Peran Pemerintah dalam Aktivitas Rehabilitasi Mangrove dan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir (Government's Role in Mangrove Rehabilitation Activities and Coastal Community Welfare)
Presented by Satyawan Pudyatmoko, Deputy for Planning and Evaluation of Peatland and Mangrove Restoration Agency (BRGM) in keynote session of sub-national workshop on Increasing Capacity of Local Community and Sub-National Government on Mangrove Restoration and Food Security on 12 July 2022
Similaire à Peran Pemerintah dalam Aktivitas Rehabilitasi Mangrove dan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir (Government's Role in Mangrove Rehabilitation Activities and Coastal Community Welfare)
Similaire à Peran Pemerintah dalam Aktivitas Rehabilitasi Mangrove dan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir (Government's Role in Mangrove Rehabilitation Activities and Coastal Community Welfare) (20)
modul lingkaran kelas 8.docxmnkjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
Peran Pemerintah dalam Aktivitas Rehabilitasi Mangrove dan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir (Government's Role in Mangrove Rehabilitation Activities and Coastal Community Welfare)
1. Keynotes:
Peran Pemerintah dalam Aktivitas Rehabilitasi Mangrove
dan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir
Badan Restorasi Gambut dan Mangrove RI
Disampaikan pada:
Lokakarya Sub-nasional Peningkatan Kapasitas Komunitas Lokal dan Pemerintah Daerah tentang Restorasi Mangrove,
Ketahanan dan Keamanan Pangan
Semarang, 12 Juli 2022
2. Memfasilitasi percepatan
pelaksanaan restorasi
gambut dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat
pada areal restorasi
Gambut di 7 (tujuh)
provinsi.
Melaksanakan percepatan
rehabilitasi mangrove di 9
(sembilan) provinsi.
Pelaksanaan
restorasi gambut
Perencanaan,
pengendalian, dan
evaluasi restorasi
gambut
Konstruksi, operasi,
dan pemeliharaan
infrastruktur
pembasahan
gambut dan
kelengkapannya
Penguatan
kelembagaan
masyarakat dalam
rangka restorasi
gambut.
Sosialisasi dan edukasi
restorasi gambut.
Perbaikan penghidupan
masyarakat di lahan
gambut
Percepatan rehabilitasi
mangrove, di dalam dan
di luar kawasan hutan,
pada 9 provinsi
Dukungan administrasi
Pelaksanaan fungsi lain
yang diberikan Presiden.
2
6. ANALISIS MASALAH KERUSAKAN EKOSISTEM MANGROVE
Penyebab Kerusakan Saat ini
1. Kepentingan pembangunan wilayah atau pengembangan
infrasruktur ekonomi seperti pelabuhan, kawasan
industri, dll
2. Pemanfaatan area mangrove untuk kawasan permukiman
baru
3. Pemanfaatan area mangrove untuk area budidaya tambak
ikan dan udang
4. Kerusakan mangrove akibat aliran limbah kimiawi
5. Illegal logging
6. Over-cutting, seperti pada pemanfaatan untuk bahan
baku produksi arang
7. Sebab alamiah: kenaikan tinggi muka air laut, gelombang,
kejadian tsunami, dll
Kronologi Kerusakan Ekosistem Mangrove Indonesia Situasi Kerusakan Mangrove – DPSIR
(Driving Force-Pressure-State-Impact-Respon)
6
7. 7
TARGET PERCEPATAN REHABILITASI MANGROVE
TAHUN 2022 s.d. 2024 di 9 PROVINSI
CAPAIAN FISIK
TAHUN 2021
Percepatan Rehabilitasi
Mangrove dikerjakan
di 32 Provinsi
Penanaman
34.911 hektar dari
target 33.000 hektar.
RIAU
SUMATERA
UTARA
KEPULAUAN RIAU
BANGKA BELITUNG
KALIMANTAN
UTARA
KALIMANTAN
BARAT
PAPUA
PAPUA BARAT
KALIMANTAN
TIMUR
41.525 Ha
Dalam Kawasan: 26.944 ha
Luar Kawasan: 14.581 ha
26.464 Ha
Dalam Kawasan: 8.969 ha
Luar Kawasan: 17.494 ha
13.169 Ha
Dalam Kawasan: 5.108 ha
Luar Kawasan: 8.061 ha
20.341 Ha
Dalam Kawasan: 7.531 ha
Luar Kawasan: 12.810 ha
188.446 Ha
Dalam Kawasan: 102.519 ha
Luar Kawasan: 85.927 ha
158.914 Ha
Dalam Kawasan: 59.571 ha
Luar Kawasan: 99.344 ha
36.255 Ha
Dalam Kawasan: 11.036 ha
Luar Kawasan: 25.219 ha
35.069 Ha
Dalam Kawasan: 3.118 ha
Luar Kawasan: 31.951 ha
47.690 Ha
Dalam Kawasan: 21.090 ha
Luar Kawasan: 26.599 ha
Total Target 2022-2024 : 567.871 Ha
Dalam Kawasan: 245.885 Ha
Luar Kawasan : 321.986 Ha
8. PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE BERBASIS LANSKAP
Lanskap adalah sistem ekologi-sosial yang terdiri dari mosaik ekosistem alami dan buatan manusia dengan
karakteristik konfigurasi topografi, vegetasi, penggunaan lahan dan pemukiman sebagai hasil proses ekologi,
sejarah, serta proses ekonomi, sosial, dan aktivitas manusia di area tersebut.
Kesatuan Lanskap Mangrove (KLM)
mempertimbangkan kesesuaian
habitat mangrove dengan sistem lahan
tertentu yang berdasarkan pada kondisi
pasang surut dan substrat lahan.
Pengaturan secara spasial dari tipe-tipe
land use dan land cover yang berbeda
(struktur lanskap), norma, serta
modalitas tata-kelolanya berpengaruh
pada karakter lanskap.
9. SASARAN PERCEPATAN REHABILITASI MANGROVE
TAHUN 2021-2024 BERBASIS KESATUAN LANSKAP MANGROVE (KLM)
9
No Pulau
Lanskap Mangrove
Jumlah (unit) Luas (Ha)
1 Sumatera 23 159,603.83
2 Jawa 15 23,871
3 Kalimantan 26 432,120
4 Bali Nusra 16 6,824
5 Sulawesi 10 27,097
6 Maluku 11 25,894
7 Papua 18 74,590
Jumlah 119 750,000
Sebanyak 119 unit lanskap
menjadi sasaran rehabilitasi
mangrove dengan luas total
mencapai 750.000 ha.
10. ELEMEN PENGELOLAAN KESATUAN LANSKAP MANGROVE
Adanya tujuan management bersama yang telah disetujui yang mencakup pencapaian berbagai
manfaat jasa ekosistem (supporting, provisioning, regulating dan cultural services) dari lanskap
mangrove.
Silvofishery, ekowisata, pemanfaatan hasil hutan, konservasi hutan mangrove alam dan rehabilitasi
mangrove didesain sebagai satu kesatuan untuk bersama-sama berkontribusi dalam pencapaian
manfaat jasa ekosistem, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta konservasi biodiversitas.
Interaksi sosial, ekonomi dan ekologi antara bagian-bagian lanskap yang berbeda dikelola untuk
mewujudkan sinergi positif antar keinginan dan aktor serta untuk memitigasi trade-off yang negatif.
Ada ruang kolaborasi dan pelibatan komunitas setempat dalam dialog, perencanaan, negosiasi dan
monitoring pengambilan keputusan.
Pasar dan kebijakan publik dibentuk untuk mencapai tujuan beragam dari pengelolaan lanskap dan
kebutuhan institusi.
1.
2.
3.
4.
5.
11. STRATEGI PELAKSANAAN
PERCEPATAN REHABILITASI MANGROVE
11
11
1. Rehabilitasi Mangrove sebagai Bagian dari
Upaya Menyejahterakan Masyarakat
2. Kolaborasi dengan Berbagai Stakeholder
di Sekitar Mangrove
Mangrove dapat dimanfaatkan oleh masyarakat
sekitar sebagai sumber penghidupan, baik
dimanfaatkan secara langsung dengan diambil
dan diolah buahnya, maupun melalui kegiatan
ekowisata.
3. Pengelolaan Mangrove sebagai Bagian dari
Mitigasi Perubahan Iklim
4. Menggunakan Berbagai Sumber Pembiayaan
Untuk mencapai keberlanjutan dalam
pengelolaan mangrove, perlu dilakukan
kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam
upaya rehabilitasi mangrove.
Mangrove dapat menyimpan karbon hingga 3-5 kali lebih
besar daripada tanah mineral biasa. Dengan karakteristik
ini, mangrove menjadi salah satu ekosistem penting
dalam menyimpan atau mengurangi karbon sehingga
langkah rehabilitasi mangrove tidak dapat terlepas dari
upaya nasional dalam mitigasi perubahan iklim.
Rehabilitasi mangrove dapat didorong untuk
menggunakan berbagai skema pembiayaan,
diantaranya termasuk mengakses pembiayaan
untuk mitigasi perubahan iklim.
12. SKEMA PENDANAAN
KEGIATAN PERCEPATAN REHABILITASI MANGROVE
12
Skema I: APBN/APBD
Percepatan Rehabilitasi
Mangrove Tahun 2021
menggunakan skema PEN
(Pemulihan Ekonomi Nasional).
Kegiatan tahun 2022 sedang
disiapkan melalui Anggaran
Belanja Tambahan (ABT).
Skema II: Loan atau Grant
Sumber Dana Hibah/Pinjaman Luar Negeri.
Pemerintah RI mengusulkan alokasi dana hibah
sebesar $15 Juta dan pinjaman sebesar $400 Juta
kepada World Bank sebagai opsi dalam melaksanakan
kegiatan Rehabilitasi Mangrove Tahun 2023 - 2025.
Skema III: Investasi
Melalui ijin usaha pengelolaan
mangrove untuk jasa
lingkungan (regulasi dan skema
sedang dirumuskan oleh KLHK)
Skema IV: Kewajiban Rehabilitasi DAS
Melalui Kewajiban Rehabilitasi DAS atas Izin Pinjam Pakai
Kawasan Hutan (IPPKH). Saat ini regulasinya sedang
disiapkan oleh Kementerian LHK.
Skema V: CSR dan Dana Hibah/Voluntary
Menyiapkan lokasi-lokasi yang sudah tersedia rancangan
teknis untuk dapat dilakukan rehabilitasi mangrove oleh
korporasi atau lembaga philanthropy
13. • SKEMA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (Tahun 2021)
Dimulai sejak puncak pandemi COVID-19 tahun 2021, pada
saat kondisi perekonomian masyarakat mengalami penurunan
drastis akibat pandemi COVID-19;
PEN Rehabilitasi Mangrove diarahkan dapat mengungkit
perekonomian masyarakat secara langsung dan riil untuk
masyarakat padat dan terdampak;
Lokasi rehabilitasi mangrove rata-rata berupa remote area,
dimana kondisi perekonomian masyarakat berkurang bukan
hanya karena pandemi namun akibat aktifitas pembangunan
lain yang mana masyarakat tidak berdaya;
Sehingga PEN diharapkan dapat berkelanjutan untuk
menggerakan perekonomian masyarakat dan perbaikan
ekosistem mangrove secara berkelanjutan.
Hanya bersifat one shoot, tidak berkelanjutan.
1
2
3
4
5
REHABILITASI MANGROVE UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PESISIR
14. DAMPAK PEN MANGROVE TAHUN 2021 UNTUK PERBAIKAN EKONOMI MASYARAKAT
No Provinsi BPDAS/BKSDA
HOK (Hari
Orang Kerja)
Jumlah Tenaga
Kerja (orang)
1 Sumut Wampu Sei Ular 279.112 3.284
Sumut Asahan Barumun 358.378 4.216
2 Riau Indragiri Rokan 518.928 6.105
3 Kepri Sei Jang Duriangkang 203.017 2.388
4 Babel Baturusa Cerucuk 290.930 3.423
Babel BKSDA Sumsel 48.040 565
5 Kalbar Kapuas 96.080 1.130
6 Kaltim Mahakam Berau 549.482 6.464
7 Kaltara Mahakam Berau 53.324 627
8 Papua Memberamo 115.200 1.355
9 Papua Barat Remu Ransiki 138.932 1.634
10 diluar 9 Prov. 23 Provinsi 289.237 3.403
TOTAL 2.940.660 34.596
1. Sumber pendapatan baru dan meningkatan pendapatan
masyarakat sebesar hampir 70% melalui pembayaran HOK.
2. Membuka peluang pasar bibit mangrove maupun
propagul bagi masyarakat, baik yang memungut
buah mangrove maupun bagi masyarakat yang
mengelola pembibitan.
3. Peningkatan pendapatan rumah tangga melalui
pelibatan ibu-ibu dalam program rehabilitasi
mangrove.
4. Mendukung keberlanjutan mata pencaharian
masyarakat yang bergantung pada ekosistem
mangrove, seperti masyarakat Gorontalo yang
bergantung pada budidaya kerang dan rumput laut.
5. Menumbuhkan alternatif mata pencaharian yang
ramah mangrove. Seperti masyarakat Papua Barat
menggantungkan hidupnya pada penambangan
batu karang dan kayu mangrove, namun setelah
diberikan pendampingan muncul keinginan untuk
membuat produk olahan mangrove maupun
budidaya ikan pada lahan bekas galian.
Untuk Rehabilitasi Mangrove yang Berkelanjutan Diperlukan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
Rata-rata 1 HOK = Rp.85.000 – 140.000, tergantung Rayon (No. SK.10/PDASHL/SET/KEU.0 /4/2021)
15. • PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK REHABILITASI MANGROVE BERKELANJUTAN
✓Mangrove terehabilitasi
✓Masyarakat mendapatkan manfaat dari mangrove
✓Rehabilitasi mangrove berkelanjutan
Rehabilitasi
Mangrove
Pemberdayaan
Masyarakat
+
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Lokasi
Rehabilitasi Mangrove:
Penguatan kelembagaan Kelompok masyarakat
Pengembangan usaha masyarakat di lokasi
rehabilitasi mangrove.
Diversifikasi produk mangrove untuk
kontinuitas dan pengembangan pasar.
Dukungan ke arah ekowisata dan jasa lainnya.
Menjalin kerjasama dengan stakeholder terkait
di areal rehabilitasi mangrove.
1
2
3
4
5
16. • SKEMA PELUANG MATA PENCAHARIAN DAN BANTUAN EKONOMI PRODUKTIF UNTUK
MASYARAKAT PESISIR (Tahun 2022 s.d. 2024)
Kegiatan Rehabilitasi Mangrove (Komp.2)
Peningkatan Peluang Matapencaharian Masyarakat di Lokasi RM (Komp.3)
Analisis cepat
terhadap Potensi
Usaha dan Pasar
Sekolah Lapang
Pengelolaan
Mangrove
Rehabilitasi
Mangrove oleh
Pokmas
Komponen 2. Rehab. Mangrove
• Berpotensi menimbulkan resiko berupa perubahan dan tekananan terhadap kondisi
sosial dan ekonomi masyarakat, e.g. melalui pembatasan mata pencaharian yang
berdampak negative terhadap mangrove, dll.
• Potensi resiko tersebut dapat berpengaruh pada keberlanjutan pelaksanaan RM, e.g.
masyarakat kembali merusak mangrove setelah di rehabilitasi.
Komp. 3 akan memitigasi resiko tersebut melalui peningkatan pendapatan masyarakat:
• Memungkinkan aktifitas usaha yang tidak berdampak negatif terhadap mangrove.
• Memungkinkan masyarakat untuk hidup dengan layak melalui aktifitas tersebut.
Komponen 3.1 Meningkatkan
Peluang Matapencaharian Berbasis
Masyarakat
Sekolah Lapang
Matapencaharian
Pelatihan
kemampuan
usaha dasar
Pokmas Komponen 3.1
yang layak diberikan
bantuan ekonomi
produktif
Penguatan Kemampuan Usaha (coaching / mentoring) + Dukungan Teknis
Pendampingan dalam pembuatan bisnis proposal, Implementasi & monitoring
Analisis Rantai Nilai
Komponen 3.2. – Bantuan Ekonomi Produktif dan Matching Grant
Small grant < Rp. 200 juta
Pokmas RM
Matching grant > Rp. 200 juta
Klaster Pokmas, UMKM
Melalui Program ‘Mangrove For Coastal Resilience’ dengan sumber pendanaan World Bank:
17. Program percepatan rehabilitasi
mangrove bukan hanya berdampak
pada perbaikan kondisi lingkungan
pesisir, namun juga pada mendukung
kesejahteraan masyarakat pesisir
melalui pemberian
HOK dan kegiatan pemberdayaan
masyarakat
KESIMPULAN