Transisi Pengelolaan Hutan Pasca UU 23/2014

1. Sumbawa Besar, 14 Maret 2016
TRANSISI PENGELOLAAN
HUTAN PASCA UU 23/2014
Studi di Sumbawa, Soe (TTS), Gunungkidul (DIY)
Dr.Widodo Putro & Tim Kebijakan Kanoppi

2. Ruang Lingkup
 Anatomi UU 23/2014
 Peralihan Kewenangan
 Implikasi
 “Respon” Kabupaten
 Strategi Advokasi

3. UU 32/04
Mencari Keseimbangan
UU 22/1999 Dominan Desentrlalisasi
DESENTRALISASI WET 1903 Dominan Sentralisasi
UU 1/ 1945 Dominan Sentralisasi
UU 22 / 1948 Dominan Desentralisasi
Penetapan Presiden 6 / 1959 Dominan Sentralisasi
UU 18 / 1965 Dominan Desentralisasi
UU 5 / 1974 Dominan Sentralisasi
UU No. 23 / 2014
Resentralisasi
Perkembangan UU
Pemerintahan Daerah
(1903 – sekarang):
9 kali perubahan

4. URUSA N P EM ERINTA H AN
ABSOLUT
1. PERTAHANAN
2. KEAMANAN
3. AGAMA
4. YUSTISI
5. POLITIK LUAR NEGERI
6. MONETER & FISKAL
NASIONAL
Kesehatan,
Pendidikan,
Pekerjaan Umum,
dll.
A N A T O M I U U 2 3 / 2 0 1 4
URUSAN
PEMERINTAHAN UMUM
KEWENANGAN PRESIDEN
SEBAGAI KEPALA
PEMERINTAHAN
KONKUREN
Pusat Kab/KotaProvinsi
Otonomi Daerah
PilihanWajib
Periwisata, Perdagangan,
Pertanian, Kehutanan, energi
sumberdaya mineral, dll
ABSOLUT
1. PERTAHANAN
2. KEAMANAN
3. AGAMA
4. YUSTISI
5. POLITIK LUAR NEGERI
6. MONETER & FISKAL
NASIONAL
Tenaga kerja,
pangan,
pertanahan, LH, dll.
Pelyn Dasar Non Pelyn Dasar

5. Pasal 14 (1) UU 23/2014:
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
bidang kehutanan, kelautan, serta
energi dan sumber daya mineral dibagi
antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Provinsi.

8. Pasal 14 (1) UU 23/2014:
“Sisa” urusan di kabupaten
Urusan pemerintahan bidang kelautan:
 Pemberdayaan nelayan kecil.
 Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
 Penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) terhadap perikanan budidaya.
Urusan pemerintahan bidang kehutanan:
 Pelaksanaan pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA).
Urusan pemerintahan bidang ESDM:
Penerbitan izin pemanfaatan panas bumi.

9. Implikasi
 Sumbawa: KPPT menghentikan pelayanan
perizinan HHK dan HHBK
 Gunungkidul: Ketidakkelasan kewenangan
pengelolaan Tahura dan Hutan rakyat
 TTS: Proses HTR sudah dimeja Bupati
(tinggal IUPHKM), tetapi tertunda karena
UU 23/2014 (Bupati tidak berwenang
mengeluarkan perizinan)

10. “Respon” Kabupaten
1. Menghentikan pelayanan perijinan dibidang
kehutanan
2. Menunggu aturan pelaksanaan
3. Sebagian kabupaten menolak proses P3D
(Penyerahan Personil, Prasarana dan Sarana,
Dokumentasi)
4. Mengajukan usulan Tahura Baru
5. Ada kabupaten yang tidak mengalokasikan
APBD untuk pengamanan hutan
6. Tidak jelasnya kewenangan dalam penanganan
pembalakan liar

11. Strategi Mempengaruhi Kebijakan di
Tingkat Provinsi
 Sumbawa dan TTS: mempengaruhi kebijakan di
tingkat provinsi dengan mengusulkan grand
strategy
 Gunungkidul:
- Fasilitasi diskusi multipihak selama masa transisi
pengelolaan hutan di Gunungkidul dan DIY Pasca
UU 23/2014
- Mendorong Kemitraan Kabupaten + Provinsi
mendukung keberlanjutan hutan rakyat