticides, regulatory approaches, and specific case studies. The seminar provided an overview of the challenges, considerations, and potential solutions in harmonising Problem Formulation for biopesticide risk assessment. It emphasised the need for collaboration and discussion to develop Problem Formulation guidance for biopesticides.
CLE Contribution on the Assessment of Innovative Biochemicals in the EU Statu...OECD Environment
The seminar on Problem Formulation for the Risk Assessment of Biopesticides stemmed from a previous CRP-sponsored event on Innovating Microbial Pesticide Testing that identified the need for an overarching guidance document to determine when in vivo tests are necessary. Problem Formulation, a common practice in pesticide risk assessment, was highlighted as a useful approach for addressing uncertainties in data requirements for biopesticides.
The seminar featured presentations from various perspectives, including industry, regulatory bodies, and academia. Topics included the history and principles of Problem Formulation, industry perspectives on Problem Formulation and how it is applied internally for microbial pesticides, regulatory approaches, and specific case studies. The seminar provided an overview of the challenges, considerations, and potential solutions in harmonising Problem Formulation for biopesticide risk assessment. It emphasised the need for collaboration and discussion to develop Problem Formulation guidance for biopesticides.
Additional Considerations for Pesticide Formulations Containing Microbial Pes...OECD Environment
The seminar on Problem Formulation for the Risk Assessment of Biopesticides stemmed from a previous CRP-sponsored event on Innovating Microbial Pesticide Testing that identified the need for an overarching guidance document to determine when in vivo tests are necessary. Problem Formulation, a common practice in pesticide risk assessment, was highlighted as a useful approach for addressing uncertainties in data requirements for biopesticides.
The seminar featured presentations from various perspectives, including industry, regulatory bodies, and academia. Topics included the history and principles of Problem Formulation, industry perspectives on Problem Formulation and how it is applied internally for microbial pesticides, regulatory approaches, and specific case studies. The seminar provided an overview of the challenges, considerations, and potential solutions in harmonising Problem Formulation for biopesticide risk assessment. It emphasised the need for collaboration and discussion to develop Problem Formulation guidance for biopesticides.
Role of genome sequencing (WGS) in microbial biopesticides safety assessment ...OECD Environment
The seminar on Problem Formulation for the Risk Assessment of Biopesticides stemmed from a previous CRP-sponsored event on Innovating Microbial Pesticide Testing that identified the need for an overarching guidance document to determine when in vivo tests are necessary. Problem Formulation, a common practice in pesticide risk assessment, was highlighted as a useful approach for addressing uncertainties in data requirements for biopesticides.
The seminar featured presentations from various perspectives, including industry, regulatory bodies, and academia. Topics included the history and principles of Problem Formulation, industry perspectives on Problem Formulation and how it is applied internally for microbial pesticides, regulatory approaches, and specific case studies. The seminar provided an overview of the challenges, considerations, and potential solutions in harmonising Problem Formulation for biopesticide risk assessment. It emphasised the need for collaboration and discussion to develop Problem Formulation guidance for biopesticides.
Considerations for Problem Formulation for Human Health Safety Assessments of...OECD Environment
The seminar on Problem Formulation for the Risk Assessment of Biopesticides stemmed from a previous CRP-sponsored event on Innovating Microbial Pesticide Testing that identified the need for an overarching guidance document to determine when in vivo tests are necessary. Problem Formulation, a common practice in pesticide risk assessment, was highlighted as a useful approach for addressing uncertainties in data requirements for biopesticides.
The seminar featured presentations from various perspectives, including industry, regulatory bodies, and academia. Topics included the history and principles of Problem Formulation, industry perspectives on Problem Formulation and how it is applied internally for microbial pesticides, regulatory approaches, and specific case studies. The seminar provided an overview of the challenges, considerations, and potential solutions in harmonising Problem Formulation for biopesticide risk assessment. It emphasised the need for collaboration and discussion to develop Problem Formulation guidance for biopesticides.
How to Identify and Quantify Mixtures What is Essential to Know for Risk Asse...OECD Environment
The seminar on Problem Formulation for the Risk Assessment of Biopesticides stemmed from a previous CRP-sponsored event on Innovating Microbial Pesticide Testing that identified the need for an overarching guidance document to determine when in vivo tests are necessary. Problem Formulation, a common practice in pesticide risk assessment, was highlighted as a useful approach for addressing uncertainties in data requirements for biopesticides.
The seminar featured presentations from various perspectives, including industry, regulatory bodies, and academia. Topics included the history and principles of Problem Formulation, industry perspectives on Problem Formulation and how it is applied internally for microbial pesticides, regulatory approaches, and specific case studies. The seminar provided an overview of the challenges, considerations, and potential solutions in harmonising Problem Formulation for biopesticide risk assessment. It emphasised the need for collaboration and discussion to develop Problem Formulation guidance for biopesticides.
APVMA outcome-focussed approach to data requirements to support registration ...OECD Environment
The seminar on Problem Formulation for the Risk Assessment of Biopesticides stemmed from a previous CRP-sponsored event on Innovating Microbial Pesticide Testing that identified the need for an overarching guidance document to determine when in vivo tests are necessary. Problem Formulation, a common practice in pesticide risk assessment, was highlighted as a useful approach for addressing uncertainties in data requirements for biopesticides.
The seminar featured presentations from various perspectives, including industry, regulatory bodies, and academia. Topics included the history and principles of Problem Formulation, industry perspectives on Problem Formulation and how it is applied internally for microbial pesticides, regulatory approaches, and specific case studies. The seminar provided an overview of the challenges, considerations, and potential solutions in harmonising Problem Formulation for biopesticide risk assessment. It emphasised the need for collaboration and discussion to develop Problem Formulation guidance for biopesticides.
The U.S. Perspective on Problem Formulation for Biopesticides: Shannon BORGESOECD Environment
The seminar on Problem Formulation for the Risk Assessment of Biopesticides stemmed from a previous CRP-sponsored event on Innovating Microbial Pesticide Testing that identified the need for an overarching guidance document to determine when in vivo tests are necessary. Problem Formulation, a common practice in pesticide risk assessment, was highlighted as a useful approach for addressing uncertainties in data requirements for biopesticides.
The seminar featured presentations from various perspectives, including industry, regulatory bodies, and academia. Topics included the history and principles of Problem Formulation, industry perspectives on Problem Formulation and how it is applied internally for microbial pesticides, regulatory approaches, and specific case studies. The seminar provided an overview of the challenges, considerations, and potential solutions in harmonising Problem Formulation for biopesticide risk assessment. It emphasised the need for collaboration and discussion to develop Problem Formulation guidance for biopesticides.
Microbial characterisation and identification, and potability of River Kuywa ...Open Access Research Paper
Water contamination is one of the major causes of water borne diseases worldwide. In Kenya, approximately 43% of people lack access to potable water due to human contamination. River Kuywa water is currently experiencing contamination due to human activities. Its water is widely used for domestic, agricultural, industrial and recreational purposes. This study aimed at characterizing bacteria and fungi in river Kuywa water. Water samples were randomly collected from four sites of the river: site A (Matisi), site B (Ngwelo), site C (Nzoia water pump) and site D (Chalicha), during the dry season (January-March 2018) and wet season (April-July 2018) and were transported to Maseno University Microbiology and plant pathology laboratory for analysis. The characterization and identification of bacteria and fungi were carried out using standard microbiological techniques. Nine bacterial genera and three fungi were identified from Kuywa river water. Clostridium spp., Staphylococcus spp., Enterobacter spp., Streptococcus spp., E. coli, Klebsiella spp., Shigella spp., Proteus spp. and Salmonella spp. Fungi were Fusarium oxysporum, Aspergillus flavus complex and Penicillium species. Wet season recorded highest bacterial and fungal counts (6.61-7.66 and 3.83-6.75cfu/ml) respectively. The results indicated that the river Kuywa water is polluted and therefore unsafe for human consumption before treatment. It is therefore recommended that the communities to ensure that they boil water especially for drinking.
Optimizing Post Remediation Groundwater Performance with Enhanced Microbiolog...Joshua Orris
Results of geophysics and pneumatic injection pilot tests during 2003 – 2007 yielded significant positive results for injection delivery design and contaminant mass treatment, resulting in permanent shut-down of an existing groundwater Pump & Treat system.
Accessible source areas were subsequently removed (2011) by soil excavation and treated with the placement of Emulsified Vegetable Oil EVO and zero-valent iron ZVI to accelerate treatment of impacted groundwater in overburden and weathered fractured bedrock. Post pilot test and post remediation groundwater monitoring has included analyses of CVOCs, organic fatty acids, dissolved gases and QuantArray® -Chlor to quantify key microorganisms (e.g., Dehalococcoides, Dehalobacter, etc.) and functional genes (e.g., vinyl chloride reductase, methane monooxygenase, etc.) to assess potential for reductive dechlorination and aerobic cometabolism of CVOCs.
In 2022, the first commercial application of MetaArray™ was performed at the site. MetaArray™ utilizes statistical analysis, such as principal component analysis and multivariate analysis to provide evidence that reductive dechlorination is active or even that it is slowing. This creates actionable data allowing users to save money by making important site management decisions earlier.
The results of the MetaArray™ analysis’ support vector machine (SVM) identified groundwater monitoring wells with a 80% confidence that were characterized as either Limited for Reductive Decholorination or had a High Reductive Reduction Dechlorination potential. The results of MetaArray™ will be used to further optimize the site’s post remediation monitoring program for monitored natural attenuation.
Improving the viability of probiotics by encapsulation methods for developmen...Open Access Research Paper
The popularity of functional foods among scientists and common people has been increasing day by day. Awareness and modernization make the consumer think better regarding food and nutrition. Now a day’s individual knows very well about the relation between food consumption and disease prevalence. Humans have a diversity of microbes in the gut that together form the gut microflora. Probiotics are the health-promoting live microbial cells improve host health through gut and brain connection and fighting against harmful bacteria. Bifidobacterium and Lactobacillus are the two bacterial genera which are considered to be probiotic. These good bacteria are facing challenges of viability. There are so many factors such as sensitivity to heat, pH, acidity, osmotic effect, mechanical shear, chemical components, freezing and storage time as well which affects the viability of probiotics in the dairy food matrix as well as in the gut. Multiple efforts have been done in the past and ongoing in present for these beneficial microbial population stability until their destination in the gut. One of a useful technique known as microencapsulation makes the probiotic effective in the diversified conditions and maintain these microbe’s community to the optimum level for achieving targeted benefits. Dairy products are found to be an ideal vehicle for probiotic incorporation. It has been seen that the encapsulated microbial cells show higher viability than the free cells in different processing and storage conditions as well as against bile salts in the gut. They make the food functional when incorporated, without affecting the product sensory characteristics.
Kinetic studies on malachite green dye adsorption from aqueous solutions by A...Open Access Research Paper
Water polluted by dyestuffs compounds is a global threat to health and the environment; accordingly, we prepared a green novel sorbent chemical and Physical system from an algae, chitosan and chitosan nanoparticle and impregnated with algae with chitosan nanocomposite for the sorption of Malachite green dye from water. The algae with chitosan nanocomposite by a simple method and used as a recyclable and effective adsorbent for the removal of malachite green dye from aqueous solutions. Algae, chitosan, chitosan nanoparticle and algae with chitosan nanocomposite were characterized using different physicochemical methods. The functional groups and chemical compounds found in algae, chitosan, chitosan algae, chitosan nanoparticle, and chitosan nanoparticle with algae were identified using FTIR, SEM, and TGADTA/DTG techniques. The optimal adsorption conditions, different dosages, pH and Temperature the amount of algae with chitosan nanocomposite were determined. At optimized conditions and the batch equilibrium studies more than 99% of the dye was removed. The adsorption process data matched well kinetics showed that the reaction order for dye varied with pseudo-first order and pseudo-second order. Furthermore, the maximum adsorption capacity of the algae with chitosan nanocomposite toward malachite green dye reached as high as 15.5mg/g, respectively. Finally, multiple times reusing of algae with chitosan nanocomposite and removing dye from a real wastewater has made it a promising and attractive option for further practical applications.
Evolving Lifecycles with High Resolution Site Characterization (HRSC) and 3-D...Joshua Orris
The incorporation of a 3DCSM and completion of HRSC provided a tool for enhanced, data-driven, decisions to support a change in remediation closure strategies. Currently, an approved pilot study has been obtained to shut-down the remediation systems (ISCO, P&T) and conduct a hydraulic study under non-pumping conditions. A separate micro-biological bench scale treatability study was competed that yielded positive results for an emerging innovative technology. As a result, a field pilot study has commenced with results expected in nine-twelve months. With the results of the hydraulic study, field pilot studies and an updated risk assessment leading site monitoring optimization cost lifecycle savings upwards of $15MM towards an alternatively evolved best available technology remediation closure strategy.
RoHS stands for Restriction of Hazardous Substances, which is also known as t...vijaykumar292010
RoHS stands for Restriction of Hazardous Substances, which is also known as the Directive 2002/95/EC. It includes the restrictions for the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. RoHS is a WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment).
Epcon is One of the World's leading Manufacturing Companies.EpconLP
Epcon is One of the World's leading Manufacturing Companies. With over 4000 installations worldwide, EPCON has been pioneering new techniques since 1977 that have become industry standards now. Founded in 1977, Epcon has grown from a one-man operation to a global leader in developing and manufacturing innovative air pollution control technology and industrial heating equipment.
Presented by The Global Peatlands Assessment: Mapping, Policy, and Action at GLF Peatlands 2024 - The Global Peatlands Assessment: Mapping, Policy, and Action
Global Peatlands Map and Hotspot Explanation Atlas
Day 2- Opening Scene-setting by Rachmat Mardiana, Bappenas
1. National Development Planning Policy on Electricity
Directorate of Electricity, Telecommunication and Informatics
Deputy Minister on Infrastructure
Ministry of National Development Planning
8 Maret 2023
2. 2
ECONOMIC TRAJECTORY - VISION 2045
(Indonesia Towards Developed Country)
2
POST-PANDEMIC GDP PER CAPITA SCENARIO
Inclusive and Sustainable ECONOMIC TRANSFORMATION
as a “GAME CHANGER” for Indonesia’s becoming a developed country
GDP Growth
2022 – 2045
(average)
6,0%
Role of eastern
Indonesia in the
National Economy
25,0%
ECONOMIC TRANFORMATION
Strategi #1
Competitive Human
Resources:
• Health system
• Education (education
system and character
development)
• Research and Innovation
Strategi #2
Economic Sector
Productivity:
• Industrialization
• SME productivity
• Agriculture
modernization
Strategi #3
Green Economy:
• Low carbon
economy and
circular economy
• Blue Economy
• Energy transition
Strategi #5
Domestic Economic
Integration:
(economic powerhouse)
• Connectivity
infrastructure: Superhub,
Sea hub, Air Hub
• Domestic Value Chain
Strategi #4
Digital
Transformation:
• Digital Infrastructure
• Digital utilization
• Enabling factors
Strategi #6
New Capital City
Nusantara:
• New source of
development
• Regional economic
balance
Source: Deputy for Economics, Bappenas
3. 3
Under exercising on up-dating
the national decarbonization
roadmap toward
Net Zero
Emission
by 2060
(more concrete, detailed,
integrated)
ENERGY SECTOR COMMITMENTS TOWARDS NET ZERO EMISSION 2050
National Commitments 2016-2030
• The Mandate of Law No.16/2016 on
Ratification of the Paris Agreement:
reducing GHG emissions by 29% (self-
effort) or 41% (with international
assistance) by 2030 according to NDC;
• The energy sector reduces GHG by
314-398 million tons of CO2 in 2030,
through the development of
renewable energy, implementation of
energy efficiency, energy
conservation, as well as the
application of clean energy
technology.
National Commitments 2021-2050
• Implement concrete actions on climate
change through a moratorium on forest and
peat land conversion to reduce forest fire
by 82%;
• Encouraging green development through
the development of a Green Industrial Park
covering an area of 12.500 hectares in
North Kalimantan;
• Unlock investment in the energy transition
through the development of biofuels,
lithium battery industry, and electric
vehicles.
Leaders Summit on Climate, 22 April 2021
UNFCCC – COP21, December 2015
4. 4
DISCOURSE PROCESS OF PROPOSED DEVELOPMENT OF
THE NET-ZERO EMISSION 2060 SCENARIO
At the beginning of the discourse on developing the NZE model, the Ministry of National Development Planning/Bappenas
prepared several scenarios year options in which net-zero emissions must be achieved, namely 2045, 2050, 2060, and 2070.
• The projections results from various
scenarios for the target year for achieving
the NZE have been submitted by the
Minister of National Development
Planning/Head of Bappenas at the
Indonesia Net-Zero Summit 2021.
• Each of the NZE year options certainly has
different consequences, both in terms of
socio-economic and environmental
aspects, as well as cost and investment
requirements.
• After going through several discussion
processes and seeing the dynamics of the
latest developments, the process of
developing the system dynamics net-zero
emission model is focused on achieving
NZE in 2060.
5. NATIONAL DEVELOPMENT PLANNING SYSTEM
Planning is a process for determining
appropriate future actions, according to a
sequence of options, taking into account
available resources.
PLANNING APPROACH
1.
2.
3.
PLAN PREPARATION
PLAN ESTABLISHMENT
IMPLEMENTATION CONTROL PLAN
PERFOMANCE EVALUATION
• Draft National/Regional Development
Plan
• Draft K/L/SKPD Work Plan
• Development Planning Conference
• Final Draft Development Plan
• National RPJP (Law) and Regional RPJP
(Perda) for a period of 20 (twenty)
years [2005-2025]
• RPJMN by
Presidential/Regulation/Regional Head
for 5 (five) years [2020-2024]
• RKP/RKPD with
Presidential/RegionalHead Regulation
for annual period [2023
4.
PLANNING STAGES
1. Holistic, Integrative, Thematic,
Spatial (HITS)
2. Money follows program - through
(a) funding framework; (b)
regulatory framework; and (c)
public service and investment
framework
CONTAINED IN THE KRISNA SYSTEM (APBN)
AND PLANNING DOCUMENTS
During the last five years of the 2005-2024
National Long-Term Development Plan, the
Ministry of National Development
Planning/Bappenas began preparing the 2025-
2045 National Long-Term Development Plan and
the 2025-2030 National Medium-Term
Development Plan.
RPJPN
2005-2025
RPJMN
2020-2024
1945 Constitution
RPJPN
2025-2045
RPJMN
2025-2030
National Long-Term
Development Plan
FRAMEWORK OF THE RELATIONSHIP BETWEEN
THE CONSTITUTION - RPJP - RPJM
6. 6
Flow of RPJPN 2025 - 2045
VISI ABADI:
Independent, Unity, sovereign,
justice and properity
MISI ABADI BERNEGARA:
1. Protect the entire Indonesian
nation
2. Advancing the general
Welfare,
3. Enrich the life of the nation
4. Participate in carrying out
world order based on
freedom, eternal peace, and
social justice
UUD 1945
Vision and Mission INDONESIA
VISION INDONESIA EMAS 2025 - 2045
Target of vison Indonesia 2025 - 2045
Mission: Development Agenda
OBJECTIVE
INDICATOR
Visi antara
Misi
Kementerian PPN/Bappenas
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas
7. 7
DEVELOPMENT STAGES IN THE NATIONAL LONG TERM DEVELOPMENT PLAN (RPJPN) 2005-2025
RPJM I
(2005-2009)
Menata kembali NKRI,
menbangun Indonesia
yang aman dan damai,
yang adil dan demokratis,
dengan tingkat
kesejahteraan yang lebih
baik
RPJM II
(2009-2014)
Memantapkan
penataan kembali
NKRI, meningkatkan
kualitas SDM,
membangun
kemampuan IPTEK,
memperkuat daya
saing perekonomian
RPJM III
(2015-2019)
Memantapkan pembangunan
secara menyeluruh dengan
menekankan pembangunan
keunggulan kompetitif
perekonomian yang berbasis
pada SDA yang tersedia, SDM
yang berkualitas serta
kemampuan IPTEK
RPJM IV
(2020-2024)
Mewujudkan manusia
Indonesia yang mandiri,
maju, adil dan makmur
melalui percepatan
pembangunan di segala
bidang dengan struktur
perekonomian yang kokoh
berlandaskan keunggulan
kompetitif
VISI PEMBANGUNAN NASIONAL
2005–2025
INDONESIA THAT IS
INDEPENDENT,
ADVANCED, FAIR
AND PROSPEROUS
Some of them are:
• Per capita income in 2025
achieves prosperity equivalent to
middle-income countries.
• Achievement of rural
electrification and household
electrification.
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas
8. 8
NEXT LONG TERM DEVELOPMENT MILESTONE
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas
9. 9
FINAL ENERGY CONSUMPTION (2021)
ISU-ISU PEMBANGUNAN
1 EQUITY & AFFORDABILITY
2 SECURITY & RESILIENCE
3 ENV. SUSTAINABILITY
▪ Diversity of supply
▪ Import dependence
▪ Recovery capacity
▪ Energy prices
▪ Affordability (expenditure)
▪ Access to “modern” energy
▪ Productivity (efficiency & intensity)
▪ Decarbonization (renewable)
▪ Emission
848,9
juta BOE
* Sumber: Bappenas, HEESI (diolah)
Jenis Permintaan
Kelompok Permintaan
(Tidak termasuk biomasa)
76,3
BOE/Triliun Rp
INTENSITAS
ENERGI FINAL
3,11
BOE
KONSUMSI ENERGI
FINAL/CAPITA
10. 10
PRIMARY ENERGY SUPPLY (2021)
1 Primary Supply Independence
▪ Domestic production is sufficient
but most of it is exported.
▪ Domestic supply is partly from
imports (23.3%).
▪ The largest imports are fuel
(finished products) and petroleum.
2 Trade Balance
▪ The oil and gas trade deficit
(starting 2012) was influenced by
the oil deficit and "helped" by the
net export of natural gas.
▪ The oil trade deficit was influenced
by the deficit in petrol since 1996
followed by the deficit in crude oil
starting in 2013.
* Sumber: Bappennas, HEESI (diolah)
IMPOR
346.6
kBOE
(Unit dalam ribu BOE, tidak termasuk biomasa)
PES: Primary Energy Supply
REPES: Renewable Energy PES
Exp: Export
Imp: Import
LARGEST CONSUMPTION (TRANSPORT)
IS MET PARTLY WITH IMPORTED
SUPPLIES (FUEL & CRUDE OIL)
11. 11
ELECTRICITY SUPPLY AND DEMAND
(Supply)
▪ Generation capacity plans
▪ Renewable energy generation capacity
mix
▪ Investment needs
▪ Energy intensity
▪ Role/portion of electricity in total
energy demand
▪ Projected demand
▪ Electricity demand per capita
Objective Function
▪ Golden Indonesia 2045
▪ Regional development NZE of
electricity sector in 2060 No negative
emissions
▪ Energy source availability
▪ Least cost
(Demand)
Investment Framework (Technology Options)
Electric transport
technology:
❑ Battery Electric Vehicle
(BEV);
❑ Hybrid Electric Vehicle
(HEV); dan
❑ Fuel Cell Electric Vehicle
(FCEV).
Storage
technology:
❑ Baterai;
❑ Hidrogen.
Generation technology:
❑ Nuklir;
❑ Hidrogen dan amonia;
❑ PLTS;
❑ Co-firing;
❑ Coal phase out;
❑ Distributed Energy
Resources (DER).
Distributor technology
❑ Super-grid
❑ Smart grid
12. FINANCING AND FUNDING OF ELECTRICITY INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT
12
Infrastructure
Projects
Central
Government
Local Government
BUMN
Swasta
Central
Government
Local Government
(User Fee)
Tax
Community
Money flow to repay upfront
investment
Bank
Capital
Markets
Investor
MDBs
Funding Source:
*) Possible
combination of tax
and user fees
Financing:
Upfront Investment
Funding:
Origination of Money to Repay Financing
Source of
Financing:
Institusi yang membayar
investasi dimuka:
SLA; PMN; K/L
Internal; Direct
Lending; Bond, etc
IPP
Subsidy; Compensation;
Guarantee
Bill
Project Aspects:
Readiness
PROJECT FEASIBILITY AND
CREDIBILITYCOHERENCE OF DEVELOPMENT
TARGETS LICENSING AND PROCUREMENT
PROCESSRATING TECHNICAL AND R&D
SUPPORT
ASSET SECURITIZATION
GREEN BOND
SEED CAPITAL
CONVERTIBLE GRANTS
PRICE POLICYTARIFF POLICY (SUBSIDIES)EXPENDITURE
REALLOCATION (SUBSIDY, REFOCUSING, INTERIM)FISCAL
CAPACITY (TAX AND NON-TAX)
GAP
* Ilustrasi
GAP
Policy
Direction
13. 13
URGENSI TRANSFORMASI EKONOMI:
Hanya tersisa waktu selama 22 tahun, untuk menaikkan GNI per Capita 4x Lipat
Agar diatas threshold High Income Economy
Sumber: Deputi Bidang Ekonomi, Bappenas
*Proyeksi Threshold High Income dihitung dari trend inflasi SDR
2040
Proyeksi GNI per Capita2022
4.460
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
Proyeksi GNI per Capita Indonesia
(USD) 22 TAHUN
Proyeksi
Threshold High
Income*
7 %
6 %
5 %
Threshold Upper-Middle Income
ThresholdLow Income
Sejak tahun 1993:
Indonesia keluar dari Low
Income Country
1998-2002:
Indonesia kembali ke Low
Income Country akibat
krisis
2019:
Indonesia masuk ke dalam
Upper-Middle Income
Country
2020-2021:
Indonesia kembali ke Lower-
Middle Income Country akibat
pandemi
Peran Ekonomi Bagian Timur
Indonesia 25,0%
Rata-Rata Pertumbuhan PDB
2022 – 2045 6,0%
14. 14
TATA KELOLA INDUSTRI KETENAGALISTRIKAN
STRUCTURE CONDUCT PERFORMANCE
GOVERNMENT POLICY
Membutuhkan
TRANSFORMASI STRUKTURAL
Efisiensi
Operasi
Keandalan
Kinerja
Financial
Perencanaan
& Pengadaan
single
buyer
Dominasi
vertical dan
geografis
Barrier to
entry
Kebijakan
harga dan
tarif
Konsistensi
regulasi
BUMN
sebagai last
resort dan
first priority
Akses
Pengawas
an
PENGUATAN KELEMBAGAAN
TRANSFORMASI STRUKTUR INDUSTRI
Bauran
16. 16
Prakiraan Awal Permintaan Listrik Menurut Wilayah (Skenario NZE) (TWh)
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
201920202021202220232024202520262027202820292030203120322033203420352036203720382039204020412042204320442045
TWh
Sumatera Jamali Kalimantan Sulawesi Maluku Nusa Tenggara Papua
Region 2021 2030 2035 2040 2045
Sumatera 47 82 119 172 231
Jamali 187 293 402 545 695
Kalimantan 15 27 39 57 76
Sulawesi 16 30 45 67 95
Maluku 2 3 4 6 9
Nusa Tenggara 5 9 12 17 21
Papua 4 7 9 13 18
Total 276 450 631 876 1.145
18. 18
Isu Strategis Transisi Energi: Ketenagalistrikan
TRANSISI KETENAGALISTRIKAN
Elektrifikasi (Transportasi,
Rumah Tangga dan Industri)
Dekarbonisasi Kerjasama (Internasional,
Swasta dan Pemerintah)
Percepatan Pemanfaatan
Energi Terbarukan
Keuangan Berkelanjutan
(Sustainable Finance)
penguatan Tata Kelola
19. 19
Net-Zero Emission Scenario: Energy Sector Assumptions
No. Policy BAU Scenario 2060 NZE Scenario
1
Renewable Energy Power
Plant
The proportion of renewable energy
remains relatively constant until 2060
There is a significant increase in the proportion of renewable
energy in electricity generation to close to 100 percent by
2060, with the remainder being met by nuclear power.
2 Energy Efficiency
Final energy efficiency rate constant at
1 percent per year
Energy efficiency levels rise progressively from 1 percent
today to 6 percent by 2030 etc.
3 Electric Vehicle
No additional electric vehicles for
public and private transportation
Increase in the number of electric vehicles for public and
private transportation to 95 percent by 2055
4 Energy subsidies No removal of energy subsidies
Complete elimination of energy subsidies for fuel, gas and
electricity by 2030
5 Coal phase-out No coal phase-out
Decrease coal use to eventually zero by 2060 across all
sectors
6 Hydrogen fuel No utilization of hydrogen fuel
Utilization of hydrogen for fuel in the transportation sector (4
percent of total transportation fuel) and industry (100
percent replacing natural gas)
20. 20
TERIMA KASIH
Direktorat Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana
Kementerian PPN/Bappenas
Jl. Taman Suropati No. 2 - Jakarta Pusat
www.bappenas.go.id
dit.eti@bappenas.go.id dit.kti direktoratenergidanTIK
21.
22. 22
Visi jangka Panjang 2045
Kementerian PPN/Bappenas
1. Negara Maritim yang Maju dan
Berkelanjutan;
2. Negara Maritim yang Berdaulat,
Maju, dan Berkelanjutan
23. 23
ENERGI PRIMER TRANSFORMASI KONSUMSI
UU 16/2016
PENGESAHAN PARIS
AGREEMENT TTG CLIMATE
CHANGE
PERPRES 22/2017: RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL ( SASARAN TAHUN 2025)
29% PENURUNAN EMISI
GRK DARI BUSINESS AS USUAL
TAHUN 2030
ENERGI
11%
PENGELOLAAN
LIMBAH
INDUSTRI
PERTANIAN KEHUTANAN
0,4%
0,3%
0,1%
17,2%
KEBUTUHAN LISTRIK
712 TWH1)
2.500 KWH/KAPITA
KEBUTUHAN NON LISTRIK
(BIOFUEL, BIOMASSA, BIOGAS, dll)
NON-PEMBANGKIT EBT
~ 23 MTOE (KILANG, DEPO, PIPA, DLL)
PEMBANGKIT EBT
~ 69,2 MTOE
PEMBANGKIT FOSIL
NON-PEMBANGKIT FOSIL
KAPASITAS PEMBANGKIT KONSUMSI
RPJMN 2020 - 2024
KEBUTUHAN LISTRIK
400 TWH4)
1.400 KWH/KAPITA
23%
77%
FOSIL
~ 307,7 MTOE
10 GW
(ANTARA LAIN MELALUI
PENINGKATAN PORSI EBT,
SHIFTING, EFISIENSI ENERGI)
20%
59 GW
18 GW
SHARE EBT:
FOSIL (EKSISTING)
SASARAN PEMBANGUNAN
PERTUMBUHAN
EKONOMI
5,7-6,0%
PENURUNAN EMISI
GAS RUMAH KACA
MENUJU TARGET 29% DI 2030
(PARIS AGREEMENT)
27,3%
KEMISKINAN
PENGANGGURAN
TERBUKA
FOSIL (BARU)
EBT (BARU)
EBT (EKSISTING)
TERMASUK TRANSMISI, DISTRIBUSI DAN
EKOSISTEM YANG MENDUKUNG
4)MEMPERTIMBANGKAN SASARAN
PERTUMBUHAN EKONOMI 2020 -
2024: 6,0%
45,2
GW
90,3
GW
EBT
~ 92,3 MTOE
2)PORSI EBT MENINGKAT >5% DARI KONDISI 2019
(14%) DAN AKAN TERUS DITINGKATKAN
TARGET PORSI BAURAN
PEMBANGKIT EBT
RUEN 2025 RPJMN 2024
45,2 GW
DARI 135,5 GW
19 GW2)
DARI 96 GW
~ 33% ~ 20%
TARGET PENURUNAN
EMISI GRK SEKTOR ENERGI
TAHUN 2030
NON-PEMBANGKIT
(TRANSPORTASI, MANUFAKTUR, DLL)
~5,7%
PEMBANGKIT LISTRIK ~5,3%5)
TOTAL 11%
5)KONTRIBUSI PEMBANGKIT ~ 48% TARGET
PENURUNAN EMISI GRK SEKTOR ENERGI
1)MEMPERTIMBANGKAN SASARAN
PERTUMBUHAN EKONOMI 2020
& 2025 : 8,0%
RASIO ELEKTRIFIKASI
~100%
DITERJEMAHKAN MELALUI
MAJOR PROJECT PENYEDIAAN
TENAGA LISTRIK
1 2
3
RASIO GINI
IPM
KERANGKA PEMBANGUNAN RENDAH KARBON 2020-2024: KETENAGALISTRIKAN
Kementerian PPN/Bappenas
24. Skenario Net-Zero Emission: Asumsi Sektor Energi
No. Kebijakan Skenario BAU Skenario 2060 NZE
1
Pembangkit Listrik Energi
Terbarukan
Proporsi energi terbarukan relatif
tetap hingga 2060
Terdapat peningkatan signifikan untuk proporsi energi
terbarukan pada pembangkit listrik hingga mendekati 100
persen pada 2060, dengan sisanya dipenuhi oleh tenaga
nuklir
2 Efisiensi Energi
Tingkat efisiensi energi final konstan di
angka 1 persen per tahun
Tingkat efisiensi energi naik secara progresif dari 1 persen
saat ini hingga 6 persen pada tahun 2030 dst
3 Kendaraan Listrik
Tidak ada penambahan kendaraan
listrik untuk transportasi umum dan
pribadi
Peningkatan jumlah kendaraan listrik untuk transportasi
umum dan pribadi hingga 95 persen di 2055
4 Subsidi energi Tidak ada penghapusan subsidi energi
Penghapusan subsidi energi, baik BBM, Gas, maupun listrik
hingga sepenuhnya di tahun 2030
5
Penghentian penggunaan
batubara
Tidak ada penghentian penggunaan
batubara
Penurunan penggunaan batubara hingga akhirnya nol pada
tahun 2060 di semua sektor
6 Bahan bakar hidrogen
Tidak ada pemanfaatan bahan bakar
hidrogen
Pemanfaatan hidrogen untuk bahan bakar di sektor
transportasi (4 persen dari total bahan bakar transportasi)
dan industri (100 persen menggantikan gas alam)
24
25. 25
Langkah Kebijakan Transformasi Subsektor Ketenagalistrikan
No. Kebijakan Trasfromasi Sasaran
1
Peningkatan pembangkit
listrik EBT
Hidro, solar, panas bumi, angin,
anginn/bayu, arus laut, biomasa ,
nuklir??
2
Konversi Pembangkit
Listrik Fosil
Konversi PLTD, PLTU, PLTG/U
3
Penggunaan teknologi
energi bersih untuk
ketenagalistrikan
CCS/CCSU, Baterei, hidrogen
4
Perluasan jaringan
interkoneksi/transmisi,
smart grid
Interkoneksi antar pulau
(menghubungkan potensi EBT-
demand) dan pulau kecil/terluar,
smart
5
Konversi Ekosistem
Pengunaan/pemanfaaatn
Transportasi, industri dan bisnis dan
rumah tangga
6 Efisiensi pemanfaatan
Bangunan/Gedung, industri, peralatan
rumah tangga, alat transportasi.
Availability,
Accessibility,Affordability,
Sustainability &
Competitiveness
Energi
Rendah Carbon
Ketahanan Iklim &
Pengembangan
Berkelanjutan
Ketahanan
Kemandirian
Energi
• TKDN
• Penyaluran bantuan
internasional dan Karbon
trading
• Fasilitas bantuan
pendanaan
• Fasilitasi(penyiapan,
kompensasi)
pengembangan proyek
• Subsidi/bansos
• Insentif pajak
• Tarif (jual beli listrik, TDL)
• Kemudahan
investasi/Debottlenecking
Kebijakan Pendukung
Pengembangan ekonomi super produktif
Konektivitas SDM dan Teknologi berdaya saing
26. 26
Peningkatan tata kelola energi dan ketenagalistrikan
Peningkatan efisiensi pemanfaatan energi dan tenaga listrik
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERDASARKAN RPJMN 2020-2024
Diversifikasi energi dan ketenagalistrikan
Penguatan dan perluasan pelayanan pasokan
Pengembangan kebijakan pendanaan dan pembiayaan
1.
2.
3.
4.
5.
Pemanfaatan EBT untuk listrik; pengembangan microgrid off-grid; energi storage system (termasuk baterai);
solar rooftop; industri sel surya; serta pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi
Perbaikan sistem transmisi dan distribusi; sistem informasi dan kontrol data; jaringan cerdas; teknologi yang
lebih efisien dan rendah emisi.
Kawasan prioritas; bantuan pasang baru; penyediaan energi primer; kemampuan enjinering nasional;
pendukung kendaraan listrik; clean cooking.
kelembagaan (perkuatan pengaturan dan operator sistem transmisi); mendorong kebijakan harga/tarif
energi.
Subsidi tepat sasaran; penyesuaian tarif listrik; pembiayaan murah, alternatif instrumen dan leverage asset;
pengembangan skema pendanaan yang cocok dan berkesinambungan.
Kementerian PPN/Bappenas
27. 27
Peran Penting Transisi Energi dalam pencapaian Net Zero Emissions (NZE)
merupakan strategi jangka panjang
dalam sistem energi pembangunan
rendah karbon yang berbasis pada
energi terbarukan dan energi baru
hanya dapat dijalankan melalui
kebijakan terintegrasi yang
mendorong seluruh sektor dalam
suatu perekonomian
berakar pada gerakan
pembangunan berkelanjutan dan
dukungan publik untuk tindakan
mitigasi perubahan iklim
28. 28
Proses
transisi
• Sebagai clearing house dan system integrator, Bappenas akan
memastikan berbagai kebijakan Pembangunan Rendah Karbon
dan Ketahanan Iklim dalam mencapai Net Zero Emissions dan
proses transisi yang adil (just transition) diintegrasikan ke dalam
RPJPN 2025-2045
Proses transisi menuju Upaya mencapai Net Zero Emissions
memerlukan proses transisi yang adil (just-transition) dan perlu
dilakukan secara hati-hati, terutama berkaitan dengan isu tenaga
kerja
Bappenas sebagai
clearing house
dan system
integrator