SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  18
Télécharger pour lire hors ligne
Keynotes:
Peran Pemerintah dalam Aktivitas Rehabilitasi Mangrove
dan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir
Badan Restorasi Gambut dan Mangrove RI
Disampaikan pada:
Lokakarya Sub-nasional Peningkatan Kapasitas Komunitas Lokal dan Pemerintah Daerah tentang Restorasi Mangrove,
Ketahanan dan Keamanan Pangan
Semarang, 12 Juli 2022
Memfasilitasi percepatan
pelaksanaan restorasi
gambut dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat
pada areal restorasi
Gambut di 7 (tujuh)
provinsi.
Melaksanakan percepatan
rehabilitasi mangrove di 9
(sembilan) provinsi.
Pelaksanaan
restorasi gambut
Perencanaan,
pengendalian, dan
evaluasi restorasi
gambut
Konstruksi, operasi,
dan pemeliharaan
infrastruktur
pembasahan
gambut dan
kelengkapannya
Penguatan
kelembagaan
masyarakat dalam
rangka restorasi
gambut.
Sosialisasi dan edukasi
restorasi gambut.
Perbaikan penghidupan
masyarakat di lahan
gambut
Percepatan rehabilitasi
mangrove, di dalam dan
di luar kawasan hutan,
pada 9 provinsi
Dukungan administrasi
Pelaksanaan fungsi lain
yang diberikan Presiden.
2
SUMUT
KEPRI
BABEL
KALTARA
KALTIM
PAPUA BARAT
JAMBI
KALTENG
KALSEL
SUMSEL
RIAU
KALBAR
PAPUA
3
PENANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE
BERDASARKAN UU 5/1990, UU 41/1999, DAN UU 23/2014
4
LUAS MANGROVE INDONESIA
BERDASARKAN PETA MANGROVE NASIONAL 2021
ANALISIS MASALAH KERUSAKAN EKOSISTEM MANGROVE
Penyebab Kerusakan Saat ini
1. Kepentingan pembangunan wilayah atau pengembangan
infrasruktur ekonomi seperti pelabuhan, kawasan
industri, dll
2. Pemanfaatan area mangrove untuk kawasan permukiman
baru
3. Pemanfaatan area mangrove untuk area budidaya tambak
ikan dan udang
4. Kerusakan mangrove akibat aliran limbah kimiawi
5. Illegal logging
6. Over-cutting, seperti pada pemanfaatan untuk bahan
baku produksi arang
7. Sebab alamiah: kenaikan tinggi muka air laut, gelombang,
kejadian tsunami, dll
Kronologi Kerusakan Ekosistem Mangrove Indonesia Situasi Kerusakan Mangrove – DPSIR
(Driving Force-Pressure-State-Impact-Respon)
6
7
TARGET PERCEPATAN REHABILITASI MANGROVE
TAHUN 2022 s.d. 2024 di 9 PROVINSI
CAPAIAN FISIK
TAHUN 2021
Percepatan Rehabilitasi
Mangrove dikerjakan
di 32 Provinsi
Penanaman
34.911 hektar dari
target 33.000 hektar.
RIAU
SUMATERA
UTARA
KEPULAUAN RIAU
BANGKA BELITUNG
KALIMANTAN
UTARA
KALIMANTAN
BARAT
PAPUA
PAPUA BARAT
KALIMANTAN
TIMUR
41.525 Ha
Dalam Kawasan: 26.944 ha
Luar Kawasan: 14.581 ha
26.464 Ha
Dalam Kawasan: 8.969 ha
Luar Kawasan: 17.494 ha
13.169 Ha
Dalam Kawasan: 5.108 ha
Luar Kawasan: 8.061 ha
20.341 Ha
Dalam Kawasan: 7.531 ha
Luar Kawasan: 12.810 ha
188.446 Ha
Dalam Kawasan: 102.519 ha
Luar Kawasan: 85.927 ha
158.914 Ha
Dalam Kawasan: 59.571 ha
Luar Kawasan: 99.344 ha
36.255 Ha
Dalam Kawasan: 11.036 ha
Luar Kawasan: 25.219 ha
35.069 Ha
Dalam Kawasan: 3.118 ha
Luar Kawasan: 31.951 ha
47.690 Ha
Dalam Kawasan: 21.090 ha
Luar Kawasan: 26.599 ha
Total Target 2022-2024 : 567.871 Ha
Dalam Kawasan: 245.885 Ha
Luar Kawasan : 321.986 Ha
PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE BERBASIS LANSKAP
Lanskap adalah sistem ekologi-sosial yang terdiri dari mosaik ekosistem alami dan buatan manusia dengan
karakteristik konfigurasi topografi, vegetasi, penggunaan lahan dan pemukiman sebagai hasil proses ekologi,
sejarah, serta proses ekonomi, sosial, dan aktivitas manusia di area tersebut.
Kesatuan Lanskap Mangrove (KLM)
mempertimbangkan kesesuaian
habitat mangrove dengan sistem lahan
tertentu yang berdasarkan pada kondisi
pasang surut dan substrat lahan.
Pengaturan secara spasial dari tipe-tipe
land use dan land cover yang berbeda
(struktur lanskap), norma, serta
modalitas tata-kelolanya berpengaruh
pada karakter lanskap.
SASARAN PERCEPATAN REHABILITASI MANGROVE
TAHUN 2021-2024 BERBASIS KESATUAN LANSKAP MANGROVE (KLM)
9
No Pulau
Lanskap Mangrove
Jumlah (unit) Luas (Ha)
1 Sumatera 23 159,603.83
2 Jawa 15 23,871
3 Kalimantan 26 432,120
4 Bali Nusra 16 6,824
5 Sulawesi 10 27,097
6 Maluku 11 25,894
7 Papua 18 74,590
Jumlah 119 750,000
Sebanyak 119 unit lanskap
menjadi sasaran rehabilitasi
mangrove dengan luas total
mencapai 750.000 ha.
ELEMEN PENGELOLAAN KESATUAN LANSKAP MANGROVE
Adanya tujuan management bersama yang telah disetujui yang mencakup pencapaian berbagai
manfaat jasa ekosistem (supporting, provisioning, regulating dan cultural services) dari lanskap
mangrove.
Silvofishery, ekowisata, pemanfaatan hasil hutan, konservasi hutan mangrove alam dan rehabilitasi
mangrove didesain sebagai satu kesatuan untuk bersama-sama berkontribusi dalam pencapaian
manfaat jasa ekosistem, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta konservasi biodiversitas.
Interaksi sosial, ekonomi dan ekologi antara bagian-bagian lanskap yang berbeda dikelola untuk
mewujudkan sinergi positif antar keinginan dan aktor serta untuk memitigasi trade-off yang negatif.
Ada ruang kolaborasi dan pelibatan komunitas setempat dalam dialog, perencanaan, negosiasi dan
monitoring pengambilan keputusan.
Pasar dan kebijakan publik dibentuk untuk mencapai tujuan beragam dari pengelolaan lanskap dan
kebutuhan institusi.
1.
2.
3.
4.
5.
STRATEGI PELAKSANAAN
PERCEPATAN REHABILITASI MANGROVE
11
11
1. Rehabilitasi Mangrove sebagai Bagian dari
Upaya Menyejahterakan Masyarakat
2. Kolaborasi dengan Berbagai Stakeholder
di Sekitar Mangrove
Mangrove dapat dimanfaatkan oleh masyarakat
sekitar sebagai sumber penghidupan, baik
dimanfaatkan secara langsung dengan diambil
dan diolah buahnya, maupun melalui kegiatan
ekowisata.
3. Pengelolaan Mangrove sebagai Bagian dari
Mitigasi Perubahan Iklim
4. Menggunakan Berbagai Sumber Pembiayaan
Untuk mencapai keberlanjutan dalam
pengelolaan mangrove, perlu dilakukan
kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam
upaya rehabilitasi mangrove.
Mangrove dapat menyimpan karbon hingga 3-5 kali lebih
besar daripada tanah mineral biasa. Dengan karakteristik
ini, mangrove menjadi salah satu ekosistem penting
dalam menyimpan atau mengurangi karbon sehingga
langkah rehabilitasi mangrove tidak dapat terlepas dari
upaya nasional dalam mitigasi perubahan iklim.
Rehabilitasi mangrove dapat didorong untuk
menggunakan berbagai skema pembiayaan,
diantaranya termasuk mengakses pembiayaan
untuk mitigasi perubahan iklim.
SKEMA PENDANAAN
KEGIATAN PERCEPATAN REHABILITASI MANGROVE
12
Skema I: APBN/APBD
Percepatan Rehabilitasi
Mangrove Tahun 2021
menggunakan skema PEN
(Pemulihan Ekonomi Nasional).
Kegiatan tahun 2022 sedang
disiapkan melalui Anggaran
Belanja Tambahan (ABT).
Skema II: Loan atau Grant
Sumber Dana Hibah/Pinjaman Luar Negeri.
Pemerintah RI mengusulkan alokasi dana hibah
sebesar $15 Juta dan pinjaman sebesar $400 Juta
kepada World Bank sebagai opsi dalam melaksanakan
kegiatan Rehabilitasi Mangrove Tahun 2023 - 2025.
Skema III: Investasi
Melalui ijin usaha pengelolaan
mangrove untuk jasa
lingkungan (regulasi dan skema
sedang dirumuskan oleh KLHK)
Skema IV: Kewajiban Rehabilitasi DAS
Melalui Kewajiban Rehabilitasi DAS atas Izin Pinjam Pakai
Kawasan Hutan (IPPKH). Saat ini regulasinya sedang
disiapkan oleh Kementerian LHK.
Skema V: CSR dan Dana Hibah/Voluntary
Menyiapkan lokasi-lokasi yang sudah tersedia rancangan
teknis untuk dapat dilakukan rehabilitasi mangrove oleh
korporasi atau lembaga philanthropy
• SKEMA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (Tahun 2021)
Dimulai sejak puncak pandemi COVID-19 tahun 2021, pada
saat kondisi perekonomian masyarakat mengalami penurunan
drastis akibat pandemi COVID-19;
PEN Rehabilitasi Mangrove diarahkan dapat mengungkit
perekonomian masyarakat secara langsung dan riil untuk
masyarakat padat dan terdampak;
Lokasi rehabilitasi mangrove rata-rata berupa remote area,
dimana kondisi perekonomian masyarakat berkurang bukan
hanya karena pandemi namun akibat aktifitas pembangunan
lain yang mana masyarakat tidak berdaya;
Sehingga PEN diharapkan dapat berkelanjutan untuk
menggerakan perekonomian masyarakat dan perbaikan
ekosistem mangrove secara berkelanjutan.
Hanya bersifat one shoot, tidak berkelanjutan.
1
2
3
4
5
REHABILITASI MANGROVE UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PESISIR
DAMPAK PEN MANGROVE TAHUN 2021 UNTUK PERBAIKAN EKONOMI MASYARAKAT
No Provinsi BPDAS/BKSDA
HOK (Hari
Orang Kerja)
Jumlah Tenaga
Kerja (orang)
1 Sumut Wampu Sei Ular 279.112 3.284
Sumut Asahan Barumun 358.378 4.216
2 Riau Indragiri Rokan 518.928 6.105
3 Kepri Sei Jang Duriangkang 203.017 2.388
4 Babel Baturusa Cerucuk 290.930 3.423
Babel BKSDA Sumsel 48.040 565
5 Kalbar Kapuas 96.080 1.130
6 Kaltim Mahakam Berau 549.482 6.464
7 Kaltara Mahakam Berau 53.324 627
8 Papua Memberamo 115.200 1.355
9 Papua Barat Remu Ransiki 138.932 1.634
10 diluar 9 Prov. 23 Provinsi 289.237 3.403
TOTAL 2.940.660 34.596
1. Sumber pendapatan baru dan meningkatan pendapatan
masyarakat sebesar hampir 70% melalui pembayaran HOK.
2. Membuka peluang pasar bibit mangrove maupun
propagul bagi masyarakat, baik yang memungut
buah mangrove maupun bagi masyarakat yang
mengelola pembibitan.
3. Peningkatan pendapatan rumah tangga melalui
pelibatan ibu-ibu dalam program rehabilitasi
mangrove.
4. Mendukung keberlanjutan mata pencaharian
masyarakat yang bergantung pada ekosistem
mangrove, seperti masyarakat Gorontalo yang
bergantung pada budidaya kerang dan rumput laut.
5. Menumbuhkan alternatif mata pencaharian yang
ramah mangrove. Seperti masyarakat Papua Barat
menggantungkan hidupnya pada penambangan
batu karang dan kayu mangrove, namun setelah
diberikan pendampingan muncul keinginan untuk
membuat produk olahan mangrove maupun
budidaya ikan pada lahan bekas galian.
Untuk Rehabilitasi Mangrove yang Berkelanjutan Diperlukan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
Rata-rata 1 HOK = Rp.85.000 – 140.000, tergantung Rayon (No. SK.10/PDASHL/SET/KEU.0 /4/2021)
• PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK REHABILITASI MANGROVE BERKELANJUTAN
✓Mangrove terehabilitasi
✓Masyarakat mendapatkan manfaat dari mangrove
✓Rehabilitasi mangrove berkelanjutan
Rehabilitasi
Mangrove
Pemberdayaan
Masyarakat
+
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Lokasi
Rehabilitasi Mangrove:
Penguatan kelembagaan Kelompok masyarakat
Pengembangan usaha masyarakat di lokasi
rehabilitasi mangrove.
Diversifikasi produk mangrove untuk
kontinuitas dan pengembangan pasar.
Dukungan ke arah ekowisata dan jasa lainnya.
Menjalin kerjasama dengan stakeholder terkait
di areal rehabilitasi mangrove.
1
2
3
4
5
• SKEMA PELUANG MATA PENCAHARIAN DAN BANTUAN EKONOMI PRODUKTIF UNTUK
MASYARAKAT PESISIR (Tahun 2022 s.d. 2024)
Kegiatan Rehabilitasi Mangrove (Komp.2)
Peningkatan Peluang Matapencaharian Masyarakat di Lokasi RM (Komp.3)
Analisis cepat
terhadap Potensi
Usaha dan Pasar
Sekolah Lapang
Pengelolaan
Mangrove
Rehabilitasi
Mangrove oleh
Pokmas
Komponen 2. Rehab. Mangrove
• Berpotensi menimbulkan resiko berupa perubahan dan tekananan terhadap kondisi
sosial dan ekonomi masyarakat, e.g. melalui pembatasan mata pencaharian yang
berdampak negative terhadap mangrove, dll.
• Potensi resiko tersebut dapat berpengaruh pada keberlanjutan pelaksanaan RM, e.g.
masyarakat kembali merusak mangrove setelah di rehabilitasi.
Komp. 3 akan memitigasi resiko tersebut melalui peningkatan pendapatan masyarakat:
• Memungkinkan aktifitas usaha yang tidak berdampak negatif terhadap mangrove.
• Memungkinkan masyarakat untuk hidup dengan layak melalui aktifitas tersebut.
Komponen 3.1 Meningkatkan
Peluang Matapencaharian Berbasis
Masyarakat
Sekolah Lapang
Matapencaharian
Pelatihan
kemampuan
usaha dasar
Pokmas Komponen 3.1
yang layak diberikan
bantuan ekonomi
produktif
Penguatan Kemampuan Usaha (coaching / mentoring) + Dukungan Teknis
Pendampingan dalam pembuatan bisnis proposal, Implementasi & monitoring
Analisis Rantai Nilai
Komponen 3.2. – Bantuan Ekonomi Produktif dan Matching Grant
Small grant < Rp. 200 juta
Pokmas RM
Matching grant > Rp. 200 juta
Klaster Pokmas, UMKM
Melalui Program ‘Mangrove For Coastal Resilience’ dengan sumber pendanaan World Bank:
Program percepatan rehabilitasi
mangrove bukan hanya berdampak
pada perbaikan kondisi lingkungan
pesisir, namun juga pada mendukung
kesejahteraan masyarakat pesisir
melalui pemberian
HOK dan kegiatan pemberdayaan
masyarakat
KESIMPULAN
Terima Kasih
Pulihkan Gambut, Hijaukan Mangrove, Tingkatkan Kesejahteraan
18

Contenu connexe

Tendances

Rencana zonasi-wilayah-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil-rzwp-3-k
Rencana zonasi-wilayah-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil-rzwp-3-kRencana zonasi-wilayah-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil-rzwp-3-k
Rencana zonasi-wilayah-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil-rzwp-3-kdenny KARWUR
 
Pedoman kajian-penetapan-sempadan-sungai-dan-perijinan-pemanfaatan-sungai
Pedoman kajian-penetapan-sempadan-sungai-dan-perijinan-pemanfaatan-sungaiPedoman kajian-penetapan-sempadan-sungai-dan-perijinan-pemanfaatan-sungai
Pedoman kajian-penetapan-sempadan-sungai-dan-perijinan-pemanfaatan-sungaisidaltaru
 
Rehabilitasi Mangrove Untuk Mitigasi Perubahan Iklim
Rehabilitasi Mangrove Untuk Mitigasi Perubahan IklimRehabilitasi Mangrove Untuk Mitigasi Perubahan Iklim
Rehabilitasi Mangrove Untuk Mitigasi Perubahan IklimCIFOR-ICRAF
 
Pengembangan kawasan pesisir suning universitas pgri adi buana surabaya
Pengembangan kawasan pesisir suning universitas pgri adi buana surabayaPengembangan kawasan pesisir suning universitas pgri adi buana surabaya
Pengembangan kawasan pesisir suning universitas pgri adi buana surabayasuningterusberkarya
 
148516883 konsep-pengelolaan-pesisir
148516883 konsep-pengelolaan-pesisir148516883 konsep-pengelolaan-pesisir
148516883 konsep-pengelolaan-pesisirAry Ajo
 
Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Penyehatan Lingkungan Permukiman
Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Penyehatan Lingkungan PermukimanPetunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Penyehatan Lingkungan Permukiman
Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Penyehatan Lingkungan PermukimanJoy Irman
 
Pengelolaan lahan basah (mangrove dan gambut)
Pengelolaan lahan basah (mangrove dan gambut)Pengelolaan lahan basah (mangrove dan gambut)
Pengelolaan lahan basah (mangrove dan gambut)CIFOR-ICRAF
 
Kebijakan pengelolaan das
Kebijakan pengelolaan dasKebijakan pengelolaan das
Kebijakan pengelolaan dasdenotsudiana
 
Kelembagaan kelautan perikanan kkp (yuti)
Kelembagaan kelautan perikanan kkp (yuti)Kelembagaan kelautan perikanan kkp (yuti)
Kelembagaan kelautan perikanan kkp (yuti)Syahyuti Si-Buyuang
 
Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut pada Tataran Konvensi I
Konservasi  dan Keanekaragaman Hayati Laut pada Tataran Konvensi IKonservasi  dan Keanekaragaman Hayati Laut pada Tataran Konvensi I
Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut pada Tataran Konvensi IDidi Sadili
 
Building with Nature Indonesia Securing Eroding Deltas and Coastlines
Building with Nature Indonesia Securing Eroding Deltas and CoastlinesBuilding with Nature Indonesia Securing Eroding Deltas and Coastlines
Building with Nature Indonesia Securing Eroding Deltas and CoastlinesCIFOR-ICRAF
 
Ekosistem hutan mangrove dan pembelajarannya
Ekosistem hutan mangrove dan pembelajarannyaEkosistem hutan mangrove dan pembelajarannya
Ekosistem hutan mangrove dan pembelajarannyaMardiah Ahmad
 
Kebijakan Konservasi Jenis Ikan
Kebijakan Konservasi Jenis IkanKebijakan Konservasi Jenis Ikan
Kebijakan Konservasi Jenis IkanDidi Sadili
 
RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Fitri Indra Wardhono
 
Struktur Ruang dan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau P...
Struktur Ruang dan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau P...Struktur Ruang dan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau P...
Struktur Ruang dan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau P...Oswar Mungkasa
 
Dasar-Dasar Pengelolaan Pesisir Dan Laut
Dasar-Dasar Pengelolaan Pesisir Dan LautDasar-Dasar Pengelolaan Pesisir Dan Laut
Dasar-Dasar Pengelolaan Pesisir Dan LautSiti Sahati
 

Tendances (20)

Rencana zonasi-wilayah-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil-rzwp-3-k
Rencana zonasi-wilayah-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil-rzwp-3-kRencana zonasi-wilayah-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil-rzwp-3-k
Rencana zonasi-wilayah-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil-rzwp-3-k
 
Pedoman kajian-penetapan-sempadan-sungai-dan-perijinan-pemanfaatan-sungai
Pedoman kajian-penetapan-sempadan-sungai-dan-perijinan-pemanfaatan-sungaiPedoman kajian-penetapan-sempadan-sungai-dan-perijinan-pemanfaatan-sungai
Pedoman kajian-penetapan-sempadan-sungai-dan-perijinan-pemanfaatan-sungai
 
Rehabilitasi Mangrove Untuk Mitigasi Perubahan Iklim
Rehabilitasi Mangrove Untuk Mitigasi Perubahan IklimRehabilitasi Mangrove Untuk Mitigasi Perubahan Iklim
Rehabilitasi Mangrove Untuk Mitigasi Perubahan Iklim
 
Pengembangan kawasan pesisir suning universitas pgri adi buana surabaya
Pengembangan kawasan pesisir suning universitas pgri adi buana surabayaPengembangan kawasan pesisir suning universitas pgri adi buana surabaya
Pengembangan kawasan pesisir suning universitas pgri adi buana surabaya
 
148516883 konsep-pengelolaan-pesisir
148516883 konsep-pengelolaan-pesisir148516883 konsep-pengelolaan-pesisir
148516883 konsep-pengelolaan-pesisir
 
Sosialisasi kkprl
Sosialisasi kkprlSosialisasi kkprl
Sosialisasi kkprl
 
Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Penyehatan Lingkungan Permukiman
Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Penyehatan Lingkungan PermukimanPetunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Penyehatan Lingkungan Permukiman
Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Penyehatan Lingkungan Permukiman
 
Pengelolaan lahan basah (mangrove dan gambut)
Pengelolaan lahan basah (mangrove dan gambut)Pengelolaan lahan basah (mangrove dan gambut)
Pengelolaan lahan basah (mangrove dan gambut)
 
Pengelolaan Pesisir
Pengelolaan  PesisirPengelolaan  Pesisir
Pengelolaan Pesisir
 
Kebijakan pengelolaan das
Kebijakan pengelolaan dasKebijakan pengelolaan das
Kebijakan pengelolaan das
 
Kelembagaan kelautan perikanan kkp (yuti)
Kelembagaan kelautan perikanan kkp (yuti)Kelembagaan kelautan perikanan kkp (yuti)
Kelembagaan kelautan perikanan kkp (yuti)
 
Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut pada Tataran Konvensi I
Konservasi  dan Keanekaragaman Hayati Laut pada Tataran Konvensi IKonservasi  dan Keanekaragaman Hayati Laut pada Tataran Konvensi I
Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut pada Tataran Konvensi I
 
Building with Nature Indonesia Securing Eroding Deltas and Coastlines
Building with Nature Indonesia Securing Eroding Deltas and CoastlinesBuilding with Nature Indonesia Securing Eroding Deltas and Coastlines
Building with Nature Indonesia Securing Eroding Deltas and Coastlines
 
Ekosistem hutan mangrove dan pembelajarannya
Ekosistem hutan mangrove dan pembelajarannyaEkosistem hutan mangrove dan pembelajarannya
Ekosistem hutan mangrove dan pembelajarannya
 
Kebijakan Konservasi Jenis Ikan
Kebijakan Konservasi Jenis IkanKebijakan Konservasi Jenis Ikan
Kebijakan Konservasi Jenis Ikan
 
RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
 
Struktur Ruang dan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau P...
Struktur Ruang dan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau P...Struktur Ruang dan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau P...
Struktur Ruang dan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau P...
 
Dasar-Dasar Pengelolaan Pesisir Dan Laut
Dasar-Dasar Pengelolaan Pesisir Dan LautDasar-Dasar Pengelolaan Pesisir Dan Laut
Dasar-Dasar Pengelolaan Pesisir Dan Laut
 
Bab 1: Apa itu Pemetaan Partisipatif
Bab 1: Apa itu Pemetaan PartisipatifBab 1: Apa itu Pemetaan Partisipatif
Bab 1: Apa itu Pemetaan Partisipatif
 
Sistem perikanan tangkap
Sistem perikanan tangkapSistem perikanan tangkap
Sistem perikanan tangkap
 

Similaire à Peran Pemerintah dalam Aktivitas Rehabilitasi Mangrove dan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir (Government's Role in Mangrove Rehabilitation Activities and Coastal Community Welfare)

Kebijakan penguatan konservasi dan percepatan restorasi ekosistem gambut dan ...
Kebijakan penguatan konservasi dan percepatan restorasi ekosistem gambut dan ...Kebijakan penguatan konservasi dan percepatan restorasi ekosistem gambut dan ...
Kebijakan penguatan konservasi dan percepatan restorasi ekosistem gambut dan ...CIFOR-ICRAF
 
modul pelatihan konservasi tanah dan air - panduan pelatihan bagi cbo dan fl
modul pelatihan konservasi tanah dan air - panduan pelatihan bagi cbo dan flmodul pelatihan konservasi tanah dan air - panduan pelatihan bagi cbo dan fl
modul pelatihan konservasi tanah dan air - panduan pelatihan bagi cbo dan flMohd. Yunus
 
Climate change policy from the oceans aspect
Climate change policy from the oceans aspectClimate change policy from the oceans aspect
Climate change policy from the oceans aspectCIFOR-ICRAF
 
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya HutanKebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya HutanCIFOR-ICRAF
 
Workshop_perubahan_iklim_Bappeda_Maluku.pdf
Workshop_perubahan_iklim_Bappeda_Maluku.pdfWorkshop_perubahan_iklim_Bappeda_Maluku.pdf
Workshop_perubahan_iklim_Bappeda_Maluku.pdfIsmed Ismail
 
ANALISIS PARAMETER FISIKA-KIMIA UNTUK KEPENTINGAN REHABILITASI EKOSISTEM MANG...
ANALISIS PARAMETER FISIKA-KIMIA UNTUK KEPENTINGAN REHABILITASI EKOSISTEM MANG...ANALISIS PARAMETER FISIKA-KIMIA UNTUK KEPENTINGAN REHABILITASI EKOSISTEM MANG...
ANALISIS PARAMETER FISIKA-KIMIA UNTUK KEPENTINGAN REHABILITASI EKOSISTEM MANG...Asramid Yasin
 
KKMD Aceh Bogor 2023.pptx
KKMD Aceh Bogor 2023.pptxKKMD Aceh Bogor 2023.pptx
KKMD Aceh Bogor 2023.pptxDishut
 
Tantangan dalam pengelolaan ekosistem mangrove di Indonesia
Tantangan dalam pengelolaan ekosistem mangrove di IndonesiaTantangan dalam pengelolaan ekosistem mangrove di Indonesia
Tantangan dalam pengelolaan ekosistem mangrove di IndonesiaCIFOR-ICRAF
 
ANALYSIS OF PHYSICAL-CHEMICAL PARAMETERS FOR MANGROVE ECOSYSTEM REHABILITATIO...
ANALYSIS OF PHYSICAL-CHEMICAL PARAMETERS FOR MANGROVE ECOSYSTEM REHABILITATIO...ANALYSIS OF PHYSICAL-CHEMICAL PARAMETERS FOR MANGROVE ECOSYSTEM REHABILITATIO...
ANALYSIS OF PHYSICAL-CHEMICAL PARAMETERS FOR MANGROVE ECOSYSTEM REHABILITATIO...Asramid Yasin
 
Pres Wg Pm Permenhut Mdk Di Kk Sep08
Pres Wg Pm Permenhut Mdk Di Kk Sep08Pres Wg Pm Permenhut Mdk Di Kk Sep08
Pres Wg Pm Permenhut Mdk Di Kk Sep08wgpemberdayaan
 
Proyek penguatan pengelolaan hutan dan daerah aliran sungai berbasiskan masya...
Proyek penguatan pengelolaan hutan dan daerah aliran sungai berbasiskan masya...Proyek penguatan pengelolaan hutan dan daerah aliran sungai berbasiskan masya...
Proyek penguatan pengelolaan hutan dan daerah aliran sungai berbasiskan masya...Konsultan Pendidikan
 
Rudy Haryanto - Degradasi Mangrove.pdf
Rudy Haryanto - Degradasi Mangrove.pdfRudy Haryanto - Degradasi Mangrove.pdf
Rudy Haryanto - Degradasi Mangrove.pdfRudyHaryanto21
 
Kebijakan Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang dalam ...
Kebijakan Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang dalam ...Kebijakan Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang dalam ...
Kebijakan Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang dalam ...imaniar nastiti
 
Materi presentasi d1 brg sosialisasi sumsel (9 agustus 2016)
Materi presentasi d1 brg sosialisasi sumsel (9 agustus 2016) Materi presentasi d1 brg sosialisasi sumsel (9 agustus 2016)
Materi presentasi d1 brg sosialisasi sumsel (9 agustus 2016) Panji Kharisma Jaya
 
Presentasi musrenbangkab dishutbun 5 apr2012
Presentasi musrenbangkab dishutbun   5 apr2012Presentasi musrenbangkab dishutbun   5 apr2012
Presentasi musrenbangkab dishutbun 5 apr2012Ariston Pamungkas
 
1. Direktur BPPE Ammy Nurwati_Kebijakan dan Arahan Pemulihan Ekosistem di KSA...
1. Direktur BPPE Ammy Nurwati_Kebijakan dan Arahan Pemulihan Ekosistem di KSA...1. Direktur BPPE Ammy Nurwati_Kebijakan dan Arahan Pemulihan Ekosistem di KSA...
1. Direktur BPPE Ammy Nurwati_Kebijakan dan Arahan Pemulihan Ekosistem di KSA...TrieHKuswoyo
 
Presentasi musrenbangkab dishutbun 23 mar2011
Presentasi musrenbangkab dishutbun   23 mar2011Presentasi musrenbangkab dishutbun   23 mar2011
Presentasi musrenbangkab dishutbun 23 mar2011Ariston Pamungkas
 
LAPORAN_AKHIR - EDI YANTO.docx
LAPORAN_AKHIR - EDI YANTO.docxLAPORAN_AKHIR - EDI YANTO.docx
LAPORAN_AKHIR - EDI YANTO.docxKhairulSamuki1
 

Similaire à Peran Pemerintah dalam Aktivitas Rehabilitasi Mangrove dan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir (Government's Role in Mangrove Rehabilitation Activities and Coastal Community Welfare) (20)

Kebijakan penguatan konservasi dan percepatan restorasi ekosistem gambut dan ...
Kebijakan penguatan konservasi dan percepatan restorasi ekosistem gambut dan ...Kebijakan penguatan konservasi dan percepatan restorasi ekosistem gambut dan ...
Kebijakan penguatan konservasi dan percepatan restorasi ekosistem gambut dan ...
 
modul pelatihan konservasi tanah dan air - panduan pelatihan bagi cbo dan fl
modul pelatihan konservasi tanah dan air - panduan pelatihan bagi cbo dan flmodul pelatihan konservasi tanah dan air - panduan pelatihan bagi cbo dan fl
modul pelatihan konservasi tanah dan air - panduan pelatihan bagi cbo dan fl
 
Climate change policy from the oceans aspect
Climate change policy from the oceans aspectClimate change policy from the oceans aspect
Climate change policy from the oceans aspect
 
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya HutanKebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan
 
Workshop_perubahan_iklim_Bappeda_Maluku.pdf
Workshop_perubahan_iklim_Bappeda_Maluku.pdfWorkshop_perubahan_iklim_Bappeda_Maluku.pdf
Workshop_perubahan_iklim_Bappeda_Maluku.pdf
 
ANALISIS PARAMETER FISIKA-KIMIA UNTUK KEPENTINGAN REHABILITASI EKOSISTEM MANG...
ANALISIS PARAMETER FISIKA-KIMIA UNTUK KEPENTINGAN REHABILITASI EKOSISTEM MANG...ANALISIS PARAMETER FISIKA-KIMIA UNTUK KEPENTINGAN REHABILITASI EKOSISTEM MANG...
ANALISIS PARAMETER FISIKA-KIMIA UNTUK KEPENTINGAN REHABILITASI EKOSISTEM MANG...
 
KKMD Aceh Bogor 2023.pptx
KKMD Aceh Bogor 2023.pptxKKMD Aceh Bogor 2023.pptx
KKMD Aceh Bogor 2023.pptx
 
12416 sipres brg final
12416 sipres brg final12416 sipres brg final
12416 sipres brg final
 
Tantangan dalam pengelolaan ekosistem mangrove di Indonesia
Tantangan dalam pengelolaan ekosistem mangrove di IndonesiaTantangan dalam pengelolaan ekosistem mangrove di Indonesia
Tantangan dalam pengelolaan ekosistem mangrove di Indonesia
 
ANALYSIS OF PHYSICAL-CHEMICAL PARAMETERS FOR MANGROVE ECOSYSTEM REHABILITATIO...
ANALYSIS OF PHYSICAL-CHEMICAL PARAMETERS FOR MANGROVE ECOSYSTEM REHABILITATIO...ANALYSIS OF PHYSICAL-CHEMICAL PARAMETERS FOR MANGROVE ECOSYSTEM REHABILITATIO...
ANALYSIS OF PHYSICAL-CHEMICAL PARAMETERS FOR MANGROVE ECOSYSTEM REHABILITATIO...
 
Pres Wg Pm Permenhut Mdk Di Kk Sep08
Pres Wg Pm Permenhut Mdk Di Kk Sep08Pres Wg Pm Permenhut Mdk Di Kk Sep08
Pres Wg Pm Permenhut Mdk Di Kk Sep08
 
Proyek penguatan pengelolaan hutan dan daerah aliran sungai berbasiskan masya...
Proyek penguatan pengelolaan hutan dan daerah aliran sungai berbasiskan masya...Proyek penguatan pengelolaan hutan dan daerah aliran sungai berbasiskan masya...
Proyek penguatan pengelolaan hutan dan daerah aliran sungai berbasiskan masya...
 
Rpjm desa-langensari
Rpjm desa-langensariRpjm desa-langensari
Rpjm desa-langensari
 
Rudy Haryanto - Degradasi Mangrove.pdf
Rudy Haryanto - Degradasi Mangrove.pdfRudy Haryanto - Degradasi Mangrove.pdf
Rudy Haryanto - Degradasi Mangrove.pdf
 
Kebijakan Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang dalam ...
Kebijakan Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang dalam ...Kebijakan Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang dalam ...
Kebijakan Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang dalam ...
 
Materi presentasi d1 brg sosialisasi sumsel (9 agustus 2016)
Materi presentasi d1 brg sosialisasi sumsel (9 agustus 2016) Materi presentasi d1 brg sosialisasi sumsel (9 agustus 2016)
Materi presentasi d1 brg sosialisasi sumsel (9 agustus 2016)
 
Presentasi musrenbangkab dishutbun 5 apr2012
Presentasi musrenbangkab dishutbun   5 apr2012Presentasi musrenbangkab dishutbun   5 apr2012
Presentasi musrenbangkab dishutbun 5 apr2012
 
1. Direktur BPPE Ammy Nurwati_Kebijakan dan Arahan Pemulihan Ekosistem di KSA...
1. Direktur BPPE Ammy Nurwati_Kebijakan dan Arahan Pemulihan Ekosistem di KSA...1. Direktur BPPE Ammy Nurwati_Kebijakan dan Arahan Pemulihan Ekosistem di KSA...
1. Direktur BPPE Ammy Nurwati_Kebijakan dan Arahan Pemulihan Ekosistem di KSA...
 
Presentasi musrenbangkab dishutbun 23 mar2011
Presentasi musrenbangkab dishutbun   23 mar2011Presentasi musrenbangkab dishutbun   23 mar2011
Presentasi musrenbangkab dishutbun 23 mar2011
 
LAPORAN_AKHIR - EDI YANTO.docx
LAPORAN_AKHIR - EDI YANTO.docxLAPORAN_AKHIR - EDI YANTO.docx
LAPORAN_AKHIR - EDI YANTO.docx
 

Plus de CIFOR-ICRAF

Delivering nature-based solution outcomes by addressing policy, institutiona...
Delivering nature-based solution outcomes by addressing  policy, institutiona...Delivering nature-based solution outcomes by addressing  policy, institutiona...
Delivering nature-based solution outcomes by addressing policy, institutiona...CIFOR-ICRAF
 
Policy Dialogue Three Key Priorities
Policy Dialogue Three Key PrioritiesPolicy Dialogue Three Key Priorities
Policy Dialogue Three Key PrioritiesCIFOR-ICRAF
 
The Second Roadmap on ASEAN Cooperation towards Transboundary Haze Pollution ...
The Second Roadmap on ASEAN Cooperation towards Transboundary Haze Pollution ...The Second Roadmap on ASEAN Cooperation towards Transboundary Haze Pollution ...
The Second Roadmap on ASEAN Cooperation towards Transboundary Haze Pollution ...CIFOR-ICRAF
 
The role of forest in climate change mitigation: Introduction to REDD+ initia...
The role of forest in climate change mitigation: Introduction to REDD+ initia...The role of forest in climate change mitigation: Introduction to REDD+ initia...
The role of forest in climate change mitigation: Introduction to REDD+ initia...CIFOR-ICRAF
 
REDD+ et marche du carbone. Instrument de developpement ou marche de dupes de...
REDD+ et marche du carbone. Instrument de developpement ou marche de dupes de...REDD+ et marche du carbone. Instrument de developpement ou marche de dupes de...
REDD+ et marche du carbone. Instrument de developpement ou marche de dupes de...CIFOR-ICRAF
 
La RDC dans le paysage des projets et des programmes juridictionnels REDD+
La RDC dans le paysage des projets et des programmes juridictionnels REDD+La RDC dans le paysage des projets et des programmes juridictionnels REDD+
La RDC dans le paysage des projets et des programmes juridictionnels REDD+CIFOR-ICRAF
 
Cadre légal et réglementaire du marché carbone en RDC
Cadre légal et réglementaire du marché carbone en RDCCadre légal et réglementaire du marché carbone en RDC
Cadre légal et réglementaire du marché carbone en RDCCIFOR-ICRAF
 
Exploitation minière artisanale, moyens de subsistance et déforestation dans ...
Exploitation minière artisanale, moyens de subsistance et déforestation dans ...Exploitation minière artisanale, moyens de subsistance et déforestation dans ...
Exploitation minière artisanale, moyens de subsistance et déforestation dans ...CIFOR-ICRAF
 
Qu'est-ce qui influence l'efficacité des interventions de conservation des fo...
Qu'est-ce qui influence l'efficacité des interventions de conservation des fo...Qu'est-ce qui influence l'efficacité des interventions de conservation des fo...
Qu'est-ce qui influence l'efficacité des interventions de conservation des fo...CIFOR-ICRAF
 
Industries miniéres et justice climatique en Afrique centrale : étude de droi...
Industries miniéres et justice climatique en Afrique centrale : étude de droi...Industries miniéres et justice climatique en Afrique centrale : étude de droi...
Industries miniéres et justice climatique en Afrique centrale : étude de droi...CIFOR-ICRAF
 
Enjeux de la future politique forestière de la République Démocratique du Congo
Enjeux de la future politique forestière de la République Démocratique du CongoEnjeux de la future politique forestière de la République Démocratique du Congo
Enjeux de la future politique forestière de la République Démocratique du CongoCIFOR-ICRAF
 
Incentive Scheme for Smallholders
Incentive Scheme for Smallholders Incentive Scheme for Smallholders
Incentive Scheme for Smallholders CIFOR-ICRAF
 
Capacity Building in oil palm trade and sustainability
Capacity Building in oil palm trade and sustainabilityCapacity Building in oil palm trade and sustainability
Capacity Building in oil palm trade and sustainabilityCIFOR-ICRAF
 
Monitoring songbirds' online market
Monitoring songbirds' online market Monitoring songbirds' online market
Monitoring songbirds' online market CIFOR-ICRAF
 
Supporting Farmer Transition to Produce Deforestation-Free Coffee
Supporting Farmer Transition to Produce Deforestation-Free CoffeeSupporting Farmer Transition to Produce Deforestation-Free Coffee
Supporting Farmer Transition to Produce Deforestation-Free CoffeeCIFOR-ICRAF
 
Pathways to sustainable trade and system dynamic simulation
Pathways to sustainable trade and system dynamic simulationPathways to sustainable trade and system dynamic simulation
Pathways to sustainable trade and system dynamic simulationCIFOR-ICRAF
 
Cenários de desmatamento para o Brasil Plataforma REDD BRASIL
Cenários de desmatamento para o Brasil Plataforma REDD BRASILCenários de desmatamento para o Brasil Plataforma REDD BRASIL
Cenários de desmatamento para o Brasil Plataforma REDD BRASILCIFOR-ICRAF
 
A Plataforma REDD+ Brasil: contexto
A Plataforma REDD+ Brasil: contexto   A Plataforma REDD+ Brasil: contexto
A Plataforma REDD+ Brasil: contexto CIFOR-ICRAF
 
Research priorities in seagrass ecosystems to enhance blue carbon as Natural...
Research priorities in seagrass ecosystems to enhance blue carbon  as Natural...Research priorities in seagrass ecosystems to enhance blue carbon  as Natural...
Research priorities in seagrass ecosystems to enhance blue carbon as Natural...CIFOR-ICRAF
 
The role of mangrove blue carbon research to support national climate mitigat...
The role of mangrove blue carbon research to support national climate mitigat...The role of mangrove blue carbon research to support national climate mitigat...
The role of mangrove blue carbon research to support national climate mitigat...CIFOR-ICRAF
 

Plus de CIFOR-ICRAF (20)

Delivering nature-based solution outcomes by addressing policy, institutiona...
Delivering nature-based solution outcomes by addressing  policy, institutiona...Delivering nature-based solution outcomes by addressing  policy, institutiona...
Delivering nature-based solution outcomes by addressing policy, institutiona...
 
Policy Dialogue Three Key Priorities
Policy Dialogue Three Key PrioritiesPolicy Dialogue Three Key Priorities
Policy Dialogue Three Key Priorities
 
The Second Roadmap on ASEAN Cooperation towards Transboundary Haze Pollution ...
The Second Roadmap on ASEAN Cooperation towards Transboundary Haze Pollution ...The Second Roadmap on ASEAN Cooperation towards Transboundary Haze Pollution ...
The Second Roadmap on ASEAN Cooperation towards Transboundary Haze Pollution ...
 
The role of forest in climate change mitigation: Introduction to REDD+ initia...
The role of forest in climate change mitigation: Introduction to REDD+ initia...The role of forest in climate change mitigation: Introduction to REDD+ initia...
The role of forest in climate change mitigation: Introduction to REDD+ initia...
 
REDD+ et marche du carbone. Instrument de developpement ou marche de dupes de...
REDD+ et marche du carbone. Instrument de developpement ou marche de dupes de...REDD+ et marche du carbone. Instrument de developpement ou marche de dupes de...
REDD+ et marche du carbone. Instrument de developpement ou marche de dupes de...
 
La RDC dans le paysage des projets et des programmes juridictionnels REDD+
La RDC dans le paysage des projets et des programmes juridictionnels REDD+La RDC dans le paysage des projets et des programmes juridictionnels REDD+
La RDC dans le paysage des projets et des programmes juridictionnels REDD+
 
Cadre légal et réglementaire du marché carbone en RDC
Cadre légal et réglementaire du marché carbone en RDCCadre légal et réglementaire du marché carbone en RDC
Cadre légal et réglementaire du marché carbone en RDC
 
Exploitation minière artisanale, moyens de subsistance et déforestation dans ...
Exploitation minière artisanale, moyens de subsistance et déforestation dans ...Exploitation minière artisanale, moyens de subsistance et déforestation dans ...
Exploitation minière artisanale, moyens de subsistance et déforestation dans ...
 
Qu'est-ce qui influence l'efficacité des interventions de conservation des fo...
Qu'est-ce qui influence l'efficacité des interventions de conservation des fo...Qu'est-ce qui influence l'efficacité des interventions de conservation des fo...
Qu'est-ce qui influence l'efficacité des interventions de conservation des fo...
 
Industries miniéres et justice climatique en Afrique centrale : étude de droi...
Industries miniéres et justice climatique en Afrique centrale : étude de droi...Industries miniéres et justice climatique en Afrique centrale : étude de droi...
Industries miniéres et justice climatique en Afrique centrale : étude de droi...
 
Enjeux de la future politique forestière de la République Démocratique du Congo
Enjeux de la future politique forestière de la République Démocratique du CongoEnjeux de la future politique forestière de la République Démocratique du Congo
Enjeux de la future politique forestière de la République Démocratique du Congo
 
Incentive Scheme for Smallholders
Incentive Scheme for Smallholders Incentive Scheme for Smallholders
Incentive Scheme for Smallholders
 
Capacity Building in oil palm trade and sustainability
Capacity Building in oil palm trade and sustainabilityCapacity Building in oil palm trade and sustainability
Capacity Building in oil palm trade and sustainability
 
Monitoring songbirds' online market
Monitoring songbirds' online market Monitoring songbirds' online market
Monitoring songbirds' online market
 
Supporting Farmer Transition to Produce Deforestation-Free Coffee
Supporting Farmer Transition to Produce Deforestation-Free CoffeeSupporting Farmer Transition to Produce Deforestation-Free Coffee
Supporting Farmer Transition to Produce Deforestation-Free Coffee
 
Pathways to sustainable trade and system dynamic simulation
Pathways to sustainable trade and system dynamic simulationPathways to sustainable trade and system dynamic simulation
Pathways to sustainable trade and system dynamic simulation
 
Cenários de desmatamento para o Brasil Plataforma REDD BRASIL
Cenários de desmatamento para o Brasil Plataforma REDD BRASILCenários de desmatamento para o Brasil Plataforma REDD BRASIL
Cenários de desmatamento para o Brasil Plataforma REDD BRASIL
 
A Plataforma REDD+ Brasil: contexto
A Plataforma REDD+ Brasil: contexto   A Plataforma REDD+ Brasil: contexto
A Plataforma REDD+ Brasil: contexto
 
Research priorities in seagrass ecosystems to enhance blue carbon as Natural...
Research priorities in seagrass ecosystems to enhance blue carbon  as Natural...Research priorities in seagrass ecosystems to enhance blue carbon  as Natural...
Research priorities in seagrass ecosystems to enhance blue carbon as Natural...
 
The role of mangrove blue carbon research to support national climate mitigat...
The role of mangrove blue carbon research to support national climate mitigat...The role of mangrove blue carbon research to support national climate mitigat...
The role of mangrove blue carbon research to support national climate mitigat...
 

Dernier

Teori Analisis Risiko Lingkungan (PowerPoint Presentation)
Teori Analisis Risiko Lingkungan (PowerPoint Presentation)Teori Analisis Risiko Lingkungan (PowerPoint Presentation)
Teori Analisis Risiko Lingkungan (PowerPoint Presentation)Izzana Fatima
 
GEJALA PEMANASAN GLOBAL DAN EFEK RUMAH KACA.pptx
GEJALA PEMANASAN GLOBAL DAN EFEK RUMAH KACA.pptxGEJALA PEMANASAN GLOBAL DAN EFEK RUMAH KACA.pptx
GEJALA PEMANASAN GLOBAL DAN EFEK RUMAH KACA.pptxAisyhaDewiII
 
Sukses Budidaya Jagung Manis hibrida .ppt
Sukses Budidaya Jagung Manis hibrida .pptSukses Budidaya Jagung Manis hibrida .ppt
Sukses Budidaya Jagung Manis hibrida .pptngishomudin
 
PPT Sistem Rekayasa Air Limbah dan Pembuangannya.pptx
PPT Sistem Rekayasa Air Limbah dan Pembuangannya.pptxPPT Sistem Rekayasa Air Limbah dan Pembuangannya.pptx
PPT Sistem Rekayasa Air Limbah dan Pembuangannya.pptxmagangfim17
 
JSA jsa working at height , job safety analisis
JSA jsa working at height , job safety analisisJSA jsa working at height , job safety analisis
JSA jsa working at height , job safety analisisbarryYOno
 
modul lingkaran kelas 8.docxmnkjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
modul lingkaran kelas 8.docxmnkjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjmodul lingkaran kelas 8.docxmnkjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
modul lingkaran kelas 8.docxmnkjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjAdeIrawan190202
 

Dernier (6)

Teori Analisis Risiko Lingkungan (PowerPoint Presentation)
Teori Analisis Risiko Lingkungan (PowerPoint Presentation)Teori Analisis Risiko Lingkungan (PowerPoint Presentation)
Teori Analisis Risiko Lingkungan (PowerPoint Presentation)
 
GEJALA PEMANASAN GLOBAL DAN EFEK RUMAH KACA.pptx
GEJALA PEMANASAN GLOBAL DAN EFEK RUMAH KACA.pptxGEJALA PEMANASAN GLOBAL DAN EFEK RUMAH KACA.pptx
GEJALA PEMANASAN GLOBAL DAN EFEK RUMAH KACA.pptx
 
Sukses Budidaya Jagung Manis hibrida .ppt
Sukses Budidaya Jagung Manis hibrida .pptSukses Budidaya Jagung Manis hibrida .ppt
Sukses Budidaya Jagung Manis hibrida .ppt
 
PPT Sistem Rekayasa Air Limbah dan Pembuangannya.pptx
PPT Sistem Rekayasa Air Limbah dan Pembuangannya.pptxPPT Sistem Rekayasa Air Limbah dan Pembuangannya.pptx
PPT Sistem Rekayasa Air Limbah dan Pembuangannya.pptx
 
JSA jsa working at height , job safety analisis
JSA jsa working at height , job safety analisisJSA jsa working at height , job safety analisis
JSA jsa working at height , job safety analisis
 
modul lingkaran kelas 8.docxmnkjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
modul lingkaran kelas 8.docxmnkjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjmodul lingkaran kelas 8.docxmnkjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
modul lingkaran kelas 8.docxmnkjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
 

Peran Pemerintah dalam Aktivitas Rehabilitasi Mangrove dan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir (Government's Role in Mangrove Rehabilitation Activities and Coastal Community Welfare)

  • 1. Keynotes: Peran Pemerintah dalam Aktivitas Rehabilitasi Mangrove dan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Badan Restorasi Gambut dan Mangrove RI Disampaikan pada: Lokakarya Sub-nasional Peningkatan Kapasitas Komunitas Lokal dan Pemerintah Daerah tentang Restorasi Mangrove, Ketahanan dan Keamanan Pangan Semarang, 12 Juli 2022
  • 2. Memfasilitasi percepatan pelaksanaan restorasi gambut dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada areal restorasi Gambut di 7 (tujuh) provinsi. Melaksanakan percepatan rehabilitasi mangrove di 9 (sembilan) provinsi. Pelaksanaan restorasi gambut Perencanaan, pengendalian, dan evaluasi restorasi gambut Konstruksi, operasi, dan pemeliharaan infrastruktur pembasahan gambut dan kelengkapannya Penguatan kelembagaan masyarakat dalam rangka restorasi gambut. Sosialisasi dan edukasi restorasi gambut. Perbaikan penghidupan masyarakat di lahan gambut Percepatan rehabilitasi mangrove, di dalam dan di luar kawasan hutan, pada 9 provinsi Dukungan administrasi Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Presiden. 2
  • 4. PENANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE BERDASARKAN UU 5/1990, UU 41/1999, DAN UU 23/2014 4
  • 5. LUAS MANGROVE INDONESIA BERDASARKAN PETA MANGROVE NASIONAL 2021
  • 6. ANALISIS MASALAH KERUSAKAN EKOSISTEM MANGROVE Penyebab Kerusakan Saat ini 1. Kepentingan pembangunan wilayah atau pengembangan infrasruktur ekonomi seperti pelabuhan, kawasan industri, dll 2. Pemanfaatan area mangrove untuk kawasan permukiman baru 3. Pemanfaatan area mangrove untuk area budidaya tambak ikan dan udang 4. Kerusakan mangrove akibat aliran limbah kimiawi 5. Illegal logging 6. Over-cutting, seperti pada pemanfaatan untuk bahan baku produksi arang 7. Sebab alamiah: kenaikan tinggi muka air laut, gelombang, kejadian tsunami, dll Kronologi Kerusakan Ekosistem Mangrove Indonesia Situasi Kerusakan Mangrove – DPSIR (Driving Force-Pressure-State-Impact-Respon) 6
  • 7. 7 TARGET PERCEPATAN REHABILITASI MANGROVE TAHUN 2022 s.d. 2024 di 9 PROVINSI CAPAIAN FISIK TAHUN 2021 Percepatan Rehabilitasi Mangrove dikerjakan di 32 Provinsi Penanaman 34.911 hektar dari target 33.000 hektar. RIAU SUMATERA UTARA KEPULAUAN RIAU BANGKA BELITUNG KALIMANTAN UTARA KALIMANTAN BARAT PAPUA PAPUA BARAT KALIMANTAN TIMUR 41.525 Ha Dalam Kawasan: 26.944 ha Luar Kawasan: 14.581 ha 26.464 Ha Dalam Kawasan: 8.969 ha Luar Kawasan: 17.494 ha 13.169 Ha Dalam Kawasan: 5.108 ha Luar Kawasan: 8.061 ha 20.341 Ha Dalam Kawasan: 7.531 ha Luar Kawasan: 12.810 ha 188.446 Ha Dalam Kawasan: 102.519 ha Luar Kawasan: 85.927 ha 158.914 Ha Dalam Kawasan: 59.571 ha Luar Kawasan: 99.344 ha 36.255 Ha Dalam Kawasan: 11.036 ha Luar Kawasan: 25.219 ha 35.069 Ha Dalam Kawasan: 3.118 ha Luar Kawasan: 31.951 ha 47.690 Ha Dalam Kawasan: 21.090 ha Luar Kawasan: 26.599 ha Total Target 2022-2024 : 567.871 Ha Dalam Kawasan: 245.885 Ha Luar Kawasan : 321.986 Ha
  • 8. PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE BERBASIS LANSKAP Lanskap adalah sistem ekologi-sosial yang terdiri dari mosaik ekosistem alami dan buatan manusia dengan karakteristik konfigurasi topografi, vegetasi, penggunaan lahan dan pemukiman sebagai hasil proses ekologi, sejarah, serta proses ekonomi, sosial, dan aktivitas manusia di area tersebut. Kesatuan Lanskap Mangrove (KLM) mempertimbangkan kesesuaian habitat mangrove dengan sistem lahan tertentu yang berdasarkan pada kondisi pasang surut dan substrat lahan. Pengaturan secara spasial dari tipe-tipe land use dan land cover yang berbeda (struktur lanskap), norma, serta modalitas tata-kelolanya berpengaruh pada karakter lanskap.
  • 9. SASARAN PERCEPATAN REHABILITASI MANGROVE TAHUN 2021-2024 BERBASIS KESATUAN LANSKAP MANGROVE (KLM) 9 No Pulau Lanskap Mangrove Jumlah (unit) Luas (Ha) 1 Sumatera 23 159,603.83 2 Jawa 15 23,871 3 Kalimantan 26 432,120 4 Bali Nusra 16 6,824 5 Sulawesi 10 27,097 6 Maluku 11 25,894 7 Papua 18 74,590 Jumlah 119 750,000 Sebanyak 119 unit lanskap menjadi sasaran rehabilitasi mangrove dengan luas total mencapai 750.000 ha.
  • 10. ELEMEN PENGELOLAAN KESATUAN LANSKAP MANGROVE Adanya tujuan management bersama yang telah disetujui yang mencakup pencapaian berbagai manfaat jasa ekosistem (supporting, provisioning, regulating dan cultural services) dari lanskap mangrove. Silvofishery, ekowisata, pemanfaatan hasil hutan, konservasi hutan mangrove alam dan rehabilitasi mangrove didesain sebagai satu kesatuan untuk bersama-sama berkontribusi dalam pencapaian manfaat jasa ekosistem, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta konservasi biodiversitas. Interaksi sosial, ekonomi dan ekologi antara bagian-bagian lanskap yang berbeda dikelola untuk mewujudkan sinergi positif antar keinginan dan aktor serta untuk memitigasi trade-off yang negatif. Ada ruang kolaborasi dan pelibatan komunitas setempat dalam dialog, perencanaan, negosiasi dan monitoring pengambilan keputusan. Pasar dan kebijakan publik dibentuk untuk mencapai tujuan beragam dari pengelolaan lanskap dan kebutuhan institusi. 1. 2. 3. 4. 5.
  • 11. STRATEGI PELAKSANAAN PERCEPATAN REHABILITASI MANGROVE 11 11 1. Rehabilitasi Mangrove sebagai Bagian dari Upaya Menyejahterakan Masyarakat 2. Kolaborasi dengan Berbagai Stakeholder di Sekitar Mangrove Mangrove dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sebagai sumber penghidupan, baik dimanfaatkan secara langsung dengan diambil dan diolah buahnya, maupun melalui kegiatan ekowisata. 3. Pengelolaan Mangrove sebagai Bagian dari Mitigasi Perubahan Iklim 4. Menggunakan Berbagai Sumber Pembiayaan Untuk mencapai keberlanjutan dalam pengelolaan mangrove, perlu dilakukan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam upaya rehabilitasi mangrove. Mangrove dapat menyimpan karbon hingga 3-5 kali lebih besar daripada tanah mineral biasa. Dengan karakteristik ini, mangrove menjadi salah satu ekosistem penting dalam menyimpan atau mengurangi karbon sehingga langkah rehabilitasi mangrove tidak dapat terlepas dari upaya nasional dalam mitigasi perubahan iklim. Rehabilitasi mangrove dapat didorong untuk menggunakan berbagai skema pembiayaan, diantaranya termasuk mengakses pembiayaan untuk mitigasi perubahan iklim.
  • 12. SKEMA PENDANAAN KEGIATAN PERCEPATAN REHABILITASI MANGROVE 12 Skema I: APBN/APBD Percepatan Rehabilitasi Mangrove Tahun 2021 menggunakan skema PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional). Kegiatan tahun 2022 sedang disiapkan melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT). Skema II: Loan atau Grant Sumber Dana Hibah/Pinjaman Luar Negeri. Pemerintah RI mengusulkan alokasi dana hibah sebesar $15 Juta dan pinjaman sebesar $400 Juta kepada World Bank sebagai opsi dalam melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Mangrove Tahun 2023 - 2025. Skema III: Investasi Melalui ijin usaha pengelolaan mangrove untuk jasa lingkungan (regulasi dan skema sedang dirumuskan oleh KLHK) Skema IV: Kewajiban Rehabilitasi DAS Melalui Kewajiban Rehabilitasi DAS atas Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Saat ini regulasinya sedang disiapkan oleh Kementerian LHK. Skema V: CSR dan Dana Hibah/Voluntary Menyiapkan lokasi-lokasi yang sudah tersedia rancangan teknis untuk dapat dilakukan rehabilitasi mangrove oleh korporasi atau lembaga philanthropy
  • 13. • SKEMA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (Tahun 2021) Dimulai sejak puncak pandemi COVID-19 tahun 2021, pada saat kondisi perekonomian masyarakat mengalami penurunan drastis akibat pandemi COVID-19; PEN Rehabilitasi Mangrove diarahkan dapat mengungkit perekonomian masyarakat secara langsung dan riil untuk masyarakat padat dan terdampak; Lokasi rehabilitasi mangrove rata-rata berupa remote area, dimana kondisi perekonomian masyarakat berkurang bukan hanya karena pandemi namun akibat aktifitas pembangunan lain yang mana masyarakat tidak berdaya; Sehingga PEN diharapkan dapat berkelanjutan untuk menggerakan perekonomian masyarakat dan perbaikan ekosistem mangrove secara berkelanjutan. Hanya bersifat one shoot, tidak berkelanjutan. 1 2 3 4 5 REHABILITASI MANGROVE UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PESISIR
  • 14. DAMPAK PEN MANGROVE TAHUN 2021 UNTUK PERBAIKAN EKONOMI MASYARAKAT No Provinsi BPDAS/BKSDA HOK (Hari Orang Kerja) Jumlah Tenaga Kerja (orang) 1 Sumut Wampu Sei Ular 279.112 3.284 Sumut Asahan Barumun 358.378 4.216 2 Riau Indragiri Rokan 518.928 6.105 3 Kepri Sei Jang Duriangkang 203.017 2.388 4 Babel Baturusa Cerucuk 290.930 3.423 Babel BKSDA Sumsel 48.040 565 5 Kalbar Kapuas 96.080 1.130 6 Kaltim Mahakam Berau 549.482 6.464 7 Kaltara Mahakam Berau 53.324 627 8 Papua Memberamo 115.200 1.355 9 Papua Barat Remu Ransiki 138.932 1.634 10 diluar 9 Prov. 23 Provinsi 289.237 3.403 TOTAL 2.940.660 34.596 1. Sumber pendapatan baru dan meningkatan pendapatan masyarakat sebesar hampir 70% melalui pembayaran HOK. 2. Membuka peluang pasar bibit mangrove maupun propagul bagi masyarakat, baik yang memungut buah mangrove maupun bagi masyarakat yang mengelola pembibitan. 3. Peningkatan pendapatan rumah tangga melalui pelibatan ibu-ibu dalam program rehabilitasi mangrove. 4. Mendukung keberlanjutan mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada ekosistem mangrove, seperti masyarakat Gorontalo yang bergantung pada budidaya kerang dan rumput laut. 5. Menumbuhkan alternatif mata pencaharian yang ramah mangrove. Seperti masyarakat Papua Barat menggantungkan hidupnya pada penambangan batu karang dan kayu mangrove, namun setelah diberikan pendampingan muncul keinginan untuk membuat produk olahan mangrove maupun budidaya ikan pada lahan bekas galian. Untuk Rehabilitasi Mangrove yang Berkelanjutan Diperlukan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Rata-rata 1 HOK = Rp.85.000 – 140.000, tergantung Rayon (No. SK.10/PDASHL/SET/KEU.0 /4/2021)
  • 15. • PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK REHABILITASI MANGROVE BERKELANJUTAN ✓Mangrove terehabilitasi ✓Masyarakat mendapatkan manfaat dari mangrove ✓Rehabilitasi mangrove berkelanjutan Rehabilitasi Mangrove Pemberdayaan Masyarakat + Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Lokasi Rehabilitasi Mangrove: Penguatan kelembagaan Kelompok masyarakat Pengembangan usaha masyarakat di lokasi rehabilitasi mangrove. Diversifikasi produk mangrove untuk kontinuitas dan pengembangan pasar. Dukungan ke arah ekowisata dan jasa lainnya. Menjalin kerjasama dengan stakeholder terkait di areal rehabilitasi mangrove. 1 2 3 4 5
  • 16. • SKEMA PELUANG MATA PENCAHARIAN DAN BANTUAN EKONOMI PRODUKTIF UNTUK MASYARAKAT PESISIR (Tahun 2022 s.d. 2024) Kegiatan Rehabilitasi Mangrove (Komp.2) Peningkatan Peluang Matapencaharian Masyarakat di Lokasi RM (Komp.3) Analisis cepat terhadap Potensi Usaha dan Pasar Sekolah Lapang Pengelolaan Mangrove Rehabilitasi Mangrove oleh Pokmas Komponen 2. Rehab. Mangrove • Berpotensi menimbulkan resiko berupa perubahan dan tekananan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, e.g. melalui pembatasan mata pencaharian yang berdampak negative terhadap mangrove, dll. • Potensi resiko tersebut dapat berpengaruh pada keberlanjutan pelaksanaan RM, e.g. masyarakat kembali merusak mangrove setelah di rehabilitasi. Komp. 3 akan memitigasi resiko tersebut melalui peningkatan pendapatan masyarakat: • Memungkinkan aktifitas usaha yang tidak berdampak negatif terhadap mangrove. • Memungkinkan masyarakat untuk hidup dengan layak melalui aktifitas tersebut. Komponen 3.1 Meningkatkan Peluang Matapencaharian Berbasis Masyarakat Sekolah Lapang Matapencaharian Pelatihan kemampuan usaha dasar Pokmas Komponen 3.1 yang layak diberikan bantuan ekonomi produktif Penguatan Kemampuan Usaha (coaching / mentoring) + Dukungan Teknis Pendampingan dalam pembuatan bisnis proposal, Implementasi & monitoring Analisis Rantai Nilai Komponen 3.2. – Bantuan Ekonomi Produktif dan Matching Grant Small grant < Rp. 200 juta Pokmas RM Matching grant > Rp. 200 juta Klaster Pokmas, UMKM Melalui Program ‘Mangrove For Coastal Resilience’ dengan sumber pendanaan World Bank:
  • 17. Program percepatan rehabilitasi mangrove bukan hanya berdampak pada perbaikan kondisi lingkungan pesisir, namun juga pada mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pemberian HOK dan kegiatan pemberdayaan masyarakat KESIMPULAN
  • 18. Terima Kasih Pulihkan Gambut, Hijaukan Mangrove, Tingkatkan Kesejahteraan 18